Tak terkecuali BPS Kabupaten Pemalang. Survei ini merupakan yang kedua sejak pelaksanaan program MBG di awal tahun. Sebelumnya survei yang sama telah dilaksanakan BPS pada bulan Juni dan Juli yang lalu.

Hal tersebut disampaikan Teguh Iman Santoso, Kepala BPS Kabupaten Pemalang, saat menerima kehadiran supervisor survei MBG BPS Provinsi Jawa Tengah, Tri Karjono dan Erlinda, Selasa (11/11/2025).

“Pada survei bulan November di Kabupaten Pemalang, ada 11 responden sampel SPPG tersebar di enam kecamatan berikut 35 supliernya yang berasal hingga lintas kabupaten, dua sekolah dan 10 siswa untuk survei khusus. Sedangkan sampel survei baseline ada sebanyak 90 rumah tangga. Semua pelaksanaan survei ini sesuai jadwal harus selesai pada Jumat (14/11),” ungkapnya.

Teguh menjelaskan, survei ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu survei khusus dan survei baseline. Survei khusus dilaksanakan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), suplaier SPPG, sekolah dan siswa.

“Survei ini digunakan untuk mendapatkan gambaran penyelenggaraan program MBG mulai dari suplaier bahan makanan, hingga bagaimana makanan sampai dikonsumsi siswa dan kecenderungannya mempengaruhi pengeluaran dan perilaku konsumsi keluarganya,” katanya.

Sementara kelompok kedua adalah survei baseline dengan responden rumah tangga yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG. Survei baseline digunakan untuk memperoleh gambaran, sejauh mana program MBG ini memberi dampak pada kondisi sosial ekonomi rumahtangga siswa.

Sementara itu Tri Karjono, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah mengatakan, pengawalan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan survei dapat berjalan dengan lancar dan petugas melaksanakan pendataan dengan benar sesuai SOP yang telah ditetapkan.

“Kegiatan ini harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk segera ditabulasi dan diketahui hasilnya. Selanjutnya dianalisa, dilakukan evaluasi, dan apa tindak lanjut yang perlu dilakukan pengambil kebijakan,” tuturnya.

Melalui supervisi ini diharapkan informasi yang disampaikan responden adalah sebenar-benarnya sesuai kondisi yang dialami, dirasakan dan diharapkannya. Supervisi tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, tetapi dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah di seluruh kabupaten/kota selama jadwal survei berlangsung.

Ning S

The post Supervisor BPS Jawa Tengah Pantau Survei MBG di Pemalang appeared first on SuaraBaru.id.

Berlangsung di Kantor PT. Jasa Marga Semarang–Batang (JSB) Kalikangkung, dilaksanakan arahan hasil kegiatan survey Jalan Tol dan Pelabuhan di Wilayah Hukum Polda Jateng,. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Kakorlantas menyampaikan komitmen Polri untuk memastikan kelancaran dan keamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Polri siap memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman. Koordinasi dengan semua pihak terus kami lakukan demi kelancaran Operasi Nataru 2024/2025,” kata Aan Suhanan.

Disampaikan, kegiatan survey ini mencakup beberapa langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode libur panjang. Salah satunya adalah menjamin kelancaran arus kendaraan di jalur tol, jalur pantura, jalur tengah dengan selatan serta jalur wisata. Operasi lalu lintas akan difokuskan pada titik-titik rawan kemacetan dengan pengelolaan arus kendaraan secara cermat.

“Hasil survei dari Kementerian Perhubungan bahwa tahun ini ada kenaikan lonjakan pergerakan masyarakat selama libur Nataru sebanyak 2,8 % dan sebagian besar pergerakan itu ada di pulau Jawa dengan tujuan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Untuk wisata 47 % masyarakat akan melakukan perjalanan wisata, salah satunya Jogja dan Semarang, ini perlu diantisipasi,” terang Kakorlantas

Selain itu, Polri bersama stakeholder terkait juga mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana musiman seperti banjir dan tanah longsor, pemetaan titik-titik rawan, serta penyiapan jalur alternatif menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko.

“Untuk titik-titik potensi gangguan keamanan dan keselamatan lalu lintas, sudah diantisipasi oleh Dirlantas,” tandasnya.

