Pelatihan dilaksanakan di Gedung Pusdiklat PMI Kebumen Jalan Arungbinang, dibuka  oleh Pengurus Kabid Penanggulangan Bencana dan  Relawan PMI setempat Drs H Bambang Widadi didampingi Kepala UPJ Robiatul Adawiyah.

Bambang Widadi menjelaskan, pelatihan yang digelar oleh UPJ sebagai bentuk kemandirian PMI Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kapasitas sukarelawan pada pertolongan pertama dan kebencanaan.

“Satu-satunya PMI yang memiliki pusat pendidikan dan latihan dasar di Jawa Tengah yakni PMI Kebumen. Ini sebagai bentuk kemandirian kita PMI Kebumen. Mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini yang bisa diikuti oleh siapa pun,”ujar Bambang.

Menurut Bambang, ke depan PMI bukan instansi kedinasan pemerintah sehingga  semua elemen PMI  harus berkembang dengan swasembada secara kreatif untuk terus maju dan berinovasi mengadakan kegiatan-kegiatan seperti uji kompetensi dan pelatihan.

Sementara itu Kepala UPJ Robiatul Adawiyah menambahkan, pelatihan berbayar Rp 1.650.00 antusias diikuti oleh 8 peserta yang berasal dari PMI Kabupaten, PMI  Banjarnegara, PMI Klaten dan Kota Magelang

“Kami di sini sebagai unit pengelola jasa (UPJ) sudah bukan kali pertama mengadakan kegiatan pelatihan berbayar seperti ini. Pada kesempatan pelatihan kru ambulans yang kami buka ini ternyata ada beberapa PMI kabupaten tetangga yang berminat untuk mengikuti. Mereka berasal dari Kota Magelang, Klaten dan Banjarenegara, semua peserta sekitar 8 orang,”terang Robiatul Adawiyah.

Lebih lanjut pihaknya akan menggelar pelatihan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) dan Pertolongan Pertama dalam jangka waktu mendekat.

“Setelah kita mengadakan pelatihan kru ambulans di bulan Mei, Insya Allah jangka waktu mendekat kita akan mengadakan pelatihan Satuan Pendididikan Aman Bencana (SPAB) dan Pertolongan Pertama (PP). Untuk waktunya kapan kita akan diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman UPJ. Tunggu saja informasi lebih lanjutnya di media sosial semoga banyak yang ikut nantinya,”tambah Robiatul.

UPJ PMI Kebumen berencana menghadirkan narasumber handal dalam pelatihan di antaranya Sony Priyanto Sasongko, Misbakhun Munir S.Kep.Nes dan Robiatul Adawiyah, S.Pd. Para peserta mendapatkan benefit Ilmu, Sertifikat, Modul Materi, penginapan dan sertifikat

Sedangkan pelatihan dan sertifikasi kru ambulans ini materi yang didapatkan di antaranya evaluasi risiko dan perlindungan bagi tenaga kesehatan, pertolongan pertama, pelayanan ambulans, penggunaan radio komunikasi, aspek legals ambulans, pengetahuan obat dan oksigen teraphy, manajemen jenazah, serta perujukan dan evakuasi pasien.

Peserta pelatihan Kahliang Malik Raharjo mengaku terkesan dan sangat antusias karena merasa bertambah wawasan sebagai sukarelawan PMI dengan mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Kahliang, motivasi mengikuti pelatihan kali ini untuk menambah keterampilan dalam hal penggunaan ambulans. Selain itu dirinya dituntut untuk selalu upgrade dalam pengembangan diri  sehingga ada kesempatan pelatihan walaupun berbayar.

“Saya antusias karena materinya sangat komplit yang didapatkan. Kita juga memperoleh sertifikat secara legal dari PMI bahwa kita seorang kru ambulans harus profesional  dalam bekerja di bidang kemanusiaan sekali pun,“imbuh Kahliang Malik.

Komper Wardopo

The post UPJ PMI Kebumen Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Kru Ambulans appeared first on SuaraBaru.id.

”MUI akan berusaha mengajak semua kekuatan umat Islam di Jateng, untuk melakukan proses percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui ormas Islam, kampus, perguruan tinggi, dan majelis taklim serta jamaah pengajian,” kata Kiai Darodji, saat menerima silaturahmi Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, Lampri A Ptnh SH MH, Selasa (27/5/2025).

