Kunjungan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkot Pekalongan, para inisiator inovasi dari RSUD Bendan dan Bapperida, serta unsur pentahelix yang meliputi perwakilan warga Kampung Bugisan, akademisi ITB, Bank Jateng, PLN, Kantor Pertanahan, Dinperkim, hingga unsur media. Kolaborasi lintas unsur ini menjadi bukti kuat bahwa berbagai inovasi daerah lahir dari kerja bersama dan komitmen kolektif untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto menjelaskan, dalam ajang IGA tahun 2025, Kota Pekalongan mengajukan 211 inovasi, meningkat signifikan dari tahun 2024 yang hanya menyertakan 135 inovasi. Kenaikan ini mencerminkan semakin kuatnya budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sekaligus menjadi indikasi bahwa berbagai perangkat daerah semakin aktif menciptakan terobosan demi menjawab tantangan pelayanan publik. Menurutnya, visitasi dan validasi ini merupakan bagian penting dari proses penilaian IGA.

“Ya, ini visitasi dan validasi tim IGA ke Kota Pekalongan adalah hasil tindak lanjut dari presentasi Bapak Wali Kota minggu lalu di BSKDN Kemendagri. Penilaian ini merupakan rangkaian penghargaan Innovative Government Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendagri,” ujar Andrianto.

Dari ratusan inovasi yang diajukan, terdapat dua inovasi unggulan yang mendapat perhatian nasional dan menjadi fokus utama tim penilai dalam visitasi kali ini. Dua Inovasi tersebut yakni Kota Menawan (Konsolidasi Tanah untuk Menata Kawasan) di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan. Inovasi non-digital ini menonjol karena mampu menyelesaikan persoalan tata ruang dan permukiman melalui model konsolidasi tanah yang melibatkan warga secara langsung. Program ini tidak hanya menghasilkan penataan lingkungan yang lebih tertib, tetapi juga meningkatkan nilai lahan, kualitas hunian, dan kesejahteraan masyarakat Kampung Bugisan.

“Yang kedua, inovasi Jempol (Jembatan Pembayaran Online) di RSUD Bendan. Jempol merupakan inovasi digital yang dikembangkan RSUD Bendan untuk mempermudah proses pembayaran layanan kesehatan secara daring. Dengan sistem terintegrasi, pasien tidak lagi harus mengantre panjang dan dapat melakukan pembayaran kapan saja. Inovasi ini dinilai relevan dan sangat bermanfaat, terutama bagi peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah,”terangnya.

“Setelah dari sini, tim penilai akan bergerak ke Rumah Sakit Bendan dulu untuk melihat implementasi Jempol, kemudian melanjutkan peninjauan ke Kampung Bugisan untuk melihat langsung pelaksanaan Kota Menawan,” jelas Andrianto.

Andrianto berharap kunjungan ini menghasilkan penilaian yang baik bagi Kota Pekalongan. “Kami berharap hasil validasinya bagus. Dari presentasi tadi terlihat bahwa dua inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ke depannya sangat potensial untuk direplikasi ke wilayah lain,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa, setelah proses visitasi selesai, pihaknya tinggal menunggu pengumuman resmi dari Kemendagri. “Kalau melihat tahun sebelumnya, biasanya pengumuman IGA itu dilakukan di awal Desember,” tambahnya.

Dengan meningkatnya jumlah inovasi serta dua program unggulan yang mendapat perhatian nasional, ia menegaskan, Kota Pekalongan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif dan adaptif terhadap perubahan.

“Visitasi IGA 2025 ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melahirkan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Pekalongan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Kota Pekalongan Terima Visitasi Tim Penilai IGA 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Lembaga Penyelenggara Pelatihan RSISA secara resmi dinyatakan Terakreditasi A, oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta, 10 April 2025, dan berlaku selama lima tahun ke depan.

Akreditasi A merupakan predikat tertinggi dalam sistem penilaian lembaga pelatihan bidang kesehatan, dengan rentang nilai akhir akreditasi antara 89,00 hingga 100. RSISA Semarang meraih nilai akhir akreditasi sebesar 94,50.