“Kami bersama stakeholder telah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana musiman, seperti banjir dan tanah longsor, termasuk memetakan titik rawan serta menyiapkan jalur alternatif untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi,” tambahnya.

Survey ini mencakup peninjauan langsung jalur fungsional antara Klaten dan Yogyakarta. Jalur ini dipastikan siap melayani arus kendaraan selama operasi Nataru, mengingat lonjakan mobilitas yang diperkirakan akan terjadi.

“ Pergerakan aglomerasi lokal Jawa Tengah juga sudah di persiapkan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan ketika indikator-indikator angka yang mengharuskan dilakukannya rekayasa lalu lintas dimulai dari kontra flow maupun One Way local di Jawa Tengah” tuturnya.

Dikatakan, dari survei yang ada dari Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik terjadi tanggal 22 Desember, namun diprediksi tanggal 21 dan 22 Desember itu sudah ada peningkatan pergerakan.

“Untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di akhir tahun maupun awal tahun, Polda Jateng akan memitigasi tempat-tempat yang mungkin akan terjadi banjir. Maka jalur-jalur alternatif akan disiapkan untuk menghindari tempat-tempat yang terkena banjir. Kami berharap pada masyarakat tetap memperhatikan informasi-informasi yang diberikan oleh stakeholder,” tandasnya.

Ning S

The post Kakorlantas Polri Survey Kesiapan Nataru di Wilayah Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Survei itu dilakukan Komite Litbang Mafindo untuk mendapatkan gambaran tentang literasi hoaks dan partisipasi politik masyarakat. Survei juga mengkaji hubungan antara tingkat literasi hoaks dengan partisipasi politik masyarakat, serta dampak hoaks terhadap proses demokrasi, menjelang pilkada.

Riset ini melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang demografi, meliputi usia, gender, agama, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, sehingga menghasilkan gambaran yang representatif tentang kondisi literasi hoaks di Indonesia. Tidak hanya faktor demografi, riset ini juga memperhatikan faktor psikografis partisipan, seperti minat, aktivitas, dan opini, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Supervisor Riset, Loina Lalolo K. Perangin-angin menyebut, belum ada data literasi hoaks yang memadai di Indonesia. Data Survei Literasi Digital Nasional 2022 menunjukkan rendahnya keyakinan masyarakat untuk mengenali atau informasi salah/tidak sesuai fakta bahkan berita bohong atau hoaks, hanya 7% yang menyatakan sangat yakin, 25 % yakin, sementara 45% antara yakin dan tidak yakin, serta sisanya mengaku tidak yakin.

Karena itu, Komite Litbang dan Program Tular Nalar Mafindo yang didukung Google.org meriset literasi hoaks di 20 provinsi, meliputi 10 provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, dan 10 provinsi dengan IKP terendah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak bertahap dan menghasilkan 2.011 responden.

Nuril Hidayah sebagai Program Officer Riset menyatakan literasi hoaks masyarakat perlu diukur secara khusus karena ada beberapa studi yang menunjukkan sebagian besar masyarakat belum dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang meragukan. Hasil survei yang dilakukan Mafindo menunjukkan bahwa tingkat literasi hoaks masyarakat Indonesia berada di kategori sedang.

Hal ini terlihat dari data bahwa sebanyak 60% responden tidak mengetahui bahwa klaim tentang Warga Negara Asing (WNA) diberi KTP untuk mencoblos adalah hoaks. Selain itu, 66,1% responden tidak mengetahui bahwa klaim Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu juga hoaks. Meski demikian, semangat masyarakat untuk melawan hoaks menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan melalui edukasi.

Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi politik masyarakat di ranah daring cukup tinggi, sementara di ranah luring masih berada di level sedang. “Menariknya, terdapat hubungan positif antara literasi hoaks dan partisipasi politik. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi hoaks seseorang, semakin tinggi pula partisipasinya dalam aktivitas politik,” ujar Nuril.

Anggota tim riset, Finsensius Yuli Purnama menegaskan, literasi hoaks masyarakat Indonesia di level sedang karena secara kognitif pengetahuan mereka soal hoaks di level sedang atau 68%, yang tinggi mencapai 23,7% dan rendah 7,6%.Sementara partisipasi politik juga berada pada level sedang. Minat masyarakat mendapatkan informasi politik juga tinggi, yang didapat mayoritas melalui portal berita online. Fins juga menyatakan terdapat hubungan positif antara literasi hoaks dengan partisipasi politik. Semakin tinggi literasi hoaks, semakin tinggi pula pastisipasi politik mereka.

