DEMAK – Aktivis Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, mengapresiasi program Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan menyisir kabupaten/kota yang serapan anggarannya jelek.
Seperti diketahui, pasca dilantik menjadi Mendagri pada kabinet Indonesia maju periode kedua Presiden Jokowi, mantan kapolri itu langsung tancap gas membuat gebrakan bahwa dalam dua bulan ke depan akan fokus pada penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga akhir 2019.
“Tentunya kami sangat apresiasi atas program dua bulan Kemendagri. Termasuk turun ke Demak untuk memeriksa penyerapan anggaran di Kota Wali ini.’’
‘’Pemkab Demak, di tahun 2018 terjadi Silpa lebih dari 10% jumlah anggaran APBD Demak atau 200 milyar lebih, ini kan jadi aneh,” kata Muhammad Rifai, Direktur LSKP Jateng, Jumat (25/10/2019).
Menurut Rifai, dengan langkah Mendagri seperti ini, pemerintah daerah tidak akan gegabah dalam penganggaran, sehingga bisa tepat sasaran.
LSKP Jateng melihat selama ini masih banyak penganggaran dalam setiap tahun anggaran kopi paste anggaran – anggaran sebelumnya dan kurang mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun hasil Musrenbang yang sudah disepakati.
Penganggaran lebih pada kompromi – kompromi politik antara legislatif dan eksekutif. Ini bisa dilihat capaian-capaian baik pembangunan infrastruktur maupun SDM, baik dalam pemerintah maupun masyarakat umum.
“Dengan Pak Tito sebagai Mendagri, kami tunggu gebrakan-gebrakan program yang mampu memacu clean government dan good governan, serta pembangunan yang tepat sasaran,’’ ujar Rifai.
[Suarabaru.id./Kusfitria Marstyasih]
