Kegiatan itu digelar di Hotel Front One Purwodadi, Senin (8/12/2025). Acara ini dihadiri berbagai unsur strategis, yang memiliki peran pengawasan pemilu.

Hadir dalam forum itu, perwakilan Forkopimda, Bawaslu, instansi terkait, partai politik, hingga lembaga pemantau, sebagai bentuk transparansi pemutakhiran data.

BACA JUGA: Rehab GOR Bung Karno Kudus Sudah 80%, Tapi Mampukah Rampung Tepat Waktu?

Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo menyampaikan, apresiasi atas kehadiran para pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

”Sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci, untuk menjamin validitas dan akurasi data pemilih, yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Agung Sutopo.

Validitas data pemilih itu disebut, menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan yang jujur, adil, serta demokratis.

BACA JUGA: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kudus Dikebut, 39 Desa Sudah Masuk Tahap Konstruksi

Agenda utama rapat diisi dengan paparan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV, oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Grobogan.

Pemaparan lain disampaikan Agung Budi Prasetyo, yang menjelaskan perubahan data pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran berkelanjutan. Berdasarkan rekap, tercatat penambahan pemilih baru ada sebanyak 9.889 orang, yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Sementara itu, pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mencapai 4.203 orang, akibat berbagai faktor perubahan status kependudukan.

BACA JUGA: Kepala Daerah di Jawa Tengah Dilarang Tinggalkan Wilayah Selama Nataru

Akumulasi dari perubahan itu membuat jumlah pemilih pada Triwulan IV 2025, yang tercatat sebanyak 1.144.451 orang.

”Dari total 1.144.451 orang itu, rinciannya pemilih laki-laki berjumlah 570.115 orang dan pemilih perempuan sebanyak 574.336 orang, di seluruh wilayah Grobogan,” ujar Agung Budi Prasetyo.

Data itu menjadi dasar penting dalam perencanaan logistik dan tahapan pemilu berikutnya, agar penyelenggaraan lebih presisi dan efisien.

BACA JUGA: Penandatanganan Prasasti Taman Raden Mas Said di Monumen Batu Gilang Nglaroh

Dalam sesi tanggapan, Bawaslu Grobogan menyoroti persoalan alih status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI dan Polri.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu, Amal Nur Ngazis meminta kepastian tindak lanjut atas perubahan status itu.

Menanggapi hal itu, KPU Grobogan menjelaskan, pemilih yang beralih menjadi TNI dan Polri, telah dicatat sebagai tidak memenuhi syarat. Langkah itu disebut telah disesuaikan dengan regulasi kepemiluan, yang secara tegas melarang anggota TNI-Polri menggunakan hak pilih.

BACA JUGA: SIG Bersama Semen Gresik Terima Kunjungan Puluhan Duta Minerba dari Kementerian ESDM untuk Edukasi Generasi Muda

Proses pleno berlangsung terbuka dan dinamis, sebagai wujud keterbukaan informasi publik, dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Setelah seluruh agenda rampung, dilakukan penandatanganan berita acara, dan surat keputusan hasil rekapitulasi Triwulan IV Tahun 2025. Dokumen resmi hasil pleno kemudian diserahkan kepada seluruh perwakilan lembaga dan instansi yang hadir dalam kegiatan itu.

Tya Widya

The post KPU Grobogan Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV appeared first on SuaraBaru.id.

Pemilihan ini digelar secara daring, melalui sistem E-Vote, di SIMA USM, dan berjalan lancar, tertib, serta transparan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam berita acara resmi KPRM USM, pasangan calon nomor urut 01, Aron Bagaskara dan Rifqi Aswin Khoirul M, meraih 715 suara.

Mereka unggul jauh atas pasangan calon nomor urut 02, Praja Adi Dharma dan Raden Airlangga Nugraha Adi Maha Putra, yang hanya memperoleh 197 suara. Sementara total suara yang masuk, tercatat sebanyak 912 suara.

BACA JUGA: USM Tambah Satu Lagi Doktor Sistem Informasi

Sedangkan untuk pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema), yang terpilih adalah Zifa Aura Neswari, dengan total suara 514.

Ketua Umum KPRM USM, Mohammad Taqi Ashiddiqi mengatakan, proses pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Dalam kegiatan ini juga melibatkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemira Mahasiswa (Bawasram), yang diketuai Rista Rosalinda.

