Dalam laporannya, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, menegaskan, jaminan terhadap status kewarganegaraan adalah hak fundamental yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap instansi yang terlibat dalam layanan ini harus memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi yang berlaku.

“Sosialisasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antara instansi pusat dan daerah agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, regulasi yang menjadi dasar kegiatan ini mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Ia menekankan bahwa pelayanan kewarganegaraan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu.

“Status kewarganegaraan adalah hak dasar yang harus dipastikan oleh negara. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar masyarakat mendapatkan informasi dan layanan yang terbaik,” ujar Tjasdirin.

Ia mengungkapkan, hingga 12 Maret 2025, layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Jawa Tengah telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 130 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 125 juta berasal dari layanan pewarganegaraan, sementara Rp 5 juta berasal dari layanan status kewarganegaraan.

Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Dulyono saat memberikan keynote speech menegaskan, negara memberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan dan dilindungi secara penuh oleh perundang-undangan.

“Negara tidak membiarkan warga negara tidak memiliki kewarganegaraan. Indonesia menganut asas ius sanguinis. Adapula kewarganegaraan ganda terbatas untuk melindungi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG),” tuturnya.

Sementara itu Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Rezka menjelaskan berbagai Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan yang ada pada Ditjen Administrasi Hukum Umum. Antara lain layanan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi ABG, layanan permohonan kehilangan kewarganegaraan RI, dan penegasan status kewarganegaraan RI.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah beserta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Sosialisasikan Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Dorong Sinergi Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Upaya ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Operasi Ketupat Candi 2025, untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran mendatang.

Kasi Dakgar Ditlantas Polda Jateng, Kompol Indra Hartono mengungkapkan, Polda Jawa Tengah terus mengembangkan sistem ETLE sebagai upaya modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas.

“Sistem ini merupakan peningkatan dari sistem E-Tilang yang memadukan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Smart Intelligent Camera yang mampu merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, seperti penggunaan sabuk keselamatan, helm, melawan arus, kelebihan muatan, menggunakan ponsel saat berkendara, melebihi batas kecepatan, hingga pelanggaran rambu lalu lintas,” ungkapnya, Kamis (20/2/2025).

Disebutkan bahwa saat ini terdapat 26 titik kamera ETLE statis yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Di Kota Semarang sendiri, tiga titik kamera ETLE mampu menangkap lebih dari seribu pelanggaran setiap harinya.

“Setelah data pelanggaran ditangkap kamera, petugas kemudian melakukan proses validasi terhadap data tersebut,” lanjutnya.

Selama tiga hari, data tersebut kemudian divalidasi untuk memastikan kesesuaian plat nomor dan identitas kendaraan. Jika data telah diverifikasi, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan dalam waktu sekitar lima hari.

“Setelah menerima surat konfirmasi, pelanggar diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan konfirmasi. Jika dalam rentang waktu tersebut tidak ada konfirmasi, maka STNK kendaraan akan diblokir. Begitu pula jika pelanggar telah mendapatkan kode pembayaran denda melalui BRIVA namun tidak melakukan pembayaran dalam 15 hari, maka STNK juga akan diblokir,” jelasnya.

Guna mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan pembayaran denda tilang, Ditlantas Polda Jateng telah menyediakan loket pembayaran di Mako Ditlantas. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui layanan perbankan digital seperti mobile banking.

Selain itu, sosialisasi sistem ETLE juga terus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat agar semakin memahami mekanisme baru ini. Petugas di lapangan juga telah dilengkapi dengan kamera ETLE mobile pada perangkat mereka untuk memperluas cakupan pengawasan.

“Ke depan, sistem ETLE akan diperluas hingga ke daerah-daerah pelosok yang memiliki aktivitas lalu lintas yang cukup padat, jadi tidak hanya di perkotaan saja. Hal ini untuk memastikan masyarakat tetap menjaga ketertiban berlalu lintas sehingga menjamin keselamatan dalam berkendara,” tuturnya.

The post Satgas Operasi Keselamatan Candi Sosialisasikan Sistem ETLE dan Mekanisme Pembayarannya appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan kali ini BNNP Jateng menyasar pada dua sekolah, yaitu SMK Negeri 2 Semarang dan SD Negeri Kalibanteng Kidul 03, Senin (20/5/2024).

