Dalam forum tersebut, Bupati Setyo Hadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan kondisi fiskal daerah tetap sehat dengan realisasi pendapatan melampaui target.

Bupati Setyo Hadi menjelaskan dalam Paripurna ke 11 bahwa APBD Grobogan surplus Rp82 miliar berasal dari selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA : Personel Pemadam Kebakaran Bandara Ahmad Yani Lakukan Uji Kebugaran Fisik

Capaian tersebut menjadi indikator positif bagi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menutup Tahun Anggaran 2025 dengan surplus anggaran sebesar Rp82.055.868.215. Selain itu, daerah juga membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp192,725 miliar.

Capaian tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,058 triliun atau 101,76 persen dari target setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp3,005 triliun.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 4,57 persen dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,976 triliun atau 95,51 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,116 triliun.

BACA JUGA : Pasar Maling Semarang Dibuka Kembali, New PM Jadi Pusat Ekonomi, Kuliner, dan Kreativitas

Nilai realisasi belanja tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen dibandingkan realisasi belanja daerah tahun sebelumnya.

Dengan capaian itu, Pemkab Grobogan mampu menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sepanjang tahun anggaran.

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa surplus tersebut merupakan hasil dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang berjalan sesuai perencanaan.

“Selisih antara pendapatan dengan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan angka surplus sebesar Rp 82.055.868.215,” ungkap Bupati dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Selain mencatat surplus, laporan keuangan daerah juga menunjukkan pembiayaan netto sebesar Rp110,66 miliar atau 99,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp110,73 miliar.

Pembiayaan netto tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi keuangan daerah hingga menghasilkan SiLPA yang cukup besar pada akhir tahun anggaran.

Pemkab Grobogan mencatat SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp192,725 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pada APBD tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA : TPK Semarang Jadi Tujuan Studi Delegasi Jepang, Berhasil Raih Arus Peti Kemas Lebih Dari 1 Juta TEUs,

Bupati juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan Raperda tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hasil audit menunjukkan Kabupaten Grobogan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-11 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Menurut Bupati, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Konstitusional

Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang digelar merupakan Rapat Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2026 digelar Senin (15/6/2026).

Lusia menjelaskan, Rapat Paripurna ke 11 ini dilaksanakan terkait penyampaian pengantar nota keuangan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BACA JUGA : Lantik Notaris Pengganti, Kemenkum Jateng Tekankan Profesionalisme dan Kepastian Hukum

DPRD Grobogan juga memberikan apresiasi atas raihan opini WTP yang kembali diperoleh Pemkab Grobogan. Pencapaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

Dalam Paripurna ke 11 tersebut, DPRD mulai membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama eksekutif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Capaian APBD Grobogan surplus Rp82 miliar yang disampaikan Bupati Setyo Hadi menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut.

TYA WIDYA

The post Kabar Baik dari Paripurna ke 11! Bupati Setyo Hadi Ungkap APBD Grobogan Surplus Rp82 Miliar dan Pendapatan Lampaui Target appeared first on SuaraBaru.id.

Raihan tersebut menjadi pencapaian signifikan dalam tata kelola keuangan daerah Kabupaten Kudus, mencerminkan konsistensi Pemkab Kudus dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar pemeriksaan BPK RI.

Bupati Sam’ani mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun 2025.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025 ini. Raihan WTP ke-14 secara berturut-turut adalah hasil dari komitmen dan kerja keras kita bersama,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Kudus.

“WTP ke-14 ini bukan semata prestasi birokrasi. Ini adalah buah dari doa dan dukungan masyarakat Kudus yang terus mempercayai kami. Kepercayaan ini akan terus kami jaga dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Ali Bustomi

The post Kudus Raih WTP ke-14 Berturut-turut, Bupati Sam’ani: Berkat Doa dan Dukungan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Opini WTP tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi kepada Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono dan Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro dalam acara Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).

Ahmad Lutfi menyampaikan, Kota Tegal termasuk dalam 32 daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Selamat atas WTP yang telah bapak ibu raih, mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan motivasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan terutama bisa meningkatkan bagaimana pelayanan dari aparat pemerintah kepada masyarakat,” ujar Ahmad Lutfi.

