Pekerjaan konstruksi saat ini sudah dimulai dengan menempati eks lahan parkir seluas 50 x 25 meter yang sebelah utara gedung Cempaka.

Pejabat Pembuat Komitmen proyek IBS RSUD Kudus, Mustiko Wibowo mengatakan berdasarkan Surat Perintah Kerja, proyek gedung IBS dimulai sejak 26 Juli 2022 dan akan berakhir pada 27 Desember 2022. Pekerjaan dilaksanakan secara KSO oleh PT Duta Mas Indah dan PT Sembilan Sembilan Cahaya

“Saat ini sudah mulai pemasangan tiang pancang, serta pekerjaan awal lainnya. Untuk tiang pancang, dari total 254 titik, saat ini sudah terpasang 31 dan mungkin bisa bertambah lagi,”kata Mustiko, Selasa (23/8).

Mustiko mengatakan, berdasarkan evaluasi mingguan, selama empat pekan dilaksanakan, progres pekerjaan sudah mencapai 0,6 persen. Menurutnya, progres tersebut melebihi target yakni sebesar 0,5 persen.

“Saat ini pekerjaan bahkan sudah melebihi target. Tentang progress yang masih kecil, karena memang ini tahap awal. Semakin lama kurva progress tentu akan naik,”paparnya.

Menurut Mustiko, dalam pekerjaan ini pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara terus menerus.

Begitu juga dengan pelaksana Manajemen Konstruksi (MK), juga harus melakukan pengawasan agar kualitas, serta waktu pekerjaan sesuai dengan rencana yang ada.

“Semuanya kami awasi dengan ketat. Termasuk jenis dan spesifikasi bahan baku, juga dicek saat baru didatangkan apakah sesuai spesifikasi atau tidak,”tukasnya.

Mustiko menambahkan, dalam pelaksanaan pekerjaan, rekanan juga diwajibkan memperhatikan kenyamanan pasien. Penyiraman berkala dilakukan agar pekerjaan tidak menimbulkan debu.

Selain itu, pemasangan tiang pancang juga dilakukan secara hidrolis agar tidak menimbulkan kebisingan yang bisa mengganggu pasien.

Nilai Anggaran Membengkak

Sementara, terkait spesifikasi gedung, menurut Mustiko, sesuai perencanaan proyek gedung IBS akan dibangun setinggi 3 lantai. Hanya saja, struktur pondasi dibangun dengan spesifikasi gedung 7 lantai.

“Ini dengan harapan pada tahun anggaran berikutnya kami bisa melanjutkan proses pembangunan,”tandasnya.

Selain itu, gedung IBS baru tersebut nanti akan menggunakan teknologi Modular Operating Theater (MOT) yang dilengkapi pula dengan teknologi Mechanical Electrical Plumbing (MEP).

Kedua teknologi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan.

Dengan spesifikasi tersebut, kata Mustiko, menbuat anggaran proyek IBS tahun ini melonjak sekitar dua kali lipat dari alokasi anggaran yang sempat direncanakan pada tahun 2021 yang berakhir gagal lelang.

Tahun 2021 silam, anggaran gedung IBS yang gagal terealidasi hanya berjumlah Rp 29 miliar. Sementara tahun ini anggaran meningkat menjadi Rp 59 miliar dengan nilai kontrak Rp 56 miliar.

“Jadi meski sama-sama tiga lantai, tapi pada pembangunan tahun ini ada spesifikasi MOT hingga MEP yang membuat anggaran meningkat. Selain iti, ada komponen kenaikan harga bahan baku yang juga diperhitungkan untuk membuat HPS,”paparnya.

Sementara, Konsultan Manajamen Konstruksi dari PT Aresta, Suhartotok mengatakan, dalam proses pembangunan IBS ini pihaknya terus melakukan pengawasan.

Dengan waktu pekerjaan yang sedikit, pihaknya akan memastikan bangunan yang dihasilkan tetap memenuhi kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi.

“Selain bahan baku, kami juga tetap akan mengecek kualitas beton serta kualitas hasil pekerjaan lainnya,”tandasnya.

Suhartotok juga mengatakan, pihaknya yakin rekanan pelaksana memiliki strategi khusus agar pelaksanaan pekerjaan bisa selesai tepat waktu.

