SOLO, SUARABARU.ID – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) tengah mencari pola pencegahan terkait terjadinya tindakan kekerasan kepada anak. Sekaligus memprioritaskan program mengamankan perempuan dari tindakan kekerasan.
“Yang sangat saya sayangkan, karena pelaku kekerasan terhadap anak adalah para pendidik,” tegas Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjawab pertanyaan wartawan pada acara Peringatan ke-30 Konvensi Hak Anak (KHA) yang berlangsung di Lapangan Jayawijaya Surakarta, Rabu (20/11)
Melalui peringatan 340 tahun KHA, lanjut Gusti Ayu Bintang Darmawati, ke depan diharapkan hak-hak anak dan perlindungan anak yang ada di Indonesia akan terpenuhi.
Kalau dilihat dari arah kebijakan, regulasi sejak dari 30 tahun lalu, amandemen UU sampai terakhir dengan keluarnya UU perkawinan. Maka hal itu merupakan kebijakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang dihadapinya selama ini.
TANAM POHON:Dari kiri ke kanan; Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Debora Comini dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, melakukan penanaman pohon pada peringatan ke-30 Konvensi Hak Anak yang berlangsung di Taman Jayawijaya Surakarta, Rabu (20/11). (suarabaru.id/Adji W)
“Sekarang lebih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Akan dicari pola tindakan pencegahan melalui sinergi dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga serta melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ayu Bintang mengemukakan, keterlibatan perempuan dalam tindakan teror bom sangatlah disayangkan. Mengamankan perempuan dari tindakan kekerasan merupakan prioritas program.
“Adanya perempuan yang terlibat teror bom sangatlah disayangkan. Walau baru muncul, mudah-mudahan tidak menyebar luas. Ke depan bakal ditempuh langkah preventif melaklukan sosioalisasi, sehingga perempuan bisa berada pada ranah publik dalam hal yang positif. Itu harapan kita ke depan,” jelasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pronowo menanggapi adanya anak yang berjualan mengatakan bakal melakukan sejumlah langkah. Di antaranya mengedukasi kepada orang tua. Bila diketahui orang tuanya masuk kategori tidak mampu, maka negara memiliki kemampuan melakukan penanganan.
“Kita datangi mereka dan tentunya jangan digaruk, kasihan. Berikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengakses apa yang merekas inginkan yaitu ingin mengakses politik,” terangnya.
Suarabaru.id/Adji W