Melalui upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di SMK Negeri 2 Semarang, Kasi Intelijen BNNP Jateng, Kunarto menyampaikan pesan-pesan penting terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ia mengatakan, momen kebangkitan nasional harus menjadi momentum bagi para pelajar untuk lebih bersemangat dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kunarto juga menjelaskan tentang jenis-jenis narkotika yang populer di kalangan pelajar, peran media sosial dalam penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya peran guru dalam mengawasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Selain menyasar siswa SMK, kegiatan sosialisasi edukasi bahaya narkoba juga dilakukan kepada siswa-siswi SD Negeri Kalibanteng Kidul 03 Semarang. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran siswa pentingnya hidup sehat dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba.

Chandra Eka Sariningsih, perwakilan dari BNNP Jawa Tengah mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNNP Jawa Tengah mendekatkan kepada siswa-siswi dalam memberikan informasi dan edukasi bahaya narkoba secara langsung.

“Kami berharap dengan kegiatan BNN masuk sekolah ini akan memberikan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan sekolah terhadap bahaya narkoba yang semakin beragam modus peredarannya,” terang Chandra.

Sementara Kepala SD Negeri Kalibanteng Kidul 03, Sumarni menyatakan bahwa sekolah sangat mendukung kegiatan tersebut. “Siswa-siswi jadi memahami pentingnya untuk tidak menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak mereka kenal,” ujar Sumarni.

“Jika sakit harus minum obat yang diberikan orang tua ataupun guru, dan berani untuk melaporkan jika ada orang tidak dikenal yang menawari pil atau vitamin yang dikatakan bisa membuat pintar,” imbuhnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi dan guru di Kota Semarang semakin memahami dan mewaspadai bahaya narkoba, serta bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Ning S

The post Hari Kebangkitan Nasional, BNNP Jateng Sambangi Sekolah Sosialisasikan P4GN appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diikuti 20 peserta itu menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Psikologi USM, Prof Dr Rini Sugiarti SPsi MSi Psikolog dan Wakil Dekan Fakultas Psikologi USM, Dr Erwin Erlangga SPd MPd.

Prof Rini mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya Pendidikan Seksual pada anak di Era Digital. Sebab semakin majunya digital atau internat maka para masyarakat harus lebih selektif dalam mencari dan mendapat informasi melalui internet atau digital.

“Dengan keberadaan internet menyebar secara luas di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, Kondisi ini menjadi kondisi yang ketergantungan semakin diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang memaksa perpindahan seluruh kegiatan melalui aktivitas daring, mulai dari pekerjaan, pembelajaran, dan aktivitas sosial lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, kemajuan internet mengakibatkan munculnya perilaku ketergantungan dan konsumtif yang melahirkan banyak perilaku menyimpang terutama pada anak-anak dan remaja yang sedang berada dalam tahap play stage atau meniru perilaku yang mereka lihat, dengar, dan terima dari lingkungan sekitar.

“Langkah pencegahan yang harus dilakukan Meningkatkan kemampuan menyeleksi informasi yang ada di dunia digital & mengadvokasi penggunanya sehingga melahirkan pelaku / pengguna internet yang bertanggung jawab dan cerdas,” pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Kembangsari Sayoko SPd mengatakan, pihaknya mengapresiasi Tim PkM USM mengangkat tema pendidikan seksual di era digital yang saat ini sangatlah penting.

“Rata-rata anak muda zaman sekerang menggunakan internet untuk mencari informasi-informasi baik dari pembelajaran akademik maupun tentang seksual. Di internet, informasi-informasi mudah untuk dicari atau ditelusuri apa lagi anak-anak usia dini rasa ingin tau nya lebih tinggi.” ungkapnya.

Muhaimin

The post Tim PkM Magister Psikologi USM Sosialisasikan Pendidikan Seksual Era Digital di Kelurahan Kembangsari appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam KUHP baru merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Tidak terkecuali oleh Kanwil Kemenkumham Jateng.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr A Yuspahruddin mensosialisasikan hal tersebut di hadapan kalangan Civitas Akademika Jawa Tengah yang berlangsung di Aula Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

Diketahui, audiens merupakan para pimpinan dari 40 Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang ada di Jawa Tengah.

Yuspahruddin mengatakan, seluruh elemen masyarakat wajib mengetahui serta memahami seluruh isi pasal dan norma yang ada dalam dalam KUHP.

