KARANGANYAR – Rombongan Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah dibuat terperangah ketika melihat kondisi Kebun Benih Tohudan di Desa Kepoh Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar rusak dan mangkrak. Dari total lahan yang dimiliki seluas 6 hektar, hanya 2 hektar yang dimanfaatkan untuk budidaya Benih dan tanaman buah, sementara sisanya mangkrak.
Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Tetty Indarti Kamis, (9/8) ini menemukan, banyak lahan mangkrak, banyak tanaman buah yang tidak terurus dengan baik sehingga tidak bisa menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Bahkan ada satu tanaman klengkeng yang rusak dipenuhi dengan benalui. Padahal letak pohon kelengkeng tersebut berada persis di depan kantor pengelola kebun.
Tetty terlihat geram melihat kondisi tersebut. Kebun yang memiliki lokasi sangat strategis dipinggir jalan raya menuju Bandara Adi Sumarmo tersebut tidak dikelola dengan baik serta tidak mendapat perhatian yang cukup dari Dinas Perkebunan yabg menaunginya.
“Kondisi kebun Tohudan ini sudah sangat memprihatinkan. Ini tidak bisa ditolelir lagi. Pengelolaannya tidak beres, perhatian Dinas Perkebunan juga sama sekali tidak ada. Lalu bagaimana kita mengharapkan PAD dari kebun seperti ini?,” katanya dengan nada tinggi.
Tidak Signifikan
Pada tahun anggaran 2018 ini kebun Tohudan hanya diberi anggaran sebesar Rp. 78,636 juta. Padahal semua sarana dan prasarana yang dimiliki kebun dalam kondisi yang rusak. Dari data yang ada, sarana prasarana seperti bangunan kantor dan bangunan gudang mengalami kerusakan sedang. sedangkan bak perendaman, screen house, jaringan irigasi permanen, sepeda motor, mesin potong rumput, pompa air semuanya diketahui kondisinya rusak berat. Hanya Hand Sprayer dan 2 unit pompa air lainnya yang kondisinya baik.
Anggota Komisi C yang melakukan kunjungan juga terlihat kesal dengan kondisi ini. Komentar komentar pedas dilontarkan oleh politisi senior Partai Golkar RA Kusdilah yang melihat njomplangnya modal yang diberikan dengan perolehan PAD yang dihasilkan.
“Kebun ini dapat modal Rp. 78,636 juta, kenapa sampai bulan Agustus ini baru memperoleh hasil sebesar Rp. 5 juta, ini kan njomplang. Ibarat perusahaan ini bangkrut. Kalau begini terus Jawa Tengah bisa kukut,” katanya.
Anggota Komisi C Ahmad Ridwan, Mohammad Rodi, Yahya Haryoko. Sidi Mawardi dan Hasan Asy’ari bahkan kompak mengatakan kalau pengelola kebun tidak bisa menjalankan tugasnya mengelola dan menghasilkan benih untuk menunjang PAD maka mereka akan menyewa lahan yang ada sebesar 4 kali perolehan yang dihasilkan pada tahun 2018 ini.
“Kalau begini saya sewa saja tanahnya Rp. 20 juta per tahun selama 10 tahun saya bayar cash didepan. Mosok sudah bulan Agustus baru dapat Rp. 5 juta,” ungkap mereka.
Mendapat kritikan tajam dari Anggota Komisi C, jajaran pengelola kebun yang dipimpin oleh Plt kepala Ira Maduma terlihat tidak bisa berbuat banyak karena kondisi kebun memang cukup parah. Bahkan ketika ditanya target pendapatan yang dibebankan dari Dinas Perkebunan pada tahun 2018 ini mereka mengaku tidak mengetahuinya.
“Wah ini sudah tidak bisa diomong lagi, mosok pengelola kebun tidak memiliki target pendapatan. Pusing saya melihat kondisi ini,” sungut Ahmad Ridwan mengakhiri kunjungan.(suarabaru.id/sl)