Silaturahmi berlangsung di Kantor Baznas Jateng, Jalan Menteri Supeno, Semarang. Kepala BPN didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Drs Muchamad Mastur SH MM, Kepala Bidang Hak dan Pendaftaran Wahyu Setyoko SSiT MH, dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Defiandi Gustian ST MH.

BACA JUGA: SPI 2024: Bawaslu Jateng Raih Nilai Tertinggi Nasional, Sejumlah Dimensi Perlu Ditingkatkan

Sedangkan Kiai Darodji didampingi Sekretaris MUI Jateng Agus Fathuddin Yusuf, Sekretaris Baznas Jateng Drs H Moh Ahyani MSi, dan pimpinan Baznas Sholahuddin Aly.

Dalam keterangannya, Kiai Darodji mengakui kesadaran umat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan. ”Padahal beramal melalui wakaf, pahalanya langgeng mengalir terus, walaupun yang memberi wakaf sudah meninggal dunia. Karena itu literasi kesadaran umat melalui sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan,” katanya.

Menurut dia, banyak kasus tanah yang sudah diikrar wakaf, tetapi karena tidak diproses sertifikat wakaf, beberapa tahun kemudian menjadi sengketa. Karena ahli waris tidak mengetahui, tanah itu telah diikrarkan wakaf.

BACA JUGA: Jelang Idul Adha, LAZiS Jateng Lakukan Syiar Parade Kurban dan Aksi Bela Palestina

”Banyak kejadian seperti itu. MUI akan mengajak semua stakeholder dan pimpinan ormas Islam, untuk menyukseskan program Badan Pertanahan Nasional ini,” imbuhnya.

Senada dengan Kiai Darodji, mantan Plt Kakanwil Kemenag Jateng, Drs H Moh Ahyani MSi mengakui, kesadaran umat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan. Dia mencontohkan kasus Tanah Bandha Masjid Agung Semarang (MAS), masih ada tanah yang ikrar wakafnya sudah ada, tetapi proses menuju sertifikat wakaf belum selesai sampai sekarang.

Karena itu perlu dibangun kesadaran bersama, antara BPN dan Kementerian Agama, terutama di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang berhubungan langsung dengan pencatatan tanah wakaf.

BACA JUGA: Relawan Gesit Ajarkan Kreatifitas Melalui Aksi Hias Kue

Sementara itu, Lampri menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Agama telah melakukan sertifikasi sebanyak 78 ribu lebih bidang tanah wakaf di Jateng. ”Saat ini di Jateng masih ada sekitar 34 ribu bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan percepatan sertifikasi tanah wakaf itu, BPN Jateng telah melakukan penandatangan kerja sama dengan PWNU Jateng, PCNU se-Jateng, PW Muhammadiyah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jateng, Kementerian Agama dan lain-lain.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris MUI Jateng, Agus Fathuddin Yusuf menambahkan, kampanye untuk mengajak umat sadar sertifikasi tanah wakaf, perlu terus ditingkatkan.

BACA JUGA: Ichwan Setiawan Raih Gelar Doktor PDTS Unissula

”Para alim ulama, kiai, bu nyai, gus, pimpinan pondok pesantren, pimpinan jamaah pengajian, dai mubaligh, perlu lebih kuat lagi mengajak umat untuk segera melakukan sertifikasi tanah wakaf,” pintanya.

Diia menyarankan, kampanye tanah wakaf bisa melalui berbagai media sosial, media cetak dan elektronik, yang ada di masyarakat.

Riyan

The post 34 Ribu Bidang Tanah Wakaf Belum Bersertifikat appeared first on SuaraBaru.id.

Rekomendasi itu disampaikan Sekretaris MUI Jateng, KH Muhyiddin, dalam rencana tindak lanjut dan penyusunan rekomendasi kegiatan Halal Bihalal dan Halaqah Ulama, dengan tema ‘Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia’, di Aula Perpustakaan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Ahad (4/5/2025).

Selain rekomendasi itu, beberapa poin lainnya adalah, usulan agar pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia, menggencarkan sosialisasi wakaf, meningkatkan kapasitas nazir wakaf, meningkatkan sosialisasi gerakan wakaf uang.

BACA JUGA: Jika Tak Berpihak pada Kader IMM, Pimpinan PTMA Sebaiknya Mengundurkan Diri

Rekomendasi lainnya, mendorong pengurus MUI di berbagai tingkatan, untuk mencermati rencana perubahan undang-undang wakaf. Hal ini agar isu atau pasal yang diubah, memberi kemanfaatan bagi umat.

