“Insya Allah semuanya akan selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Ada kendala tetapi itu tidak begitu mengganggu proses pencapaian target, namun dalam proses ini memang dukungan atau animo warga masih terus selalu harus dibangun,” ucap Siyamto, usai Sosialisasi Program di Teras Padi Kecamatan Paguyangan, Selasa (11/6/2024).

Siyamto mengatakan, tidak serta-merta masyarakat berduyun-duyun melakukan pendaftarkan bidang tanahnya. Upaya harus selalu dilakukan petugas agar target terpenuhi, jadi kunci utama hal ini animo masyarakat, ketika animo itu bisa dibangun target bisa terselesaikan, tapi kalau susah dibangun maka akan jadi kendala utama.

“Dengan melibatkan Puldatan petugas dari desa melibatkan perangkat desa, para Kadus, ketua RW, kita melakukan pendekatan sistem door to door. Sejauh ini berjalan dan masih dalam rentang waktu yang ditentukan, jadi belum terlambat nanti akan bisa tertutup target kita tahun ini,” terangnya.

Siyamto menyampaikan, produk sertifikat PTSL tahun 2024 nanti akan ada dua jenis, yang sudah diterbitkan masih menggunakan sertifikat berbentuk buku atau sertifikat analog. Beberapa yang akan diterbitkan sertifikatnya berbentuk elektronik yang hanya satu lembar.

“Ini perlu kami sosialisasikan karena BPN Brebes ditunjuk dari pusat untuk melakukan pelayanan elektronik per 4 Juli mendatang,” jelasnya.

BPN Brebes, kata Siyamto, sedang mempersiapkan untuk launching layanan elektronik terhadap semua layanan pertanahan. Selama ini hanya program-program tertentu saja yang dilayani secara elektronik seperti cek sertifikat, hak tanggungan, roya dan surat keterangan pendaftaran tanah.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan, ketiga kalinya di tahun ini, bersama BPN Brebes mensuport kebijakan pemerintah pusat dalam rangka program Reforma Agraria. Utamanya memberikan ruang kepada warga yang punya tanah belum mampu mensertifikatkan melalui program PTSL.

“Sosialisasi ini menggugah antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, karena kalau belum bersertifikat maka belum ada bukti kuat kepemilikan tanah dan diyakini pemerintah jika warga memiliki aset tanah bersertifikat maka nilai tanah itu akan naik,” ucapnya.

Kata Agung, sertifikat ini bisa dijadikan agunan yang cukup bernilai untuk mengembangkan usaha dengan demikian punya efek ganda. Satu sisi kejelasan tentang hak-hak yang dimiliki, sisi lain dapat dijadikan agunan yang punya nilai ekonomis untuk kepentingan ekonomi keluarga.

“Selama sosialisasi berjalan ada beberapa yang dikeluhkan warga, minat yang belum cukup besar karena mereka beranggapan bahwa hanya dengan surat tanah sudah cukup ngapain pakai disertifikatkan, mereka ada ketakutan kalau disertifikatkan pajak menjadi naik, hal ini yang perlu kita berikan pemahaman,” jelasnya.

Pada bagian lain, aparat desa juga perlu dipacu karena penentuan lokasi yang sudah dicanangkan sering kali animo masyarakat kurang, jadi perangkat desa pun menganggap bahwa kalau ikut PTSL maka dia tidak punya hak. Padahal masyarakat sangat membutuhkan, kalau masyarakat membutuhkan hendaknya aparat desa maupun kepala desa wajib hukumnya membantu mereka.

“Kepada masyarakat agar penuh dengan kesadaran sertifikatkan aset yang kita miliki untuk kepentingan anak cucu, untuk kesejahteraan keluarga,” imbaunya.

Sutrisno

The post BPN Brebes Optimis Target PTSL akan Tercapai appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita memotret bersama-sama dari BPN Brebes dan Komisi II DPR RI, ternyata ditemukan bahwa PTSL menurut masyarakat itu gratis. Biaya sebesar Rp 150 ribu, tidak bisa jadi alat untuk memicu mereka mendaftarkan bidang tanahnya malah menimbulkan keraguan, apa iya BPN bisa menerbitkan sertifikat kalau biaya cuma sebesar itu,” ucap Kepala ATR/BPN Brebes Siyamto saat Sosialisasi Program di Teras Padi Kecamatan Paguyangan, Sabtu (4/5/2024).

