Ditemui di sela-sela kegiatan, Gubernur BEM FTP USM, Fajar Ahmad Gibran menjelaskan, LDK kali ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan kawah candradimuka bagi regenerasi organisasi. LDK yang berlangsung selama tiga hari dua malam itu, diikuti 19 peserta, dengan mengambil tema ‘Membentuk Jiwa Kepemimpinan Yang Berdedikasi Tinggi, Inklusif, Serta Progresif’.

”Kegiatan ini memiliki target yang jelas. Para peserta ditantang untuk tidak hanya sekadar ikut acara, tapi benar-benar menyerap kemampuan memimpin dan cara berkomunikasi yang efektif,” ungkap Fajar Ahmad Gibran.

BACA JUGA: Rektor USM Terima Penghargaan Top Creative Leader Award 2026

Bagi sang Gubernur, inti dari kegiatan ini adalah soal integritas. Dia ingin para peserta paham betul, bagaimana rasanya memegang amanat serta menjalankan tanggung jawab di organisasi dengan baik.

”Untuk tujuannya yaitu, melatih para peserta agar mempunyai banyak softskill dari kepemimpinan. Bagaimana caranya komunikasi antara satu sama lain, dan juga mengetahui amanat dan tanggung jawab itu seperti apa,” tambahnya.

Meski materi yang disampaikan masih mengacu pada kurikulum kepemimpinan tahun lalu, Gubernur BEM itu juga menjelaskan, perbedaan besar terletak pada sosok pematerinya. Tahun ini panitia sengaja mengundang para praktisi dan tokoh yang lebih dekat dengan dunia mahasiswa, agar teori yang “berat” bisa tersampaikan dengan bahasa yang lebih ringan.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan ke Pelaku UMKM Kelurahan Brumbungan

Di akhir sesi wawancara, Gubernur BEM berharap, acara ini menjadi titik balik bagi para calon pengurus. Dia ingin ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat dan dipraktikkan. ”Harapannya, agar para peserta bisa mengikuti dengan baik dan benar, serta bisa mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan oleh pemateri,” tutupnya.

Para peserta juga akan mendapatkan materi, antara lain kepemimpinan, alur birokrasi, public speaking, dan teknik sidang. Adapun narasumber pada LDK FTP USM ini terdiri dari, Dr Saiful Hadi MKom, Sudarmono MH, Andini STP, dan Dimas STP.

Riyan

The post Orma Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan appeared first on SuaraBaru.id.

DINAMIKA geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan energi dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur vital seperti Selat Hormuz, menjadi pengingat bahwa pasokan energi global sangat bergantung pada stabilitas politik kawasan tertentu. Gangguan pada jalur tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini, efisiensi energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan strategis. Negara-negara di dunia dituntut untuk berinovasi dalam mengelola konsumsi energi secara efisien guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memitigasi dampak krisis global.

Indonesia menghadapi dilema klasik: di satu sisi membutuhkan energi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dituntut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Di sinilah hukum memainkan peran krusial, tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat.

Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara progresif dalam meningkatkan efisiensi energi di Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum yang lebih adaptif dan transformatif dapat menjawab tantangan zaman.

Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup memadai dalam bidang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa, energi harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi memberikan kerangka operasional yang lebih konkret, khususnya dalam hal kewajiban manajemen energi bagi pengguna energi besar. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar eksploitasi energi menuju konservasi energi.

Namun, dalam perspektif hukum progresif, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang kaku. Hukum harus hidup, responsif, dan mampu mengikuti dinamika sosial serta perkembangan teknologi.

Pendekatan hukum progresif menuntut agar regulasi energi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Artinya, regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang terdampak oleh kebijakan energi.

Dalam praktiknya, implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma dan realitas. Banyak regulasi yang telah dibuat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan pelaku industri.

Dari perspektif hukum progresif, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formalistik. Penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kultural dan struktural. Artinya, negara tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial.

* * * * *

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti edukasi publik berbasis komunitas, insentif berbasis kinerja energi, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.

Industri juga harus didorong untuk tidak sekadar patuh terhadap regulasi, tetapi memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi dalam efisiensi energi. Dalam konteks ini, konsep corporate social responsibility harus diperluas menjadi corporate energy responsibility.

