SEMARANG – Inilah keberanian Gubernur Ganjar Pranowo dalam membangun sumber daya manusia yang dipercaya mengelola birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seorang camat ditunjuk sebagai Kepala Biro Kesra dan kepala SMK diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Tepuk tangan langsung bergemuruh di Gedung Gradhika Bhakti Praja saat nama Imam Maskur dan Jumeri disebut dalam acara upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jateng, Senin (6/5).
Bagaimana tidak, dua pejabat tinggi tersebut bukan berasal dari lingkungan pejabat elit di Pemprov Jateng, melainkan seorang camat dan kepala sekolah di daerahnya masing-masing.
Imam Maskur merupakan Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang dipercaya oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng.
Sementara Jumeri, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bawen Kabupaten Semarang yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.
Sejak memimpin tahun 2013 lalu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo memang menerapkan promosi jabatan secara terbuka. Proses rekrutmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan dengan cara lelang jabatan dan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri.
Hal tersebut yang membuat proses seleksi jabatan bebas dari praktik korupsi. Tak hanya itu, lelang jabatan juga membuka lebar peluang setiap orang untuk bisa menduduki jabatan di lingkungan Pemprov Jateng itu termasuk Imam Maskur dan Jumeri.
“Sebenarnya ini konsekuensi dari promosi terbuka, siapapun bisa masuk dan memimpin. Saya tidak tahu mereka, tidak kenal mereka, karena mereka sesuai golongan dan syaratnya mencukupi, maka panitia seleksi melakukan seleksi dan mereka dinyatakan lolos,” kata Ganjar usai melantik pejabat baru tersebut.
Tak hanya itu, saat melakukan wawancara, Ganjar juga mengatakan bahwa mereka memiliki gagasan dan pengalaman yang menarik. Untuk itu, dirinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memimpin.
“Yang penting memiliki integritas dan kompetensi yang bagus, sehingga bisa bekerja dengan baik. Mereka orang-orang berpengalaman dan saya harap mereka dapat memimpin dengan baik,” tambahnya.
Meski begitu, Ganjar mengatakan telah mengontrak para pejabat baru yang dilantik tersebut selama satu tahun. Nantinya, selama satu tahun akan dievaluasi apakah pejabat baru tersebut layak untuk melanjutkan atau harus mengundurkan diri.
“Jadi selama setahun itu mereka harus memastikan bahwa yang dilakukan benar semuanya. Kalau tidak, maka harus sepakat untuk siap mundur. Kalau ada catatan dari saya atau komplain dari masyarakat yang membuat mereka harus mudnur, ya harus siap. Ini akan menjadi tradisi,” tegasnya.
Terakhir, Ganjar berpesan kepada para pejabat baru yang dilantik tersebut untuk tidak sombong dan bekerja sesuai integritas dan profesional.
“Tidak perlu sombong, langsung bekerja untuk melayani masyarakat. Sementara bagi yang tidak lolos dalam lelang jabatan lagi, jangan berkecil hati. Biasa saja, silakan ikut daftar lagi, karena ini kontestasi yang terbatas,” tutupnya.
Sementara itu, Imam Maskur mengatakan bersyukur mendapat amanat dari Gubernur menjabat sebaga Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Meski cukup berat, namun ia akan berupaya untuk mewakafkan dirinya demi masyarakat Jateng.
“Nanti akan saya buktikan jika saya bisa. Saya akan berusaha menjalankan amanat ini dengan bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan Jawa Tengah. Kalau nanti saya dalam waktu setahun dirasa memang tidak memenuhi syarat, saya siap mengundurkan diri,” tegasnya.
Selain Imam Maskur dan Jumeri, dalam kesempatan itu Gubernur Jateng juga melantik sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mereka adalah Wisnu Zaroh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng, AR Hanung Triyono, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng, Eko Yunianto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jateng.
Sedangkan Fendiawan Tiskiantoro sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, Retno Sudewi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jateng (DP3AKB) serta Ratna Kawuri sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng.
Suarabaru.id/Tim
