WONOSOBO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo berusaha menggandeng elemen masyarakatseperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, akademisi, pekerja media, lembaga riset dan aktifis perempuan untuk menggolkan program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).
Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sumaedi, SH MSi mengatakan peran dunia usaha dan elemen masayarakat yang lain sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena pemerintah tidak akan dapat menangani sendiri.
“Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hal penting. Karena perempuan dan anak menjadi aset bangsa ini yang tak ternilai harganya. Upayakan anak berkembang di lingkungan pendidikan yang baik agar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, mandiri. Perempuan juga harus punya peran strategis di berbagai bidang,” katanya.
Hal itu dikatakan Sumaedi dalam Rapat Koordinasi pembentukan PUSPA yang digelar di Ruang Pertemuan Setda, setempat, Kamis (25/4). Rakor juga mendatangkan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berncana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKBPPPA) Wonosobo, Erna Yuniawati, AP MM.
Selain diikuti perwakilan Pemkab Wonosobo, rakor menghadirkan pula perwakilan LSM, pengusaha, pekerja media, perwakilan perguruan tinggi dan aktifis organisasi perempuan. Pelibatan banyak elemen masyarakat ini, ujar Sumaedi, mengingat masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan persoalan kompleks yang butuh penanganan bersama.
“Pemkab Wonosobo terus berupaya meningkatkan koordinasi, pemahaman, komitmen serta kesadaran bersama dengan stakeholder terkait dalam penangangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah butuh melibatkan legislatif, yudikatif, elemen masyarakat lainnya dan dunia usaha dalam masalah ini,” katanya.
Diharapkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Wonosobo agar open data kepada dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan media agar dapat kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta dalam rangka menuju Kabupaten Wonosobo Layak Anak (KLA).
“Melalui rakor ini saya berharap, para pengambil kebijakan dan pelaku pelayanan publik, pelaku usaha, untuk mendukung dan berkerjasama, sehingga kegiatan KLA tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan berkesinambungan. Dengan demikian pembentukan PUSPA di Wonosobo juga bisa segera terwujud”, harap Sumaedi.
Satukan Visi
Sementara itu, Erna Yuniawati mengatakan, pertemuan untuk menggegolkan program PUSPA merupakan koordinasi fundamental yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemkab untuk menyatukan visi dan missi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.
“Lembaga-lembaga tersebut di antaranya Pemerintah Pusat, Pemkab, LSM, media, perguruan tinggi dan pegiat organisasi perempuan yang telah dipilih untuk menyebarluaskan dan menyukseskan program unggulan 3ENDS, agar berjalan sukses dan tidak menemui banyak hambatan untuk diimplementasikan di lapangan”, bebernya.
Program unggulan 3ENDS, imbuh Erna, berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta memutus kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Selama ini tigal hal tersebut yang menjadi masalah serius dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Menyadari berat dan kompleksitasnya persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini dan untuk memastikan program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA menggalang partisipasi semua pihak. Diharapkan pertisipasi publik akan mendorong program PUSPA berjalan dengan baik,” harapnya
Baik Pemerintah Pusat maupun Pemkab Wonosobo, LSM, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media, bisa bersama-sama terlibat dalam pembangunan PPPA, sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing. Hal itu merupakan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan elemen masyarakat.
“Rakor ini sebagai embrio pembentukan PUSPA. Rakor berisi diskusi membahas dukungan, sinergi dan kerjasama program. Dari hasil sinergi program dan kegiatan, penguatan dan perluasan dampak program, diharapkan bisa mengakhiri kekerasan perempuan dan anak, perdagangan manusia dan pemberdayaan ekonomi perempuan”, tandas Erna.
SuaraBaru.id/Muharno Zarka