Berdasarkan simulasi, agar pekerjaan bisa selesai sesuai kontrak, setiap hari pelaksana harus melakukan lembur sampai pukul 22.00 WIB.

Sementara, Plt Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Abdul Hakam menegaskan proyek gedung IBS ini dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan RSUD.

Sebab, gedung IBS ini akan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menggantikan gedung IBS lama.

“Senoga gedung IBS baru ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post Sebulan Berjalan, Progres Pembangunan Gedung IBS RSUD Kudus Baru 0,6 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagaimana keterangan pers KPK pada Kamis (21/7), KPK telah menetapkan Direktur Utama Direktur PT Duta Mas Indah sekaligus Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara Heri Sukamto sebagi tersangka kasus dugaan korupsi stadion Mandala Krida Yogyakarta.

Heri menjadi tersangka bersama Direktur Utama PT Arsigraphi, Sugiharto, serta Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Edy Wahyudi.

Sementara, pada saat yang bersamaan, berdasarkan laman LPSE Kabupaten Kudus, PT Duta Mas Indah juga menjadi pemenang dalam tender proyek pembangunan gedung IBS RSUD Kudus senilai Rp 59 M.

Kondisi tersebut sontak menuai sorotan dari Ketua LSM Bimantara, Didik Hadi Saputro. Menurutnya, jika pemenang lelang proyek IBS terjerat kasus KPK, akan menjadi preseden buruk bagi kegiatan pengadaan barang jasa di lingkup Pemkab Kudus

“Ini tentu menjadi preseden buruk. Meski mungkin yang tersangkut kasus KPK adalah PT DMI cabang Yogyakarta, tapi perusahaan tersebut pasti punya keterkaitan dengan perusahaan yang memenangkan lelang IBS di Kudus,”ujar Didik, Senin (25/7).

Oleh karena itu, Didik mendesak agar RSUD maupun ULP kabupaten Kudus mengevaluasi proses lelang gedung IBS. Jangan sampai ke depan, pelaksanaan proyek justru menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Terpisah, Wakil Direktur RSUD dr Loekmonohadi, Sugiarto saat dikonfirmasi tidak memberi keterangan banyak. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Polda Jateng, terkait persoalan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan Polda Jateng atas hal tersebut,”paparnya.

Sementara, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa/Kepala ULP Setda Kudus, Doni Tondo, menyampaikan, Pokja dalam mengevaluasi berdasar tata cara evaluasi dalam dokumen pemilihan.

Apabila memenuhi persyaratan dan tidak dalam kondisi blacklist (daftar hitam) dapat ditetapkan sebagai pemenang.

“Jadi, selama memenuhi syarat kualifikasi dan tidak dalam kondisi blacklist, tetap bisa ditetapkan sebagai pemenang,”paparnya.

Doni juga menyebutkan, Direktur Utama PT Duta Mas Indah yang ditetapkan KPK sebagau tersangka, berbeda dengan nama direktur PT Duta Mas Indah yang menandatangani dokumen lelang proyek IBS.

Hanya saja, Doni tidak bisa memastikan apakah PT Duta Mas Indah yang tersangkut kasus KPK merupakan kantor cabang di kota lain atau tidak.

“Yang pasti, nama direktur yang bertanda tangan di dokumen lelang bukan nama Dirut PT Duta Mas Indah yang menjadi tersangka di KPK. Kami juga belum tahu apakah penetapan tersangka tersebut dalam kaitannya pribadi atau juga ada keterkaitan dengan PT Duta Mas Indah sebagai sebuah perusahaan,”pungkasnya.

Data LPSE, lelang proyek pembangunan gedung IBS sendiri saat ini dalam tahap pengumuman pemenang lelang. Tahap penandatanganan kontrak dijadwalkan akan berlangsung sampai 27 Juli 2022 mendatang.

Sebagaimana diketahui, proyek gedung IBS selama ini terus mengundang polemik. Di tahun 2021, lelang proyek tersebut juga menuai sorotan karena dibatalkan akibat adanya peretasan dalam sistem lelang.