Siyamto mengatakan, sebuah momentum berharga pihaknya bisa menggelar sosialisasi bersama Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro. Terlebih hampir 75 persen PTSL diarahkan di wilayah selatan yaitu Kecamatan Salem.

“Kegiatan hari ini kita manfaatkan sebaik-sebaiknya untuk memberikan sosialisasi kepada mereka, bahkan hari ini ada beberapa ratus bidang tanah diserahkan sebagai bukti bahwa PTSL 2024 periode Mei, hari ini sudah ada dan siap diserahkan,” terangnya.

Lanjut Siyamto, BPN tidak main-main, warga dibebani uang Rp150 ribu itu untuk kegiatan penyiapan dukomumen dan pemasangan patok.

“Kami menyakinkan masyarakat bahwa jangan khawatir program prioritas nasional ini, jadi segeralah mendaftar sepanjang tanahnya tidak bermasalah, insyallah seratus persen kami akan terbitkan sertifikatnya,” ajaknya.

Siyamto menuturkan, kali ini pihaknya terjun kembali untuk menyampaikan penyuluhan ulang langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat dari dusun ke dusun, mendorong partisipasi warga. Mengingat anggaran sudah tidak ada, telah digunakan pada saat awal PTSL di Kecamatan Salem.

“Jadi penyuluhan ini langsung, kemudian petugas Pengumpul data pertanahan (Puldatan) ini sudah mulai door to door dari pintu ke pintu untuk membuka animo masyarakat segera daftar PTSL, dan nampaknya hari ini masyarakat terheran oh ternyata begitu, artinya selama ini mereka belum menangkap seutuhnya program PTSL,” jelasnya.

Kuota secara nasional BPN Brebes mendapat target 36.400 bidang tanah, namun itu target awal, bisa bertambah biasanya di akhir tahun. Seperti pengalaman tahun sebelumnya target awal 37.500 bidang tanah menjadi 60.000 di September tahun lalu.

“Tidak menutup kemungkinan nanti juga Brebes akan ditambah ketika memang ada. Kalau tahun lalu itu lemparan dari Sumatera Barat, tidak mencapai target akhirnya dilempar ke Jateng ke daerah-daerah termasuk Brebes diberi limpahan, kemungkinan juga akan seperti itu, namun kami belum tahu pasti angkanya,” jelas Siyamto.

Siyamto menjelaskan tentang pengajuan Penetapan Lokasi (Penlok), syaratnya pertama belum ditetapkan sebagai penlok tahun lalu, kedua tidak boleh bahwa lokasi yang ditetapkan lebih dari 50 persen terdaftar, kalau sudah 70, 80, 90 persen sudah tidak boleh ditetapkan sebagai penlok baru. Ketiga disertai daftar nominatif, peserta wajib memiliki daftar normatif, tidak membohongi dan ada realisasinya.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan, sosialisasi yang dilaksanakan bersama Kementerian BPN/ATR merupakan wujud nyata bahwa pemerintah punya kepedulian kepada warga negaranya untuk bisa mendapatkan keadilan atas kepemilikan tanah

“Saat ini kita merasakan ada ketimpangan sosial, banyak tanah-tanah luas dikuasi kelompok-kelompok pengusaha tertentu, tetapi juga tidak sedikit warga negara kita yang satu jengkal tanah pun dia tidak punya,” ucapnya.

Agung mengatakan, pemerintah berpikir keras melalui program Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, baik itu PTSL, access reform dan redistribusi tanah-tanah yang dikuasai kelompok tertentu, baik itu pengusaha maupun pemodal karena terbengkalai diambil alih hak kepemilikannya oleh negara, setelah itu didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pada bagian lain juga masih ada warga negara yang punya tanah tetapi belum bisa menyertifikatkan karena biaya, nah melalui program PTSL ini BPN memberikan bantuan melalui APBN untuk warga bisa mendaftarkan tanahnya menyertifikatkan tanahnya gratis hanya dibebankan biaya sebesar Rp150 ribu,” tuturnya.

