Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang terbebas dari masalah gizi.

Perwakilan UNICEF dr. Karina Widowati, MPH menjelaskan, data terkini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Ia merujuk pada temuan prevalensi kegemukan pada balita mengalami pembalikan sejak tahun 2023.

Riset menunjukkan obesitas pada anak usia 5-12 tahun meningkat dari 11% (2013) menjadi 12% (2023). Peningkatan lebih signifikan terjadi pada kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. “Ini memang perjalanan yang tidak mudah. Meski prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 28% (2019) menjadi 21% (2023), masalah obesitas justru meningkat,” kata Karina saat membuka webinar yang diselenggarakan UNICEF dan LPPM Undip, belum lama ini.

Karina mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi “tiga beban gizi buruk” (triple burden of malnutrition), yaitu: stunting, wasting dan obesitas. “Situasi ini mencerminkan kompleksitas tantangan gizi yang dihadapi negara ini, di mana kekurangan dan kelebihan gizi hadir bersamaan,” katanya.

UNICEF Indonesia, menjelaskan bahwa obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan gangguan psikologis. “Ini adalah masalah kesehatan jangka panjang, terutama pada anak-anak yang dapat berlanjut hingga dewasa,” jelas Karina.

Strategi Pencegahan Komprehensif

UNICEF dan LPPM Undip merekomendasikan pendekatan multi-aspek yang melibatkan Pola Makan Sehat dengan mengonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayuran setiap hari,
dan membiasakan keluarga memperhatikan label gizi pada produk makanan.

“Tentunya, gaya hidup aktif! Meningkatkan aktivitas fisik regular, mengurangi waktu di depan layar, dan mendorong kegiatan outdoor untuk anak-anak,” ujar Karina.

UNICEF juga menyarankan agar orang tua dan kaum dewasa mengkampanyekan edukasi dan kesadaran gizi seimbang dan gaya hidup sehat. “Untuk keluarga, biasakan meningkatkan literasi label makanan saat belanja bulanan atau konsumsi kudapan dalam kemasan,” tambahnya.

Kolaborasi dan Kebijakan

“Kolaborasi antara UNICEF, LPPM Undip, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah obesitas,” ungkap Kepala LPPM UNDIP Dr. Ir. Martini M.Kes

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan obesitas sambil tetap mempertahankan kemajuan dalam mengatasi triple burden of malnutrition.

Dan pada 2045, kita akan menyaksikan generasi yang siap menjadi negara maju dengan status gizi yang baik dan literasi gizi yang tinggi.

Ning S

The post UNICEF Bersama Undip Kampanye Atasi Obesitas, Pastikan Generasi Emas 2045 Sehat Aktif appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan “Orientasi Peran Jurnalis dalam Mobilisasi Masyarakat untuk Mendukung Program Pencegahan Segala Bentuk Malnutrisi di Provinsi Jawa Tengah”, kerja sama UNICEF dan LPPM Undip di Room Inc Hotel Semarang, Senin (16/12/2024).

Dalam kegiatan diikuti oleh para jurnalis dari berbagai media baik media online, cetak maupun TV di Jawa Tengah.

“Kegiatan ini untuk melatih jurnalis dalam penulisan terkait malnutrisi dengan tepat,” ujar Vitria.

Untuk itu pihaknya ingin mengajak para jurnalis agar menyampaikan berita tentang malnutrisi dengan tepat guna mendukung program pencegahan malnutrisi di Provinsi Jawa Tengah.

Alifia Mukti Fajrani, salah satu narasumber dari Unicef pada kesempatan tersebut menyampaikan terkait Permasalahan Gizi dan Program Pencegahan Gizi Buruk di Jawa Tengah.

Malnutrisi merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan atau mendapatkan terlalu banyak nutrisi, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan.

Malnutrisi ini mencakup dua kondisi yakni yang pertama kekurangan nutrisi. “Terjadi saat tubuh tidak mendapatkan jumlah yang cukup dari satu atau lebih nutrisi penting, seperti protein, vitamin, atau mineral. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting (perawakan pendek), gangguan pertumbuhan, atau defisiensi vitamin,” ungkapnya.

Sementara yang kedua kelebihan nutrisi: Terjadi saat tubuh mendapatkan terlalu banyak kalori, lemak, atau gula, yang dapat menyebabkan obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya.

Menurutnya, malnutrisi dapat terjadi pada siapa saja, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dan sering kali disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang.

The post Begini Langkah-Langkah Cegah Malnutrisi, Salah Satunya dengan Makanan Bergizi Seimbang appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejatinya, pemerintah sudah mengagendakan Gerakan Revolusi Mental dalam tahapan pembangunan Nasional, yang merupakan bagian dari upaya membangun karakter anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7/2023).