Selain itu, juga muncul kejanggalan karena pada tahun yang sama, rekanan yang mengerjakan Manajemen Konstruksi (MK) proyek tersebut, juga menolak untuk dibayar meski pekerjaan telah selesai

Ali Bustomi

Baca juga:Kasus Lelang Proyek IBS Berlanjut ke Ranah Hukum 

The post Proyek IBS RSUD Kudus Kembali Disorot, Pemenang Lelang Diduga Tersangkut Kasus KPK appeared first on SuaraBaru.id.

Padahal nilai kontraknya yang dimenangkan rekanan ini dalam proses lelang terbilang cukup besar yakni mencapai Rp 314.695.000. Tak hanya itu, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab rekanan ini juga sudah selesai dilakukan.

“Rekanan yang bersangkutan tidak mau mengambil pembayaran atas permintaannya sendiri,”kata Wakil Direktur RSUD dr Loekmono Hadi, Kudus, Sugiarto, Selasa (24/5).

Sebagaimana diketahui, penyusunan Manajemen Konstruksi (MK) proyek gedung IBS dianggarkan pada tahun 2021 silam. Penyusunan MK tersebut dilakukan sebagai bagian awal adanya proyek pembangunan gesung Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang nilainya berkisar Rp 29 miliar yang diselenggarakan pada tahun yang sama.

Setelah MK sudah selesai disusun, ternyata proyek IBS justru gagal terlaksana karena pada proses lelangnya muncul dugaan peretasan pada sistem LPSE.

Dari keterangan Sugiarto , gagal terlaksananya proyek fisik dari gedung IBS tersebut menjadi alasan dari PT Sigma Rekataka Consulindo tidak mau mengambil pembayaran atas pekerjaannya.

“Ada surat pernyataan dari rekanan bersangkutan yang tidak mengambil pembayaran atas pekerjaannya,”kata Sugiarto.

Senada, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Eko Djumartono membenarkan kalau anggaran untuk pekerjaan penyusunan MK gedung IBS RSUD Kudus memang tidak dicairkan.

Menurut Eko, meski sebuah kegiatan sudah selesai dikerjakan namun OPD terkait tidak mengajukan Surat Permohonan Pencairan/Surat Perintah Pencairan, maka BPPKAD juga tidak melakukan pencairan.

“Untuk pekerjaan penyusunan MK gedung IBS RSUD Kudus tahun 2021, memang tidak ada pencairan. Anggaran tersebut juga kembali lagi ke kas daerah,”tandasnya.

Kembali Dianggarkan Rp 1,5 miliar

Meski gagal dilaksanakan di tahun 2021, namun RSUD dr Loekmonohadi akan kembali merencanakan pembangunan gedung IBS di tahun 2022 ini. Total anggaran yang disiapkan untuk proyek ini mencapai Rp 60 miliar.

Sebagai pendukung dari pelaksanaan proyek tersebut, penyusunan Manajemen Konstruksi juga kembali dilaksanakan. Bahkan tahun ini untuk pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 miliar.

Yang cukup unik, proses lelang penyusunan MK ini juga sempat diwarnai pembatalan lelang. Hingga akhirnya lelang bisa terlaksana dengan pemenang yakni PT Aretas Wicaksana Konsultan dari Semarang.

Berdasarkan data LPSE, rekanan ini memenangkan lelang pekerjaan penyusunan MK gedung IBS tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,1 miliar, atau menyusut jauh dari pagu yang dipatok Rp.1,5 miliar

Ali Bustomi

The post Pekerjaan Sudah Selesai, Namun Rekanan RSUD Kudus ini Malah Menolak Dibayar appeared first on SuaraBaru.id.

Kondisi tersebut terungkap dalam sidak yang dilakukan Komisi D DPRD Kudus di RSUD dr Loekmonohadi, Rabu (18/5). Saat sidak tersebut, terlihat puluhan kantong plastik limbah medis teronggok di samping mesin inecerator menunggu diangkut penyedia jasa

Wakil Direktur RSUD dr Loekmonohadi, Sugiarto mengatakan inecerator tersebut memang mengalami kerusakan sekitar satu tahun lalu. Kerusakan didapati saat masa pandemi Covid-19.

“Saat itu inecerator digunakan untuk membakar baju hazmat. Ternyata asap yang muncul tidak sesuai standar,”kata Sugiarto.

Bahkan, saat itu asap yang muncul sempat memicu protes dari warga Desa Ploso yang berdiam di sekitaran RSUD Kudus.

