Program ini untuk memberikan solusi perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat, dengan mengalihkan penggunaan sepeda motor ke moda transportasi kereta api. Pendaftaran Program Motis ini sudah dibuka mulai 8 Maret hingga 6 April 2025.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menyampaikan, KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran Program Motis 2025. “Di wilayah Daop 4 Semarang terdapat 3 stasiun yang melayani Angkutan Motis, diantaranya Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, Stasiun Tegal dan Stasiun Pekalongan,” terangnya, Sabtu (13/3/2025).

Tiga stasiun di wilayah Daop 4 Semarang tersebut terhubung dalam rute layanan motis lintas utara dengan relasi Jakarta Gudang – Pasar Senen – Bekasi – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang Bank Jateng.

Pada tahun ini, Program Motis menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 penumpang. Program ini akan berlangsung selama delapan hari dengan jadwal pemberangkatan arus mudik pada 26 – 29 Maret 2025, serta arus balik pada 4 – 6 April 2025.

“Sebagai operator perkeretaapian, KAI berkomitmen mendukung Program Motis yang diselenggarakan DJKA. Program ini tidak hanya memberikan solusi perjalanan gratis bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik,” ujar Franoto.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs nusantara.kemenhub.go.id atau langsung di Stasiun Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Cibinong, Depok Baru, Cirebon Prujakan, Tegal, Pekalongan, maupun Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Setiap peserta Motis akan mendapatkan dua tiket kereta api gratis untuk mendukung perjalanan yang lebih nyaman bersama keluarga.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aksesibilitas transportasi yang lebih inklusif, kereta api yang digunakan dalam Program Motis 2025 merupakan kereta kelas ekonomi dengan skema Public Service Obligation (PSO). Dengan skema ini, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau tanpa biaya tambahan.

Untuk mengikuti Program Motis, peserta wajib memenuhi persyaratan seperti memiliki KTP, SIM, STNK yang masih berlaku, serta motor dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc. Informasi lengkap dapat diakses melalui akun Instagram resmi DJKA, yaitu @ditjenperkeretaapian dan @motis.djka. Untuk layanan aduan dan kendala terkait program ini, masyarakat dapat menghubungi Whatsapp Hotline Motis di 0812 9997 2774.

KAI bersama DJKA berkomitmen terus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman guna mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Motis ini sebagai alternatif mudik yang lebih aman dan efisien,” tandasnya.

Menurut Franoto, dengan mengikuti program ini, pemudik dapat menikmati perjalanan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor.

Ning S

The post Mau Ikut Program Mudik Motor Gratis KAI, Begini Syaratnya!  appeared first on SuaraBaru.id.

Pendaftaran pengawas TPS sendiri telah dibuka sejak 12 September 2024 hingga 28 September 2024 dengan kebutuhan sekitar 56 ribu orang.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin dalam Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS di Semarang, Senin (23/9/2024).

Menurutnya, kebutuhan 56 ribu orang tersebut menyesuaikan dengan jumlah TPS pada Pilkada serentak 2024 di Jawa Tengah. Sementara itu pengawas TPS akan mendapatkan honor Rp 800 ribu dengan masa kerja satu bulan sejak dilantik 23 hari sebelum pemungutan suara, ditambah tujuh hari usai pemungutan suara dalam Pilkada.

“Berdasar data per 23 September 2024 sudah ada sekitar 48 ribu pendaftar. Jadi masih ada kesempatan bagi yang ingin mendaftar hingga 28 September 2024. Kami optimis jumlah pendaftar akan terpenuhi sebelum ditutup,” kata Rofiuddin.

Dijelaskan, bahwa di setiap TPS nantinya akan diisi oleh satu orang pengawas TPS. Bawaslu Jateng nantinya akan melakukan perpanjangan pendaftaran jika kuota belum terpenuhi. “Untuk mengantisipasi jika kuota belum terpenuhi, kami akan membuka perpanjangan pendaftaran. Termasuk jika tidak ada pendaftar pengawas TPS dari unsur perempuan baik di desa atau kelurahan,” terangnya.