Sementara itu, masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Perubahan perilaku konsumsi energi hanya dapat terjadi jika masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Pendekatan hukum konvensional sering kali menitikberatkan pada sanksi sebagai alat utama penegakan hukum. Namun, dalam perspektif hukum progresif, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme insentif yang mendorong partisipasi aktif.

Sanksi tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan adil. Sanksi yang terlalu represif justru dapat menimbulkan resistensi, sementara sanksi yang lemah tidak akan memberikan efek jera.

Sebaliknya, insentif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, atau penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menerapkan efisiensi energi.

Dalam kerangka hukum progresif, insentif tidak hanya dilihat sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan.

Tantangan utama dalam implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia adalah, masih dominannya paradigma hukum positivistik yang cenderung kaku dan formalistik. Pendekatan ini sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan energi yang bersifat multidimensional.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas institusi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan energi. Banyak program efisiensi energi yang tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi hukum. Pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif.

* * * * *

Perkembangan teknologi digital, energi terbarukan, serta meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi.

Hukum harus mampu menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks ini, diperlukan keberanian pembuat kebijakan untuk melakukan terobosan hukum yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa, hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada aturan tertulis. Dalam konteks efisiensi energi, pendekatan ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari compliance-based approach menuju transformation-based approach.

Artinya, hukum tidak cukup hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan sistemik dalam pola produksi dan konsumsi energi. Negara harus berani keluar dari pendekatan administratif menuju pendekatan inovatif.

Beberapa langkah progresif yang dapat dilakukan antara lain, mendorong regulasi berbasis hasil (outcome-based regulation), bukan hanya prosedur, mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan dan transportasi, dan memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam efisiensi energi.

Pendekatan ini juga menuntut adanya keberpihakan terhadap generasi masa depan. Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan saat ini, tetapi juga tentang keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, hukum harus menjadi instrumen transformasi yang mampu menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal.

Efisiensi energi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan energi yang lebih efisien.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum harus mampu menjadi motor perubahan, bukan sekadar penjaga status quo.

Keberhasilan efisiensi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menjadi faktor penting. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti bersepeda, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi konsumsi energi.

Dalam hal ini, penggunaan sepeda onthel justru memiliki nilai lebih dibandingkan sepeda listrik, terutama jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus yang aman, kondisi lalu lintas yang tertib, serta mempertimbangkan faktor topografi dan usia pengguna.

Pada akhirnya, efisiensi energi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan hukum yang progresif dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan.

— Advokat Dr Drs H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM (Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Semarang) —

The post Mengejawantahkan Hukum untuk Meningkatkan Efisiensi Energi di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua BPC Perhumas Semarang, Julia SKB menyampaikan, kegiatan itu akan digelar di Ruang Seminar Gedung Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (14/6/2025), mulai pukul 09.00 WIB.

Workshop ini menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan dunia kehumasan, di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membawa perubahan besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang komunikasi dan kehumasan.

BACA JUGA: Iktikad dan Etika dalam Bermedia

Menurut Julia, transformasi digital menuntut insan humas untuk mampu beradaptasi dengan teknologi baru, agar tetap relevan dan efektif, dalam menjalin komunikasi dengan publik yang semakin dinamis.

Seperti yang sudah dijadwalkan, akan hadir sebagai narasumber, Aqsath Rasyid (Praktisi Teknologi dan CEO Layanan Berbasis AI), dan Steve Saerang (Praktisi Senior Public Relations dan Corporate Communication Indosat Oredo/Ketua Bidang Pengembangan Keanggotaan dan Perhumas Muda).

Dalam paparannya nanti, Aqsath Rasyid akan membawakan materi tentang ‘Kreativitas dalam Komunikasi PR yang Didorong oleh AI’. Sedangkan Steve Saerang akan membahas tema mengenai ‘AI dan Reputasi Korporasi: Paradigma Baru dalam Manajemen Citra’.

BACA JUGA: Dulu Belajar Dirumah Warga, Kini TK Ester Margokerto  Miliki Gedung  Megah

”Dengan terselenggaranya workshop ini, kami berharap dapat menghasilkan pemikiran dalam mentransformasikan peran humas, dalam tatanan strategis,” kata Julia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/6/2025).