Menurut dia, sejumlah kendala untuk mewujudkan karakter anak bangsa yang kuat, belum sepenuhnya ditangani dengan baik.

BACA JUGA: Hadir di Unissula Petinggi Polri Ini Tawarkan Solusi Restoratif Justice

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), mendefinisikan revolusi mental sebagai sebuah gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia.

Semua hal itu mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pada pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental dalam sistem sosial, memiliki beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani segera, seperti masih maraknya pernikahan anak, stunting, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan isu ekonomi keluarga.

BACA JUGA: Kemahasiswaan dan Alumni USM Gelar Dialog dengan Orma

Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 3.173 kasus KDRT, sejak 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023. Pada akhir 2022, United Nations Children’s Fund (Unicef), menempatkan Indonesia pada peringkat kedelapan di dunia, dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, keluarga merupakan satuan masyarakat terpenting, dalam proses pembentukan karakter anak bangsa. Karena di lingkungan keluargalah, pondasi karakter yang baik ditanamkan sejak dini.

Dengan banyaknya isu yang mengganggu terwujudnya keluarga yang sejahtera, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dikhawatirkan akan mengganggu proses penanaman karakter baik di keluarga itu.

BACA JUGA: Presiden Perintahkan Menkominfo Budi Arie Selesaikan Pembangunan BTS

Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah, untuk segera menuntaskan sejumlah instrumen kebijakan, yang mampu melindungi dan memastikan terbentuknya keluarga yang sejahtera.

Di sisi lain, Rerie juga sangat berharap, para tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan, memberikan keteladanan dalam penerapan nilai-nilai integritas, menjunjung tinggi etika dan kepatuhan terhadap konstitusi, dalam keseharian mereka.

”Sehingga upaya membangun karakter anak bangsa yang kuat untuk melanjutkan proses pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila, dapat segera terwujud,” tegasnya.

Riyan

The post Pembangunan Karakter Anak Bangsa Terkendala Sejumlah Masalah appeared first on SuaraBaru.id.

Plt DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nur Agustina menyampaikan bahwa, Program OCSEA dari UNICEF ini kaitannya untuk advokasi kekerasan seksual berbasis online, dimana hal ini menjadi diskusi juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi.

“Kalau kekerasan seksual pada anak di Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila terjadi misal ada kasus orang dewasa yang berpacaran dengan anak-anak maka berisiko terhadap orang dewasa karena jika terjadi kekerasan atau hubungan seksual masuk kategori yang bisa dipidanakan,” ucap Agustin, kemarin.

Agustina menegaskan, karena dalam hal ini konteksnya anak maka yang dibutuhkan adalah pendampingan dan advokasi karena mereka dianggap belum mampu mengambil keputusan.

“Apakah perbuatan yang dia lakukan itu berdasarkan tahap psikologisnya yang sesuai. Hal itu yang kami harapkan tidak terjadi di Kota Pekalongan seperti kasus-kasus itu,” jelasnya.

Agustina menambahkan, jika terjadi kasus kekerasan dan hubungan seksual pada anak, maka harus diatur mekanismenya supaya kepentingan bagi anak harus didahulukan. Pihaknya menargetkan, program OCSEA ini bisa dilaksanakan sekitar Bulan Juli-Agustus 2023.

“Ini intervensi di beberapa kelurahan sebagai tindaklanjut program sebelumnya yang dikembangkan menjadi program kelurahan ramah perempuan dan anak, termasuk berjejaring dengan semua sekolah ramah anak dalam memberikan upaya perlindungan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan beberapa sekolah untuk intervensi secara masif permasalahan pada anak seperti terkait materi-materi kasus penyalahgunaan narkoba, pencegahan perundungan, pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post OCSEA, Upaya Pemkot Pekalongan dan Unicef Perkuat Perlindungan Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Kedua entitas ini membantu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jawa Tengah menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi bukan saja di Jawa, namun juga di Indonesia bagian Timur.

“Dari persoalan sanitasi, mengatasi stunting dan wasting yang terjadi di Jawa Tengah sampai dengan menyusun Post-Pandemic Recovery Plan yang berfokus kepada anak,” ungkap Ketua LPPM Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Jamari dalam FGD Optimalisasi Peran Undip dalam Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja sama UNICEF di Jawa Tengah, Kamis (20/10/2022).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar menyampaikan bagaimana kerja sama dengan UNICEF melalui Undip dan mitra pelaksana lainnya telah membantu berbagai program di Jawa Tengah.

