Hal itu Ganjar sampaikan, usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Saat ini, ada 103 MPP di Indonesia, dan 22 di antaranya berada di Jateng. Artinya, tinggal 13 kabupaten/kota di Jateng yang masih belum memiliki MPP.

BACA JUGA: Delapan Ranperda Inisiatif DPRD Kudus Mulai Digulirkan

”Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita, yang mesti diselesaikan oleh daerah,” ujar Ganjar.

Menurutnya, semakin banyak MPP yang terbangun, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Namun keberadaan MPP harus dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.

”Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, tapi harus memudahkan orang untuk terlayani. Dan harus berpindah ke sistem digital,” paparnya.

BACA JUGA: Ratusan CCTV Disiapkan Polda Jateng Menjelang Resepsi Kaesang – Erina untuk Pantau Situasi Surakarta

Ke depan, Gubernur berambut putih itu menargetkan semua kabupaten/kota di provinsi yang dipimpinnya ini, memiliki MPP.
”Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen,” tandasnya.

Sampai saat ini, MPP di Jateng berada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu, ada juga MPP Pemprov Jateng.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, secara khusus menyampaikan lima arahan kepada lembaga terkait, untuk mengembangkan MPP, agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

BACA JUGA: KPU Jepara Persiapkan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK, Begini Penjelasannya

”Kementerian PANRB akan segera mrumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis, melalui platform digital,” ujar Wapres.

Kemudian, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
”Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.

Ditambahkan dia, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, harus mendapat perhatian lebih, melalui tambahan anggaran.

BACA JUGA: RTMM Gelar Expo untuk Pamerkan Karya Peserta Pelatihan Kerja DBHCT

”Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas dia lagi.

Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah, diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

”Para Gubernur, Bupati dan Sekda harus berkomitmen kuat, dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.

Riyan

The post 13 Kabupaten/Kota di Jateng Belum Miliki Mal Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Merah Putih Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Pertahanan, Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala BNPT, Rektor Unhan, dan sejumlah pejabat dari kementerian maupun lembaga.

Dalam rilis tertulis, Minggu (20/6/2021) Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan dan civitas akademika Universitas Pertahanan yang telah kerja keras memfasilitasi kegiatan konferensi Sishankamrata abad ke 21.

“Ini adalah paradigma pertahanan dan keamanan negara agar lebih mampu menghadapi dinamika, baik untuk para pejabat militer dan non militer secara hibrida, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya,” ungkap Wapres.

Wapres mengatakan, tantangan yang dihadapi pada saat ini tidak ringan. Dengan perkembangan iptek yang ada, pada satu sisi memberikan dampak positif tapi bisa menjadi potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Terkait Sishankamrata, Wapres mengatakan bahwa hal tersebut merupakan doktrin dan strategis pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu.

“Oleh karena itu, segenap komponen bangsa baik TNI, pemerintah, kepolisian dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik,” imbuh Wapres.

Terkait konferensi ini, Wapres menilai sangat penting dan relevan dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan, guna mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan.

“Saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada segenap tim perumus yang telah menghasilkan dokumen Sishankamrata. Demikian juga kepada penanggap dan narsum yang mewakili instansi terkait pada kegiatan ini. Apa yang telah dihasilkan bisa menjadi langkah strategis untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait pertahanan dan keamanan negara,” kata Wapres.

Wapres menambahkan, dokumentasi hasil konferensi ini bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari Sishankamrata dalam menghadapi ancaman NKRI di abad 21.

“Saya minta apa yang dirumuskan, jangan sampai hanya dokumen di atas meja. Harus ada implementasi dengan baik dan memberikan manfaat pada NKRI,” tandas Wapres.

Menurut Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn), Prabowo Subianto, kegiatan konferensi ini menghasilkan dokumen Sishankamrata yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana di bidang pertahanan negara.

Ning

The post Kepala BNN RI Hadiri Penutupan Konferensi Sishankamrata di Unhan appeared first on SuaraBaru.id.