Disebutkan pula, selain dapat melahirkan gagasan dalam menciptakan branding Indonesia, yang selanjutnya menjadi acuan bagi Perhumas dan stakeholdersnya, menjadi agen perubahan dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Pihaknya juga akan mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi, untuk membangun keahlian dalam menghadapi situasi saat ini dan masa yang akan datang.

BACA JUGA: Menkes: Setiap 5 Menit Dua Orang Meninggal karena TBC, Ini Empat Langkah Hentikan Penyebarannya

Adapun tujuan dari kegiatan ini, untuk memberikan pemahaman kepada peserta, mengenai perkembangan Artificial Intelligence dalam konteks kehumasan, mengidentifikasi tren public relations masa depan, dan tantangan yang dihadapi.

”Kami juga ingin meningkatkan kapasitas para praktisi PR, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam menghadapi era digital, dan mendorong kolaborasi serta jaringan antara praktisi, akademisi, dan masyarakat, dalam memanfaatkan teknologi untuk komunikasi strategis,” tutur Julia.

Seperti diketahui, Perhumas merupakan sebagai organisasi profesi humas atau public relations, yang dikelola secara independen dan non-profit oriented atau nirlaba. Perhumas didirikan pada 15 Desember 1972, dan saat ini didukung 18 BPC aktif yang beranggotakan lebih dari 3.000 praktisi humas, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Riyan

The post Transformasi Digital Tuntut Insan Humas Mampu Beradaptasi appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu hal yang dilakukannya, dengan menemui langsung para pengelola atau lembaga pemerintahan, keagamaan dan lembaga akreditasi. Hal ini agar mutu pelayanan dan keamanan pasien serta civitas hospitalia RSISA bisa tercapai.

”RSI Sultan Agung Semarang telah terakreditasi sebagai institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan RI. Kami optimistis bisa meraih akreditasi A sebagai lembaga diklat,” kata dr Ujianto, usai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI), di RSISA, belum lama ini.

BACA JUGA: Tito Karnavian Puji Langkah Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng 44 Perguruan Tinggi

Menurut dia, RSISA memiliki perhatian yang besar terhadap akreditasi, sebagai upaya untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Rumah sakit ini juga mengadakan bimbingan akreditasi, dengan mendatangkan surveyor dari berbagai lembaga akreditasi.

Disampaikan juga, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan mengenai Diklat Pelatihan Standar Akreditasi bersama LARSI, namun keberadaannya sebagai lembaga akreditasi rumah sakit tingkat Nasional sangat relevan.

”RSI Sultan Agung akan menggunakan standar akreditasi yang ditetapkan LARSI, dalam tiap pelatihan. Kami juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Termasuk pelatihan yang mendapatkan sertifikat resmi dari Kementerian Kesehatan RI,” imbuh dia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Bahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan

Sementara itu, Direktur Utama LARSI, dr Ummi Syarqiah menyatakan, RSI Sultan Agung memiliki kapasitas dan fokus yang kuat, dalam bidang pelatihan tenaga kesehatan dengan standar akreditasi Nasional.

Disebutkannya, LARSI akan mengembangkan pelatihan spesifik, untuk digunakan dalam program diklat yang dilakukan bersama RSISA. Pelatihan yang diselenggarakan RSISA ini, mengacu pada standar akreditasi dari lembaga LARSI, untuk memastikan mutu dan relevansi pelatihan bagi rumah sakit di seluruh Indonesia.

”Untuk mendapatkan informasi lebih akurat dan detail mengenai program diklat pelatihan standar akreditasi Nasional bersama LARSI, dapat menghubungi langsung pihak RSI Sultan Agung, atau di situs web resmi LARSi,” sebut dr Ummi.

Di akhir pertemuan itu, dr Ujianto berharap bisa menjalankan amanah yang diberikan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Prof Dr Bambang Tri Bawono SH MH, untuk menjadikan RSISA sebagai World Class Islamic Teaching Hospital, dengan pengawalan dari LARSI.

