MAGELANG- Sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kota Magelang menerima bantuan keuangan dari pemkot setempat. Total bantuan keuangan sebanyak Rp 560.702.300.
‘’Bantuan keuangan ini harus difokuskan untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik, serta membantu operasional partai politik,’’ kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Magelang, Djatmo Wahyudi saat acara penyerahan bantuan keuangan untuk partai politik, di ruang rapat lantai II Setda Kota Magelang, kemarin.
Menurutnya, sembilan parpol menerima bantuan keuangan dengan nominal bervariasi. Hal itu disesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Parpol Tahun 2018.
‘’Bantuan keuangan untuk parpol di Kota Magelang sebesar Rp 8.207 per suara. Besarannya ditetapkan berdasarkan jumlah suara dikalikan Rp 8.207,’’ terang Djatmo.
Adapun 9 parpol yang menerima bantuan keuangan adalah PDI Perjuangan (Rp 156.130.000), Partai Golkar (Rp 81.126.200), Partai Demokrat (Rp 60.108.100), Partai Kebangkitan Bangsa (Rp 56.021.000), Partai Hanura (Rp 52.861.300), PKS (Rp 50.079.100), PAN (Rp 43.595.600), Partai Gerindra (Rp 34.149.300) dan Partai Nasdem (Rp 26.631.700).
‘’Pelaksanaan bantuan keuangan ini tinggal 2,5 bulan hingga akhir tahun 2018. Parpol harus sudah membuat laporan pertanggungjawaban 1 bulan setelah tahun anggaran atau tanggal 31 Januari 2019 mendatang,’’ ungkap Djatmo.
Dia mengatakan, parpol yang belum menyerahkan laporan hingga batas waktu yang ditentukan, risikonya tidak akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, parpol tersebut tidak akan lagi menerima bantuan keuangan.
Wali Kota Sigit Widyonindito mengemukakan, pemkot selalu memfasilitasi yang terbaik berkaitan dengan pembangunan demokrasi.
‘’Pemberian bantuan keuangan seperti ini sudah berjalan lancar dari tahun ke tahun. Saya harap parpol penerima bisa menggunakan bantuan ini dengan penuh kehati-hatian, manfaatkan sesuai dengan kemanfaatannya,’’ pintanya.
Sigit juga meminta, jangan sampai ada barang atau sesuatu yang kecil yang bisa menjadi pertanyaan saat pemeriksaan BPK. ‘’Rencanakan semua kegiatan dengan baik,’’ tegasnya. (Suarabaru.id/dh)