Ahmad Lutfi juga mengingatkan kepada daerah bahwa pasal 10 ayat 3 Undang Undang 15 Tahun 2024 bahwa hasil pemeriksaan ini harus ditindaklanjuti maksimal dalam tempo 60 hari.

“Kami juga berharap agar pimpinan dan anggota DPRD yang hadir di sini, dapat menggunakan informasi dari laporan yang telah berikan tersebut yang sudah kami sampaikan dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan efektifitas dalam merealisasikan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan sejahtera,” pungkas Ahmad Lutfi.

Sutrisno

The post Pemkot Tegal Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut appeared first on SuaraBaru.id.

Ini adalah ke delapan kalinya secara berturut-turut Pemkab Kebumen menerima opini WTP. Buku laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Wakil Bupati Zaeni Miftah di Gedung BPK Semarang, Kamis (5/6) 2025.

Wakil Bupati (Wabup) Kebumen Zaeni Miftah usai acara menyampaikan terima kasih dan rasa syukur, atas pencapaian tersebut Hal ini merupakan hasil kerja keras segenap jajaran Pemerintahan. Yakni mencakup pengelolaan yang baik pada tata kelola keuangan daerah, program, hingga aset sehingga pada tahun ini WTP bisa diraih.

“Alhamdulillah yang patut kita syukuri Pemkab Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah SWT yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen,”tutur Zaeni.

Wabup berkomitmen mempertahankan pencapaian prestasi WTP dari tahun ke tahun, sehingga bisa menghasilkan catatan laporan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga berharap pencapaian ini memotivasi untuk meningkatkan kinerja, mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel.

“Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD,”ujarnya.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ahmad Lutfi menjelaskan, tugas BPK telah  tertuang dalam Pasal 23E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

“Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja,”ujar Lutfi dalam sambutannya.

Menurut Lutfi, untuk pemeriksaan keuangan secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan tahapan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

“Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran pengelolaan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara objektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara,”tandas Lutfi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kebumen Saman Halim Nurochman memberikan selamat atas pencapaian ini. Menurut Ketua Dewan, WTP yang diraih Pemkab merupakan salah satu bukti fungsi pengawasan oleh DPRD berjalan dengan baik.

Komper Wardopo

The post Mantab, Pemkab Kebumen Raih WTP dari BPK-RI Delapan Kali appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya merasa bersyukur tahun ini Brebes kembali meraih WTP, ini berkat kerja keras seluruh rekan OPD Brebes dalam menata laporan keuangan dengan baik,” ucap Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SH MHum usai menerima penghargaan WTP di Kantor BPK RI Jateng, Semarang, Rabu (22/5/2024) sore.

Kata Iwan, meski kembali dapat WTP, evaluasi serta koreksi terhadap indikasi temuan harus tetap diperhatikan. Mengingat ini berhubungan dengan kinerja pemerintah, karena pemerintah harus bersih dan baik. Opini WTP ini menyadarkan semua pihak bahwa apa yang dikerjakan ada pertanggungjawabannya, memang tidak mudah, maka harus bersama dipertahankan jangan sampai kendor.

Iwan menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes yakni tentang Pajak, BPJS Kesehatan dan Dana Desa. Tiga hal ini, dalam waktu 60 hari ke depan Iwan berjanji akan menindaklanjuti dan menyelesaikannya.

Wakil Ketua DPRD Brebes Wurja turut gembira dan bersyukur bahwa Kabupaten Brebes bisa mempertahankan opini WTP hingga lima kali. Pihaknya akan terus mendorong Pemkab Brebes dalam capaian prestasi tersebut. Sehingga masyarakat Kabupaten Brebes bisa merasakan manfaat dari hasil-hasil pembangunan Kabupaten Brebes sehingga masyarakat makin sejahtera.

Menurutnya, raihan predikat WTP ini tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi dari semua pihak. Karena itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua elemen yang terus menyempurnakan.

“Raihan predikat WTP ini tidak lain untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Brebes,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho mengucapkan selamat kepada seluruh bupati/walikota yang menerima predikat WTP. Hari meminta agar pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

“Selamat kepada semua penerima LHP atas  LKPD Tahun 2023 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, kata Hari, bisa memberi dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan serta berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Tak hanya itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berbasis elektronik,” tandasnya.

