Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar rapat koordinasi, tindak lanjut atas evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan persiapan pelaksanaan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, bertempat di ruang rapat lantai IV gedung Setda Kabupaten Kudus, pada Senin (15/7) pagi.
Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Kudus HM Tamzil tersebut, dihadiri oleh Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Seluruh Kepala OPD, serta Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Mas’ud, Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Kudus mengatakan, dalam penilaian SAKIP Tahun 2019 ini akan diadakan pada tanggal 31 Juli 2019 yang akan di laksanakan di Semarang.
Dirinya mengatakan dengan adanya rapat koordinasi evaluasi pada hari ini, Kabupaten Kudus bisa meningkatkan nilai yang tadinya B dapat menjadi BB maupun meningkat menjadi nilai A.
“Dengan beberapa catatan dan evaluasi yang kita dapatkan pada penilaian SAKIP tahun 2018, kita dapat meningkatkan nilai menjadi nilai BB, syukur syukur bisa meningkat menjadi nilai A,” ujar Mas’ud.
Lebih lanjut, dirinya meminta komitmen dari seluruh kepala OPD untuk memaparkan kondisi internal di setiap OPD, yang nantinya akan dipilih limabelas OPD yang layak untuk dipaparkan didepan Kementerian PAN-RB pada 31 Juli 2019 mendatang.
Bupati Kudus HM Tamzil dalam arahannya mengatakan, apa yang sudah dilakukan saat ini, sudah sesuai koridor, untuk itu, dirinya meminta setiap OPD tidak usah berfikir kemana mana, tetapi menjalankan apa yang ada dan tertuang dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
“Kita Fokus jalankan apa yang ada dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya, intinya singkat jelas dan terarah, sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Bupati.
Dirinya juga menuntut kepada setiap OPD untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk adanya kanal lapor Tamzil, merupakan salah satu sarana evaluasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Acara ini saya anggap penting, karena bagaimana kita bisa mengevaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan birokrasi dimata masyarakat bisa terlihat lebih bagus,” pesannya.
Diakhir kesempatan, dirinya kembali menekankan kepada setiap OPD untuk menjadikan pelayanan masyarakat sebagai fokus dalam menjalankan organisasinya.
“Kita orientasinya kepada masyarakat, jadi apa yang kita lakukan harus sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(SuaraBaru.id)