BACA JUGA: Terobosan Dirut RSISA Galang Kolaborasi dengan Lembaga Zakat

Rincian Penilaian
– Komponen Administrasi dan Manajemen: 27,00
– Komponen Pelayanan Pelatihan: 58,50
– Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan: 9,00

Capaian ini mencerminkan kesiapan dan kualitas layanan pelatihan RSISA dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, baik dari sisi manajerial, operasional pelatihan, hingga dukungan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan dokumen penilaian, aspek yang paling menonjol adalah, pelayanan pelatihan. Khususnya dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Tingkatkan Penjualan

Hal ini menjadi bukti, RSISA tidak hanya unggul dalam pelayanan kesehatan saja, tetapi juga dalam pengembangan dan pendidikan tenaga kesehatan secara profesional dan islami.

Dalam keputusan yang ditandatangani Direktur Jenderal SDM Kesehatan, dr Yuli Farianti MEpid disebutkan, pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan, wajib menyampaikan rencana peningkatan kompetensi setiap tahun, dan melaporkan hasil audit mutu internal secara berkala.

Evaluasi akan terus dilakukan, untuk memastikan keberlangsungan mutu dan integritas lembaga, selama masa akreditasi berlaku.

BACA JUGA: Ditreskrimum Polda Jateng Tangkap 4 Preman Berkedok Wartawan, Kombes Dwi: Mereka Jaringan Premanisme

Dengan status Akreditasi A ini, RSISA Semarang mempertegas posisinya sebagai lembaga pelatihan kesehatan yang unggul, profesional, dan berkomitmen dalam membentuk tenaga kesehatan berkualitas untuk negeri.

Menanggapi capaian Akreditasi A ini, Direktur Utama RSISA, dr Agus Ujianto MSi Med SpB, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya, atas kerja keras seluruh tim yang terlibat. Dia menilai, hasil ini merupakan wujud komitmen rumah sakit dalam menjaga mutu dan standar pelatihan tenaga kesehatan.

”Alhamdulillah, Akreditasi A ini menjadi bukti nyata, lembaga diklat di RSI Sultan Agung mampu memenuhi standar tinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Ini bukan hanya sebuah pencapaian administratif, tapi juga pengakuan atas budaya mutu yang terus kami bangun di lingkungan rumah sakit,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/5/2025).

Ditambahkannya, pencapaian ini juga menjadi pijakan penting untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi lembaga pelatihan yang tidak hanya terakreditasi secara Nasional, tetapi juga mampu mencetak SDM unggul melalui sertifikasi.

Riyan

The post Lembaga Diklat RSI Sultan Agung Semarang Raih Akreditasi A dari Kemenkes RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan Visitasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan dan kualitas lembaga Diklat, agar memenuhi standar dari Akreditasi B ke Akreditasi A, sebagai bentuk komitmen RSI Sultan Agung Semarang, dalam mencetak tenaga medis berkualitas sesuai standar Nasional.

Adapun asesor akreditasi institusi yang ditugaskan Kementerian Kesehatan adalah, Dra Oos Fatimah Rosyati MKes, Dian Rahayu Pamungkas SKM MKM, dan Vermona Marbun SMIP SKp MKM.

BACA JUGA: Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 85 Ribu, Ahmad Luthfi Ingin Pemerataan Pasokan

Bertempat di Auditorium, selain dihadiri jajaran direksi dan pegawai RSI Sultan Agung Semarang, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bidang Kesehatan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) dr Masyhudi AM MKes.

Direktur Utama RSI Sultan Agung Semarang, dr Agus Ujianto MSi Med SpB dalam pernyataannya menyampaikan harapannya, agar nanti setelah lembaga Diklat RSI-SA Semarang terakreditasi A, dapat belajar untuk menjadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

”Sehingga kita punya selain lembaga diklat Terakreditasi A yang menjadi basis diklat-diklat rumah sakit, harapan saya jika diperkenan nanti, kita dapat belajar dan dibimbing agar bisa menjadi Teaching Hospital berbasis pendidikan spesialis,” kata dr Uji, dalam keterangannya.