Mafindo berpendapat hasil penelitian ini penting untuk disebarluaskan kepada publik dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi hoaks dan mendorong upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan hoaks. Septiaji Eko Nugroho sebagai Ketua Presidium Mafindo mengatakan bahwa survei ini adalah bagian dari komitmen Mafindo untuk mendukung upaya memperkuat literasi digital, khususnya dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks yang kerap kali mengganggu tatanan sosial, politik, dan demokrasi.

The post Temuan Riset Mafindo: Mayoritas Warga Belum Bisa Bedakan Hoaks dan Fakta appeared first on SuaraBaru.id.

“Survey yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar melalui Lembaga Survey Indonesia (LSI) sejak 6-12 Maret 2024 secara umum sesuai dokumen sebanyak 133 lembar perlu disampaikan kepada masyarakat atas ijin dari Faruq”  kata Ketua Tim Pemenangan Faruq, H Supriyanto kepada wartawan di rumah aspirasi Jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal, Jumat (31/5/2024).

Terkait popularitas dan elektabilitas seorang Faruq Ibnul Haqi melalui hasil LSI secara eksplisit hasilnya sangat memuaskan. “Kami sebagai Tim pemenangan Faruq Ibnul Haqi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Tegal. Kami juga apresiasi kepada Tim Pemenangan Faruq,” terang Supriyanto.

Supri menjelaskan, apabila Pilwalkot Tegal dilaksanakan pada hari ini maka secara data versi LSI nama Faruq Ibnul Haqi sebagai pemenang. “Artinya secara elektabilitas maupun popularitas Faruq unggul dari tiga nama kandidat dengan data prosentase,” ujar Supri.

Faruq Ibnul Haqi mendapat 12 persen, H Dedy Yon Supriono 7,4 persen dan KH Habib Ali Zaenal Abidin 4,8 persen, dan tidak memilih 66,4 persen. “Kabar menggembirakan ini kita sampaikan ke masyarakat bahwa Faruq Ibnul Haqi Alhamdulillah diterima oleh masyarakat Kota Tegal untuk memimpin, menjadi Wali Kota Tegal 2024-2029,” ucap Supri.

Masih hasil survey LSI kata Supri, bahwa masyarakat Kota Tegal meinginkan Wali Kota Tegal 2024-2029 harus putra daerah dengan angka 75,6 persen. Sedangkan yang masih meinginkan bacalon orang lain atau bebas dari manapun 24,4 persen.

Karena Faruq adalah putra daerah maka masyarakat terpengaruh oleh survey. Selanjutnya Faruq juga seorang profesional baik pendidikan maupun sebagai kandidat urban planing (penataan kota) dengan mencapai angka14 persen.

Kenapa Faruq dipilih, kata Supri karena masyarakat Kota Tegal meinginkan ganti Wali Kota. “Ini sangat luar biasa. Didalam dokumen yang kami terima dari LSI, masyarakat Kota Tegal ingin ganti Wali Kota. Faktanya didalam grafik LSI bahwa yang tidak meinginkan incumbent atau Dedy Yon menjadi Wali Kota Tegal angkanya mencapai 51 persen. Sedangkan yang meinginkan kembali 38,4 persen dan yang tidak tahu 10,6 persen,” tutup Supri.

Sutrisno

The post Bacalon Walkot Tegal Faruq Ibnul Haqi Ungguli Dedy Yon di Survey Partai Golkar appeared first on SuaraBaru.id.

Pengelola Program Kusta pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Indayah Dewi Tunggal menyampaikan bahwa, jajaran Dinkes memang setahun sekali terjun ke masyarakat langsung untuk melakukan penyisiran dan deteksi dini pencegahan dan pengendalian penyakit kusta di Kota Pekalongan. Mengingat, penyakit kusta di Jawa Tengah sudah mengalami eliminasi, tetapi di Kota Pekalongan sendiri belum, dimana angka prevalensinya masih cukup tinggi yakni 2, yang seharusnya kurang dari 1.