Agung meyakini, kalau program ini sukses penyerapan di Kabupaten Brebes tinggi akan meminimalisir kemiskinan ekstrem, kepastian atas tanah kepemilikan bisa mendongkrak kesejahteraan ekonomi. Jika sudah bersertifikat berarti nilai jaminan dan nilai jual juga tinggi, akan membantu masyarakat yang tidak mampu.

“Namun kita sadar rendahnya animo masyarakat, masih banyak stigma masyarakat bahwa dengan tupi atau surat tanah yang konvensional pun mereka sudah aman, padahal tidak sedikit kejadian mereka sudah punya sertifikat tiba-tiba beralih tanpa diketahui,” ungkapnya.

Kata Agung, dari saran masukan dan aspirasi memang ada ketakutan beberapa pihak diantaranya adalah warga sudah mengajukan kepada kantor pertanahan dan sudah direspon, tetapi melihat wilayah tetangga dan sebagainya ada yang tersangkut persoalan hukum. Sehingga enggan mendaftar daripada berurusan dengan hukum.

“Saya ingatkan kepada kawan-kawan aparat penegak hukum bahwa dalam rapat kerja pemerintah presiden bersama dengan jajaran aparat penegak hukum itu sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk menunjang penyerapan program PTSL, jangan sampai ada persoalan-persoalan administratif, kekurangan data informasi kelengkapan dan sebagainya, kemudian ada warga didekriminalisasi,” serunya.

Lanjut Agung, kalau terjadi hal-hal demikian itu terjadi, tentu akan secara tidak langsung berpengaruh mengurangi penyerapan, dan ini salah satu hambatan yang harus dimaksimalkan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala ATR/BPN Brebes bersama Anggota Komisi II DPR RI menyerahkan sejumlah sertifikat kepada 10 warga secara simbolis. Adapun total sertifikat yang diserahkan per 2 Mei sebanyak 1459 dengan rincian Desa Tembongraja sebanyak 356 sertifikat, Desa Wanoja 120 sertifikat dan Desa Banjaran 983 sertifikat.

Sutrisno

The post Ubah Stigma Warga Tentang PTSL, BPN Brebes Gandeng Komisi II DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

“Mereka akan bertugas menyelesaikan PTSL Tahun 2024, maka titik awalnya harus diambil sumpah,” kata Siyamto.

Siyamto menyampaikan, Panitia terdiri dari Pegawai BPN dan 58 orang kepala desa penetapan lokasi (Penlok) PTSL Kabupaten Brebes. Kepala Desa selaku kepala wilayah terendah di level pemerintahan, memiliki kontribusi paling tinggi dalam hal kesuksesan PTSL. Mulai dari pendataan, pengumpulan data, proses dan entri data sampai dengan pemberian sertifikat tanda bukti haknya. Oleh karena itu, para Kades ini perlu untuk diangkat sumpahnya dan janjinya selaku panitia

BPN menargetkan di awal 2024 PTSL di Brebes sebanyak 36.400 bidang, lebih kecil bila dibandingkan target pada 2023 yang berhasil menyelesaikan 60.000 bidang sertifikat di seluruh Penlok Brebes. “Kami targetkan bisa selesai dalam 6 bulan ke depan. Karena ada kemungkinan mendapat tambahan alokasi mengingat besarnya wilayah,” kata Siyamto.

Dikatakan Siyamto, karena Brebes wilayahnya terluas kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap, maka bidang tanah yang belum terdaftar pun masih relatif tinggi, masih di angka 35 persen yang belum terdaftar. Kemungkinan besar tahun 2024 ini dari target 36.400 bidang akan ditambah atas kebijakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN.

Harapannya, dengan dikukuhkannya panitia ajudikasi ini bisa segera melakukan penyuluhan, dan juga pengangkatan sumpah petugas pengumpul data pertanahan (Puldatan). Mereka bisa diambil dari kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis

Subagya menjelaskan, program ini dilaksanakan atas dasar masih lambannya proses pembuatan sertifikat tanah serta pemetaan wilayah yang sering kali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN membuka program percepatan pembuatan akta tanah melalui PTSL. Namun, pada proses pelaksanaannya terdapat kendala yang memang krusial yaitu belum ditentukan dan disepakatinya batas tanah milik warga. Dalam pelaksanaan PTSL ini, hal yang pasti muncul adalah sengketa batas tanah antar warga.