”Pemira tahun ini berjalan dengan baik, partisipasi mahasiswa juga tinggi. Sistem E-Vote membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilihan,” ujarnya.

BACA JUGA: Prodi S1 Psikologi USM Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT

Sementara itu, Kasubag Informasi Kemahasiswaan USM, Sudarmono SE MM, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan pemilih, atas suksesnya penyelenggaraan Pemira 2025 ini.

”Kegiatan ini menjadi wujud nyata demokrasi di lingkungan kampus. Kami mengapresiasi semangat mahasiswa dalam berpartisipasi. Semoga kepemimpinan yang baru ini, dapat membawa Orma USM menjadi lebih aktif, inklusif, dan produktif, dalam berkontribusi untuk kemajuan Universitas Semarang,” tutur Sudarmono.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pemira secara digital melalui sistem E-Vote, merupakan langkah maju dalam tata kelola organisasi mahasiswa yang modern dan akuntabel, sejalan dengan transformasi digital yang tengah diterapkan di USM. Untuk pelantikan direncanakan dilakukan pada Rabu (31/12/2025) mendatang.

”Kami berharap, dengan terpilihnya kepengurusan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa USM, serta Ketua Dema Periode 2026, roda organisasi kemahasiswaan dapat terus berjalan dengan semangat kolaborasi dan inovasi, menuju mahasiswa USM yang berdaya saing dan berkarakter,” ungkapnya.

Riyan

The post Aron Bagaskara dan Rifqi Aswin Jabat Presiden dan Wapres Mahasiswa USM appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya, Kapolri mengajak semua orang untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Sebelum Pilkada, pihaknya juga selalu menyerukan agar prosesnya bisa berjalan lancar, aman dan damai.

”Persatuan dan kesatuan selalu menjadi hal yang utama. Kita berdoa, agar seluruh pelaksanaan Pemilu bisa diterima seluruh pihak. Dan tentunya, ini menjadi harapan kita semua,” jelasnya.

BACA JUGA: Pasangan SetyoHadi-Sugeng Prasetyo Deklarasi sebagai Pemenang Pilkada Grobogan

Sementara itu di Jawa Tengah, Polda Jateng memberikan apresiasi atas lancarnya proses pemungutan suara yang berjalan di sejumlah daerah.

Hal ini seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya di Mapolda Jateng, Kamis (28/11/2024). Secara umum dia menyebut, proses pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Jateng, telah berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa kendala yang berarti.

”Ini semua berkat kerja keras para penyelenggara Pemilu, serta para anggota di lapangan yang bertugas mengamankan. Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak, atas peran serta yang diberikan, sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman,” tutur Artanto.

BACA JUGA: Perda RTRW Terus Disosialisasikan, Jadi Acuan Dalam Mewujudkan Penumpu Pangan dan Industri Nasional

Meski hasil penghitungan cepat (quick count) telah menunjukkan paslon pemenang Pilkada di beberapa daerah, namun Kabid Humas tetap mengimbau pada seluruh pihak, untuk menghormati hasil akhir dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan.

”Masyarakat telah menggunakan hak pilihnya, dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Apapun hasilnya, mari kita hormati bersama, karena ini adalah hasil dari proses demokrasi yang telah kita laksanakan bersama,” tandasnya.

Riyan

The post Coblosan Berjalan Aman dan Lancar, Polda Jateng Beri Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

USAI sudah penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang diakhiri dengan tahapan rekapitulasi secara Nasional oleh KPU RI beberapa waktu yang lalu. Kini tinggal menunggu pengucapan sumpah dan janji DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden, sembari menunggu bilamana ada keberatan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024 yang lalu, menyisakan beberapa catatan, terkait pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, kegiatan dan pelaksanaan Pemilu ini dimulai sejak bulan Juni tahun 2022.

Pemilu dimulai dengan tahapan penyusunan, perencanaan, program serta penyusunan regulasi dan diakhiri kegiatan pengucapan sumpah janji DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk pengucapan sumpah janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024. Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Sedangkan untuk pengucapan sumpah janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan akhir masa jabatannya.

