WONOSOBO-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo beberapa waktu terakhir menjadi bahan diskusi sejumlah pihak. Adalah LPPL Radio Pesona FM, media publik milik pemerintah yang berinisiatif untuk mengangkat pentingnya kesadaran publik terhadap anggaran pembangunan daerah tersebut dalam program diskusi kolaborasi (Disko).
Pembahasan perihal APBD yang pada jilid pertama menghadirkan Ketua Komisi A DPRD, Suwondo Yudhistiro, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Aset dan Kekayaan Daerah (BPPKAD), M Kristijadi dan Kepala Bidang Anggaran BPPKAD, Eko Prasetyo.
Pada diskusi publik jilid kedua, hadir Komunitas Wonosobo Muda (WM) dan sejumlah pihak lainnya, mewakili unsur masyarakat mendiskusikan tata kelola APBD bersama perwakilan DPRD, BPPKAD, Bappeda, dan Dinas Kominfo Kabupaten di Java Cafe, Jalan Banyumas Wonosobo.
Ragam bentuk keingintahuan masyarakat, seperti dana bantuan rumah tak layak huni, alokasi anggaran perbaikan jalan, hingga sejauh mana Pemkab Wonosobo mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi topik diskusi.
Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistira, Senin (1/4), mengungkapkan belum optimalnya bantuan rehab rumah tak layak huni di Kabupaten Wonosobo, adalah karena anggaran yang ada memang terbatas sementara jumlah RTLH yang ada banyak sekali dan tersebar di berbagai desa.
“Berdasar pada basis data terpadu ada tak kurang dari 60 ribu rumah masuk kategori RTLH. Mengingat begitu besar jumlah RTLH, Pemkab hanya sanggup mengalokasikan sekitar 10 juta per-rumah, ditambah bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga 1 rumah rata-rata sampai Rp 16 juta,” ujarnya.
Website Resmi
Dengan dana sekitar Rp 15 miliar per tahun, menurutnya, jelas tidak bisa membuat RTLH menjadi rumah yang kemudian sempurna sebagaimana standar kelayakan rumah kebanyakan. Namun untuk kelayakan hunian yang sehat, kemudian ditambah program jambanisasi, rumah sudah memadai untuk ditinggali.
Menyinggung masalah pembangunan jalan, wakil rakyat dari PKB itu mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan maupun perbaikan dan perawatan tidak bisa dipenuhi secara langsung.
“Setidaknya dibutuhkan Rp 1 miliar untuk 1 kilometer jalan lengkap dengan drainasenya, sementara ada kurang lebih 400 kilometer jalan di Kabupaten Wonosobo yang membutuhkan perbaikan, sehingga mesti bertahap,” terangnya.
Di sisi lain, keingintahuan publik perihal alokasi anggaran ternyata dapat dijawab dengan telah adanya website resmi milik pemerintah daerah. Di era teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk membuka APBD kapan saja dan di mana saja.
“Transparansi anggaran sudah kami realisasikan melalui website resmi Pemerintah, yaitu di wonosobokab.go.id yang dapat dibuka kapan saja dan dimana saja,” terang Wajiran, Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan Bidang Informatika Diskominfo Wonosobo.
Dalam hal keterbukaan informasi, Kabupaten Wonosobo disebut Wajiran sudah dinilai cukup informatif, bahkan baru-baru ini masuk dalam 10 besar peringkat badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi di lingkup Provinsi Jawa Tengah.
“Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan Wonosobo masuk ke peringkat ke 9 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng dalam hal keterbukaan informasi publik,” tandasnya.
SuaraBaru.id/Muharno Zarka
