WONOGIRI – Guna mewujudkan reformasi birokrasi, Polres Wonogiri, Selasa (19/3), melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Mapolres Wonogiri.
Deklarasi dipimpin Kapolres Wonogiri, AKBP Uri Nartanti Istiwidayati diikuti oleh seluruh jajaran Polres Wonogiri, disaksikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkompimda, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Wartawan.
“Tujuan deklarasi ini sejalan dengan program pemerintah, khususnya terkait reformasi birokrasi. Yakni untuk mewujudkan pembangunan zona integritas, menuju WBK,” ungkap Kapolres.
Untuk mewujudkannya, harus mempunyai komitmen dari diri sendiri, untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian memiliki niat untuk membangun zona integritas menuju WBK.
“Semua juga harus bersedia bekerja keras dengan ikhlas memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maupun dalam kegiatan dan tugas kepolisian lainnya,” ujar dia.
Sementara Bupati Joko Sutopo dalam kesempatan yang sama mengapresiasi pelaksanaan zona integritas di Polres Wonogiri. ‘’Dengan adanya deklarasi ini, institusi baik pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Khususnya melalui reformasi birokrasi dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pihaknya berharap bersama-sama membangun integritas individu di lingkungan kerja masing-masing. Menciptakan inovasi birokrasi yang mendukung tercapainya pelayanan publik yang baik, cepat, bebas dari tindakan korupsi. “Deklarasi ini bukan sekedar seremonial, harus ada komitmen kuat melaksanakannya,” pungkasnya.
SIM
Disinggung masih adanya aroma tidak sedap yang dihembuskan warga saat mengurus Surat Izin Mengemudi, Kapolres menegaskan bahwa masyarakat juga harus mengerti bahwa prasyarat untuk mengendarai kendaraan bermotor memang tidak mudah, karena nyawa taruhannya.
‘’Kalau tidak mahir mengendarai kendaraan bermotor, bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, masyarakat jangan coba-coba mengurus SIM dengan cara yang tidak benar,’’ kata Kapolres.
Berkait dengan keluhan warga soal mengurus SIM, Kapolres menyarankan agar warga mau belajar perihal aturan berlalu lintas. ‘’Kalau soal kecakapan mengendarai, silahkan masyarakat datang ke Polres untuk belajar melintas di lintasan uji SIM di saat sarana tersebut tidak digunakan untuk ujian,’’ ucap Uri sembari menambahkan, karena jajarannya tidak memungkinkan untuk mengajari karena keterbatasan jumlah personel yang ada.
suarabaru.id/edi