BACA JUGA: Jadikan Sampah sebagai Tabungan, Dibagikan Saat Menjelang Lebaran

Dijelaskan juga, saat ini RSI-SA Semarang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Global Islamic Teaching Hospital. Salah satu upayanya, dalam jangka waktu dekat ini mengirimkan Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Kardiolog, untuk mengikuti simposium di Korea Selatan.

”Semoga lembaga diklat kita meraih Akreditasi A. Maka persiapan yang sedang kita lakukan dapat bersinergi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, dr Masyhudi dalam sambutannya menyebutkan, RSI-SA Semarang sejak awal didirikan, didedikasikan untuk kepentingan pendidikan. Diungkapkannya, berdirinya rumah sakit ini, tidak lepas dari adanya Fakultas Kedokteran Unissula.

BACA JUGA: Bupati Temanggung Tinjau Loket Imigrasi di MPP

”Kami berharap, lembaga Diklat RSI-SA Semarang bisa menjadi pioner di Kota Semarang. Apabila terdapat kekurangan dalam fasilitas lembaga diklat, YBWSA menyanggupi untuk memenuhi semua fasilitas itu,” janjinya.

Kegiatan Visitasi selanjutnya dilanjutkan dengan pengenalan asesor dan mekanisme penilaian, paparan persiapan dokumen akreditasi institusi, serta pengecekan dokumen komponen, hingga pembacaan berita acara Visitasi.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Pelatihan dan Litbang, Galih Pria Pambayun SST STr Kes-An MTr Kp-An Ph.D menerangkan, apabila lembaga Diklat RSI-SA Semarang meraih Akreditasi A, pihaknya akan menjalankan beberapa langkah progresif lainnya.

BACA JUGA: Tekad Samuel Wattimena Jadikan Sarung ‘Go International’

”Apabila kita sudah terakreditasi A, kita akan melaksanakan kegiatan internasional. Salah satunya, kita sudah bekerja sama dengan Indonesia-Korea Business Initiative (Ikobi),” terang Galih.

Selain bekerja sama dengan Ikobi, Diklat RSI-SA Semarang juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri.

Riyan

The post Kemenkes RI Visitasi Lembaga Diklat RSI Sultan Agung Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami juga sudah menyampaikan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Tegal, harus ada kesadaran dari masing-masing OPD untuk terbuka informasinya, jangan sampai ada kesan bahwa Pemerintah itu mempersulit ketika ada masyarakat minta informasi publik,” kata Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir SPd, SH, MH usai melakukan visitasi dan verifikasi Pemeringkatan Badan Publik di Dinas Kominfo Pemerintah Kota Tegal, Selasa (22/11/2022).

Jadi, informasi semua anggaran, kegiatan maupun kebijakan itu harus terbuka. Hal itu karena Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, badan publik termasuk eksekutif harus terbuka. “Ketika tidak terbuka atau tidak memberikan informasi maka bisa dipidana. Ancaman pidananya 1 Tahun dengan denda Rp 5 juta. Kalau dilihat nominalnya kecil. tapi kalau Badan Publik sampai dipidana ini kan memalukan,” ungkap Zaenal Abidin.

Siapa yang bisa midanakan adalah masyarakat termasuk LSM dan Ormas, tapi tidak serta merta LSM dan Ormas bisa melaporkan ke polisi kemudian bisa dipidana. Ada mekanisme dan prosedurnya. Jadi harus melalui sengketa Komisi Informasi. Zaenal mencontohkan, misalnya ada masyarakat minta informasi, data keuangan tapi tidak diberikan dalam waktu 10 hari oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maka bisa mengadukan ke atasan PPID yakni Sekda.

Dalam waktu 10 hari tidak diberikan informasi, baru bisa mengajukan ke sengketa ke Komisi Informasi. Ketika Komisi Informasi sudah melakukan sidang terus memutuskan yang diberikan, itu baru bisa dilaporkan ke polisi.

