WONOGIRI – APBD hendaknya dirancang dan disusun secara fokus pada program yang benar-benar bermanfaat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Juga harus selaras dengan langkah dan kebijakan pemerintah pusat, dalam upaya mendukung program pembangunan nasional.
Penegasan ini, disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Wonogiri, Jati Waluyo, Senin (29/10), ketika menyampaikan pemandangan umum di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri terhadap Nota Keuangan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun 2019. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Sunarmin, didampingi Wakil Ketua Basriyono dan Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo serta dihadiri 31 dari 45 anggota Dewan. Ikut hadir Wakil Bupati (Wabup) Edy Santosa bersama jajaran Forkompinda, Asisten Sekda, Teguh, bersama para pimpinan dinas dan instansi.
Turut serta menyampaikan pemandangan umum para juru bicara dari masing-masing fraksi, yakni Titik Sugiyarti (PDI-P), Paryanti (Partai Golkar), Dwi Hatmoko (PKS), Yekti Dewi Retno Basuki (PAN), Tinggeng (Partai Demokrat), dan Haryoto dari Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional (PKN) yang merupakan koalisi dari PPP, PKB dan Partai Nasdem. Pada bagian lain, Jati Waluyo, mengkritisi tentang langkah rasionalisasi, pergeseran, pengurangan dan atau penggabungan beberapa program kegiatan beserta alokasi anggarannya. ”Mohon penjelasan saudara Bupati mengenai alasan dan parameter yang diguinakan dalam mengambil kebijakan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, menyatakan, APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 2,055 triliun lebih, atau meningkat Rp 129 miliar (6,31 persen) dibanding dengan APBD Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 1,925 triliun lebih. Pada APBD Tahun 2019, dilakukan pengetatan anggaran yang mengacu pada prioritas kegiatan, melalui optimalisasi, penggeseran, pengurangan dan penggabungan.
Menurut Bupati, dalam upaya memprioritaskan panca program unggulan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Yang di dalamnya masih membutuhkan dana Rp 325 miliar untuk mewujudkan salah satu dari lima program prioritas, yakni ‘alus dalane’ (halus prasarana infrastruktur jalannya), dan Rp 80 miliar untuk membebaskan masyarakat dari lilitan bencana kekeringan yang datang setiap musim kemarau. Kemudian juga untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan tanpa mengenal diskriminasi, mengingat masih ada sebanyak 9.119 keluarga yang berlum terproteksi pelayanan kesehatannya. Juga untuk pemugaran Rumah Tak Layak Huni (RTLH) masyarakat yang di Wonogiri jumlahnya masih mencapai sebanyak 25.700 rumah. Langkah rasionalisasi anggaran ini, dilakukan dengan pemangkasan anggaran dari 4.204 kegiatan menjadi tinggal 540 kegiatan, dengan jumlah dana Rp 27,9 miliar.(suarabaru.id/bp)
