Nilai tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, saat memberikan penguatan terhadap peningkatan kapasitas seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan Semarang, Jumat (12/6/2026).

Mengusung tema “Mindfulness for Excellence”, Tenang dalam Berpikir, Unggul dalam Berkarya”, kegiatan capacity building ini diselenggarakan di The Wujil Resort and Conventions selama 2 hari.

Tema tersebut, menurut Heni, sangat bagus untuk menumbuhkan kesadaran personal dalam rangka pelaksanaan tugas, terutama bagi jajaran BHP Semarang. Ia mengatakan setiap orang adalah pemimpin, yang mana pemimpin harus punya prinsip yang kuat ketika bertugas.

“Tema ini menempatkan ketenangan dan kesadaran
penuh (mindfulness) sebagai fondasi agar
pegawai mampu bekerja secara fokus,
presisi, dan tetap melayani dengan empati di
tengah beban kerja teknis BHP yang
kompleks,” jelas Kakanwil.

Mengutip filosofi Jawa, Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening yang berarti mencari sampai menemukan kebenaran yang benar dengan ketenangan, Heni mengatakan seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketenangan.

“Ketenangan dalam berpikir adalah wujud nyata dari sikap mengayomi yang tidak reaktif, tidak tergesa, dan mengambil keputusan dengan jernih,” jelasnya.

Seorang pemimpin, katanya, sudah pasti harus bisa menularkan hal-hal yang positif serta mengasihi jajaran di sekitarnya.

Dan khusus bagi BHP ia berpesan untuk menjaga kepedulian dan komitmen bersama demi mewujudkan BHP Semarang yang semakin maju dan memberikan manfaat bagi bangsa

“Seorang pemimpin harus bisa memberikan kasih sayang dan mampu menginspirasi jajarannya, harus bisa memberikan legacy yang baik,” kata Heni.

“Kita harus memiliki komitmen bersama, saling peduli, saling memiliki, dan tidak boleh saling melemahkan karena BHP adalah tempat untuk mencari nafkah kita,” pungkasnya.

Kepala BHP Semarang, Oryza berharap melalui kegiatan ini, sebanyak 47 pegawai BHP dapat memperoleh manfaat, melunturkan mental block, serta meningkatkan kepercayaan diri setiap jajaran.

“Intinya kami ingin memiliki workplace performance yang lebih baik dari peningkatan kapasitas malam ini,” ujar Oryza.

Kegiatan dirangkaikan dengan pelatihan public speaking yang menghadirkan narasumber dari Akademi Bicara, Adi Siswowidjono, dan sebelumnya terdapat sesi Hipnoterapi dari Nathalia Sunaidi.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Beri Penguatan kepada Jajaran BHP Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati bersama Tim Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Zoom.

Kepala BPHN, Mien Usihen menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dan pendampingan aktif dari Kantor Wilayah dalam menyukseskan penilaian IRH Tahun 2026.

“Kesamaan pemahaman di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci agar hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mien Usihen.

Mien Usihen menegaskan peran strategis Kantor Wilayah sebagai pendamping pemerintah daerah dalam memahami indikator penilaian IRH serta pemenuhan data dukung yang diperlukan.

“Kanwil diharapkan menjadi pendamping yang kokoh bagi pemerintah daerah agar seluruh proses penilaian berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Dalam mendukung pelaksanaan IRH 2026, Mien Usihen menyampaikan, BPHN telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung, mulai dari pedoman teknis, peraturan menteri, hingga template materi sosialisasi yang terstandar guna memudahkan koordinasi dan implementasi di daerah.

Selain itu, penilaian IRH akan tetap memanfaatkan aplikasi digital yang telah disempurnakan untuk memastikan proses penilaian berjalan secara efisien, transparan, dan terintegrasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berkomitmen terus memperkuat peran pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Penguatan Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan, ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial dan beralih kepada sistem hukum pidana dengan paradigma modern dan berakar pada jiwa bangsa Indonesia. Indonesia tidak lagi memandang hukum pidana sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai alat untuk memberikan keadilan, pemulihan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia).

“Salah satu perbedaan dengan hukum pidana yang lama adalah tidak bertumpu lagi pada pidana penjara. KUHP Nasional tidak hanya memulihkan dan memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga ingin agar pelaku dapat bertobat dan memberikan kontribusi di dalam masyarakat,” ucap Supratman di kantor Kementerian Hukum, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, KUHP Nasional membuat sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih manusiawi, dengan hadirnya sanksi pidana dan sanksi tindakan, atau yang disebut double track system. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, menjatuhkan pidana tanpa tindakan, ataupun menjatuhkan tindakan tanpa pidana.

Supratman mengungkapkan, pembaruan lain yang dimuat dalam KUHP Nasional adalah peniadaan kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”, living law, penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pengkategorisasian ancaman pidana denda, serta pengaturan pidana mati dengan masa percobaan.

Menkum juga menjelaskan beberapa isu krusial yang muncul di tengah masyarakat. Diantaranya, terkait penghinaan Presiden dan lembaga negara. Supratman menegaskan kalau ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menutup kebebasan berpendapat terhadap kebijakan pemerintah. Untuk menjamin kebebasan memberikan kritik dan pendapat, ketentuan ini dibatasi sebagai delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara.