Pada Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 1, 6 Maret 2024), menyoal bagaimana politik uang pada Pemilu 2024, yang telah merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Masyarakat jadi “Moto Duitan“, dan pembiayaan atau modal calon legislatif yang sangat “fantastis”, serta belum adanya tindakan terkait dengan politik uang tersebut.

Untuk Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 2), penulis menyoroti soal penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu, penulis mengelompokkan catatan Pemilu (bagian 2) ini, menjadi beberapa bagian

Pertama, terkait dengan tidak terpenuhinya koata 30 persen perempuan, baik dalam pengajuan caleg, dalam seleksi penyelenggara Pemilu di KPU maupun Bawaslu (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), serta jajaran di bawahnya.

Dalam tahapan pencalonan pengajuan caleg perempuan, banyak partai politik di beberapa dapil, kurang dari 30 persen. Meskipun kalau dihitung secara Nasional, sudah terpenuhi. Ketentuan dan aturan mengenai keterwakilan paling sedikit 30 persen, secara tegas diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tidak Komitmen
Mahkamah Agung juga mengukuhkan ketentuan tentang pemenuhan 30 persen, melalui Putusan MA nomor 24 P/HUM/2023, yang mengoreksi Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR dan DPRD. MA menyatakan, ‘Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas‘.

Hal ini menunjukkan, KPU dan partai politik tidak komitmen terhadap pemenuhan ketentuan minimal 30 persen, untuk caleg Perempuan. Komisi Pemilihan Umum seharusnya menolak pengajuan caleg per dapil kurang dari 30 persen, yang diajukan partai politik.

Begitu pula partai politik, harus komitmen dan serius untuk pemenuhannya. Jangan karena alasan sulitnya mendapatkan kader parpol perempuan, lalu parpol tidak menaati aturan.

Dalam tahapan seleksi penyelenggara Pemilu, baik KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK dan sampai tingkat paling bawah, KPPS (Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara), juga banyak tidak terpenuhi minimal 30 persen perempuan. Bahkan banyak juga anggota KPU kabupaten, hanya berjenis kelamin laki-laki saja.

Begitupun di penyelenggara lain, seperti Bawaslu sampai tingkat pengawas desa maupun pengawas TPS, juga banyak laki-laki. Jumlah minimal 30 persen perempuan banyak yang tidak terpenuhi. Isu-isu tentang keanggotaan penyelenggara adalah representasi ormas tertentu, juga mewarnai dan mempersempit keanggotaan penyelenggara dari kalangan perempuan.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, juga sudah mengamanatkan, bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, juga harus memperhatikan minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Begitu juga yang diberlakukan untuk Bawaslu dan jajaran di bawahnya.

Amanat Undang-Undang Pemilu tersebut, sudah sejalan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskrimimasi terhadap perempuan (CEDAW) dan demokrasi. Karena tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan.

Betapa pentingnya peran perempuan dalam Pemilu dan demokrasi di negeri ini. Timsel serta penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawsalu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota), jangan sampai abai terhadap ketentuan pemenuhan minimal 30 persen keanggotaan perempuan, di penyelenggara Pemilu. Karena mereka menyeleksi penyelenggara Pemilu di bawahnya.

Diskriminasi
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, semua pihak harus mewujudkan pemenuhan pengajuan caleg minimal 30 persen per dapil. DPR yang memilih dan menyeleksi KPU serta Bawaslu, harus memenuhi minimal 30 persen keterwakilan perempuan.

Demokrasi tidak membeda-bedakan, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi melibatkan semua pihak, tanpa melihat jenis kelaminnya, selama mereka kompeten dan memenuhi syarat. Kenapa tidak?

Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan, ‘The status of democracy fundamentally on the status of women. Not only because the exclusion of women in decision making is a marke of a flawed democracy, but the participation of women strengthens democracy‘.

Keterlibatan perempuan di publik serta dalam Pemilu, akan memperkuat dan memperkokoh demokrasi. Hal ini sangat penting, sehingga keterllibatan perempuan dalam Pemilu harus didorong dan diwujudkan, apalagi Undang-undang sudah mengatur tentang ketentuan tersebut.

Catatan yang Kedua, tentang integritas dan etika penyelenggara dan peserta Pemilu. Penyelenggara Pemilu ibaratnya adalah “wasit”, yang harus bisa memosisikan peserta Pemilu secara adil. Tidak boleh ada kecenderungan untuk memihak salah satu peserta Pemilu. Para peserta Pemilu harus diperlakukan sama.