Menurutnya, sosialisasi di kalangan akademisi perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran info terkait KUHP yang banyak beredar di media sosial.

Kakanwil menjelaskan, pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana.

Ia menyebut, setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

Meskipun, gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung, pemerintah terus menggencarkan sosialisasi KUHP yang baru, sebelum akhirnya efektif berlaku setelah 3 tahun disahkan.

“Berlaku setelah 3 tahun dari pengesahan. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan aturan pelaksanaan dan gencar melakukan sosialisasi, agar tidak muncul multi tafsir dari isi KUHP tersebut,” jelas Yuspahruddin, Selasa (20/12/2022).

“Kita mestinya berbangga, karena telah menggunakan produk anak bangsa sendiri,” sambungnya.

Dalam paparannya, Yuspahruddin secara detail menjelaskan mengapa KUHP perlu pembaruan, perubahan paradigma hukum pidana, misi pembaharuan KUHP dan 3 pilar hukum.

Kakanwil juga membedah 14 pasal kontroversi yang berkembang di masyarakat, mulai dari Living Law, pidana mati, penodaan agama, penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, kohabitasi, aborsi, perzinaan, kekuatan gaib dan contempt of court. Termasuk juga 5 poin yang sudah di take out.

Yuspahruddin berharap, dengan lahirnya KUHP yang baru dapat mereduksi jumlah narapidana. Karena di KUHP tersebut memberikan alternatif pidana selain hukuman penjara.

Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi mensosialisasikan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar dan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Budhiarso Widhyarsono.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Sosialisasikan Pasal-pasal KUHP Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Guna mensosialisasikan perpustakaan berbasis digital tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng bersama Direktorat Jenderal HAM menggelar sosialisasi Pustaka HAM Digital.

Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi mengungkapkan, perpustakaan tersebut berfungsi sebagai salah satu wujud pelaksanaan pelayanan informasi di bidang HAM.

“Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka khusus terkait Hak Asasi Manusia,” ujar Bambang, Jumat (18/11/2022).

Koordinator Perpustakaan dan Dokumentasi, Ruth Marshinta Sarumpaet menjelaskan secara terperinci panduan penggunaan aplikasi Pustaka HAM Indonesia yang dapat diakses melalui situs https://pustaka.ham.go.id/ dan aplikasi berbasis iOs/Andorid beserta fitur-fiturnya.

“Ada dua layanan yang dimiliki oleh Perpustakaan HAM Indonesia Digital, yaitu layanan konten buku fisik, dan konten digital (e-book). Semenjak Desember 2021 dibuat dalam bentuk aplikasi yang terdiri dari beberapa kategori di dalamnya berdasarkan kerja sama dengan LSM dan NGO terkait,” terang Ruth.

Sementara Pengolah Data Ditjen HAM, Windra Aris Pratama menyampaikan terkait pendokumentasi data dan informasi HAM melalui pengembangan website JDIH Ditjen HAM.

Hadir pada sosialisasi tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan Perpustakaan Universitas di Semarang.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Sosialisasikan Pustaka HAM Indonesia Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Balai RW.09 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang ini dilaksanakan bersama Posyandu Remaja.

Sosialisasi anti stunting bersama Posyandu Remaja tersebut untuk mendukung program Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara dalam mengurangi angka stunting.

AMU Comdev PT Indonesia Power Semarang PGU, Dadan Budiansyah menyampaikan, program ini sebagai dukungan PT Indonesia Power terhadap penanganan stunting.

“Stunting ini harus kita selesaikan bersama. Indonesia Power bersama IZI support Puskesmas dan Kecamatan Semarang Utara untuk menangani stunting,” kata Dadan, Senin (10/10/2022).

Sementara itu Sekretaris Lurah Tanjung Mas, Semarang Utara, Vivin Kurnia Setyawan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terimakasih atas dukungan Indonesia Power, semoga angka stunting khususnya di wilayah Semarang Utara terus menurun, dan masyarakat sehat terus,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post PT. IP Semarang PGU Bersama IZI Sosialisasikan Anti Stunting appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka menggelar pameran dan perlombaan burung kicau di Kota Salatiga dalam menghimpun dukungan untuk Ganjar Pranowo.