Ketua Umum MUI Jateng, KH Dr Ahmad Darodji pun, memberikan penekanan kepada para peserta halaqah, bahwa ulama di MUI harus menjadi ahli pada zaman ini. Para ulama harus mampu mengatasi persoalan umat, mampu memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan masalah kekinian.

Dia juga mewanti wanti, agar nasihat yang diberikan kepada umat, bersumber dari ilmu. Tidak diperkenankan memberikan nasihat yang asal-asalan.

BACA JUGA: Bupati Kudus: Sendratari Ngintun Sega Kepel Angkat Pesan Ketahanan Pangan dan Kearifan Lokal

”Ulama itu ahlun fi zamanihi. Jadi, ulama itu ahli di masa sekarang, dan tidak usah kaget, jika ada yang bertanya hal-hal kekinian. Jangan membuat atau memberikan nasihat yang asal-asalan. Jangan memberi nasihat yang sesat, apalagi menyesatkan orang lain,” tegasnya.

Acara Halal Bihalal dan Halaqah Ulama ini dibuka Gubernur Jateng Agmad Luthfi, yang diwakili Sekda Sumarno. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, hadir memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir.

Kegiatan ini diikuti sejumlah pengurus MUI Jateng, perwakilan MUI Kabupaten dan Kota se-Jateng, perwakilan organisasi keagamaan, serta tamu undangan lainnya.

Riyan

The post MUI Beri Rekomendasi pada Pemerintah untuk Gencarkan Gerakan Sertifikasi Tanah Wakaf appeared first on SuaraBaru.id.

Deputi 2 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Dr HM Imdadun Rahmat MSi, seperti dalam laman resminya menyampaikan, keberangkatan tim kemanusiaan Baznas itu, merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam membantu sesama.

”Baznas senantiasa hadir dalam berbagai situasi darurat, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan bergabungnya tim Baznas dalam USAR, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata, dalam upaya penyelamatan dan pemulihan bagi masyarakat di Myanmar yang terdampak bencana,” ujar Imdadun di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

BACA JUGA: Kanwil Kemenag Jateng Peringkat 3 Terbaik Capaian Sertifikasi Tanah Wakaf

Disampaikan juga, bantuan yang disiapkan Baznas RI meliputi 100 unit genset, 50 tenda, 10.000 sarung, 5.000 paket kebutuhan wanita, serta 5.000 paket kebutuhan anak-anak. Selain itu, tim juga akan memberikan layanan psikososial bagi korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan, yang terdampak bencana.

‘Keikutsertaan Baznas dalam misi ini, merupakan bentuk solidaritas global yang terus dijunjung tinggi. Sebelumnya, Baznas juga telah berpartisipasi dalam berbagai misi kemanusiaan internasional, seperti di Palestina,” lanjut dia.

Imdadun pun mengajak masyarakat Indonesia, untuk turut serta mendukung upaya kemanusiaan ini melalui zakat, infak, dan sedekah, yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

BACA JUGA: Terjebak Kemacetan, Wisatawan Paralayang Tercebur Waduk Gajahmungkur

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr Suharyanto SSos MM menyatakan, Baznas menjadi bagian dari pemerintah yang selalu siap mendukung penuh dalam berbagai operasi kemanusiaan.

”Terjadinya gempa bumi di Myanmar dan Thailand, tentu saja Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN, tidak tinggal diam. Kita siapkan semua bantuan yang diperlukan,” tandasnya.

Riyan

The post Gerak Cepat Baznas Berangkatkan Tim Kemanusiaan ke Myanmar appeared first on SuaraBaru.id.

Kampanye ini bertujuan untuk mengapresiasi dan memperkuat ekosistem UMKM halal agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif utama dalam kampanye ini adalah fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 4.040 UMKM, yang dilakukan melalui kolaborasi dengan BPJPH Halal Center.

Untuk mempercepat pertumbuhan UMKM halal, ParagonCorp mengadakan program Pelatihan UMKM: Rayakan Usaha Baik, sebuah forum edukatif yang mempertemukan pelaku usaha dengan para ahli industri, regulator, dan mitra bisnis yang berlangsung di Masjid Raya Bintaro Jaya.

