JEPARA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Jepara diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan warga masyarakat.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto ketika berdialog dengan jajaran RUSD dan UPPD saat kegiatan kunjungan kerja Komisi C DPRD Jateng ke Jepara, Jumat (28/6).
Menurut politisi dari Fraksi PDIP tersebut, dengan meningkatnya pelayanan yang baik maka akan memicu pula tingkat kepuasan di masyarakat sehingga dampaknya nanti akan bermuara pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebenarnya masih banyak potensi yang bisa digali, baik di UPPD maupun RSUD Kelet. Karena itu tingkatkan mutu lauanan kepada masyarakat dan jangan cepat puas,” pesan politikus PDI Perjuangan itu.
Senada, anggota Komisi C Muhammad Rodhi mengapresiasi kinerja UPPD Jepara dan meminta aplikasi pembayaran online “Sakpole” di-upgrade mengingat hingga saat ini masih belum memuaskan.
“Sejak awal dialog ini saya mencoba aplikasi Sakpole, kok gagal terus dan lambat,” keluh politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Terhadap RSUD Kelet, Rodhi juga mengapresiasi kinerjanya, karena betapa pun lokasinya jauh, baik dari ibukota provinsi maaupun kabupaten, namun sumbanganya pada PAD cukup besar.
Sedang anggota Komisi C Maria Tri Mengesti menambahkan, agar RSUD Kelet dapat menambah dokter spesialis untuk menaikkan jumlah ruang rawat inap. Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta UPPD untuk memasukkan piutang pajak dalam target pendapatan.
Sebelumnya, Kepala UPPD Jepara Mardjudi memaparkan, pada 2018 UPPD Jepara mampu membukukan PAD Rp 237,25 miliar atau 108,4 persen melebihi target. Sementara data per Maret tahun ini realisasinya mencapai Rp 61,62 miliar atau 26,2% pada triwulan I.
“Kami optimistis target Rp 229,43 tahun ini terlampaui lagi,” katanya.
Dirut RSUD Kelet Jepara Widyo Kuntho juga melaporkan capaian kinerja rumah sakit yang dipimpinnya. Pada 2019 (hingga Juni) pendapatan mencapai Rp 17,20 miliar, diantaranya dari pasien peserta BPJS sebesar Rp 12,31 miliar atau setara 71,6%.
“Kami per hari ini masih mempunyai piutang di BPJS sebanyak Rp 2,6 miliar terverifikasi dan sekitar Rp 2,3 miliar yang belum terverifikasi,” katanya.
Kendala lain, tambahnya, kami masih menghadapi berkurangnya jumlah dokter spesiali seperti spesialis jantung, syaraf dan rehap medik. “Kami setuju dengan ibu Maria kalau ada solusinya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berujung pada naiknya pendapatan,” ujarnya.
Menutup dialog, Kepala BPPD Jateng Tavip Supriyanto menyampaikan terima kasih atas saran dan kritik Komisi C. “Lebih dari itu, Komisi C selama ini telah mendukung dan membela BPPD dalam pembahasan anggaran,” tuturnya. (suarabaru.id)