Menurut Sugiarto, pihak RSUD sudah berusaha mendatangkan teknisi untuk proses perbaikan alat tersebut.

Namun karena ada beberapa komponen tertentu yang sulit diperoleh, proses perbaikan menjadi terkendala.

Untuk saat ini, kata Sugiarto RSUD terpaksa menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengangkut limbah medis yang ada. Penggunaan jasa pihak ketiga tersebut tentu memunculkan beban biaya lagi yang harus ditanggung RSUD.

“Untuk biaya jasa pihak ketiga dikenakan tarif sebesar Rp 9 ribu per kilogramnya. Setiap minggu pengambilan limbah berkisar dua sampai tiga kali,”tandasnya.

Sugiarto menambahkan, pihak RSUD masih melakukan kajian apakah inecerator tersebut akan diperbaiki atau membeli unit yang baru.

“Masih kami kaji apakah memperbaiki yang sudah ada atau membeli yang baru,”tukasnya.

Butuh Penanganan

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan mengaku kecewa dengan rusaknya inecerator milik RSUD tersebut. Sebagai rumah sakit plat merah, kondisi tersebut tentu sangat ironis.

“Inecerator ini dibangun pada 2015 silam. Sebagai RS milik pemerintah, tentu ironis jika inecerator ini dibiarkan rusak begitu saja lebih dari setahun,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Ihsan, Komisi D berharap agar RSUD segera mengambil langkah strategis untuk menangani kondisi tersebut. Sebab, limbah B3 merupakan limbah yang sangat membahayakan baik bagi manusia dan lingkungan.

Ihsan juga mengatakan, alat pembakaran limbah B3 di RSUD sangat penting karena bisa digunakan juga oleh Puskesmas-Puskesmas lain.

Sehingga, Komisi D mendesak agar kerusakan inecerator tersebut segera mendapatkan penanganan yang serius. Pengelolaan limbah B3 dengan menggunakan jasa pihak ketiga juga bukan solusi yang baik secara jangka panjang

“Harus segera ditangani dengan serius. Kalau sekiranya harus membeli lagi, kami dari DPRD Kudus siap untuk mendukung proses penganggarannya,”ujarnya.

Tm-Ab

The post Setahun Lebih Alat Pembakaran Limbah B3 Milik RSUD Kudus Rusak appeared first on SuaraBaru.id.

“Dengan adanya penambahan 18 tempat tidur di ruang Paviliun Anggrek, maka di RSUD Kudus ada 137 tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19,” kata Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar, Rabu (30/12).

Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk 10 tempat tidur yang ada di ruang ICU (Intensive Care Unit) yang juga khusus untuk pasien Covid-19.

Penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 tersebut, tidak terlepas dari surat Gubernur Jateng yang meminta rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan penanganan pasien Covid-19 untuk menambah kapasitas tempat tidurnya.

Hal itu menyusul meningkatnya kebutuhan kamar karena kenaikan tren terkonfirmasi positif Covid-19.

“Mulai kemarin (29/12), ruang anggrek digunakan dan saat sekarang sudah ada satu pasien Covid-19,” ujarnya.

Baca Juga: Pejabat Satpol PP Meninggal Covid-19, Keluarga Tolak Pemakaman Secara Prokes

Meskipun ruangannya VIP, siapapun berhak memperoleh ruangan VIP di Anggrek II tersebut dengan pelayanan terstandarisasi karena tujuannya untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Untuk pasien umum yang biasanya menggunakan ruangan VIP, maka dialihkan ke ruang Edelweis 3 dan 4 dengan standar pelayanan yang sama.

“Pasien Covid-19 yang dirawat di ruang VIP juga tidak akan dikenakan tambahan biaya,”tandasnya.

Terkait dengan rumah sakit swasta, Abdul Aziz Achyar yang juga Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kudus mengakui belum memberikan surat edaran untuk penambahan ruang isolasi menindaklanjuti surat gubernur.

“Kami berharap rumah sakit swasta juga menambah kapasitas jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 sehingga ketika ada lonjakan pasien bisa tertangani,” ujarnya.

Tm-Ab

The post Pasien Membludak, RSUD Kudus Sulap Ruang VIP Jadi Tempat Isolasi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.