Menurutnya, pasca pandemi, indikator kesehatan kurang menggembirakan, artinya dalam perbaikannya dibutuhkan kerja sama dengan bidang di luar kesehatan, seperti dengan bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, Undip dan UNICEF membantu terhubungnya kedua bidang ini.

Dalam mengoptimalisasi peran Undip di bidang kesehatan, Kepala Dinas P3AKB Dra. Retno Sudewi, menyebut dampak buruk kesehatan salah satunya dapat dicegah dengan mensukseskan kampanye Jo Kawin Bocah, stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, promosi ASI akan membaik apabila perkawinan anak berhasil dihentikan di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Undip dan UNICEF diharapkan lebih meng-eratkan bidang non-kesehatan dengan bidang kesehatan.

Dalam rangka memastikan peran dan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan program kerja sama, Undip memastikan terciptanya lingkungan dan suasana yang nyaman dan ramah bagi semua sivitas akademika dan berbagai pihak yang terlibat. “Agar manfaat kerja sama ini riil, terasa manfaatnya bagi masyarakat,” terangnya.

Secara spesifik ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan UNICEF telah memaksa Universitas Diponegoro untuk meninggikan standar akuntabilitas, etika kerja, termasuk mengeluarkan peraturan tegas mencegah dan mengatasi eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus.

“Bagi UNICEF, eksplotasi, kekerasan dan pelecehan seksual adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima dan merupakan penghianatan mendalam terhadap nilai-nilai inti UNICEF,” kata Arie Rukmantara, selaku Chief of Field Office UNICEF Java.

Arie menambahkan, bahwa eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan semua nilai pribadi dan organisasi, termasuk ketika bekerja bersama dengan mitra kerja.

UNICEF mengapresiasi langkah Undip untuk mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro.

“Undip has raised the bar, telah meninggikan standar dalam mencegah dan menekan kekerasan seksual. Patut dicontoh,” terang Arie.

Menurutnya, dalam mekanisme pencegahan dan aduan kekerasan seksual, ada empat prioritas yang perlu dilakukan, yaitu memprioritaskan hak dan derajat penyintas, memperkuat alur laporan, invesitasi dan rujukan, bekerja bersama pihak eksternal, dan memastikan edukasi terkait regulasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

Ning Suparningsih

The post Undip Bersama UNICEF Gelar FGD Optimalisasi Pelaksanaan Program Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 189.780 anak usia 9-59 bulan atau usia dibawah lima tahun (balita) bisa mendapatkan imunisasi tambahan campak rubella.

“Selama 30 hari kerja kami telah berhasil mencapai 1,8 juta anak untuk mendapatkan imunisasi tambahan. Sedikit lagi kita bisa memenuhi target nasional untuk memastikan terbentuknya kekebalan komunitas yang dibutuhkan,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yunita Dyah Suminar, Jumat (16/9/2022).

Yunita menyampaikan, upaya percepatan terus dilakukan setiap harinya, dengan melibatkan lintas sektor, termasuk keterlibatan mitra pemerintah seperti mahasiswa, organisasi masyarakat, serta kelompok relawan lainnya yakni gerakan Pramuka dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah.

Menurutnya, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mensukseskan BIAN didasari imunisasi tambahan, dan upaya melengkapi imunisasi penting lainnya dengan upaya pemenuhan hak dasar anak.

“Hak anak untuk diimunisasi sama pentingnya dengan hak anak untuk mendapatkan identitas,” ungkap Kepala DP3A2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi.

Retno menjelaskan, dengan mendapatkan identitas, anak akan mendapatkan akses layanan dasar yang mereka perlukan bagi tumbuh kembangnya, sedangkan dengan mendapatkan imunisasi lengkap, anak akan tumbuh dengan sehat dan lebih terbuka peluang mencapai potensi-potensi terbaik mereka.

Sementara tingkat kepemilikan akta kelahiran anak di bawah usia 17 tahun di Jawa Tengah telah mencapai angka 96,03% atau di atas rata-rata nasional (88,42%). Sedangkan cakupan imunisasi campak rubella pada masa BIAN tahap kedua dari 1 Agustus ke 15 September 2022 mencapai 91,3%.

Kepala Perwakilan UNICEF untuk Pulau Jawa, Arie Rukmantara mengaku upaya Jawa Tengah dalam melindungi hak anak-anaknya sangat maksimal dan perlu dicontoh. Hak partisipasi anak-anak terlihat nyata dalam Musrenbang dan berbagai acara dialog lainnya dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Jateng.

Dikatakan, hak hidup aman dari kekerasan sudah dimaksimalkan lewat aplikasi jogo konco yang baru diluncurkan pada peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Banyumas pada bulan Juli 2022.