Ia menambahkan, bahwa regulasi menyebut jika perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara pemilu, khususnya di pengawas TPS, diharapkan bisa untuk ikut mendaftar.

Untuk bisa menjadi pengawas TPS, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi, diantaranya, usia minimal 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal setingkat SMA, tidak menjadi anggota partai politik, tidak ada ikatan perkawinan antara penyelenggara pemilu, dan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan, BUMN, partai politik dan lainyam Kemudian berintegritas, profesionalitas dan berindependensi.

Bagi masyarakat yang ingin menjadi pengawas TPS masih ada kesempatan untuk mendaftar hingga tanggal 28 September 2024 ya!

Ning S

The post Bawaslu Jateng Buka Pendaftaran Pengawas TPS Pilkada 2024, Ini Syaratnya! appeared first on SuaraBaru.id.

Pendaftaran akan dibuka mulai 2-6 Januari 2024, dan saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan pengumuman pendaftaran yang dilakukan dari tanggal 19-31 Desember 2023.

Rofiuddin mengatakan, untuk kebutuhan jumlah Pengawas TPS se Jawa Tengah adalah sebanyak 117 ribu orang. “Selama pendaftaran Pengawas TPS, sekaligus untuk penerimaan berkas serta penelitian kelengkapan berkas pendaftaran,” kata Rofiuddin dalam Rapat Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS dengan Media dan Content Creator yang berlangsung di Soeboer Kitchen, Semarang, Selasa (26/12/2023).

Rofiuddin mengungkapkan, pada massa pendaftaran, berkas para calon yang masuk langsung diteliti, lengkap atau tidak, dan sah atau tidak sah. Setelah itu akan diumumkan lulus administrasi pada 10 Januari 2024.

Untuk syarat menjadi Pengawas TPS, lanjut Rofiuddin, harus memenuhi syarat diantaranya, berusia minimal 21 tahun, WNI, lulusan SMA/sederajat, bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun, tidak sedang menduduki jabatan politis, baik BUMN maupun BUMD, tidak ada keterikatan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu, serta surat sehat jasmani dan rohani.

The post Bawaslu Jateng Buka Rekrutmen Pengawas TPS, Ini Persyaratannya appeared first on SuaraBaru.id.

Sesuai dengan undang-undang pemilu, Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. Berdasarkan undang-undang pemilu yang menetapkan Pengawas TPS adalah Panwaslu Kecamatan.

Rofiuddin, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, nantinya Bawaslu di semua tingkatan akan mengumumkan pembentukan Pengawas TPS. Proses seleksi bersifat terbuka. Bawaslu Jawa Tengah berharap warga Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Pengawas TPS ikut mendaftarkan diri.

“Sesuai yang tercantum dalam undang-undang pemilu, beberapa syarat Pengawas TPS di antaranya Warga Negara Indonesia, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,” terang Rofiuddin, Senin (4/12/2023).

Selain itu syarat Pengawas TPS harus mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Syarat lainnya adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan lain-lain. Ada beberapa syarat lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pemilu,” ungkapnya.

Bawaslu Jawa Tengah berharap, nantinya para warga yang memenuhi syarat dipersilahkan mendaftar. Terkait dengan ketentuan pendaftaran, nantinya akan diumumkan melalui media massa dan media sosial Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu kabupaten/kota.

“Ayo terus ikuti dan pantau media sosial Bawaslu Jateng dan Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota,” imbuh dia.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Segera Bentuk Pengawas TPS, Ini Syarat Menjadi PTPS appeared first on SuaraBaru.id.

Diantara syarat data berkualitas harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya adalah benar, riil dan obyektif, yaitu sesuai kenyataan yang sebenarnya, tanpa rekayasa dan tidak dibuat-buat.

Ketersediaan data yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS yang secara tupoksi berkewajiban menyediakan data indikator pembangunan. Namun dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh sumber data. Informasi yang benar dan lengkap dari sumber data justru lebih menentukan sejauh mana kualitas data.