Selain Pemerintah Kabupaten Brebes, ada 16 daerah lain yang menerima Opini WTP. Diantarsnya adalah adalah Kabupaten Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Klaten, Sukoharjo, Magelang, Kebumen, Cilacap, Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan.

Turut hadir pada pemberian penghargaan, Kepala DPKAD Edy Kusmartono, Inspekstur Nur Ary dan Wakil Ketua DPRD Brebes Wurja dan Sekretaris Dewan Komar.

Sutrisno

The post Kali Kelima Brebes Raih Opini WTP appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD  Pemkot Tegal Tahun 2023 oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri dan Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (8/5) siang.

Pj Walikota Tegal, Dadang Somantri usai menerima LHP LKPD Kota Tegal menyampaikan rasa syukur atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Pemerintah Kota Tegal.

“Kerja keras kawan-kawan, harmonisasi, kolaborasi antara dari legislatif, Ketua Dewan dan kawan-kawan eksekutif dalam menjalankan integritas, profesionalisme, independensi dalam melaksanakan anggaran pemerintah sudah berjalan cukup baik. Hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kota Tegal disampaikan Wajar Tanpa Pengecualian bahkan ini yang keenam untuk Kota Tegal,” ujar Dadang.

Dadang juga menambahkan bahwa ada catatan yang harus diselesaikan untuk kedepan. “Ada catatan yang harus kita selesaikan, ini akan kita bicarakan dengan Dewan agar ke depan kita semakin tertib dan baik. WTP ini sebagai pemecut agar lebih baik. Dalam waktu 60 hari kedepan kita bisa selesaikan langkah kita, apa yang harus diperbaiki dari catatan tersebut,” tambah Dadang.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan bahwa Kota Tegal yang keenam meraih WTP. “DPRD Kota Tegal dan Pemkot Tegal akan terus bersama sama menjalin kerjasama yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah untuk lebih baik lagi kedepan. Beberapa hal yang menjadi teuan BPK akan kita tindak lanjuti secepatnya. Kami berkordinasi bagaimana langkah tindak lanjut rekomendasi BPK ini 60 hari setelah LHP ini akan kami laksanakan dengan baik,” ujar Kusnendro.

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho saat sambutannya mengatakan ada empat kriteria terkait dengan opini yang diberikan atas LHP LKPD.

“Untuk memberikan opini ini kami memiliki empat kreteria terkait dengan opini, yang pertama apakah penyajiannya sesuai standar akuntansi pemerintah atau tidak, yang kedua terkait kepatuhan peraturan perundang-undangan, artinya sejauh mana realisasi kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga terkait dengan catatan laporan keuangan selengkap apa, yang terakhir implementai SPI dan keandalan dalam SPI,” ujar Hari.

Hari Wiwiho berharap dengan adanya opini tersebut dapat memotivasi di dalam lebih meningkatkan akuntabilitas pengeloaan  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Tujuan utamanya terkait dengan kesejahteraan di masyarakat bapak ibu sekalian. Opini itu bukan satu-satunya menjadi tujuan, tapi menjadi salah satu kontribusi, karena bagaimanapun pengelolaan dan pertanggungjawaban yang transparan itu lebih bisa meningkatkan tujuan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur sejahtera,” ujar Hari Wiwiho.

Sutrisno

The post Kota Tegal Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2023 yang akuntabel, berkualitas, serta tepat waktu.

Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor mengungkapkan, kegiatan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

Terlebih dengan adanya Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih singkat dengan memotong beberapa tahapan rekonsiliasi yang dilakukan menjadi otomatis.

“Perubahan proses penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan kita juga melakukan perubahan. Dengan konsep single database mengharuskan sinergitas dan koordinasi antar operator modul-modul menjadi lebih ditingkatkan, sehingga data yang direkam khususnya oleh operator modul penganggaran betul-betul data yang valid,” ungkap Hajrianor.