Integritas dan etika seorang penyelenggara Pemilu, menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik, terhadap Pemilu maupun hasil Pemilu.

Tentang integritas dan etika para penyelenggara, bisa dilihat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu kemarin. Para penyelenggara di sidang di Lembaga Etik Pemilu, baik pusat maupun daerah.

Beberapa KPU Kabupaten/Kota dilaporkan, karena memihak salah satu pasangan calon dan tidak netral. Dan banyak tugas kepemiluan yang dilakukan tidak cermat, saat tahapan pemungutan suara maupun saat rekapitulasi.

Sirekap
Pun begitu dengan peserta pemilu, mencoba mendekati para penyelenggara, dan juga tidak taat terhadap aturan. Apakah pada saat tahapan kampanye (banyak pelanggaran yang dilakukan), maupun pada saat pemungutan suara, mereka memobilisasi pemilih dengan menggunakan uang atau materi lainnya.

Ketiga, tentang waktu pelaksanaan pemungutan suara di musim hujan. Pada Pemilu 14 Februari 2024 kemarin, banyak daerah yang dilanda banjir. Karena memang waktu tersebut adalah muim penghujan.

Banyak kendala yang dialami penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan pemungutan suara. Bahkan beberapa wilayah pemungutan suaranya harus ditunda, karena banjir.

Meskipun sudah ada aturan terkait penundaan pemungutan suara bisa dilakukan, dikarenakan suatu daerah tertimpa bencana, namun penyelenggara pusat bisa mengantisipasi saat penyusunan jadwal dan tahapan Pemilu, jangan di titik puncak musim hujan.

Keempat, tekait Sirekap, sebuah Sistem Informasi Rekaptulasi. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi, sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Namun dalam pelaksanaannya, terutama di awal-awal mulainya Sirekap, semula dapat diakses masyarakat, namun kemudian mengalami trouble. Beberapa suara dari para calon legislatif sempat mengalami penambahan, tetapi kemudian tiba-tiba mengalami pengurangan yang cukup signifikan.

Sehingga para calon legislatif mengalami kebingungan, terutama para caleg yang memang memiliki sedikit selisih suara dengan caleg lain. Ini seharusnya bisa diantisipasi dari “kekeliruan” sebuah aplikasi, agar tidak menjadikan “tratapan” dan muncul rasa was-was bagi caleg maupun tim suksesnya.

Semoga Pemilu dan Pilkada yang akan datang, pelaksanaannya akan lebih baik. Dan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu akan semakin tinggi. Sehingga Pemilu sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, terwujud dengan baik.

— Umi Nadliroh; Dosen STAI Pati, Pegiat Kepemiluan dan Ketua LKP2A Pati —

The post Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 2) appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir Walikota Tegal, Dedy Yon Supriono jajaran Forkopimda, Komisioner KPU Kota Tegal, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widyantoro, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sekretaris DPRD Kota Tegal unsur penyelenggara Pemilu, perwakilan Partai Politik (Parpol).

Ketua KPU Kota Tegal Elvi Yuniarni mengatakan, bahwa perhelatan 14 Februari 2024 sudah terlaksana dengan segala dinamikanya. Rekapitulasi penghitungan merupakan bagian tahapan pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Elvi menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, Pemerintah Kota Tegal yang telah bekerja sama mewujudkan Pemilu 2024 di Kota Tegal aman dan kondusif.

Terkait rekapitulasi yang terselenggara hari ini, Elvi menegaskan jika ada saksi merasa keberatan bisa mengajukan keberatan. Namun harus ada data-data pendukung sebagai alat bukti dan tidak boleh melakukan keberatan tanpa adanya bukti atau data pendukung.

Menyikapi kegiatan rekapitulasi oleh KPU, Kapolres Tegal Kota AKBP Rully Thomas mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan personel pengamanan. Hal ini bertujuan agar kegiatan rekapitulasi oleh KPU Kota Tegal berjalan aman dan lancar.

“Kami sudah menerjunkan sedikitnya 106 personel Polri untuk pengamanan. Hal ini kita lakukan agar kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Kota Tegal berlangsung aman dan lancar,” ungkap Kapolres.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat Kota Tegal, untuk menjunjung tinggi sportivitas. Dan menciptakan kedamaian selama rapat pleno berlangsung. Sehingga Kota Tegal situasinya tetap kondusif.