Riyan

The post RSI Sultan Agung Komitmen Tingkatkan Faskes secara Progresif appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun empat penghargaan untuk SCU itu yakni, Pengelolaan Media Sosial Terbaik, Kapasitas Pembelajaran Terprogresif, Penerapan Standar Mutu Perguruan Tinggi Terprogresif, dan Academic Leader LLDikti Wilayah VI 2024 Kategori Dosen Bidang Pertanian atas nama Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), Dr Ir Lindayani MP.

”Penghargaan ini menjadi suatu peneguhan, apa yang dilakukan para dosen, tendik, dan mahasiswa, sudah di jalan yang benar. Jadi kita harus semakin yakin, apa yang kita lakukan sudah benar, dan on the right track,” ungkap Ferdinand, dalam keterangannya di Semarang, Jumat (13/12/2024).

BACA JUGA: Partisipasi Warga Purworejo di Pilkada Serentak 2024 Meningkat

Rektor SCU itu memaknai penghargaan ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hasil dari ketekunan akan proses yang berakar kuat dari nilai-nilai. Dia juga menekankan pentingnya nilai-nilai, proses, dan kualitas dalam setiap langkah yang diambil.

”Pencapaian atas Anugerah LLDikti VI ini bukan sesuatu yang dikejar, tapi buah dari ketekunan dan proses beradaptasi dengan berbagai perubahan, serta terus memperbaiki diri,”imbuhnya.

Sementara itu, Dr Lindayani, penerima penghargaan Academic Leader LLDikti Wilayah VI 2024, mengungkapkan keinginannya untuk terus mengembangkan penelitian yang aplikatif bagi masyarakat. Selain itu dia berharap, dapat meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar.

BACA JUGA: Kisah Tragis Rara Oyi, Gadis Cantik yang Jadi Rebutan Raja dan Putra Mahkota

”Kami pasti bersyukur, karena ini menjadi bukti saya bisa memberikan yang terbaik untuk SCU, khususnya FTP. Senang sekali, semoga apa yang diperoleh ini bisa diikuti dosen-dosen muda lainnya,” ujarnya.

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen SCU, dalam menghidupi tradisi unggul dan terus beradaptasi dengan perubahan, guna memberikan yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas.

Riyan

The post SCU Terima Empat Penghargaan Anugerah LLDikti Wilayah VI 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini digelar Rabu (10/7/2024) secara hybrid (daring zoom dan luring), di Ruang Teleconference, Menara Prof Muladi Lantai 8 USM. Seminar dibuka Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum.

Bersamaan dengan kegiataan itu, dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan universitas mitra, yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Universitas Darul Ulum Islamic Center (Undaris), Universitas Merdeka Madiun, Universitas Surya Kancana, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Dr Soetomo Surabaya.

BACA JUGA: Gunakan Uang Koperasi untuk Judi Online, Remaja di Banjarnegara Rekayasa Jadi Korban Begal

Ketua Panitia, B Rini Heryanti SH MH mengatakan, kegiatan ilmiah ini dilakukan rutin tiap tahun, dengan tema yang berbeda. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk komitmen dalam upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa.

”FH USM merasa bertanggung jawab untuk memahamkan aturan-aturan hukum, tidak hanya pada mahasiswa, namun juga pada masyarakat,” katanya.

Tahun ini, imbuh dia, Fakultas Hukum USM mengangkat tema mengenai kearifan lokal. Karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat di masyarakat, dan merupakan salah satu sumber hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

BACA JUGA: Kolaborasi Pemprov Jateng-KPK, Jurnalis dan Pegawai Kominfo Dilatih Buat Konten Pencegahan Korupsi

Dia berharap, pengembangan hukum Nasional yang progresif dan responsif, memperhatikan nilai-nilai luhur itu. ”Keberlanjutan dan keseimbangan bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, dapat berupa budaya. Meliputi nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan tertentu,” ungkapnya.

Rini menambahkan, kegiatan itu diikuti 354 peserta, dan ada 116 judul artikel untuk call for paper, dari kampus di berbagai wilayah di Indonesia, dengan pemakalah sebanyak 211 orang.

”Hasil luaran dari kegiatan ini adalah, Prosiding ISBN, publikasi pada Jurnal Scopus dan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta,” tandasnya.

Riyan

The post FH USM Gelar Seminar Nasional dan ‘Call for Paper’ appeared first on SuaraBaru.id.