Pada kesempatan itu Kadivmin memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan jajarannya di tahun 2023 ini, antara lain menindaklanjuti to do list, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan; menindaklanjuti temuan atau rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupun Inspektorat Jenderal, dan mengimplementasikan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) bagi satker-satker yang pada tahun ini menjadi sampling penerap PIPK.

Hadir mengikuti pembukaan rekonsiliasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono, dan Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN, Maria Titik Sumiyati.

Kegiatan rekonsiliasi ini berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 3 hingga 5 Juli 2023 di Gumaya Tower Hotel ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para operator modul GLP dan modul aset dan persediaan pada UPT masing-masing.

Sementara itu bergabung secara virtual pendamping dari Eselon I baik dari Biro Keuangan, Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Ning S

The post Targetkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan, Kumham Jateng Gelar Rekonsiliasi appeared first on SuaraBaru.id.

Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di tepian sungai itu sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi kompleks perumahan baru. Program ini ditandai dengan pelaksanaan penandatangan fasilitas BKK Joglo Program Tuku Lemah Oleh Omah bagi Warga Terdampak Program Pemerintah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Sosial dan Lembaga Keuangan dari BKK Joglo, berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Selasa (9/5/2023).

Kepala Bidang Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Sri Wiharnanto menjelaskan bahwa, sejak awal Disperakim Provinsi Jawa Tengah mendata di Jawa Tengah sendiri ada 702 ribu backlog atau masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi ketika ditelusuri pendataan sampai dengan sekarang ada 419 ribu warga yang belum memiliki rumah.

Atas dasar itu, jajaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah ditugaskan oleh Gubernur Ganjar Pranowo untuk bisa membantu memfasilitasi warga miskin yang belum memiliki rumah melalui bantuan stimulan program rumah sederhana sehat. Dari konsep ini, lahirlah program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng ” Tuku Lemah Oleh Omah” yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Program bantuan rumah ini untuk membantu warga yang sudah berkeluarga, belum punya rumah, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

“Di awal tahun 2020 sudah terealisasikan sekitar 800an rumah, sampai akhir Tahun 2023 nanti ada sekitar 1800 rumah. Dari program ini kami mengembangkan dari musibah banjir dan rob yang terjadi di Kota Pekalongan, rumah ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak,” terang Wiharnanto.

Menurutnya, dari program ini, masyarakat diwajibkan memiliki lahan terlebih dahulu baik dari warisan, milik sendiri, maupun yang belum. Sehingga, Disperakim meminta bantuan dari lembaga pembiayaan BKK Joglo agar masyarakat yang belum memiliki rumah, bisa memiliki tanahnya melalui program kredit.

“Contoh di Kota Pekalongan ada 20 WTP yang direlokasikan ke tempat baru di wilayah Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Disperakim membantu rumahnya bentuknya material nilainya Rp50 juta per unit per KK dan untuk yang tapak sebesar Rp35 juta. Dampak positifnya InshaAllah bisa meluas yang bisa dibiayai semuanya agar masyarakat miskin yang belum memiliki rumah bisa mewujudkan hunian yang layak,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Andrianto menerangkan bahwa, Program Tuku Lemah Oleh Omah ini merupakan salah satu program yang bisa sangat membantu bagi warga yang terdampak relokasi program pemerintah, seperti permasalahan utama yang dihadapi di Kota Pekalongan adalah banjir dan rob. Dimana, upaya Pemkot Pekalongan untuk menanggulangi permasalahan itu adalah melalui program sistem pengendali banjir dan rob yang saat ini terus berlangsung dikerjakan.

“Proyek sistem pengendalian banjir dan rob ini ternyata meninggalkan dampak yang dihadapi yaitu terelokasinya warga yang tinggal di tepian sungai, dimana mereka tidak memiliki alas hak sehingga Pemkot tidak bisa mengganti sesuai nilai appraisal atau nilai dari KJPP,” tegas Andrianto.

Kendati demikian, Andrianto menuturkan, warga terdampak proyek itu harus segera direlokasi, dimana rumah saat ini merupakan kebutuhan pokok bagi manusia.

