BLORA – Satu lagi OPD di Kabupaten Blora mendeklarasikan wilayah kerjanya lebih berintegritas dan bebas korups. Kali ini dekalrasi dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Deklarasi zona di lingkungan kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sebelunya telah dilakukan RSUD Blora, RSUD Cepu, dan Disdukcapil setempat.
“Insya Allah, jajaran kami berkomitmen mencegah terjadinya KKN, dan korupsi,” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Blora, Purwanto, Kamis (6/12).
Dengan deklarasi WBK dan WBBM di kantor DPMPTSP, tekat yang dilontarkan Bupati H Djoko Nughoro pada tahun tahun anggaran (TA) 2019 dua OPD dan dua RSUD mendeklarasikan sebagai zona WBK dan WBBM telah terwujud.
Di DPMPTSP, deklarasi dilakukan seluruh jajaran pegawai dipimpin Kepala Drs Purwanto, MM, dan disaksikan Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si mewakili Bupati Djoko Nugroho.
Deklarasi diawali dengna yel-yel oke saya siap (OSS), artinya siap melaksanakan pembangunan zona integritas, dan disusul penandatanganan piagam deklarasi.
Suami Jujur
Tekat jajaran DPMPTSP memang luar biasa, karena sebelum deklarasi kantor dinas itu memasang lebih dari 50 kamera CCTV di sejumlah titik pelayanan, dan beberapa titik rahasia untuk mengontrol kinerja.
“Sebelumnya, kami memasang 50 titik CCTV, dengan cara itu peluang KKN jajaran kami bisa diminimalisir,” tandas mantan Sekretaris DPRD Blora.
Tidak hanya pegawainya yang mengikuti deklarasi pembangunan zona integritas, istri para pegawai yang aktif di Darma Wanita juga diundang untuk mengikuti acara tersebut.
Menurut Purwanto, pihaknya mengundang Dharma Wanita, karena ibu-ibu juga bisa berperan mencegah korupsi, salah satunya aktif menanyakan kepada suami darimana sumber uang yang diberikan.
“Soal uang, suami biasanya sama istri jujur, jarang berbohong,” beber Purwanto.
Di forum itu, Sekda Blora Komang Gede Irawadi mengapresiasi pelaksanaan deklarasi pembangunan zona integritas di kantor DPMPTSP.
Komang menabhakn, di bidang pelayanan masyarakat, Sekda minta seluruh OPD untuk fast respons dalam menyikapi laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.(suarabaru.id/wahono)
