KUDUS – Sebanyak 162 pejabat pengawas dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dilantik oleh Bupati Kudus H.M. Tamzil yang didampingi oleh Wakil Bupati H.M. Hartopo.
Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut dilaksanakan di pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (29/5) siang.
H.M Tamzil berpesan kepada pejabat yang dilantik agar amanah tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
H.M. Tamzil menegaskan organisasi pemerintahan pada masa kepemimpinannya akan berjalan dinamis.
Pasalnya, pihaknya akan terus mengisi kekosongan jabatan yang ada di instansi di tingkat kabupaten hingga desa.
Apalagi dalam waktu dekat akan banyak pejabat yang telah purna tugas, sehingga rotasi jabatan terus berjalan.
“Dinamika mutasi jabatan adalah hal yang biasa terjadi dalam organisasi pemerintah. Beberapa waktu lalu kami telah melantik pejabat eselon 3, kali ini kami melantik pejabat eselon 4. Jabatan anda juga tak berhenti sampai di sini, akan ada rotasi terus menerus jika terdapat kekosongan jabatan. Anda akan naik jabatan apabila ada kekosongan jabatan sesuai dengan kompetensi dari teman-teman semua,” ujarnya.
H.M. Tamzil meminta para pejabat baik yang mendapatkan promosi maupun bergeser ke jabatan yang lain dapat menjadikan pelantikan tersebut sebagai pengalaman.
Para pejabat yang dilantik kali ini disebut H.M. Tamzil telah memiliki pengalaman minimal di dua instansi apabila diberikan kesempatan menduduki jabatan administrator.
“Jadikan pelantikan sebagai pengalaman, terlebih lagi apabila diberi kesempatan menduduki jabatan administrasi di kemudian hari. Paling tidak, anda semua telah lebih paham situasi di lapangan karena pernah berada di dua instansi,” tuturnya.
Ucapan terima kasih juga dihaturkan H.M. Tamzil kepada pejabat yang dilantik karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Prestasi para pejabat salah satunya ditunjukkan dengan diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tanpa catatan dari BPK RI Perwakilan Jateng yang diserahkan kemarin (28/5).
“Terima kasih kepada para pejabat karena telah bekerja dengan baik. Kerja keras Anda semua juga telah menghasilkan prestasi berupa opini WTP tanpa catatan dari BPK. Semoga dengan penyegaran ini, kinerja pejabat menjadi semakin baik,” ucapnya.
Diakui H.M. Tamzil, penerimaan ASN baru lebih sedikit daripada ASN yang purna tugas, sehingga akan banyak kekosongan posisi staf di masa mendatang.
Oleh karena itu, H.M. Tamzil menuntut para pejabat dan pengambil keputusan untuk dapat melaksanakan tugas para staf, salah satunya mengoperasikan laptop.
Apabila pejabat dapat mengoperasikan laptop sendiri, pejabat dapat mengetik dokumen yang sifatnya rahasia sehingga keamanan lebih terjaga.
“Saya akan mengetes para pejabat, apakah ada yang belum bisa ngetik dengan laptop. Sekarang dari mulai Sekda, asisten, dan staf ahli harus dapat mengoperasikan laptop, biar aman kalau mengetik dokumen rahasia,” jelasnya. (SuaraBaru.id)