“Mari kita bersama-sama dukung kegiatan ini, dengan saling menjaga keamanan dan ketertiban. Agar proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu di Kota Tegal dapat berjalan aman dan lancar,” pungkas Kapolres.

Rekapitulasi tingkat Kota Tegal berkahir sekira pukul 20.00 ditandai dengan penyerahan dokumen hasil rekapitulası kepada seluruh saksi yang telah menandatangani.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Gelar Rekapitulasi Penghitungan Suara appeared first on SuaraBaru.id.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, bahwa proses Pemilu 2024 di Kabupaten Batang berjalan dengan baik berkat adanya doa lintas agama yang terus dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kondusivitas keamanan.

“Pemilhan umum telah selesai 14 Februari 2024 yang lalu dan pada sekarang masih belum selesai, karena masih ada proses rekapitulasi hitung suara pada tingkat Kabupaten. Kemudian, ke depan KPU Batang akan melaporkan hasil rekapitulasi ke pusat,” jelasnya.

Adanya isu kecurangan yang berkembang di masyarakat yang dituduhkan kepada beberapa pihak kadang itu hanyalah Hoaks untuk memecah belah saja, sehingga bisa menjadikan kondusivitas keamanan menjadi tegang.

“Untuk itu masyarakat jangan terpengaruh hal-hal seperti itu, kita serahkan dan percayakan saja kepada penyelenggara,” tegasnya.

Harapannya, jika sudah keluar hasilnya siapapun pemenangnya semoga bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan maju.

Sementara itu, Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Prasetya mengatakan, proses Pemilu 2024 di Kabupaten Batang berjalan dengan baik. Pihaknya dari awal sampai proses rekapitulasi telah menerjunkan tim pengamanan dan pengawasan untuk menjaga kondusivitas keamanan disini.

“Terbukti selama proses berjalannya Pemilu 2024 tidak ada gejolak yang sangat menonjol di Kabupaten Batang yang menjadikan aman dan tentram,” terangnya.

Saya sangat mengapresiasi adanya doa lintas agama ini supaya berjalan lancar menjelang rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diselenggarakan KPU Batang. “Tentunya kami akan terus memantau kondisi proses Pemilu di Kabupaten Batang hingga benar-benar selesai,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Jaga Kondusivitas, Jelang Rekapitulasi Pemkab Batang Gelar Doa Lintas Agama appeared first on SuaraBaru.id.

“Jadi besok (Minggu, 25/2/2024, red)) kami akan menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kecamatan melihat pada hari ini yang belum selesai hanya Kecamatan Batang saja,” kata Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Batang Khikmatun saat ditemui usai meninjau rekapitulasi di Halaman Kantor Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Sabtu (24/2/2024).

Sudah ada 14 Kecamatan yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan seperti Tulis saat ini. “Rekapitulasi suara yang belum selesai berarti tinggal Kecamatan Batang, makanya besok akan ditargetkan selesai. Proses penghitungan suara sendiri telah dimulai sejak enam hari lalu. Tetapi pada hari Selasa ada penundaan dari KPU Pusat jadinya semua rekapitulasi ini dihentikan juga,” jelasnya.

Menurutnya, selama proses rekapitulasi yang dilakukan oleh jajarannya, proses rekapitulasi masih berlangsung dengan kondusif dan lancar. Hanya tadi ada salah input kembali dari internal PPK Tulis yang tadi sudah kita koreksi bersama dengan para saksi-saksi yang hadir supaya dibenarkan.

“Sampai saat ini belum ada hambatan, penghitungan juga berjalan lancar, suasana rapat pleno juga kondusif bersama saksi ataupun pengawas kecamatan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, nantinya hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan akan dibawa untuk diserahkan ke KPU Kabupaten Batang yang akan dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Kota.

Untuk rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dan Kota akan dilakukan pada 28 Februari 2024 berlokasi di KPU Kabupaten Batang. Rekapitulasi suara yang berjalan di Kabupaten Batang masih sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat.

“Mudah-mudahan proses rekapitulasi yang berjalan sekarang ini akan selesai sesuai waktu yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post KPU Batang Targetkan Rekapitulasi Selesai Besok appeared first on SuaraBaru.id.