Seperti lazim terjadi, batas bidang tanah warga umumnya tidak diberi patok pembatas yang permanen. Alih-alih patok batas, biasanya justru ditanami pepohonan. Bahkan kadang ada warga yang dengan sendirinya menge-klaim batas tanahnya, padahal belum jelas luasan bidang tanah milik masing-masing warga secara hukum. Dari sinilah akan timbul sengketa tanah antar warga, terutama di desa-desa.

Saat terjadi sengketa batas tanah, kata Subagya, peran aparatur desa, khususnya panitia ajudikasi PTSL sangat penting untuk membantu kantor pertanahan, dengan melakukan pendampingan dan mendamaikan warga yang bersengketa. Melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

“Jika masalah sengketa tersebut tidak berhasil diselesaikan, maka warga belum bisa mendaftar program PTSL,” tandas Bagya.

Maka dia berharap Panitia Ajudikasi PTSL, harus mampu menginformasikan dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat tentang program PTSL Pemkab Brebes sangat mendukung program PTSL meskipun pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Brebes masih mengalami kendala dan belum berjalan dengan lancar. Namun berkat kerja keras Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, tahap demi tahap penyertifikatan tanah warga bisa diselesaikan dan diserahkan kepada warga sesuai target.

Turut hadir dalam pengambilan sumpah, perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Brebes, Camat, dan kepala desa penlok, serta para pegawai BPN kabupaten Brebes, dan para tamu undangan lainnya.

Sutrisno

The post Percepat Capaian Target, Panitia Ajudikasi PTSL Brebes Diambil Sumpah appeared first on SuaraBaru.id.

Ada tiga agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan yakni mengecek pemeriksaan kandungan ibu hamil di Puskesmas Toroh 1, menyerahkan sertifikat PTSL di Stadion Krida Bakti Purwodadi, dan terakhir menyerahkan bantuan stimulan untuk para petani yang terdampak puso atau gagal panen.

Salah satu kegiatan yakni menyerahkan bantuan stimulan kepada ribuan petani yang berasal dari Grobogan, Demak, Pati ,dan Kudus.

Presiden Joko Widodo yang hadir didampingi Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto sejumlah menteri, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta Bupati Grobogan Sri Sumarni beserta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD terkat.

Acara ini  juga dihadiri oleh ribuan petani dari berbagai wilayah di Grobogan, Demak, Pati dan Kudus.

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan bantuan secara simbolisasi kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berasal dari Grobogan, Demak, Pati dan Kudus.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bukan hanya Indonesa saja yang mengalami permasalahan. Namun, negara-negara lain juga mengalami permasalahan yang sama.

“Ada yang mengalami kekeringan panjang dan ada yang mengalami kebanjiran. Perubahan iklim yang nyata kita lihat. Selama ini hanya dibicarakan dimana-mana, namun setelah di depan mata kita, sudah kejadian,” jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan negara lain produktivitas padinya juga menurun karena mengalami kekeringan panjang, hujan terus menerus dan menyebabkan gagal panen. Termasuk di Indonesia.

Sebanyak 22 negara yang mengalami hal itu bisa diatasi karena punya stok dan mengentikan ekspor beras karena dampak perubahan iklim tersebut.

“Sebanyak 22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnua kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten?” tanya Jokowi.

Jokowi mengatakan, para petani mempunyai peranan penting bagi negara. Maka, dengan bantuan stimulan ini diharapkan bisa membantu mereka untuk melakukan penanaman dan segera panen dengan hasil yang baik.

“Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” ujar Jokowi.

Untuk membantu petani agar memiliki kekuatan menanam kembali pascabencana, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) memberikan bantuan stimulan sebesar Rp8 juta per hektare. Presiden pun berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan produktivitas para petani.

Presiden Jokowi juga berharap, uang bantuan tersebut dapat segera diterima para petani agar bisa menanam padi.

16 Ribu Hektar

Dampak El Nino, banjir dan sekarang ini kekeringan agak panjang terjadi di Jawa Tengah dengan total 16 ribu hektar. Jokowi mengatakan, bahwa bantuan yag diberikan juga sudah dihitung Rp8 juta per hektar.