Koordinator Wilayah Des Ganjar Jawa Tengah, Heri Nugroho menyampaikan, perlombaan yang digelar di Pasar Burung Banyuputih pada Sabtu (8/10/2022) kemarin dihadiri sekitar 1000 peserta.

Menurut Heri, mereka adalah pecinta burung kicau atau biasa disebut ‘kicau mania’ dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah.

“Melalui kegiatan lomba burung kicau tersebut, kita ingin mengenalkan sosok Ganjar sebagai gubernur yang benar-benar dekat di hati rakyat. Kami mengajak semua elemen masyarakat, khususnya bagi para kicau mania untuk memberikan restu dan dukungannya terhadap Pak Ganjar Pranowo agar dapat mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029,” ungkap Heri, Minggu (9/10/2022).

Di sela-sela perlombaan, para relawan melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk bisa memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang.

Heri menyebut, Ganjar adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden, karena telah terbukti kinerjanya di Jawa Tengah. “Ganjar adalah pemimpin yang tak pernah berpaling dari warganya. Seluruh kebijakan Ganjar selalu berlandaskan pada kepentingan rakyatnya,” kata dia.

Heri mengatakan, sosok Ganjar adalah sosok yang bersahaja. Dia sangat dekat dan dicintai masyarakat Jawa Tengah. “Pak Ganjar selaku gubernur sangat cepat tanggap. Bila ada warga yang mengadu baik melalui Whatsapp, Facebook, Instagram, beliau selalu merespon dan tidak pernah menunggu lama. Apa yang menjadi keluhan masyarakat langsung ditanggapi dengan sigap dan tepat sasaran,” jelas Heri.

Heri menjelaskan, selama Ganjar memimpin, terdapat perkembangan pelayanan publik yang bertransformasi menjadi berbasis digital, guna memberikan kemudahan untuk warga Jawa Tengah.

Dia menyebut, transformasi pemerintahan diwujudkan dengan meluncurkan Sistem Informasi Desa (Sidesa), Jateng SLIM (Sistem Layanan Informasi Mobile), dan Jaringan Informasi Pelayanan Publik (JIPP). Proses perizinan pun semakin mudah dengan hadirnya Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng).

Selain memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo, perlombaan sendiri bertujuan untuk melestarikan burung berkicau. “Ada beberapa kategori yang dilombakan. Peserta bisa memperebutkan bermacam hadiah dalam lomba ini. Total hadiah mencapai Rp 30 juta,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Unik, Melalui Lomba Kicau Burung Para Relawan Sosialisasikan Figur Ganjar Pranowo appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa ini menghadirkan 4 sesepuh dari pemasyarakatan, yaitu Hasanuddin Massaile, Mardjaman, Muqowimul Amal, dan Murdiyanto, yang diikuti Pimti Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah, dan jajaran Pejabat Administrasi dan fungsional Kanwil.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan apresiasi atas pengalaman puluhan tahun dari para sesepuh pemasyarakatan yang dituangkan dalam buku tersebut.

Ia berharap jajarannya dapat mengambil ilmu dengan membaca buku itu. “Saya berharap kita semua ikut memperhatikan yang disampaikan para sesepuh, dan diharapkan buku ini dibaca kita semua,” kata Yuspahruddin, Rabu (18/5/2022).

Menurutnya, pengalaman adalah hal yang luar biasa, hadist itu adalah tulisan pengalaman. “Saya sarankan kita baca buku yang sumbernya dari pengalaman,” tambahnya.

Yuspahruddin juga menyampaikan 3 hal yang harus dimiliki jika ingin berhasil. Pertama adalah karakter, yang di dalamnya terdapat moral dan kinerja yang harus berjalan seimbang.

Kedua yaitu kompetensi yang harus dibarengi dengan 4K, yakni kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan ketiga adalah literasi yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu ia menekankan jajarannya untuk terus membaca dan belajar.

“Andaikata pengalaman itu tidak ditulis, saya yakin ada mata rantai yang terputus dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemasyarakatan,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan dan paparan materi serta sharing pengalaman dari 4 narasumber yang hadir.

Pada kesempatan itu, para narasumber berbicara tentang isi buku tersebut dan bercerita tentang pengalaman masing-masing, saat masih mengabdi di Kemenkumham, khususnya pemasyarakatan.

Ning

The post Kemenkumham Jateng Sosialisasikan Penguatan Kepemimpinan appeared first on SuaraBaru.id.