Berdasarkan hasil kajian mid-term review BIAN Fase 2 Jawa Bali di akhir Agustus, diketahui status imunisasi anak yang tinggal di perkotaan Jawa Tengah belum memenuhi target sasaran.

Temuan ini mengindikasikan bahwa isu perkotaan atau urban sudah penting dipertimbangkan dalam mensukseskan kampanye imunisasi. Per 14 September, Demak, Rembang, Kebumen, Grobogan, Klaten, Batang, Kendal, Blora, Wonogiri, Boyolali, Kudus, dan Wonosobo sudah berhasil mengimunisasi 95% balita mereka dengan vaksin campak rubella. Sedangkan Kota Pekalongan, Salatiga, Magelang, Tegal, dan Semarang masih belum sampai target 95% dari sasaran hasil proyeksi Kemenkes RI.

Untuk memahami fenomena ini, Arie merujuk kepada penelitian UNICEF mengenai “Urban Paradox” yang menunjukkan bahwa di beberapa negara anak-anak yang berada dalam kondisi keluarga pra-sejahtera di perkotaan mengalami kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan keluarga pra-sejahtera yang hidup di pedesaan.

Indikator-indikator ini termasuk angka cakupan imunisasi, tingkat pemenuhan akta kelahiran, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

“Memang ada tantangan tapi kami optimis Jateng akan mencapai 95% dengan berbagai percepatan yang dilakukan, misalnya dengan turunnya 4000 mahasiswa Universitas Diponegoro, dalam kerangka Kuliah Kerja Nyata Tematik, 15.618 kader kesehatan Fatayat NU, dan Pemerintah Jawa Tengah punya rekam jejak yang baik dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak dasar mereka,” terang Arie.

Disebutkan bahwa pelayanan imunisasi dasar dan rutin yang disediakan termasuk imunisasi OPV dan IPV untuk mencegah polio, DPT-HB-Hib untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningtis serta imunisasi campak rubella untuk mengeliminasi campak dan mengendalikan congenital rubella syndrome.

Pelayanan vaksinasi ini tersedia di semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya di seluruh Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Imunisasi Anak di Perkotaan Jawa Tengah Belum Memenuhi Target Sasaran appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam mensukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), UNICEF dan mitra pelaksana program di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan jurnalis mengenai program imunisasi rutin dan tambahan selama periode BIAN.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam melakukan penulisan berita maupun informasi imunisasi yang layak anak,” kata tim Puslitkes LPPM Undip, Dr. Dra. Ayun Sriatmi, M.Kes.

Ayun berharap, setelah diadakannya kegiatan ini jaringan jurnalis memahami pentingnya peran media dalam meningkatkan cakupan imunisasi.

“Jaringan jurnalis dapat memproduksi berita untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin dengan informasi dan data yang valid, serta perlawanan terhadap berita imunisasi yang tidak tepat (hoax),” ujar Ayun.

Dijelaskan bahwa capaian imunisasi dasar lengkap menurun signifikan dari 93,7% pada tahun 2019 menjadi 84,2% pada tahun 2020 dan 2021. Padahal, presentase yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia sebelum pandemi masih dibawah angka yang diajukan oleh WHO, yaitu 95% divaksinasi.

“Hal ini menyebabkan sekitar 800 ribu anak di Indonesia berisiko lebih besar tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio,” terangnya.

Menurut Ayun, risiko penularan lebih besar ini ditunjukkan terjadinya peningkatan kasus dan KLB (Kejadian Luar Biasa) PD3I (polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak dan tetanus).

“Risiko transmisi polio di Indonesia terjadi di 28 Provinsi dan 373 kabupaten/kota yang termasuk risiko tinggi. Padahal komitmen global akan melakukan eradikasi polio pada tahun 2026,” tandasnya.

Selain polio, lanjut Ayun, kasus difteri pada tahun 2021 juga terjadi di 96 kabupaten/kota di 23 Provinsi. Hal ini menjadi perhatian penuh pemerintah untuk sesegera mungkin memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai penyakit melalui imunisasi.

Untuk mengejar cakupan presentase yang tertinggal selama pandemi, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan BIAN yang dimulai pada Mei 2022 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sementara tahap II berlangsung pada Agustus 2022 di Jawa dan Bali.

Disebutkan, selama periode BIAN, satu dosis imunisasi campak-rubella akan diberikan terlepas dari status imunisasi sebelumnya, sesuai target berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah.

“Satu atau lebih jenis imunisasi akan diberikan untuk melengkapi status imunisasi anak usia kurang dari 5 tahun. Untuk memastikan suksesnya BIAN, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan optimis terhadap dukungan seluruh pihak,” tuturnya.

