SEMARANG – Ketum MUI Pusat Prof Dr KH Ma’ruf Amin yang berpasangan dengan Jokowi sebagai wakil presiden, tak ditentukan untuk mundur di tengah proses pilpres. Kiai Ma’ruf baru dipersilakan mundur setelah dilantik sebagai pejabat yang sah, sebagai wakil presiden. Berdasarkan AD/ART posisinya saat ini tetap sebagai Ketum MUI Pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof Dr KH Noor Ahmad MA pada rapat konsolidasi MUI Jateng, di Semarang, Selasa (14/8). Rakor dihadiri seluruh ketum MUI Kabupaten/Kota, ormas Islam, sebagai upaya menciptakan persatuan umat, di tengah tahun politik saat ini.
Prof Noor Ahmad mengakui muncul polemik terkait posisi KH Ma’ruf Amin sebagai Ketum MUI Pusat sejak diumumkan sebagai cawapres. Deras pula yang meminta agar segera mundur dari jabatan tersebut.
“Mereka menyuarakan begitu karena belum memahami AD/ART MUI, sehingga berangkat dari asumsi. Namun yang benar, aturan organisasi MUI menegaskan, jabatan ketum baru dilepas setelah dilantik menjadi pejabat yang dimaksud,” tegasnya.
Penegasan tersebut mengakhiri polemik pada rapat konsolidasi MUI Jateng. Semula berkembang usulan agar KH Ma’ruf Amin mundur atau cuti karena nyalon wapres.
Ketum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji Msi meminta pengurus MUI se- Jateng menaati aturan organisasi di tengah suasana pilpres yang mulai memanas. Ada joke ketum MUI di daerah juga berpeluang meraih tiket menjadi wagub atau wabup.
“Ini sindiran kepada kepada kita sebagai imbas dari polarisasi politik pilpres saat ini. Tapi hal tersebut tak perlu ditanggapi agar tak terjadi counter dibalas counter,” tegasnya.
Tugas MUI, lanjutnya, agar aktif meredam situasi agar tak semakin panas. Sebab, terindikasi, manuver-manuver tersebut muaranya untuk memecah umat Islam. Maka MUI dan umat Islam harus bersatu, menjadi satu batang tubuh. Bila ada yang sakit maka semua ikut merasakan sakit.
“Mukmin yang kuat lebih bagus di hadapan Allah dibanding yang lemah. Lha saat ini kita mau dilemahkan, maka kita harus waspada. Mari kita satu dan ulama harus paham situasi politik saat ini,” tegasnya.
Menghadapi pusaran pilpres saat ini, lanjut Darodji, pengurus MUI harus mengedepankan independensi, jangan terbawa arus politik praktis atau politik kekuasaan. Untuk itu, bila KH Ma’ruf Amin nantinya berkampanye di Jateng maka pengurus MUI diimbau tidak perlu hadir.
“Kita mendampingi saat belum memasuki arena kampanye. Misalnya menjemput di bandara dan lainnya. Hal seperti ini kita harus cermat untuk membedakannya,” pinta Kiai Darodji.
Hal yang positif dari pencawapresan KH Ma’ruf Amin, mampu menipiskan dikotomi ulama-umaro. Ulama di daerah, tugasnya bukan hanya memimpin doa, tapi dapat pula menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Dalam situasi pilpres yang patut diwaspadai, indikasi penyalahgunaan tempat ibadah seperti masjid-musala, tempat pendidikan, sebagai ajang kampanye politik praktis.
“Ini harus kita cegah. Tapi bila untuk kepentingan politik keumatan atau kebangsaan seperti membahas masalah ekonomi, pendidikan dan sebagainya kita dukung,” tegas Darodji.
Rakor juga menampilkan pembicara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jateng Dr KH Fadlolan Musyafak Lc MA, membahas fungsi masjid dan diakhiri pernyataan sikap bersama antara MUI Jateng dengan ormas Islam, terkait imbauan pelaksanaan pilpres di Jateng, yang dibacakan Dr KH Abu Rochmad MSi. (suarabaru.id/sl)