“Pemerintah berupaya melalui kolaborasi baik dari Pemerintah Provinsi, lembaga sosial dan lembaga keuangan supaya WTP yang terelokasi itu bisa mendapatkan tempat yang layak, lebih baik dan status kepemilikan tanahnya jelas,” bebernya.

Disampaikan Andrianto, skema program ini WTP relokasi membeli tanah saja, dimana rumah akan dibantu oleh fasilitasi dari bantuan pemerintah. Dalam program ini, skemanya da 3 tipologi rumah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka mulai dari kredit 5, 7 dan 10 tahun.

“Harga kreditnya Rp27 juta sudah termasuk akte jual beli, tanah, pematangan urugan, dan sebagainya dan sertifikat dibantu gratis dari Kantor Pertanahan Kota Pekalongan,” ujarnya.

Andrianto menyebutkan, dalam program kali ini ada 20 WTP yang merupakan warga Bugisan direlokasikan ke tempat baru di Kelurahan Krapyak bantaran dekat dengan Sungai Banger yang wilayahnya sudah tidak tergenang banjir dan rob.

“Harapannya program ini bisa menjadi pilot project, apabila ini berhasil ke depan bisa digunakan untuk memicu warga-warga miskin lainnya agar bisa memiliki hunian yg lebih baik lagi. Untuk program pembangunan rumah relokasi direncakana akan dilaksanakan di awal Tahun 2024. Setelah mendapatkan bantuan pendanaan dari BKK digunakan untuk membeli tanah dari warga termasuk pematangan pengurugan, penyiapan lahan, dan kesertifikatannya.

Pada awal 2024 program ini akan masuk sekaligus dikolaborasikan dengab program Dinperkim Kota untuk pembangunan jalan dan salurannya,” paparnya.

Ditambahkan Dirut BKK Jateng, Kusnanto, bahwa, dengan produk BKK Joglo ini memfasilitasi masyarakat untuk bisa memiliki tanah dan rumah. Kusnanto menilai, program ini merupakan momentum yang baik dengan kolaborasi antar pihak baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Jamkrida, BKK Jateng untuk membantu mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah.

“Alhamdulillah kami bisa mewujudkan cita-cita warga Bugisan untuk memiliki tanah yang InshaAllah di Tahun 2024 akan dibangun lagi untuk rumahnya. Dengan kolaborasi bersama ini bisa membantu mewujudkan rumah bagi warga yang berpenghasilan rendah. Kami selaku BUMD mendukung program ini dengan bunga yang murah melalui produk BKK Joglo, sehingga ke depan bisa informasi program ini bisa semakin disebarluaskan ke masyarakat bahwa negara itu hadir membantu warganya untuk bisa memiliki rumah,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Program Tuku Lemah Oleh Omah, Bantu 20 WTP Relokasi di Kota Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut setelah Pemkot Tegal kembali meraih opini WTP atas LHP LKPD Tahun 2022, yang diserahkan oleh
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hari Wiwoho kepada Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro di Ruang Rawa Pening Lantai 1, Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Jum’at (14/4/2023) pagi.

Ikut hadir mendampingi Wali Kota Tegal Pj Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, Plt Inspektur Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, Kepala Bakesbangpol Kota Tegal Budi Saptaji dan Plt. Kepala Bakeuda Kota Tegal Siswoyo.

Selain memperoleh opini WTP, Kota Tegal juga merupakan Pemda pertama se-Jawa Tengah yang menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Pada 14 Februari 2023 lalu juga Pemkot Tegal menjadi Pemda pertama se-Jawa Tengah yang menyerahkan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Unaudited Tahun Anggaran 2022.

Dengan opini WTP ini, Kota Tegal lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP atas LHP LKPD Pemkot Tegal sejak menerima opini WTP atas LHP LKPD tahun 2018 atau empat tahun berturut-turut dibawah kepimpinan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang dilantik pada 23 Maret 2019 lalu.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho menyampaikan bahwa Kota Tegal merupakan daerah yang pertama se-Jawa Tengah yang menerima LHP LKPD dari BPK.