“Jenderal Suharyanto nggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar. Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” tambahnya.

Presiden Jokowi berharap, realisasi uang bantuan yang diterima para petani nantinya langsung dipergunakan untuk menanam dan segera panen.

“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat, realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen,” jelas Jokowi.

“Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor dari negara lain karena mereka juga sekarang ini mengerem semuanya, nggak jual berasnya,” tambahnya.

Tya Wiedya

The post Kunjungan Kerja ke Grobogan, Jokowi Serahkan Bantuan Stimulan untuk Petani Puso di Grobogan, Demak, Kudus, Pati appeared first on SuaraBaru.id.

Rinciannya, sertifikat tanah sebanyak 775.572 lembar diterbitkan melalui PTSL, dan melalui program redistribusi tanah sebanyak 3.080 sertifikat.

Di antara 3.080 sertifikat itu, terdapat 997 bidang tanah milik 878 warga hasil dari redistribusi tanah untuk tanah timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap dengan total luasan lahan mencapai 86,14 hektar.

“Redistribusi Tanah ini suatu kebijakan yang strategis untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah bagi petani yang menggantungkan hidupnya di lahan pertanian,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di sela mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah di Lapangan Pertamina RU IV, Kabupaten Cilacap, Selasa, 2 Januari 2024.

Nana berharap, di tahun-tahun berikutnya seluruh bidang tanah di Jawa Tengah sudah terdaftar, sehingga seluruh masyarakat Jawa Tengah dapat memiliki hak atas tanah yang kuat berupa sertifikat.

Pemprov Jateng akan mendukung program sertipikat hak atas tanah untuk rakyat. Kerja sama dan kolaborasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan.

Langkah yang diupayakan adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan mempersuasi agar masyarakat mau mengurus sertifikasi tanah miliknya.

“Kepemilikan sertifikat tanah ini banyak manfaatnya. Di antaranya untuk mendukung kemajuan sektor ekonomi. Sertipikat ini bisa mendorong pengembangan dan daya saing usaha ekonomi produktif masyarakat. Ketika usaha masyarakat berdaya saing maka akan mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” jelas Nana.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan,pada hari ini telah menyerahkan sertifikat tanah kepada 2.000 penerima di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Dari jumlah itu, terdiri atas 1.122 penerima sertifikat hasil PTSL di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 penerima sertifikat tanah hasil redistribusi tanah untuk tanah timbul. Redistribusi tanah untuk tanah timbul itu merupakan yang pertama di Indonesia.

“Tadi disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, sertifikat yang sudah diterima Bapak-Ibu semuanya ini hasil PTSL dan redistribusi tanah. Sertipikat ini tanda dan bukti hak atas tanah yang kita miliki. Dulu banyak yang bersengketa dan konflik tanah penyebabnya belum punya sertifikat tanah. Sampai akhir tahun kemarin sudah ada 101 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat,” kata dia.

Diaz Aza

The post Hampir 800 Ribu Sertifikat Tanah di Jawa Tengah Diterbitkan melalui PTSL, Nana Sudjana Harap Berlanjut Tahun Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Sertifikat tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Blora bersama Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Blora kepada masyarakat Sonorejo di Kantor Kelurahan Sonorejo, Kamis, (21/12/2923).

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Blora, Rarif Setiawan, SST, mengungkapkan bahwa potensi untuk dilakukan penyertifikatan tanah di Blora masih cukup banyak.

“Ke depannya target jumlah  sertifikat program PTSL yang terbit di Blora juga semakin banyak. Masyarakat diharapkan  bisa memanfaatkan adanya layanan PTSL dari ATR/BPN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Blora, H. Arief Rohman mengatakan bahwa sertifikat massal dari program PTSL sejumlah sertifikat warga Sonorejo telah selesai.

“Hari ini kita menyerahkan sertifikat massal dari program PTSL sejumlah 703 sertifikat kepada warga Sonorejo. Alhamdulillah dan terima kasih kepada ATR BPN, Pak Menteri, yang sudah membuat program ini,” ungkap Bupati Blora.

Bupati Blora berpesan, kepada masyarakat yang tanahnya belum memiliki sertifikat untuk segera mengurus sertifikat supaya bisa memiliki kepastian hukum.

