Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Dilansir dari hasil laporan cepat melalui Command Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan oleh 35 Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran, logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi Siwaslih.

Achmad Husain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan, terkait dengan PSU, ada beberapa daerah yang berpotensi diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Beberapa potensi PSU diantaranya disebabkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos pemilihan Bupati sebanyak 2 kali, dan terdapat pemilih yang salah memilih di beda TPS.

Terhadap ketiga daerah tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.

“Terkait dengan logistik pemilihan, ada beberapa kejadian diantaranya kekurangan dan kelebihan surat suara dan surat suara yang tertumpah oleh tinta. Namun terkait adanya kelebihan atau kekurangan suara tersebut dapat diantisipasi dengan meminta surat suara di TPS terdekat, atau menggunakan cadangan surat suara 2.5 % dari surat suara DPT,” ungkap Husain melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya,
1. Kabupaten Banyumas, terdapat tiga laporan dugaan pelanggaran di masa tenang, dan satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas di masa tenang.
2. Kabupaten Purbalinga, terdapat enam laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu
3. Kabupaten Purworejo, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran pidana
4. Kabupaten Magelang, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
5. Kabupaten Wonogiri, terdapat lima laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
6. Kabupaten Karanganyar, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Karanganyar
7. Kota Surakarta, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran
8. Kabupaten Brebes, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran
9. Kabupaten Batang, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran

“Terkait kondisi kesehatan jajaran pengawas, ada beberapa kejadian diantaranya satu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang meninggal dunia (MD), dan satu Pengawas TPS yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Semarang, namun secara sigap sudah ditangani menggunakan asuransi kesehatan pemerintah,” kata Husain.

Dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara, sambungnya, berdasarkan laporan yang disampaikan juga terjadi bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan. Bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

“Hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan Pasir Kraton Kramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi paha orang dewasa. Dengan adanya tanggul jebol tersebut berdampak pada beberapa lokasi TPS yang terendam banjir,” terangnya.

Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat.

The post Awasi Pilkada Serentak, Bawaslu Jateng: Ada Potensi PSU hingga Pengawas MD appeared first on SuaraBaru.id.

Caleg Dapil Tegal Selatan, KH Habib Ali Zaenal Abidin SE MH, M Masruri datang lebih awal di lokasi TPS 28 Kelurahan Debong Tengah. Beberapa menit kemudian caleg Hj Rosalina SIP MH tiba bersama suami H Ikmal Jaya. Tiga caleg duduk saling berdekatan didepan deretan depan TPS.

Tak lama kemudian Pimpinan Bawaslu Kota Tegal, Nur Aliah Saparida SE menghampiri H Ikmal Jaya dan diminta untuk meninggalkan lokasi TPS  28 karena mengenakan kaos berwarna merah yang merupakan warna identitas partai. Dan Ikmal pun meninggalkan lokasi.

Selang beberapa menit kemudian Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid ST bersama Nur Aliah Saparida menghampiri ketiga caleg KH Habib Ali, M Masruri, dan Hj Rosalina yang duduk saling berdekatan terlihat berdialog. Dalam dialog Ketua Bawaslu meminta ketiga caleg untuk bisa meninggalkan lokasi PSU TPS 28.

Hal itu menurut Nur Aliah untuk menjaga kondusivitas lingkungan PSU. Permintaan Ketua Bawaslu disepakati ketiga caleg dengan meninggalkan lokasi PSU. “Imbauan dari kami dan sepakat semua caleg memantau tidak di TPS. Hal itu demi keamanan dan kenyamanan bersama,” terang Nur Aliah.

Sutrisno

The post Bawaslu Kota Tegal Minta Tiga Caleg Tinggalkan Lokasi PSU appeared first on SuaraBaru.id.

Penghitungan surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai pukul 22.10 mendapat perhatian warga yang memenuhi lokasi PSU TPS 28 dengan pengamanan ketat dari TNI-Polri.

Saat ketua KPPS Soleman mulai membacakan surat suara pertama partai 1, caleg 2 langsung disambut kegirangan penonton yang memenuhi lokasi PSU. Perhitungan surat suara PSU TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Tegal Selatan berkahir sekira pukul 23.46.

Pada akhir perhitungan partai Nomor 1 caleg KH Habib Ali mendapat 14 suara. Caleg Nomor 2 M Masruri mendapat 163 suara.

Partai 3 PDI Perjuangan Caleg Nomor 1 Hj Rosalina mendapat 22 suara dan partai 1 jumlah 10.

Partai 4 Golkar, Caleg Nomor 2 Bagas Satya Indrana mendapat 8 suara, partai 2 jumlah 10. Partai 12 PAN caleg Nomor 1 Raihan Makarim mendapat 8.

Sutrisno

The post Caleg M Masruri Kuasai Perolehan Suara PSU Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Pemungutan suara hanya  untuk memilih pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Proses pemilihan  ditunggui Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam, Ketua Bawaslu Dwi Budi Prasetya serta Ketua KPU Prihantoro PN beserta aparat  Polsek Sidoharjo, Sragen, berjalan lancar dan aman. Hadir pula Kepala Badan Kesbangpol Sutrisna, memantau situasi.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  Wagimin memaparkan di TPS 005 Cabean dilakukan pemungutan ulang, karena ada seorang peserta asal luar kota Septiana Rebeka Waruwu yang tidak membawa undangan dan tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005, tapi ikut nyoblos di TPS setempat Rabu (14/2) lalu.