“Pelaku usaha industri pengolahan terutama skala besar dan menengah menjadi salah satu sumber data tersebut. Diketahui, industri pengolahan berperan paling dominan yaitu sebesar 38,71 persen dalam menentukan seberapa besar perkembangan perekonomian Kabupaten Sukoharjo”, kata Ahmad Isbani, Kepala BPS Kabupaten Sukoharjo, dalam kegiatan FGD Industri Pengolahan Kabupaten Sukoharjo, Selasa (31/10/2023).

Dikatakan bahwa pada realitanya tidak mudah mengumpulkan informasi pendukung itu dari perusahaan skala menengah dan besar ini, terutama di Sukoharjo. Diketahui bahwa dari seluruh responden survei perusahaan industri tahun 2023 yang seharusnya berakhir pada akhir bulan Oktober ini, baru masuk sekitar 65,31 persen. Atau terendah dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Acara yang berlangsung di Hotel Brother Sukoharjo tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan industri pengolahan dan OPD/dinas terkait dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Tri Karjono, Statistisi Ahli Madya dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan M Yunus Ariyanto, Ketua Apindo Kabupaten Sukoharjo.

M Yunus sebagai pembicara pertama mengatakan, Apindo merasa perlu melihat seberapa tinggi perkembangan perekonomian Sukoharjo, Jawa Tengah maupun Nasional. Karena besaran angka perkembangan perekonomian tersebut mencerminkan sejauh mana kondusivitas iklim berusaha saat ini. Tentunya dunia usaha mengharapkan indikator tersebut adalah benar, sesuai realita.

“Oleh karena itu Apindo akan bersinergi bersama BPS dengan mendorong para pelaku usaha terutama anggota Apindo di wilayah Sukoharjo, untuk merespon baik setiap survei yang dilakukan BPS. Serta memberikan informasi yang benar dan lengkap sesuai yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Sementara Tri Karjono pada kesempatan itu menyampaikan pemahaman kepada peserta terkait tugas-tugas BPS dan indikator-indikator statistik strategis yang dihasilkan, yang dapat dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan apapun, termasuk pemerintah dan dunia usaha.

“Kondisi perekonomian Kabupaten Sukoharjo tercermin dari indikator statistik utamanya, yaitu angka PDRB. Nilai tambah sektor industri pengolahan dibentuk dari peran serta responden dalam memberikan informasi yang diminta BPS, terutama industri besar dan menengah. Oleh karena itu responsitas yang baik dan kejujuran pelaku usaha sangat menentukan seberapa besar kualitas indikator yang dihasilkan,” terangnya.

Diskusi bersama seluruh peserta menjadi upaya dari harapan terciptanya data statistik yang berkualitas bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat luas dalam melakukan analisis, evaluasi dan perencanaannya.

Ning S

The post Sukoharjo Suport Perusahaan Industri Tentukan Kualitas Indikator Perekonomian appeared first on SuaraBaru.id.

Melansir dari Suara.com, KIP Kuliah ini merupakan program pembiayaan pendidikan dari pemerintah untuk lulusan SMA/SMK/sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, namun terkendala ekonomi.

Bagi yang mendapat bantuan KIP Kuliah, maka bisa mengikuti pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi seperti SNBP, UTBK-SNBT, dan seleksi mandiri PTN serta PTS.

Bagi yang akan mendaftar program ini, pastikan segala persyaratannya sudah dipersiapkan. Apa saja syarat KIP Kuliah 2023? Dilansir dari situs resmi KIP Kuliah Kemdikbud, ini penjelasannya.

Syarat KIP Kuliah 2023

1. Penerima bantuan KIP Kuliah 2023 adalah siswa SMA/SMK/sederajat yang telah lulus maksimal 2 tahun dari tahun yang sedang berjalan

2. Mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid

3. Mempunyai potensi akademik yang baik, namun ekonomi terbatas dengan bukti dokumen sah dari perangkat desa setempat

4. Siswa memiliki Kartu KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera yang terdata dalam DTKS Kemensos.

5. Telah lulus SPMB (seleksi penerimaan mahasiswa baru) dan diterima di PTN atau PTS pada prodi yang berkreditasi A atau B.