Pelatihan UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal,
memberikan apresiasi kepada UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal, membangun kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ekosistem bisnis halal.

Selain itu untuk menggaungkan kampanye #RayakanUsahaBaik sebagai wujud penghargaan atas usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari acara ini, sesi talkshow menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi wawasan dan inspirasi bagi pelaku UMKM:

Rahmadi, S.Sos, M.Si (Asisten Deputi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro) menegaskan, UMKM memiliki peran penting dalam ketahanan ekonomi nasional. Dukungan terhadap sertifikasi halal menjadi langkah strategis agar UMKM semakin kompetitif dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem bisnis halal yang berkelanjutan.

Sementara itu A. Miftahuddin Amin (EVP & Chief of People and Business Ecosystem Development ParagonCorp) menyampaikan, ParagonCorp percaya bahwa usaha kecil yang dimulai dengan niat baik dapat memberikan dampak besar.

“Dengan inovasi dan digitalisasi, UMKM dapat lebih cepat beradaptasi dan berkembang dalam ekosistem bisnis halal. Kampanye #RayakanUsahaBaik adalah ajakan bagi kita semua untuk menghargai setiap langkah kecil yang membawa manfaat besar,” ungkapnya.

Brand Ambassador Wardah & Pengusaha, Dhini Aminarti menambahkan, dalam membangun usaha, niat baik adalah kunci utama. “Dengan berpegang pada nilai-nilai Islam dan gaya hidup halal, UMKM dapat berkembang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan platform digital juga menjadi strategi penting agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas.” sebutnya.

The post ParagonCorp Dukung UMKM Halal Melalui Sertifikasi dan Pelatihan appeared first on SuaraBaru.id.

Rektor didampingi tiga dosen USM, Albert SE MM PhD, Moeljono SE MSi MM, dan Anitiyo Soelistiyono SE MSi PhD. Selain itu juga, beberapa mahasiswa USM yang bertugas membantu dalam pendampingan ke pelaku UMKM.

Dalam keterangannya rektor mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memantau secara langsung proses pendampingan sertifikasi halal, yang dilakukan Tim PKM USM. Kegiatan ini juga sekaligus mendengarkan keluhan para pelaku UMKM, yang kemudian akan dicarikan jalan keluarnya secara akademis.

BACA JUGA: 79 Mahasiswa Magister Hukum USM Ikuti Kuliah Praktisi

”Kepedulian institusi pendidikan, dalam hal ini USM terhadap permasalahan pelaku UMKM, merupakan wujud nyata sinkronisasi dunia pendidikan terhadap dunia industri, terutama UMKM,” kata Supari.

Menurut dia, selama ini UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Nasional. Bahkan di kala krisis ekonomi di tahun 1998, UMKM menjadi penyelamat perekonomian Nasional. Dan keberadaan USM memiliki peranan yang sangat penting, dalam mempengaruhi perubahan yang bersifat fundamental di masyarakat.

”Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pemberdayaan masyarakat, untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial. Namun sampai saat ini, masih saja terjadi jarak yang lebar, antara perguruan tinggi dan basis-basis perubahan masyarakat yang ada,” ungkapnya.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Implementasikan ‘Project-Based Learning’ di Desa Mandiri Energi Tlahab Posong

Disampaikan juga, USM akan berperan lebih progresif dalam memengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas, di masa datang. Untuk itu, kedekatan USM dengan masyarakat harus dilakukan melalui program kemitraan, antara masyarakat dan USM.

”Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis, bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan penyelesaian masalah-masalah mendasar, baik tingkat lokal, regional, Nasional atau bahkan dalam skala internasional,” jelasnya.

Dia menambahkan, salah satu peran Tri Dharma Perguruan Tinggi yang strategis dan bisa dilakukan USM yakni, membantu pengembangan sumberdaya, guna peningkatan kualitas UMKM di sekitar USM.

BACA JUGA: BBJ USM Gelar Webinar ‘Language for Life’

”Selaku intitusi pendidikan, USM mampu dan berperan sebagai konsultan pengembangan usaha dalam berbagai aspek. Seperti manajemen, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, riset pasar dan pemasaran, bahkan sampai fasilitasi dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank,” tandasnya.