Hari Wiwoho mengatakan bahwa pemeriksaan LKPD adalah bagian dari tugas BPK, dan penyerahan LHP kepada Pemerintah Daerah merupakan bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan kemudian pemeriksaan rinci.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK telah melakukan beberapa pengujian yaitu pengujian analisis kemudian pengendalian dan pengujian dimaksud untuk menilai empat hal terkait dengan kesesuaian tingkat standar atau kewajaran penyajian sesuai standar, kemudian kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan. Kemudian kecukupan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Terakhir yaitu implementasi sistem pengendali laporan keuangan.

Hari Wiwoho menyebut beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Tegal, yaitu terkait dengan optimalisasi pengelolaan retribusi, baik itu retribusi sampah, sewa tanah l, khususnya di TPI Kota Tegal.

Hari berharap catatan temuan BPK untuk segera di tindaklanjuti agar pemeriksaan ini menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan perbaikan pertanggungjawaban.

“BPK bersedia menerima konsultasi atas permasalahan-permasalahan untuk perbaikan pertanggungjawaban. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan kami dapat berjalan dengan lancar,” ujar Hari Wiwoho.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyampaikan rasa syukur atas opini WTP yang dicapai. Dedy Yon menyampaikan Pemkot Tegal selaku entitas pelaporan sekaligus sebagai obyek pemeriksaan mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang telah menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan audit dan telah memberi penilaian terbaiknya dengan opini WTP.

Dedy menambahkan untuk beberapa permasalahan yang ditemukan, Pemkot Tegal akan segera menindaklanjutinya melalui rencana aksi sehingga permasalahan tersebut dapat dibenahi. “Tentunya LHP yang diterima ini akan menjadi pedoman bagi kami, agar semakin baik dan tertib dalam pengelolaan keuangan nantinya,” pungkas Wali Kota Tegal.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Tegal atas kerja kerasnya, sekaligus peran BPK dalam memberi saran dan arahan sampai Pemkot Tegal mendapatkan opini WTP.

Dikatakan Kusnendro, DPRD Kota Tegal akan bersama-sama Pemkot melakukan pembahasan untuk mengambil langkah apa yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPK. Kusnendro berpesan agar temuan yang menjadi catatan BPK segera ditindak lanjuti agar tidak menumpuk. “Jangan sampai temuan tidak ditindaklanjuti, kemudian menumpuk,” tutur Kusnendro.

Terkait salah satu catatan BPK, tentang kurang optimalnya retribusi di TPI, Kusnendro menyampaikan bahwa
peningkatan retribusi di perikanan karena Kawasan P3 Tegalsari, saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan di dalam kawasan tersebut ada Kawasan TPI yang dikelola oleh Pemkot Tegal. Menurutnya memang perlu kerja keras untuk meningkatkan retribusi perikanan.

Sutrisno

The post Lima Tahun Berturut-turut Pemkot Tegal Raih Opini WTP appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Brebes 2021 ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Teguh Turmudi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (23/5).

“Atas jerih payah Sekda, seluruh Kepala SKPD, termasuk DPRD dan bantunan doa masyarakat, Alhamdulillah, Kabupaten Brebes untuk ketiga kalinya LKPD kembali dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ucap Idza dengan senyum lebar.

Selaku penerima LHP LKPD, Idza menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan atau audit atas laporan keuangannya. BPK juga memberikan rekomendasi masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerahnya agar tetap terjaga dengan baik.

Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT menambahkan, tidak menampik kalau masih ada kelemahan ataupun kekurangan pada penyusunan LKPD. Yang menjadi temuan tim pemeriksa, akan ditindaklanjuti dengan perbaikan demi peningkatan kualitas laporan di masa mendatang

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Ayub Amali menyatakan, BPK melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar keuangan negara. BPK harus mematuhi kode etik pemeriksaan dan pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka yang tersaji dalam laporan. “BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tegasnya.

Ayub memberikan ucapan selamat, agar capaian terbaik tersebut bisa dipertahankan. Dalam penyerahan LHP LKPD yang diberikan kepada 11 Pemerintah Daerah, tampak mengikuti Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT, Inspektur Nur Ary HY MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Edy Koesmartono MSi, Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Turmudi dan Sekretaris Dewan Komar MSi.

Wasdiun

The post Pemkab Brebes Pertahankan Opini WTP dari BPK appeared first on SuaraBaru.id.