Cara Mendaftar KIP Kuliah 2023

Setelah mengetahui syarat-syaratnya, berikut ini beberapa cara untuk mendaftar KIP Kuliah 2023 yang juga penting untuk diketahui bagi setiap calon pendaftar.

1. Pertama-tama, buka laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/

2. Lalu, klik opsi “Daftar” dan klik “Daftar Baru”.

3. Kemudian masukkan NIK, NISN, NPSN, serta alamat email yang aktif.

4. Setelah itu, tunggu proses validasi untuk mengetahui apakah layak atau tidak mendapatkan bantuan KIP Kuliah.

5. Jika proses validasi sukses, sistem akan kirim Nomor Pendaftaran serta Kode Akses melalui email terdaftar.

6. Selanjutnya tambahkan informasi jalur seleksi yang dipilih (SNBP, SNBT, UMPN, atau Seleksi Mandiri).

7. Jika berhasil lolos masuk perguruan tinggi, maka lanjutkan verifikasi ke perguruan tinggi bahwa nama kamu terdaftar sebagai calon mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah.

Demikian penjelasan mengenai syarat KIP Kuliah 2023 lengkap dengan tata cara daftarnya yang perlu diketahui oleh para calon pendaftar. Semoga bermanfaat.

Ning Suparningsih

The post Ini 5 Syarat KIP Kuliah 2023 dan Cara Pendaftarannya appeared first on SuaraBaru.id.

“Syaratnya memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas.(fasilitas pelayanan kesehatan), dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi booster,” ungkap Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko melansir dari VP Public Relations KAI Joni Martinus, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Hari Raya Natal Tahun 2022 Dan Tahun Baru 2023.

“Perubahan dalam aturan terbaru ini sebelumnya pelanggan usia 6 hingga 12 tahun yang belum vaksin kedua dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah,” kata Ixfan.

Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh dan lokal mulai 19 Desember 2022.

Syarat Naik KA Jarak Jauh

1. Usia 18 tahun ke atas, wajib vaksin ketiga (booster), WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua, dan belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-12 tahun wajib vaksin kedua, berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin, dan belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap (vaksin 1, 2, dan booster 1) selama melakukan perjalanan.

3. Usia 13-17 tahun wajib vaksin kedua berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin, belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

4. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR, namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

Sementara untuk syarat naik KA Lokal dan Aglomerasi diantaranya vaksin minimal dosis pertama, tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen atau RT-PCR, belum divaksin dengan alasan medis dan wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pelanggan dengan usia 6-12 tahun belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum divaksin didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap (vaksin 1, 2, dan booster 1) selama melakukan perjalanan.

Pelanggan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

Untuk membantu masyarakat melengkapi persyaratan vaksin tersebut, KAI bekerja sama dengan TNI/Polri, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya menyediakan layanan vaksinasi bagi pelanggan. Ada 2 lokasi yang melayani vaksinasi baik di Stasiun maupun di Klinik Kesehatan KAI di dekat Stasiun.

Adapun pelayanan vaksinasi gratis yang ada di wilayah Daop 4 Semarang, diantaranya di Stasiun Semarang Tawang dengan jam pelayanan mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB yang bertempat di Ruang Loket, serta di Klinik Mediska Semarang (bersebelahan dengan Stasiun Semarang Poncol) dengan jam pelayanan mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Sementara itu, untuk penjualan tiket selama masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang dimulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023 terpantau masih banyak tersedia. Selama periode tersebut KAI Daop 4 Semarang menyiapkan 609.111 tempat duduk KA Jarak Jauh, dan masih terjual sebanyak 33,3% atau 203.070 tempat duduk.