Kolaborasi pentahelix merupakan salah satu cara untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak, termasuk dukungan dari media massa.

“Pada kampanye imunisasi yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap penolakan masyarakat akan imunisasi,” imbuhnya.

Dalam kegiatan pelatihan jurnalis program imunisasi rutin dan tambahan selama periode BIAN ini, juga dihadirkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jateng, Aris Mulyawan yang menyampaikan materi terkait pedoman liputan anak sekaligus diskusi.

Ning Suparningsih

The post LPPM Undip Bersama UNICEF Tingkatkan Kemampuan Jurnalis dalam Penulisan Informasi Imunisasi Layak Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Sehingga, pesantren bisa mengisi ruang- ruang dakwah, ruang kemaslahatan bahkan juga ruang pengetahuan, melalui berbagai keratifitas untuk ikut menyebarkan pesan- pesan kebaikan tersebut.

Dosen Strategi Media Online Universitas Semarang (USM), Edi Nurwahyu Julianto, mengungkapkan, sangat bisa sekali pesantren berkontribusi menyebarkan pesan kebaikan melalui konten kreatif.

Sebab berbicara konten sebenarnya sudah tidak lagi atau harus terkotak- kotak pada segmen,  kelompok atau komunitas masyarakat tertentu.

“Namun tergantung pada pesan utama apa sih yang akan disampaikan kepada masyarakat dan dikresikan dengan konten yang menarik,” ungkapnya, saat menjadi pemateri pada Workshop Penyebaran Pesan Baik dari Dalam Pesantren, yang digelar Akatara JSA dan Unicef, di Hotel Noormans Semarang, Sabtu (18/12/2021).

Sebagai contoh, jelasnya, untuk saat ini adalah pesan- pesan kebaikan dari dalam terkait dengan ramainya pemberitaan mengenai lembaga pendidikan seperti pesantren yang sedang diterpa isu  kurang nyaman.

“Melalui konten- konten kreatif, para santri di pondok pesantren justru dapat menyampaikan bahwa ternyata di pesantren masih banyak kok hal- hal positif dan baik dan bisa dikreasi dalam konten- koten positif,” tambahnya.

Mungkin, lanjut Edi, kalau sudah membicarakan tentang konten yang berhubungan dengan pesantren maupun tentang nilai Islami –selama ini—masih dianggap membosankan, terlalu kaku atau terikat oleh kaidah- kaidah tertentu.

Padahal –sebanarnya– juga bisa membuat konten- konten yang sesuai dengan kaidah, tetapi dikomunikasikan dengan gaya- gaya kekinian, sehingga menjadi lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat.

Yang penting adalah disesuaikan dengan targetnya siapa, kemudian platformnya media yang dipakai sebelum akhirnya memikirkan kreatifitas.

“Bahwa kreatifitas harus ada standar kaidah- kaidah tertentu yang harus dipenuhi, karena itu juga tidak bisa dilarang iya. Tetapi sebenarnya juga tetap fleksibel jika dikemas dalam konten yang kreatif,” tegasnya.

Memang, lanjutnya, tantangannya ada di lembaga pesantren sendiri, apakah mau mengikuti perkembangan jaman atau tidak, karena kultur pesantren memang spesifik.

Tetapi kalau lembaganya (pesantren) mau, sebenarnya bisa saja konten itu dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat umum akan bisa melihat, ternyata di dalam lingkungan pesantren itu menyenangkan juga.

Sehngga tidak seperti yang baru- baru ini ramai di pemberitaan. “Bahkan, tidak menutup kemungkinan dari lingkungan pesatren pun akan muncul konten- konten kreatif yang lebih variatif,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Fasilitator Nasional Anti Perundungan dan Sahabat Karakter Puspepeka Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kusfitria Marstyasih menyampaikan, santri juga penting menyuarakan kampanye anti bullying atau perundungan.

Menurutnya, masyarakat umum juga perlu tahu kehidupan di pondok pesantren ternyata iklimnya juga nyaman dan juga cukup dinamis.

Sehingga kepercayaan masyarakat juga tidak gampang ‘tergeser’ oleh stigma- stigma tertentu atau –yang belakangan ini—muncul dan membuat ‘gerah’ telingan masyarakat maupun warga pondok pesantren.

Kemudian pemahaman serta pengetahuan tentang perundungan juga penting disampaikan teman- teman di pondok pesantren. “Sebab hanya karena ketidaktahuan, kadang mereka juga tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku perundungan,” jelasnya.

