SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas dan perusahaan daerah melakukan mitigasi musim kemarau dan menyiapkan suply kebutuhan serta membuka kanal aduan bagi masyarakat.
Diperkirakan untuk tahun 2019 ini sebanyak 31 Kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk ke dalam daerah rawan kekeringan, berikut serta 287 kecamatan dan 1319 desa akan terdampak masalah akibat musim kemarau.
Kekeringan di Jawa Tengah diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga November. Saat ini 2.056.287 jiwa dari 545.851 Kepala Keluarga dari 287 kecamatan dan 31 kabupaten terkena dampak. Ganjar mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan.
“Petanya sudah jelas karena setiap tahun terjadi. Sebenarnya tinggal pola antisipasi, sehingga tidak menjadi hal baru. Tapi kita peringatkan, kira-kira puncak kemaraunya kan Agustus, ada yang Oktober dan November,” kata Ganjar usai memberi pengarahan pada Rakor Antisipasi dan Penanganan Dampak Kekeringan, Senin (1/7) di Gedung Gradhika.
Langkah pertama, kata Ganjar, pengerahan seluruh BPBD di Jawa Tengah yang telah menyiapkan 1000 tangki air. Jika hal tersebut masih belum mengatasi, lanjut Ganjar, perusahaan-perusahaan daerah bakal mengucurkan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Juga Dinas Pertanian dan Kesehatan yang sudah melakukan proyeksi daerah pertanian yang rawan puso mana, juga dampak kesehatan yang disebabkan apa saja,” katanya.
Untuk daerah terdampak soal kesehatan akibat kekeringan yang sudah terlacak ada sepuluh kabupaten kota, di antaranya Kendal, Grobogan, Brebes, Kebumen dan Semarang yang kemungkinan menyebabkan penyakit diare.
“Akhirnya peta ini kita punya demi kenyamanan masyarakat. Ini kan sesuatu yang bisa kita proyeksikan setiap tahun. Penanggulangannya harus terstruktur, sistematis dan masif,” katanya.
Kemungkinan terakhir yang juga harus diwaspadai adalah kemungkinan kebakaran lahan yang juga sering melanda di saat musim kekeringan. Daerah yang masuk dalam rawan kebakaran di antaranya Banyumas, Temanggung, Wonosobo dan Blora.
“Tidak boleh ada yang tidak dapat air. Termasuk kebakaran hutan. Ini harus kita sampaikan, kita latih masyarakatnya,” katanya. (suarabaru.id)