Sesuai data pada Senin (19/12) untuk penumpang turun terbanyak di wilayah Daop 4 Semarang terjadi pada Jumat (23/12) dengan 9.900 penumpang, Sabtu (24/12) sebanyak 7.946 penumpang, dan Minggu (25/12) sebanyak 6.016 penumpang. Sedangkan untuk penumpang naik terbanyak terjadi pada Jumat (23/12) sebanyak 7.630 penumpang, Minggu (25/12) sebanyak 6.181 penumpang dan Minggu (1/1) sebanyak 6.128 penumpang.

“Jumlah tersebut masih akan bertambah, karena penjualan masih terus berlangsung. KAI berharap masyarakat dapat segera memesan tiket dari jauh-jauh hari, karena tiket KA masa Libur Natal dan Tahun Baru 2023 masih cukup banyak tersedia,” pungjasnya.

Ning Suparningsih

The post Ini Syarat Naik Kereta Api, Berlaku Mulai 19 Desember 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

Nantinya, seleksi Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, dimana Panwaslu kecamatan akan melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumanta menyampaikan, Bawaslu RI telah menetapkan tahapan seleksi Panwaslu kecamatan.

Sementara itu beberapa tahapan dan jadwal terdekat antara lain, pengumuman pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan yakni 15-21 September 2022, pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran pada 21-27 September 2022, penelitian kelengkapan berkas pendaftaran tanggal 28-30 September 2022, dan tahapan-tahapan berikutnya.

“Nantinya, tempat pendaftaran ada di masing-masing Bawaslu kabupaten/kota. Perkembangan informasi berikutnya akan diumumkan secara berkala baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Sumanta, Rabu (14/9/2022).

Disebutkan, untuk menjadi Panwaslu kecamatan, ada berbagai syarat, diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI), saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan RI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Syarat berikutnya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil.

Syarat lainnya yakni berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar.

“Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun,” tambahnya.

Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia bekerja penuh waktu, dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara/milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, serta mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” terang Sumanta.

Ning Suparningsih

The post Ini Syarat Menjadi Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh: Ustadz Das’ad Latif

BULAN Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim. Pasalnya, bulan Ramadan merupakan bulan yang dapat memberikan ampunan kepada manusia.

Oleh karena itu pada bulan ini banyak sekali manusia yang berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah agar dosa dan taubat mereka diampuni oleh Allah SWT.

Ada 4 syarat yang harus dilakukan agar taubat diterima dan dosa diampuni pada bulan Ramadan. Syarat-syarat agar taubat diterima pada bulan suci atau bulan Ramadan tersebut sangat penting untuk diketahui.

Hal itu karena selain taubat akan diterima oleh Allah SWT, dosa kita juga akan diampuni jika melakukan 4 syarat tersebut. Taubat tersebut akan diterima namun harus ada syaratnya.

“Apakah kalau masuk Ramadan langsung dihapus dosanya, oh tidak. Kalau mau diampuni oleh Allah SWT pada bulan suci Ramadan, harus ada syaratnya. Lalu apa saja syarat agar taubat diterima dan dosa-dosa kita diampuni?”.

Pertama menyesal, agar dosa diampuni dan taubat diterima pada Bulan Ramadan adalah dengan menyesali kesalahan yang telah kita perbuat.

Kedua mengakui, kita mengakui segala perbuatan dosa yang telah diperbuat.

Ketiga tidak mengulang, point nomor tiga ini yang paling banyak dilanggar.

Oleh sebab itu jika sudah menyesal dan telah mengakui perbuatan dosa yang diperbuat, maka kita harus berjanji kepada Allah SWT, tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi.

Keempat ganti dengan kebaikan. Setelah kita menyesal, mengakui, dan tidak akan mengulang lagi, maka gantilah kesalahan yang diperbuat dengan melakukan kebaikan.

Itulah 4 syarat yang harus dilakukan agar taubat diterima dan dosa diampuni pada bulan Ramadan.

Ustadz Das’ad Latif, dikutip dari kanal YouTube Das’ad Latif.

The post Syarat Agar Taubat Diterima di Bulan Ramadan appeared first on SuaraBaru.id.