Peran USM, lanjutnya, dalam memperkuat UMKM bisa dilakukan melalui penelitian dan pengabdian, yang melahirkan inovasi dan pemetaan produk unggulan UMKM, sehingga tercipta kolaborasi dalam rangka melahirkan inovasi dan pemetaan produk unggulan UMKM.

Pada kesemapatan itu, rektor mencoba mengkaji untuk membuat peralatan produksi tempe yang awalnya bersitaf tradisional ke otomatis, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di USM.

BACA JUGA: Sudarmono Beri Materi di LKMM Fakultas Psikologi USM

Dengan begitu, UMKM dapat menjadi inkubator bisnis oleh USM. Apabila dipandang perlu, juga akan dilakukan kolaborasi di bidang penelitian maupun pengabdian, dengan memanfaatkan teknologi modern. Atau bisa juga bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

”Adanya prototipe mesin yang akan dihasilkan itu, diharapkan ada efisiensi bagi dunia industri, terutama UMKM, sekaligus mewujudkan kesesuaian antara perguruan tinggi dan industri. Kami berharap, lulusan USM nantinya dapat langsung terserap ke dunia industri, karena kurikulum yang diterapkan telah sesuai dengan dunia industri,” tuturnya.

Riyan

The post Rektor USM Kunjungi Pelaku UMKM di Kelurahan Plombokan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya Supari menyampaikan, perjanjian kerja sama ini memberikan landasan hukum bagi para pihak, dalam penyelenggaraan kerja sama penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi keahlian bidang konstruksi.

Sedangkan tujuannya, untuk mensinergikan hak, kewajiban, dan peran kedua belak pihak, melalui penyelenggaraan kerja sama penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi keahlian bidang konstruksi.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Digital Marketing pada Anggota Karang Taruna Gayamsari

”Objek perjanjian kerja sama ini adalah penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi keahlian bidang konstruksi, yang terdiri dari klasifikasi Sipil,” katanya.

Menurutnya, ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemanfaatan sumber daya kedua belah pihak secara bersama-sama, proporsional, dan berkeadilan.

Selain itu, pembentukan tempat uji kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja bidang konstruksi, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

”Kami nanti bisa mengusulkan peserta mahasiswa dan atau freshgraduate Program Sarjana Teknik Sipil, untuk mengikuti Program Sertifikasi Kompetensi Keahlian Bidang Konstruksi. Semoga kerja sama ini berdampak positif terhadap USM,” ungkapnya.

Riyan

The post USM Jalin Kerja Sama dengan PT LSP Kompetensi Konstruksi appeared first on SuaraBaru.id.

“Pinsipnya pemerintah mempermudah masyarakat pelaku usaha untuk sertifikat halal sesuai persyaratan yang terpenuhi,” kata Ketua Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Brebes Mad Soleh saat penyerahan sertifikat halal di Aula Kantor Kecamatan Brebes, Kamis (14/3/2024).

Mad Soleh menyampaikan, pihaknya sudah ada Proses Produk Halal (PPH) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes. Pihaknya membantu para pelaku usaha membuat sertifikat halal.

“Tahun 2024 ini sampai Maret sudah mencapai 597 sertifikat yang dikeluarkan. Secara total sudah mencapai angka sekitar enam ribuan dari seluruh UMKM yang ada di Brebes,” terangnya.

Sehati, kata Mad Soleh, merupakan program Kemenag, pemberian sertifikat halal gratis akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Dia berharap pada waktu tersebut semua pelaku usaha UMKM harus sudah memiliki sertifikat, baik itu UMKM makanan, minuman maupun jasa penyembelihan hewan.

“Gunakan kesempatan program Sehati ini, dengan cara itu pelaku UMKM akan dapat kemudahan-kemudahan Jaminan Produk Halal (JPH),” tandasnya.

Kabid Usaha Mikro Dinkopumdag Kabupaten Brebes Lusiana Indira Isni menyampaikan, berdasarkan data dari Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) saat Covid 19 kemarin ada 106 ribu pelaku UMKM di Brebes. Namun di Tahun 2022 dilakukan pendataan dari pusat ada sekitar 50an ribu.

“Jadi memang ada banyak sekali UMKM di Brebes, terbukti dapat dilihat di pinggir jalan banyak pedagang kaki lima, mereka juga termasuk usaha mikro,” ucapnya.

Lusiana mengatakan, para pelaku UMKM telah menunjukkan eksistensi bahkan dilihat dari pengalaman Covid 19, dimana perekonomian nasional secara umum turun, tapi UMKM berhasil bertahan bahkan meningkat untuk menopang perekonomian nasional.

