KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz Senin (21/1) menyampaikan rancangan awal (RA) rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2021 di Ruang Jatijajar Kompleks Pendapa Rumah Dinas Bupati, Jalan Mayjen Sutoyo. Ada lima prioritas pembangunan daerah pada 2021 yang disampaikan Bupati dalam konsultasi publik tersebut.
Acara dihadiri Ketua DPRD Kebumen H Sarimun SSy, Sekda H Akhmad Ujang Sugiono, Kepala BAP3DA Pudji Rahayu serta para pimpinan OPD di Pemkab Kebumen.
Bupati menjelaskan, tema Pembangunan 2021 adalah Pengembangan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan. RA RKPD tersebut dikunsultasikan sebagai dokumen publik untuk mendapat masukan dari elemen masyarakat.
Adapun lima prioritas pembanguan daerah tersebut meliputi 1. Pengembangan Perekonomian Daerah, 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, 3. Peningkatan Kualitas SDM dan layanan sosial dasar, 4. Peningkatan Daya Saing dengan penyediaan infrastruktur daerah, 5. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih.
Menurut Bupati, RKPD 2021 merupakan penjabaran lima tahunan ketiga dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Daerah) 2005-2025 sekaligus pelaksanaan tahun terakhir rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
“Tahun 2021 adalah tahun terakhir masa jabatan saya sebagai bupati pada periode 2016-2021 dan sekaligus tahun awal penyusunan dokumen RPJMD periode tahun 2021-2025.”
Pertumbuhan Ekonomi
Bupati menjelaskan, berdasarkan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) daerah sampai dengan 2019 menunjukkan dari total 26 IKU daerah, 24 diantaranya telah mencapai target. Sedangkan 2 IKU daerah lainnya belum tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, serta prosentase PNS dan pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan Baznas.
Kinerja pencapaian IKU perangkat daerah dari total 103 IKU perangkat daerah menunjukkan ada 68 IKU telah tercapai, 18 IKU akan tercapai. Kemudian 12 IKU masih perlu upaya keras dalam pencapaian serta 5 IKU yang menjadi kewenangan provinsi. Terkait dengan IKU yang belum tercapai saya minta seluruh kepala perangkat daerah agar memperioritaskan program kegiatannya pada 2021.
Terkait status Kabupaten Kebumen peringkat pertama angka kemiskinan di Jateng, bupati berharap hal itu menjadi perhatian serius segenap kepala perangkat daerah. Prinsip kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, dan disisi lain berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.”Kita harus melakukan sinkronisasi penyepakatan data dasar sasaran program penanggulangan kemiskinan. Kita juga perlu optimalisasi, koordinasi kelembagaan yang terkait dengan intervensi kemiskinan dari sisi makro yaitu pengendalian harga dan kemudahan akses keuangan.”
Kepala BAP3DA Kebumen Puji Rahayu melaporkan, konsultasi publik merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2021. Setelah tahapan konsultasi publik, proses selanjutnya adalah pembahasan di Musrenbang Kewilayahan yang dijadwalkan 27-30 Januari 2020.
Komper Wardopo
