Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang Pantura.

Dalam arahannya, Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan giant sea wall bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan solusi strategis nasional untuk menjawab tantangan kompleks di wilayah pesisir. Ia menyebutkan bahwa proyek ini direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 565 kilometer, mulai dari Banten hingga Gresik, mencakup berbagai daerah yang selama ini terdampak banjir rob, abrasi, dan perubahan iklim.

“Wilayah pesisir Pantura saat ini menghadapi tekanan yang semakin berat, terutama akibat penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan air laut. Di beberapa wilayah, penurunan tanah bahkan mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun,” ungkap AHY.

Ia menambahkan, kondisi paling parah terjadi di kawasan Jakarta dan Semarang, namun sejumlah daerah lain, termasuk Pekalongan, juga mengalami dampak yang signifikan.

Dalam forum tersebut, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit H. Ashaf, kembali menegaskan pentingnya memasukkan Kota Pekalongan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan giant sea wall.

“Kota Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap banjir rob dan penurunan muka tanah, sehingga membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan,” bebernya.

Didit menjelaskan bahwa saat ini wilayah Pekalongan masih berada pada tahap mitigasi dan investigasi kondisi perairan serta kawasan pesisir.

“Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan sebelum proyek memasuki fase konstruksi, guna memastikan desain dan implementasi pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” ungkapnya.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf yang hadir bersama Kepala Bapperida, Cayekti Widigdo dan Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Khaerudin menyampaikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Pekalongan dalam forum ini menunjukkan komitmen kuat daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan proyek strategis nasional ini.

“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan solusi jangka panjang yang sangat krusial dalam melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob, abrasi, serta dampak perubahan iklim,”beber Wali Kota Aaf.

Ia menjelaskan, selama ini, berbagai upaya penanganan telah dilakukan secara bertahap, namun diperlukan langkah yang lebih besar dan terintegrasi untuk memberikan perlindungan yang optimal.

“Selain aspek perlindungan lingkungan, proyek ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Dengan meningkatnya keamanan wilayah pesisir, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih stabil, khususnya sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata,”katanya.

Lanjut Wali Kota Aaf menambahkan, tidak hanya itu, proyek ini juga membuka peluang pengembangan kawasan pesisir yang lebih produktif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pihaknya optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta kolaborasi lintas sektor, pembangunan giant sea wall dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dinilai menjadi kunci utama dalam keberhasilan proyek ini.

“Dengan dimulainya langkah awal pembangunan tanggul laut raksasa ini, harapan besar pun tumbuh di tengah masyarakat pesisir, termasuk di Kota Pekalongan, untuk masa depan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Giant Sea Wall Dimulai, Kota Pekalongan Optimistis Perlindungan Pesisir Makin Kuat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Ferry Firmawan PhD, saat meninjau objek wisata Cimory One The Valley, di Kabupaten Semarang, Selasa (24/12/2024). Dalam peninjauannya itu, Ferry didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sarif Abdillah.

Menurut dia, kunjungannya itu bertujuan untuk memastikan pelayanan pada konsumen, khususnya di daerah wisata, tetap bisa aman dan nyaman. Dari hasil pemantauannya, Cimory telah mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama dalam mengelola pengunjung.

BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, BPKN RI Tinjau Persiapan KAI di Stasiun Tawang

”Khususnya selama masa libur Natal, Tahun Baru dan libur akhir tahun ini, bersamaan dengan kondisi iklim yang ekstrem. Tetapi kami yakin, pihak Manajemen Cimory sudah cukup mampu untuk mengedepankan dan memegang prinsip itu semua,” ungkap Ferry, yang juga seorang dosen Fakultas Teknik di Universitas Semarang itu.

Selain berkunjung ke Cimory, pihaknya telah meninjau Stasiun Semarang Tawang, mengingat pada Maret 2023 lalu, terjadi banjir besar. Pada tahun ini, curah hujan yang fluktuatif, sudah diantisipasi dengan baik oleh pihak PT KAI.

Meskipun sudah ada Polder Tawang, namun pihak PT KAI tetap mengantisipasi dengan adanya pompa-pompa penyedot. Dan, PT KAI telah melakukan skema overstappen, apabila genangan sampai ke dalam Stasiun Semarang Tawang.

BACA JUGA: Ita Pamit, Tahun 2024 Jadi Natal Terakhir sebagai Wali Kota Semarang

”Untuk Terminal Tirtonadi Solo, ruang tunggunya, dan sistem tata kelola arus penumpang, sudah mirip seperti di stasiun dan bandara. Saya kira pemerintah sudah hadir, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, untuk bisa menikmati liburan tanpa dihantui iklim dan curah hujan yang fluktuatif dan ekstrem,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Sarif Abdillah. Menurut dia, pihaknya akan terus mengawal perlindungan terhadap konsumen. ”Berkaitan dengan perlindungan konsumen, kami akan terus kawal, dan ini menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng itu.