Isu lainnya adalah tentang demonstrasi. Supratman mengatakan KUHP Nasional menjamin bahwa masyarakat yang telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dipidana.

“Meskipun telah terjadi akibat, seperti gangguan kepentingan umum dan keonaran, namun jika ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang demonstrasi, pelaku tidak dapat dipidana,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi hukum acara pidana, KUHAP baru membawa pembaruan dalam enam bidang, yaitu pengaturan mekanisme keadilan restoratif, pengaturan saksi mahkota secara terbatas dan akuntabel, pengaturan pengakuan bersalah, pengaturan pidana oleh korporasi, Perjanjian Penundaan Penuntutan, dan penguatan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi.

Supratman menerangkan, KUHAP baru memberi penguatan atas pelindungan HAM sejak tahap awal proses hukum, yang meliputi hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan dan intimidasi, kewajiban perekaman pemeriksaan, serta perlakuan yang manusiawi dan adil.

The post Menkum Sebut KUHAP Baru Memberi Penguatan atas Pelindungan HAM Sejak Tahap Awal Proses Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa, menjadi bagian penting dari persiapan menjelang penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menyampaikan, pembangunan Zona Integritas harus dijadikan sebagai budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen menjelang penilaian. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang prima harus dimulai dari kesan pertama saat masyarakat memasuki lingkungan kantor.

“Kita harus membiasakan layanan yang optimal, bukan karena akan dinilai, tapi karena itu adalah tanggung jawab kita. Mulai dari penampilan gedung, _security_ yang menyapa, hingga petugas layanan yang ramah, semuanya harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Heni, Rabu (3/9/2025)

Ia menekankan, evaluasi yang dilakukan hari ini bukan semata-mata untuk memperbaiki tampilan, melainkan menjadi momen refleksi dan pembenahan internal yang harus terus dijaga secara konsisten.

“Apapun hasil penilaian nanti, jangan sampai menurunkan kualitas layanan kita. Perbaikan harus dilakukan setiap hari, bukan hanya karena penilaian, tetapi karena kita bekerja untuk masyarakat,” tambahnya.

Heni menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya komunikasi, sinergi, dan kebersamaan antarpegawai dalam menjaga kualitas pelayanan.

“Kita tidak bekerja untuk menyenangkan atasan, tapi untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Kalau kita sudah menerima hak, maka kita harus menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pratiwi dan Abdillah Mabrur menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian, seperti penataan ruang lobi, ketercukupan fasilitas layanan disabilitas, serta optimalisasi media informasi di area layanan. Mereka juga mencatat perlunya penyesuaian dokumen pendukung dalam sistem e-RB, seperti pembaruan standar layanan, pelampiran bukti laporan LHKPN dan LHKASN, serta integrasi inovasi ke dalam manajemen risiko.

Abdillah menilai, pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jateng sudah menunjukkan kemajuan, namun masih ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi catatan saat penilaian.

“Petugas layanan sudah cukup baik dan ramah, namun tetap perlu ada duta layanan yang aktif menyambut dan mengarahkan masyarakat saat masuk ke lobi. Hal-hal kecil seperti ini justru menjadi kesan pertama yang penting,” jelas Abdillah.

Kepala Divisi P3H, Delmawati menambahkan,k seluruh catatan dari tim Biro Ren akan segera diselesaikan hari itu juga. Ia menegaskan kesiapan tim Pokja untuk bekerja cepat dan tepat menyempurnakan seluruh aspek yang menjadi perhatian.

“Seluruh catatan akan kami tindak lanjuti secepat mungkin. Kami bersama tim akan pastikan semuanya siap sebelum penilaian dilakukan,” ungkap Delmawati.

Sementara itu Kabag TU dan Umum, Toni Sugiarto menyampaikan, pembenahan ini mencakup aspek teknis maupun substansial yang semuanya berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Agenda hari ini tidak hanya mendengarkan masukan, tetapi juga menjadi komitmen kita bersama untuk bergerak cepat. Evaluasi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri,” ujar Toni.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersama Ipkemindo (Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia) menyelenggarakan penguatan dan penyamaan persepsi tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) pada Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah tahun 2024, Rabu (30/10/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran PK dan APK dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang berkualitas, khususnya bagi tahanan dan narapidana, dengan mempertimbangkan hasil asesmen untuk mengukur perubahan perilaku dan kebutuhan klien dalam merekomendasikan program layanan perawatan tahanan dan pembinaan, sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Kegiatan dibuka Kepala Kanwil, Tejo Harwanto didampingi para Kepala Divisi serta dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan, serta PK dan APK se-Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng ini juga disiarkan secara virtual via zoom.

Kakanwil menyampaikan fungsi PK dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan. Ia menilai, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, PK merupakan orang-orang cerdas dan harus out of the box.

“Saudara-saudara memiliki ruang kesempatan untuk lebih mengembangkan kompetensi di bidang manajemen dan teknis dengan sendirinya,” ujar Tejo.