Ketika hal itu terus- menerus dilakukan dan tidak ada pengawasan dari orang- orang sekelilingnya di lingkungan pondok pesantren, juga dapat menjadi kebiasaan. Sehingga dapat mempngaruhi mental korban maupun pelakunya juga.

“Kalau tidak diawasi dan diberikan pemahaman bahwa mereka sedang melakukan perilaku bullying dampaknya bisa merugikan warga pesantren,” tegasnya.

Makanya siapa pun, masyarakat atau pemerhati anak dan elemen yang lain, juga penting memberikan pemahaman melalui kampanye maupun sosialisasi anti perundungan yang menyentuh pondok pesantren.

Menurutnya, forum maupun Kegiatan seperti yang digagas Akatara JSA menjadi penting dengan mengajak para santri ikut menyuarakan pesan- pesan kebaikan untuk masyarakat lain yang lebih luas, termasuk perundungan.

“Alih- alih hanya untuk mengisengi teman, maka akan lebih baik para santri membuat konten- konten kreatif dan positif guna ikut mengampanyekan antibullying atau konten lain yang lebih bermanfaat,” tandas Kiki, sapaan akrab Kusfitiria Marstyasih dalam pelatihan yang diikuti para santri dan santriwati Pondok Pesantren Giri Kusumo, Mranggen, Kabupaten Demak ini.

Sementara itu, Communication for Depelopment Officer Unicef Indonesia, Emeralda Aisha berharap, para santri dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan mengikuti workshop sehari ini.

Ia juga menyebut, para santri dan pondok pesantren dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas, khususnya dalam menyebarkan pesan- pesan kebaikan kepada masyarakat yang lebih luas.

“Sehingga, pesantren akan berperan dan berkontribusi yang besar di era digitalisasi seperti sekarang ini, melalui penyajian konten- konten yang positif dan menarik,” tandasnya.

Hery Priyono

The post Konten Kreatif Jadi Sarana Para Santri Sebarkan Pesan Kebaikan appeared first on SuaraBaru.id.

Per 1 Juli 2021, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan program  vaksinasi Covid-19, di mana anak usia 12 hingga 17 tahun juga perlu mendapatkan vaksinasi sebagai ikhtiar perlindungan terhadap risiko penularan Covid-19.

Yang menjadi persoalan, ketersediaan vaksin belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali para pelajar maupun para tenaga pengajar (guru) di semua sekolah.

Di satu sisi, anak di bawah usia 12 tahun (di luar usia vaksinasi) juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dari risiko penularan Covid-19 sekaligus untuk menyelamatkan pendidikan mereka.

Ketua Himpunan Pendidik dan tenaga Kependidikan Anak usia Dini (Himpaudi) Jateng, Dedy Andriyanto, saat webinar ‘Menyelamatkan Pendidikan Anak di masa Pandemi’, yang digelar Akatara dan Jurnalis Sahabat Anak bersama UNICEF, Sabtu (14/8/2021), mengatakan kalau perlindungan dan pendidikan anak di saat pademi sangatlah penting.

“Pandemi memang membuat dunia pendidikan ikut terpuruk, tetapi kita juga harus bisa bersama- sama berbuat agar pendidikan anak- anak tidak terhenti,” katanya.

Menurutnya, Covid-19 telah membuat perubahan besar, tak terkecuali paradigma pendidikan di negeri ini. Mulai dari orang tua yang mendadak harus berperan sebagai pendidik hingga bagaimana pendidikan harus menyesuaikan dengan situasi yang belum sepenuhnya aman dari pandemi.

Untuk itu cara pandang dan cara berpikir tentang pendidikan harus diubah agar pendidikan anak – anak bisa diselamatkan. Karena anak merupakan generasi emas bangsa di masa yang akan datang.

Dedy menambahkan, yang diperlukan anak di masa pandemi adalah perlindungan. Bentuk perlindungan bisa didapatkan dari program vaksinasi Covid-19 (bagi yang telah memenuhi ketentuan) maupun dari apa yang seharusnya didapatkan anak.

Misalnya dari asupan gizi yang baik, pemenuhan kesejahteraan kesehatan yang lain dan juga menjaga agar anak tidak mendapatkan toxic stress.

“Karena itu, perlindungan dan perhatian akan menjadi imun yang kuat bagi anak- anak,” ungkapnya menjelaskan.

Di dalam organisasi, lanjut Dedy, Himpaudi juga melakukan berbagai upaya dan kegiatan bersama, gotong royong, saling membantu untuk menguatkan para pendidik dalam menyelamatkan pendidikan anak usia dini.