“Jadi ketika belum sidang ini deliknya aduan. Tidak boleh dilaporkan polisi. Temen-temen penegak hukum dalam hal ini Polri juga harus.memahami bahwa sengketa informasi itu harus disengketakan dulu di Komisi Informasi, tidak serta merta polisi langsung menangani untuk melakukan. penyelidikan maupun penyidikan.”

Pj Sekda Kota Tegal, Dr dr Sri Primawati Indraswari Sp KK MM MH menyampaikan terimakasih kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah melakukan. visitasi dan telah menilai lima komponen yang dinilai. Dari lima komponen Prima mengaku memang masih ada yang kurang nanti akan diperbaiki. “Untuk ke tahapan selanjutnya nanti akan kita persiapkan lebih matang lagi,” ujar Prima.

Sutrisno

The post Hasil Visitasi dan Verifikasi Informasi Publik, Pemkot Tegal Raih Nilai 99,60 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Nurhayati yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kusnianto, mengatakan visitasi kali ini merupakan visitasi kedua, karena sebelumnya pernah dilakukan tahun yang lalu. Visitasi merupakan rangkaian tahapan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award OPD Tahun 2022.

Ada empat tahapan KIP award, yakni pertama tahap Monev website PPID, tahap 2 adalah pengisian Self Assignment Quisioner atau penilaian mandiri, tahap 3 visitasi dan tahap ke 4 adalah uji publik. KIP award merupakan upaya PPID Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan PPID Badan Publik Pemerintah yang informatif.

Artinya PPID yang melayani dan memberikan informasi publik yang mudah, murah, cepat dan akuntabel berdasarkan standar pelayanan informasi publik khususnya mendasari Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2021.

Kusnianto menjelaskan, dalam visitasi tersebut terjadi dialog antara PPID Kabupaten Tegal dengan para Tim PPID Pelaksana di masing-masing OPD untuk bagaimana memaksimalkan kerja (PPID) Pelaksana, utamanya pelayanan informasi publiknya sehingga penyelenggaraan informasi publik di seluruh perangkat daerah bisa terselenggara dengan baik.

PPID Kabupaten Tegal yang Informatif itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo tapi perlu didukung dari seluruh OPD. “Jika dari semua lini bawah pelayanan informasi publik sudah tertata dengan bagus, ini akan menjadi sumbangsih yang luar biasa untuk Kabupaten Tegal menuju Kabupaten yang Informatif,” terangnya.

Ditambahkan, kegiatan Visitasi ini mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti surat Sekda Kabupaten Tegal Nomor : 555/16/A.0882 tanggal 11 Maret 2022 perihal Peningkatan Tata Kelola Layanan Publik serta dalam rangka kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP Award) OPD Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Dari 48 OPD sebanyak 13 OPD kabupaten dan 6 Badan Publik Kecamatan dinyatakan lolos dan dapat mengikuti Tahap III/Visitasi. Visitasi dimulai 20 Oktober s/d 31 Oktober 2022. Pertama dilakukan di 4 OPD yaitu Bappeda dan Litbang, Setwan, Satpol dan Dinas Pendidikan dan Kebudayan dilanjut Senin 24-31 Oktober 2022 untuk 15 OPD yang lain.

Pada tahap visitasi ada 5 indikator yang divisitasi yaitu memastikan pengisian SAQ sudah sesuai dengan kondisi real, penguasaan dan pelayanan Tim PPID sesuai SOP, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Publik yg dikecualikan dan yang kelima paparan PPID Pelaksana dalam upaya mewujudkan KIP di OPD.

Bagi OPD yang dinyatakan lolos tahap Visitasi akan ikut tahap uji publik . Setelah uji publik maka akan ditentukan kategori masing-masing badan publik berdasarkan nilai yang dicapai dari 4 tahapan KIP Award. Ada 5 kategori nilai PPID yaitu: PPID informatif , menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan yang paling bawah kategori tidak informatif, pangkas Kusnianto.

Nur Muktiadi

The post Diskominfo Kabupaten Tegal Lakukan Visitasi Keterbukaan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.