“Dengan adanya deteksi dini melalui kegiatan RVS door to door ini bisa diketahui penderita-penderita kusta baru yang nantinya bisa segera diobati dan mencegah tidak menularkan ke orang lain,” ucap Indayah.

Indayah menyebutkan, terhitung dari awal Januari-Juni 2023, sudah ada 20 orang penderita baru penyakit kusta yang ditemukan di Kota Pekalongan. Sementara, pasien kusta yang masih dalam pengobatan ada 64 orang.

“Ada 2 tipe penderita kusta yaitu kusta kering (PB : Pausi Basiler/kuman sedikit) dan kusta basah (MB : MultiBasiler/kuman banyak. Untuk PB diobati selama 6 bulan, bercak mati rasa dibawah 5, sedangkan tipe MB pengobatannya setahun. Kusta bukan peyakit karena kutukan, makanan maupun keturunan, melainkan kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung,” terangnya.

Menurutnya, penularan kusta bisa melalui kontak kulit yang lama dan erat dengan pengidapnya. Lanjutnya, adapun sasaran RVS kusta ini dilakukan per wilayah puskesmas selama 1 bulan penuh hingga akhir Juli 2023 nanti.

“Sebenarnya kusta itu seperti TB atau Tuberkulosis, sama-sama menular tetapi angka penularannya sekitar 3 persen. Dengan memiliki daya tahan tubuh yang bagus, tentu seseorang tidak tertular. Dalam pelaksanaan RVS ini, sementara kita sudah menemukan 5 orang penderita baru kusta yakni di wilayah Kelurahan Krapyak, Medono, dan Jenggot, di luar 20 kasus baru hingga pertengahan tahun 2023 ini. Harapannya, ketika kegiatan ini dilakukan secara door to door, penderita kusta baru bisa segera tertangani dan tidak menularkan lebih meluas lagi,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Deteksi Dini Penyakit Kusta, Dinkes Kota Pekalongan Lakukan Survey appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Kesehatan kota Pekalongan, Slamet Budiyanto melalui Sanitarian Muda, Maysaroh menginfokan, setelah pelaksanaan survey kualitas air pada 2021 lalu, tahun 2023 akan digelar sekitar triwulan ketiga. “Agenda awal kita siapkan masing-masing alat, tiap puskesmas sudah punya alat sanitarian kit yang bisa mengukur kondisi fisik dan kandungan air,” terangnya.

Air minum yang ideal dan aman dikonsumsi berdasarkan syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah air dengan kondisi fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih dari bakteri, dan mengandung sedikit jumlah mineral.

May menjelaskan tidak hanya kualitas air yang diperiksa, survei perilaku masyarakat juga dilakukan untuk memantau bagaimana mengolah dan menyimpan air minum di rumah.

“Jangan sampai sumber air sudah bagus tapi pada saat kita periksa lalu outputnya kok tidak memenuhi syarat. Jadi kita lakukan pemeriksaan dua kali dari sumber air kita ambil sampel kemudian dari air minum yang disajikan, dari situ kita bisa simpulkan yang bermasalah yang mana, apakah dari sumbernya atau perilaku masyarakatnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, jika permasalahan berasal dari sumber air maka akan ditindaklanjuti dengan edukasi masyarakat apabila air didapat dari sumur pribadi. Namun jika sumber air didapat dari penyedia, Dinas Kesehatan segera melakukan pembinaan ke penyelenggara untuk menyampaikan bahwa sekian persen kualitas dari air yang disediakan tidak memenuhi syarat.

Ditambahkan May, sumur yang tercemar biasanya berada dekat dengan septic tank, kemudian hal ini juga dipicu dengan konsep pemikiran masyarakat yang salah tidak menguras septic tank kalau belum penuh.

“Masyarakat ketika septic tanknya tidak penuh justru senang karena dianggap berfungsi dengan baik, padahal justru salah, artinya septic tank itu bocor, karena minimal kurun waktu 3 sampai 5 tahun wajib dikuras supaya tidak mencemari air sekitar,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Jamin Kualitas Air, Dinkes Kota Pekalongan Lakukan Survey appeared first on SuaraBaru.id.

The post Survei Voxpopuli: Elektabilitas PDIP Unggul, PKS dan PSI Naik appeared first on SuaraBaru.id.