Termasuk saling memotivasi, menguatkan dan tetap tidak lupa berinovasi. Sehingga pada saat  menghadapi next new normal nanti, pendidikan anak – anak tetap siap dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

“Perlu diketahui anak- anak harus mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. maka pendekatan budaya menjadi salah satu kiat untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak- anak dan itu yang dilakukan di Himpaudi saat ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan webinar ini, Pengamat Pendidikan Universitas Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr Ngasbun Egar MPd, melihat permasalahan ini dari sudat pandang Sosiologi Pendidikan

Menurutnya, kekhawatiran masyarakat terkait nasib sekolah anak – anak di masa pandemi ini akhirnya membuat beberapa lapis masyarakat mendadak mempunyai sikap “untung rugi” terhadap pendidikan jarak jauh selama ini dilakukan.

Dari perspektif Sosiologi Pendidikan, adanya sikap dan pandangan “untung-rugi” menjadikan sebagian anggota masyarakat melihat proses pendidikan –pada masa pandemi Covid-19, ketika  akan-anak harus belajar di rumah– sebagai sesuatu yang merugikan.

Menurutnya, itu hal yang wajar jika pandangan tersebut tidak sekedar berorientasi ekonomi, karena anak – anak tidak mendapatkan hak pendidikannya secara optimal. Maka ini sebagai pertanda orang tua harus memberikan perhatian yang lebih baik terhadap pendidikan anaknya.

Tetapi jika orang tua berpandangan bahwa mereka ‘dirugikan’ karena anaknya belajar di rumah tetapi mereka harus tetap membayar iuran sekolah, tentu ini tidak bisa dibenarkan.

“Karena betapapun anaknya belajar dari rumah, tentu mereka tetap mendapatkan pendidikan, meskipun tidak bisa optimal,” katanya.

Maka sinergi antara keluarga (orang tua), para pendidik di sekolah serta masyarakat menjadi penting di masa pandemi Covid-19. Harus disadari bahwa kondisi ini merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, tetapi ini harus disikapi guna mendapat win- win solution.

Misalnya untuk anak PAUD/ TK, perlu mengupayakan komunikasi intensif antara guru/ sekolah dengan orang tua melalui pertemuan- pertemuan virtual terjadwal untuk merumuskan bersama kegiatan belajar untuk anak- anak.

Atau merancang program bersama antara orang tua dan guru untuk kegiatan belajar anak. Di sisi lain, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pendidikan sebagai investasi. Sehingga akan mendorong masyarakat untuk peduli pada keselamatan dan kesehatan anak- anaknya.

“Kalau kemudian ada orang tua, sekolah dan masyarakat termasuk tokoh masyarakat serta tokoh pendidikan yang bertanggung jawab kepada pendidikan anak, maka harus dipahami sebagai bentuk kerjasama yang kita yakini akan bisa meringankan tugas bersama,” jelasnya.

Di lain pihak, organisasi profesi guru seperti PGRI, IGTKI, Himpaudi dan lainnya, juga perlu meningkatkan perannya, antara lain dengan memberikan pendamping, pelatihan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi dan terus berkreasi / berinovasi.

Khususnya dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif, mudah, menarik bagi anak, tidak membebani orang tua guna mengantarkan anak pada tujuan pendidikannya.

“Semangat dan motivasi mendidik para guru harus terus tumbuh, jangan kendor dan mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak dan orang tua dalam melayani hak pendidikan anak di masa pandemi,” tambah Ngasbun.

Narasumber lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Karanganyar, Agam Bintoro, menyampaikan, dalam konteks pandemi Covid-19, perlindungan merupakan hak yang harus didapatkan anak.

Menurutnya, pendidikan di masa pandemi telah mejadikan persoalan pemberian hak – hak anak juga semakin kompleks. Ada kendala psikologis maupun teknis ketika pendidikan mendadak berubah menjadi daring.

“Kendala teknis dipusingkan dengan bagaimana kesulitan mencari sinyal, kendala psikologis bagaimana mental dan semangat belajar anak merosot. Terlebih peran pendidikan bergeser dari sekolah ke rumah atau lingkungan keluarga,” jelasnya.

Menghadapi situasi tersebut, Kabupaten Karanganyar membentuk gugus tugas untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang melibatkan lintas OPD. Ada lima klaster yang mendapat perhatian gugus tugas.

Meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan lingkungan pengajaran alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.

“Pemkab Karanganyar juga menyiapkan program percepatan vaksinasi, yang salah satunya juga akan menyasar stakeholder pendidikan. Sehingga perlindungan terhadap kegiatan pendidikan dapat segera diwujudkan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan webinar ini diawali dengan penayangan Wayang Kancil dengan judul ‘Kala Kancil Antre Vaksin” yang dimainkan oleh Sanggar Seni Sarotama, Asal Kabupaten Karanganyar.