Pihaknya juga terus melakukan monitoring ke sejumlah daerah, yang memang sedang ramai dikunjungi dalam masa libur Nataru dan sekolah ini. Dalam pemantauannya di Cimory, pihaknya menilai sudah berjalan dengan baik, terkait dengan rencana kerja operasionalnya. Hal itu terlihat, saat konsumen masuk area, dan pelayanan di dalam hingga keluar lokasi.

”Ada juga manajemen risiko di tiap titik, ketika beberapa hal yang tidak diinginkan muncul. Semua sudah direncanakan antisipasinya dengan baik,” jelasnya.

Riyan

The post BPKN RI Bersama DPRD Jateng Pantau Upaya Perlindungan Konsumen di Cimory appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, masih kerap terjadi, suatu desain produk yang dipasarkan kemudian ditiru oleh pihak lain tanpa izin.

“Mirisnya, pelanggaran tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena belum memperoleh pelindungan sebagai desain industri,” ujar Tejo dalam kegiatan Penguatan Pemahaman dan Konsultasi Teknis Pendaftaran Desain Industri yang berlangsung di Grand Mercure Solo Baru, Senin (8/7/2024).

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terus mendorong semua pihak, baik Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, para pelaku usaha dan stakeholder lainnya, untuk lebih peduli terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual,” kata Tejo.

Tejo mengungkapkan, berdasarkan data dari dashboard monitoring Kekayaan Intelektual diketahui, sepanjang tahun 2023 terdapat 319 permohonan desain industri. “Hingga hari ini sudah terdapat 175 permohonan desain industri,” ungkapnya.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah saat ini juga aktif berkoordinasi dengan kelompok pengrajin dan perguruan tinggi, guna menyusun database inventarisasi data potensi desain industri di Jawa Tengah,” tambah Tejo.

Tejo mengajak peserta kegiatan yang berasal dari Civitas Akademika Institut Seni Indonesia Surakarta untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan pemahaman dan memperkuat kolaborasi terkait Kekayaan Intelektual, khususnya desain industri.

“Saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh manfaat dan tambahan pengetahuan terkait penyiapan data dormalitas dan substansi desain industri langsung dari narasumber,” harap Tejo.

“Serta dapat ditularkan kepada mahasiswa, keluarga atau masyarakat umum agar dalam penyiapan dokumen permohonan desain industri ke depannya akan semakin lebih baik. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang inspiratif dalam mendorong keunggulan desain industri di wilayah Jawa Tengah,” tuturnya.

Sementara, Plh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang prosedur dan persyaratan dalam pendaftaran desain industri. “Kegiatan semacam ini, technical assistance harus tegas dan jelas, agar nantinya 99% permohonan dapat disetujui,” tegas Anggoro.

Kegiatan sendiri bertujuan untuk memberikan pembimbingan kepada peserta tentang penyusunan syarat administratif dan substantif permohonan desain industri, khususnya bagi perguruan tinggi.

Hadir mengikuti kegiatan pembukaan, Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Wakil Rektor I Institut Seni Indonesia Surakarta, Pejabat Administrasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Dorong Perlindungan Desain Industri, Kolaborasi dengan DJKI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto saat menjadi narasumber pada acara Talk Show Program Expose di Batik TV Pekalongan, Kamis (15/2/2024).

“Bukan hanya berkaitan secara hukum, artinya pemegang Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan atas karya, produk dan kreasinya. Namun juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Tejo.

“Secara singkat bisa dikatakan, kreasi, karya atau produk yang telah didaftarkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ada legalitas, ada pengakuan penuh dari masyarakat atas suatu produk-produk,” ujarnya.

“Otomatis akan meningkatkan branding, citra dari produk tersebut. Nantinya, nilai ekonomisnya juga akan bertambah,” sambungnya.

Bicara Kota Pekalongan, Kakanwil menilai Pekalongan memiliki potensi Kekayaan Intelektual yang sangat besar, khusus yang bersifat komunal.

The post Talk Show, Kemenkumham Jateng Paparkan Pentingnya Perlindungan KI appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang S menyampaikan, hingga 12 Oktober 2022 terdapat 32 produk hukum daerah di Provinsi Jawa Tengah yang telah dan sedang dilakukan analisis dan evaluasi hukum.

“Kanwil Kemenkumham Jateng secara mandiri maupun bersinergi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bagian hukum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah melakukan analisis dan evaluasi hukum,” ujarnya.

Yuspahruddin berharap melalui kegiatan ini bisa memperoleh masukan yang bermanfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Yunan Hilmy mengungkapkan, tujuan analisis dan evaluasi hukum mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani ini untuk memperoleh masukan data dan informasi mengenai isu krusial terkait pengaturan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.

“Alasan mengapa Undang-Undang ini dilakukan pembahasan adalah untuk melihat implementasi pengaturan yang ada di lapangan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar hidup orang,” jelasnya.

Dalam kegiatan diisi dengan paparan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto dan Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyo, yang membahas tentang objek analisis dan evaluasi terkait perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam kegiatan dihadiri anggota kelompok kerja dari Kementerian Pertanian, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan dari kelompok tani Kabupaten Semarang.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani appeared first on SuaraBaru.id.