Berkaitan pengembangan UMKM, pihaknya melakukan dengan fasilitas pelatihan, perizinan dan promosi. Untuk pelatihan masih belum maksimal, karena keterbatasan anggaran, tapi Dinkopumdag sangat mendorong pelaku UMKM berkembang.

“Kami terus bantu mereka bidang perizinan dan promosi, kami juga bantu promosi lewat rumah besar UMKM Brebes yakni Lapakemane, pelaku usaha bisa menitipkan produknya di situ,” jelasnya.

Untuk mendongkrak agar UMKM naik kelas, Lusiana berharap mereka punya semangat untuk maju, karena itu modal terbesar. Pengembangan diri itu pasti, ikuti berbagai pelatihan dan bisa bergabung dengan kelompok atau komunitas.

“Selamat kepada bapak ibu sudah menerima sertifikat, semoga setelah ini nantinya usaha bapak ibu semakin maju dan sukses,” tutupnya.

Diketahui penerima sertifikat halal berjumlah 52 orang setelah pendampingan yang diproses sejak November 2023.

Sutrisno

The post UMKM Brebes Dapat Sertifikasi Halal Gratis appeared first on SuaraBaru.id.

Di Kota Semarang, sepanjang Oktober hingga Desember 2020 pihak Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menggelar berbagai bimbingan teknis bagi pelaku pariwisata dan industri kreatif.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menyikap pandemi Covid-19 yang terjadi. Sehingga, dengan adanya sertifikasi CHSE ini akan memberi jaminan ke wisatawan dan masyarakat umum terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Kepala Disbudpar Semarang, Indriyasari, mengungkapkan kalau disaat seperti ini industri pariwisata berikut serta sektor kreatif sangat terdampak besar akibat pandemi. Belum lagi masih belum ada kepastian kapan hal ini segera berakhir atau bisa segera ada vaksin bagi Covid-19.

“Disbudpar mendorong pelaku wisata mengajukan sertifikasi CHSE, tujuannya untuk mewujudkan wisata sehat dan aman dari Covid-19. Industri ini tidak boleh berhenti berusaha karena ini menyangkut kesejahteraan. Walaupun pandemi masih belum bisa ditebak kapan berhenti,” katanya kepada SuaraBaru.id.

Tak hanya itu saja, Disbudpar pun terus mensosialisasikan kepada seluruh pengelola tempat wisata terkait sertifikasi CHSE. Dan bagi yang belum mengikuti sertifikasi CHSE untuk segera mendaftarkan diri.

Indriyasari mengatakan, program sertifikasi CHSE ini sebagai strategi menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) di dunia pariwisata. Salah satunya dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sektor wisata untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.

Pendaftaran sertifikasi CHSE sendiri bisa dilakukan secara daring melalui halaman chse.kemenparekraf.go.id dan melakukan pengisian formulir identitas usaha. Pengelola, atau pelaku wisata.

“Tak hanya di industri pariwisata saja, di industri kreatif juga disosialisasikan soal penerapan CHSE ini. Mulai dari sub-sektor fashion, pertunjukkan, musik, video, kuliner dan sub sektor kreatif lain juga didorong CHSE, terutama penerapan standar protokol kesehatan,” katanya.

Dewan Dorong Sertifikasi CHSE

Tak hanya dari eksekutif saja, perwakilan legislatif Kota Semarang juga mendorong sertifikasi CHSE ini. Bahkan anggota dewan Kota Semarang juga mendesak bagi siapapun yang bergerak dibidang usaha untuk bisa mengikuti sertifikasi CHSE ini.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Supriadi, secara terang-terangan mengajak para pelaku usaha wisata yang ada di Kota Semarang, khususnya tempat hiburan untuk melengkapi diri dengan sertifikasi CHSE, karena hal ini penting.

Lebih jauh Supriadi mengatakan, dengan adanya sertifikasi CHSE ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali “nyawa” industri pariwisata dan hiburan Kota Semarang yang beberapa bulan belakangan ini lesu tak bergairah akibat pandemi Covid-19.

“Dengan adanya sertifikasi CHSE ini di tempat pariwisata dan hiburan berarti menandakan tempat tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar sesuai standar. Apalagi saat ini Kota Semarang sudah dikenal menjadi salah satu kota tujuan wisata kelas nasional,” katanya.