“Sehingga di TPS 005 diputuskan melakukan pemungutan suara ulang untuk Paslon Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Wagimin Ketua KPPS 05 Cabean Desa Tenggak, Sidoharjo ditemui, Minggu (18/2/2024).

Hal itu terjadi karena kecolongan peserta pencoblos yang tidak sah. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah dilakukan rakor antara KPU Sragen, Bawaslu, PPK dan Panwascam Sidoharjo serta hasil konsultasi Panwaslu Provinsi.

Pemungutan suara ulang dengan penjagaan ketat aparat gabungan, dimulai Pukul 08.00 hingga ditutup Pukul 13.00. Hal itu sudah sesuai ketentuan.

Kades Tenggak Setyanto mengatakan di TPS itu terdapat 255 warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap, sedangkan 35 orang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan bekerja di luar kota. Hasil PSU diketahui Paslon nomor 01 Anies R Baswedan – Muhaimin Iskandar meraih 22 suara.

Paslon nomor 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka meraih 124 suara dan Paslon no 03. Ganjar Pranowo – Mahfud MD meraih 61 suara. Suara tidak sah tiga suara. Setelah penghitungan suara selesai, PSU juga dinyatakan rampung.

Anind

The post Pemungutan Suara Ulang di Sragen Ditunggui Kapolres,  Ketua KPU, dan Bawaslu appeared first on SuaraBaru.id.

Kronologi kejadian, pada hari pelaksanaan Pemilu Rabu (14/2/2024) sekira pukul 07.00

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah sudah mengeluarkan dan menata kertas suara sementara saat itu Panwas belum datang. Menurut ketentuan kotak suara dibuka pukul 07.00, sementara sebelum pukul 07.00 petugas KPPS sudah membuka kotak suara dengan alasan ada warga yang hendak mencoblos awal karena akan bekerja.

Ketua Panwas Kelurahan Debong Tengah, Heri Dwiranto SH saat dikonfirmasi membenarkan ada PSU di TPS 28. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih jauh. “Saya kuatir salah, silakan konfirmasi ke Panwas Kecamatan dan Bawaslu,” kata Heri, Jumat (16/2/2024).

Beberapa sumber di sekitar lokasi TPS 28 menyampaikan, saat itu Rabu (13/2/2024) pagi KPPS membuka kotak suara sebelum pukul 07.00.

“Waktu pembukaan sebelum pukul 07.00. Kotak Suara dibuka sebelum sumpah janji KPPS. Kotak suara dibuka tidak dihadiri Panwas TPS. Dan kotak suara dibuka atas permintaan pemilih, yang mana Ketua KPPS tidak bisa menolaknya,” terang sumber suarabaru.id.

Salah prosedur tersebut menjadikan persoalan hingga Bawaslu Kota Tegal merekomendasikan agar TPS tersebut untuk melaksanakan PSU.

Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid ST saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya temuan kesalahan prosedur di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah. “Kami merekomendasikan agar secepatnya dilakukan PSU di TPS 28 Kelurahan DebongLl Tengah. Namun demikian untuk pelaksanaan, waktu dan tempat PSU itu ranahnya KPU,” tutup Fauzan.

Divisi Teknis KPU Kota Tegal, Lis Herawati saat dikonfirmasi melalui telepon belum merespon.

Sutrisno

The post Satu TPS di Tegal Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Sebabnya appeared first on SuaraBaru.id.

Narjo menjelaskan, PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. PSU menjadi kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. “Perumahan tidak hanya sebatas dibangun. Namun, harus memenuhi standar sesuai peraturan daerah. Perumahan dan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan adalah salah satu indikator kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” tandasnya.

Narjo mengatakan, penyerahan PSU berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset, sifatnya wajib dari pengembang kepada Pemkab. Hal ini bertujuan agar ada jaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan di lingkungan perumahan dan permukiman. Di samping itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyerahan dan pemanfaatan PSU.

Narjo menandaskan, sebagai mitra pemerintah dalam upaya mengurangi angka kesenjangan kepemilikian rumah, maka pengembang perumahan di Brebes jangan hanya menyediakan perumahan bagi kalangan berpenghasilan tinggi saja. Tetapi juga perumahan dengan harga yang bisa dijangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengingat masih banyak masyarakat Brebes yang tidak mampu membeli rumah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes Sutrisno SH MH mengatakan, penyerahan PSU perumahan dan permukiman di Kabupaten Brebes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di daerah.

Juga diatur dalam Perda Kab Brebes nomor 2 tahun 2020 tentang penyerahan PSU Perumahan dan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah; Perbup nomor 55 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2020, dan SK Bupati Brebes nomor 650/465 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan PSU. “PSU perumahan yang diserahkan kepada Pemkab sebanyak 40 perumahan dari 82 perumahan yang ada di Kabupaten Brebes,” ungkapnya.

Sutrisno menekankan pengembang agar segera menyerahkan PSU sehingga bisa dimasukan sebagai aset pemerintah daerah, yang kemudian akan dilakukan pemeliharaan dan pengelolaannya.

Nampak hadir dalam Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan Furqon, Asisten Sekda bidang Ekonomi Pembangunan Brebes, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Sutrisno, Kepala Dinas Perhubungan Budhi Darmawan, perwakilan Kepala OPD lainya, perwakilan Kepala Kantor Pertanahan Brebes serta para Pengembang Perumahan yang ada di kabupaten Brebes.

Wasdiun

The post PSU 40 Perumahan di Brebes Diserahkan ke Pemkab appeared first on SuaraBaru.id.