Kepala Perwakilan UNICEF Surabaya, Ermi Ndoen, juga merespon positif pagelaran wayang virtual yang dimainkan oleh dalang cilik, Muhammad Raffiandra Alvaro, murid yang masih duduk di kelas 4 SD tersebut.

Menurutnya, pendekatan dari sisi budaya merupakan sebuah inovasi dalam mengkampanyekan perlindungan anak dari pandemi Covid-19 dan UNICEF sangat mengapresiasi anak – anak masih memiliki semangat besar mempertahankan budayanya.

Terlebih, kesenian wayang tidak hanya sekedar tontonan, namun juga syarat nilai – nilai tuntunan melalui berbagai katrakter para tokohnya.

“Tak hanya itu, di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kesenian wayang pun juga bisa dimainkan secara virtual,” tegas Ermi.

The post Pendidikan Anak dan Perlindungannya Saat Pandemi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Para difabel ini tinggal tersebar di Kota Semarang, Ungaran, Malang, Kota Batu, Bandung,  hingga Tangerang. Mereka menyandang berbagai keterbatasan mulai dari tunanetra, autisme, disabilitas intelektual, autism spectrum disorder, sampai penyakit langka Friederich’s Ataxia. Dan di dunia ini penyakit tersebut hanya disandang hanya oleh 7.000 orang.

Antologi cerpen itu diluncurkan berkaitan dengan acara Webinar Ngobrol Santai “Kidung Harapan Menembus Batas” yang digelar di Semarang oleh Yayasan Setara bekerjasama dengan UNICEF yang membahas tentang perlindungan dan peningkatan keterampilan anak selama masa pandemi Covid-19, Kamis (31/12/2020).

Di dalam kisah para difabel itu juga termuat kisah pendampingan orangtua mereka yang sangat luar biasa sehingga mampu menyemangati dan membuat buah hati mereka mandiri dengan keistimewaannya.

Novi Dibyantari dari Sahabat Difabel, sosok yang selalu mendampingi para difabel di Roemah Difabel Semarang menjelaskan bahwa antologi cerpen itu dapat terwujud karena kerjasama banyak pihak.

“Kami dihubungi UNICEF pada Februari 2020 untuk mengisi webinar, dan kami mengambil topik tentang kecakapan hidup. Non-difabel dan difabel harus punya semangat yang sama. Tantangannya memang berbeda, kesulitannya pun berbeda. Oleh karena itu hasilnya juga berbeda,” kata Novi.

Novi menjelaskan, usai kegiatan webinar tersebut, selang tiga bulan terakhir tahun 2020 kemudian ada tantangan untuk membuat sebuah antologi cerpen. Dengan dukungan seluruh pihak akhirnya pengerjaan antologi tersebut bisa selesai.

“Dalam waktu tiga bulan dengan dukungan para penulis, orangtua dari para penulis, Yayasan Setara, dan Jurnalis Sahabat Anak, maka antologi cerpen itu terwujud,” ujarnya.

Antologi Berbagi Kisah

Arie Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF Jawa – Bali mengatakan jalan literasi bagi anak-anak istimewa menjadi kawah yang  bisa  dinikmati  semua  orang.

“Mereka  berbagi kisahnya, kesuksesannya, senyumannya dan kelindan rasa yang terus dipegang sampai saat ini. Kita  semua  percaya,  cerita-cerita  baik  itu  harus banyak dibagi. Biar kata-kata dalam bingkai cerita itu menerobos masuk ke dinding-dinding rumah, sekat-sekat penghalang dan pagar-pagar yang terpendam,” tutur Arie.

Salah satu penulis antologi, Yeni Endah, merupakan penyandang penyakit langka yang disebut Friederich’s Ataxis dimana kakinya selalu jinjit dan di dunia ini hanya ada 7.000 orang yang mengalami seperti Yeni.

Akan tetapi bagi Yeni, penderitaan yang ia alami tidak menyurutkan tekadnya untuk berkembang. Gadis yang tinggal di Banyumanik, Kota Semarang ini sejak tahun 2015 telah aktif menulis. Ia mendapatkan pelatihan menulis jurnalistik di Rumah Difabel Semarang. Kemudian berlanjut ke penulisan kreatif.

Meski harus duduk di kurasi roda, dirinya terus berkarya. Hasilnya, hingga tahun 2020 ini dirinya telah menghasilkan 15 buku antologi. Di antaranya 21 cerita anak, 6 cerita remaja, 2 cerita misteri, dan 6 cerita lucu.

The post Kidung Harapan Menembus Batas, Kisah Perjuangan Para Sahabat Difabel appeared first on SuaraBaru.id.