‘’Bagi warga yang tanahnya belum bersertifikat, segera ada upaya.  Mungkin nanti antri mendaftar agar tanahnya punya sertifikat, agar punya kepastian hukum,” harap Bupati Blora.

Dengan adanya sertifikat tersebut, lanjut Bupati Blora, harapannya semakin banyak masyarakat yang memiliki jaminan kepastian hukum dan hak yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Menghindari terjadinya konflik sengketa tanah.

“Hindari terjadinya konflik sengketa tanah serta bisa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat,” kata Bupati Blora.

“Kepada masyarakat Sonorejo yang sudah menerima sertifikat PTSL tersebut diminta  supaya bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Dan apabila hendak diagunkan untuk pinjaman, supaya digunakan untuk hal-hal yang produktif,” pesan Bupati Blora.

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Sonorejo, Sutomo mengaku sangat senang dengan adanya pembagian sertifikat ini. Ia mengaku program PTSL ini sangat membantu masyarakat.

“Terima kasih Pak Presiden, Pak Menteri ATR kami masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya program PTSL ini, semoga tahun – tahun berikutnya ada lagi program seperti ini,” ujar  Sutomo.

Setelah punya sertifikat ini, lanjut Sutomo, rencananya akan menyekolahkan sertifikat miliknya (untuk mengajukan kredit bank)  rencana akan digunakan modal usaha tambal ban.

“Saya mau buka tambal ban, biar ada penghasilan tetap,” ucap Sutomo sambil menunjukkan sertifikatnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data ATR/BPN Blora, di Kabupaten Blora jumlah sertifikat  yang diagunkan kalau secara ekonomi jumlahnya mencapai Rp 1,4 triliun.

Kudnadi Saputro

The post 703 Sertifikat Program PTSL Sonorejo Blora Diserahkan, Warga akan Sekolahkan Sertifikat Miliknya appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus berharap ada sinergi yang terjalin terkait program PTSL karena ini program trisula. Dirinya menyebut program yang melibatkan pemerintah daerah, desa, dan BPN terkait sosialisasi kepada masyarakat harus dijalankan dengan maksimal.

“Segera diberitahu dan disosialisasikan pada masyarakat terkait cara mendaftarkan program PTSL ini. Pada umumnya kebanyakan mereka belum paham, maka dari itu program pemerintah harus dijalankan dengan maksimal,” ucapnya.

Hartopo berharap masyarakat Kabupaten Kudus yang memiliki bidang tanah untuk segera mungkin memiliki sertifikat sebagai legalitas.

“Semua masyarakat yang punya bidang tanah harus memiliki sertifikat atas hak bidang tanah yang dimilikinya, sebagai bukti legalitas kepemilikan,” ujarnya.

Terkait biaya, Hartopo menyebutkan maksimal biaya yang dikeluarkan 350 ribu dan tidak boleh lebih dari itu.

“Biaya maksimal 350 ribu tidak boleh lebih, jika melebihi itu, laporkan. Ada sanksi pidana yang mengancam tentunya,” tegasnya.

Kepala BPN Kudus Pratomo Adi Wibowo mengatakan pelaksanaan PTSL tahun 2022 menargetkan 18.000 bidang tanah di Kabupaten Kudus. Menurutnya, jumlah tersebut sudah dilakukan pengukuran di PTSL tahun 2018-2021 namun belum terbit sertifikat.

“Oleh karena itu di tahun ini kita fasilitasi, namun baru terealisasi berkasnya kurang lebih 900 berkas atau baru tercapai 5 persen,” katanya.

Secara umum, dirinya mengatakan seluruh bidang tanah di Kabupaten Kudus ada sekitar 492.236 bidang. Namun yang sudah bersertifikat sejumlah 450.000 bidang tanah atau 92 persen, sisanya belum bersertifikat.

Untuk tanah yang belum bersertifikat, menurut Pratomo terdiri dari dua kategori yakni bidang tanah belum bersertifikat yang sudah diukur dan bidang tanah belum bersertifikat dan belum diukur.

“Yang sudah diukur melalui PTSL tahun 2018-2021 sejumlah 38.000. Sedangkan yang belum bersertifikat dan belum diukur sekitar 4.000 bidang. Secara umum capaian di Kudus sudah tinggi karena diatas 90 persen untuk bidang tanah yang bersertifikat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, di Desa Bacin dilaksanakan penyerahan sertifikat hasil PTSL sejumlah 100 sertifikat.