Di tengah fluktuasi angka penderita Covid-19 yang naik turun tak menentu, Supriadi mengakui bahwasannya sangat tidak mungkin selamanya aktivitas warga dibatasi, apalagi jika berbicara tentang aktivitas perekonomian warga, terutama warga kelas bawah.

“Pembatasan kegiatan masyarakat memang merupakan salah satu prosedur pencegahan penyebaran Covid-19, tapi kita tidak bisa tutup mata soal dampaknya ke industri pariwisata dan hiburan. Sehingga jika ingin tetap berjalan maka harus menerapkan standar protokol kesehatan, dan sertifikasi CHSE itu menjadi solusinya,” katanya.

Protokol Kesehatan Tempat Wisata

Sebagai contoh salah satu objek wisata yang terkenal di Kota Semarang, Grand Maerakaca, sejak beberapa waktu lalu sudah mendapatkan sertifikasi CHSE setelah melalui uji kelayakan dari tim Kemenparekraf yang menangani bidang ini.

Di Grand Maerakaca, mulai dari tata cara wisatawan datang berkunjung hingga kebersihan dan keamanan lokasi objek wisatawan sudah menerapkan standar protokol kesehatan ketat sesuai aturan dari pemerintah.

Protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, kewajiban masker, cuci tangan, hingga aturan pembatasan jumlah pengunjung dijalankan dengan ketat. Berikut serta penyemprotan sterilisasi sejumlah wahana wisata yang ada menggunakan disinfektan juga dilakukan secara berkala.

“Di setiap sudut lokasi dan di beberapa tempat kami siapkan tempat cuci tangan berikut sabun bagi para pengunjung. Selain itu petugas kami siap menegur pengunjung yang kedapatan melepas masker atau jika ada pengunjung berkerumun,” kata Direktur PRPP yang membawahi Grand Maerakaca, Titah Listyorini.

Pegiat wisata Kota Semarang, Nurul Wahid, saat dimintai tanggapannya soal sertifikasi CHSE di industri pariwisata mengaku tertarik. Dirinya menyatakan hal tersebut menjadi salah solusi terbaik untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan hiburan.

Jaminan atas kebersihan, kesehatan, keamanan, serta ramah lingkungan akan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata dan hiburan karena semua hal tersebut sudah terpenuhi dan protokol kesehatannya juga sudah diterapkan.

“Bagaimana wisatawan mau berkunjung kalau tidak ada kepastian tempat tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Mereka mau bersenang-senang berwisata tanpa mau terkena Covid-19 setelah datang berkunjung,” katanya.

Menurutnya, saat ini di industri pariwisata dan hiburan yang menjadi hal utama adalah bagaimana meyakinkan warga. Masyarakat luas untuk mengetahui bahwa tempat destinasi (wisata) yang ingin dikunjungi bebas dari Covid-19.

“Yang dijual sekarang ini jaminannya, wisatanya nomor dua. Pelaku usaha wisatanya bisa nggak memberikan jaminan tempatnya bebas dari Covid-19. Apakah sudah tersedia wastafel? Jumlah pengunjungnya diatur? Adakah kewajiban pakai masker? Kalau iya, maka pasti wisatawan mau datang,” katanya.

Sektor Pendukung Pariwisata Butuh CHSE

Senada dengan Wahid, Bangun Sudono, salah satu pelaku usaha souvenir wisata berupa oleh-oleh kaos dan makanan khas Kota Semarang mengaku sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Rata-rata dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang terbilang sangat signifikan, usahanya mengalami penurunan omzet puluhan juta per bulannya. Bahkan dengan penjualan secara online pun tidak banyak membantu menaikkan pendapatan usahanya.

“Kebiasaan wisatawan membeli itu biasanya datang ke lokasi toko, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini orang jadi ragu untuk datang. Oleh karena itu, adanya sertifikasi CHSE tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa toko saya aman bebas dari Covid-19,” katanya.

Bangun mengaku saat ini dirinya sudah mengajukan pendaftaran sertifikasi CHSE melalui daring di situs Kemenparekraf secara gratis. Harapannya permohonan sertifikasinya tersebut bisa segera diproses dan dinilai oleh tim sertifikasi CHSE Kemenparekraf.

The post CHSE Jadi Strategi Siasati Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.