“Desa Bacin dapat target kurang lebih 200 bidang. Sedangkan untuk berkasnya sudah terkumpul sejumlah 184 dan masih kurang 16 bidang, saat ini telah diserahkan sebanyak 100 bidang,” tuturnya.

Sementara itu, Suyati warga Desa Bacin penerima sertifikat program PTSL berterimakasih atas program tersebut. Dirinya mengatakan bahwa proses pengurusan program PTSL sangatlah mudah dengan biaya yang murah.

“Terima kssiyh pada Bupati Kudus dan BPN yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan program PTSL. Prosesnya mudah dan biayanya murah, hanya 350 ribu. Alhamdulillah kami senang sekali karena telah memiliki sertifikat tanah,” ungkapnya.

Dirinya mengaku bangga memiliki pemimpin yang memberikan perhatian serta solusi pada masyarakatnya.

“Kami bangga memiliki pemimpin seperti pak bupati yang perhatian dengan memberikan pelayanan terbaik pada kami sebagai masyarakatnya,” pungkasnya.

Ali Bustomi

Baca juga: Terkena Jalan Lingkar, Harga Tanah Warga Naik dari Rp 50 Ribu Jadi Rp 2 Juta Per Meter

The post Penerbitan Sertifikat PTSL di Kudus Baru Terealisasi 5 Persen dari Target appeared first on SuaraBaru.id.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 se-Indonesia secara virtual. Sementara itu, penyerahan sertifikat tanah program PTSL Kabupaten Kudus tahun 2020 secara simbolis dilakukan Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kudus HM Hartopo kepada dua penerima di Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Kudus, Selasa (5/1).

Jumlah total sertifikat yang diberikan di Kabupaten Kudus sebanyak 3.074 sertifikat. Dr. Hartopo mengapresiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus yang telah menyelesaikan target dengan baik. Seluruh pencapaian tersebut tak lepas dari kerja keras seluruh jajaran BPN Kabupaten Kudus. Bahkan saat masa pandemi, jajaran BPN menunjukkan loyalitasnya untuk menyelesaikan sertifikasi tanah.

“Luar biasa sekali loyalitas dan kerja keras BPN Kudus dalam menyelesaikan sertifikasi tanah tahun 2020. Setiap hari kejar tayang biar cepat selesai. Saya acungi jempol,” ucapnya.

Pihaknya mendukung BPN Kabupaten Kudus yang menargetkan seluruh tanah di Kabupaten Kudus bersertifikat pada 2022 mendatang. Hartopo siap membantu agar proses sertifikasi tanah berjalan lancar. Pihaknya pun menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar kecamatan dan desa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program PTSL.

Selain itu, orang nomor satu di Kudus itu juga menegaskan, sertifikasi tanah saat ini juga lebih mudah dengan Trisula. Hal tersebut merupakan kegiatan untuk membangun data pertanahan dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan yakni Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan, Pemda, dan Pemdes. Hartopo berharap sertifikasi kedepan semakin mudah dan cepat.

“Semoga target semua tanah di Kudus bersertifikat pada 2022 benar-benar tercapai. Kami akan menginstruksikan pemerintah kecamatan dan desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait PTSL. Saat ini juga ada trisula yang memudahkan sertifikasi tanah,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus Pratomo Adi Wibowo menyampaikan pada 2021 mendatang BPN  Kudus mendapatkan target 49 ribu sertifikat. Jika target terpenuhi, maka pada 2022 tersisa empat ribuan bidang tanah yang belum bersertifikat. Pihaknya optimis, pada 2022 seluruh tanah di Kabupaten Kudus telah bersertifikat.Dirinya meminta doa agar target 2021 terpenuhi dan berjalan lancar.

“Kami harap pada 2022 mendatang semua tanah di Kabupaten Kudus bersertifikat. Kami mohon doa agar semuanya berjalan lancar,” tuturnya.

Tm-Ab

The post Hartopo Targetkan Seluruh Tanah di Kudus Bersertifikat pada Tahun 2022 appeared first on SuaraBaru.id.