PK memiliki peran strategis dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Ia berharap setiap proses reintegrasi harus benar-benar mendapat rekomendasi dari para pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan maupun APK. Sehingga objektivitas pembinaan, pembimbingan, pengamatan, pengawasan, dan pendampingan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi oleh narasumber Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, PK Muda dari Ditjen Pemasyarakatan, dan Ketua DPW Ipkemindo Jawa Tengah.

Ning S

The post Penguatan Kompetensi PK dan APK, Upaya Kanwil Kemenkumham Jateng dalam Revitalisasi Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan penyelenggaraan layanan kesehatan pemasyarakatan pada Lapas, Rutan, dan LPKA yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jateng yang berlangsung di Muria Hotel, Rabu (18/9/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono menyampaikan, kesehatan merupakan hak setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman.

“Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi setiap warganya, tidak terkecuali bagi para warga binaan dan anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang ada di Lapas, Rutan dan LPKA,” ujar Kadiyono.

Ia menjelaskan, amanat perawatan kesehatan terhadap WBP tercantum dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan secara khusus menyangkut kesehatan bagi warga binaan telah ditetapkan pula melalui _Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners._

“Selama WBP yang mengalami gangguan kesehatan tersebut berada di dalam Lapas/Rutan, harus berada dibawah pengawasan dan penanganan petugas khusus kesehatan,” tegasnya.

Dikatakan, bahwa saat ini Kemenkumham Jateng sedang membina agar seluruh Klinik pada Lapas/Rutan/LPKA dapat meraih akreditasi penilaian yang paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI).

“Kami berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk WBP maupun anak didik, jadi kami menggelar kegiatan ini untuk dapat berkoordinasi, bersinergi dengan pihak terkait agar klinik pada Lapas/Rutan/LPKA dapat meraih akreditasi paripurna seperti yang sudah diraih oleh Lapas Kelas I Semarang dan akan disusul oleh Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dan tentu saja satker lainnya,” terangnya.

Klinik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang memiliki akreditasi paripurna berarti fasilitas tersebut telah memenuhi standar tinggi dalam pelayanan kesehatan. Akreditasi ini mencakup aspek seperti tata kelola klinik, penyelenggaraan kesehatan perorangan, dan Peningkatan Mutu dan Kesehatan Pasien.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan Pemasyarakatan dengan para pihak terkait, sehingga pelayanan kesehatan bagi narapidana/tahanan dan anak didik Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Penguatan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, ST., M.Ling dalam Kegiatan Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang berlangsung di Pendopo Pemkab Pemalang, Rabu (10/7/2024).

Ia mengatakan, moderasi beragama adalah jalan tengah untuk mengurangi kesenjangan antar agama dan pemeluk agama yang berbeda.

Hidayat menyebut, moderasi beragama seringkali disalahpahami sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan ajaran agama itu sendiri. Namun, pada dasarnya, moderasi beragama bukanlah tentang memoderasi agama, melainkan memoderasi perilaku para pemeluknya.

“Agama, yang ajarannya diyakini suci oleh umatnya, memiliki nilai-nilai yang tetap dan mendasar. Yang perlu dimoderasi adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Hidayat.

Hidayat menekankan, banyak orang di masyarakat yang mengaku beragama, tetapi tidak mencerminkan sikap beragama, yang pada akhirnya hanya mempermalukan diri sendiri.

“Kita harus meyakini bahwa agama kita adalah yang paling benar, namun pada saat yang sama kita juga harus menghormati bahwa orang lain yang berbeda agama juga pasti meyakini agamanya yang paling benar,” tandas Hidayat.

Pemkab Pelopor Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, H. Moch. Muhaemin, S.Ag, MM. menyatakan, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari roadmap yang disusun oleh tim Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kementerian Agama RI.

The post BLA Semarang dan Pemkab Pemalang Gelar Penguatan Moderasi bagi Pejabat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam workshop penguatan literasi program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) ini diikuti oleh guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, serta perwakilan dari tiap program keahlian di SMK Negeri 9 Surakarta.

Kepala SMK Negeri 9 Surakarta, Triman mengatakan, literasi dan numerasi adalah sebuah kecakapan yang diperlukan oleh para siswa untuk bisa mengembangkan keterampilan dalam hidup. Literasi dan numerasi tidak hanya diartikan secara teori, tetapi diperlukan pemahaman konsep dan implementasi yang memadai.

“Para guru diharapkan memiliki pemahaman yang memadai, sehingga dapat menerapkannya dalam pembelajaran bersama para siswa,” ujar Triman.

Agus Sudono, Widyabasa dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang menjadi narasumber memperkenalkan produk kebahasaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Agus mengajak peserta untuk memahami penggunaan kata secara tepat, mempelajari bagaimana menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara benar, serta memahami bentuk kata dan penggunaannya.

“Tulislah apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Hal ini penting untuk digunakan sebagai sumber informasi dan menjadi rekam jejak positif di berbagai media sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Agus.

The post Gandeng BBPJT, SMK Negeri 9 Surakarta Gelar Penguatan Literasi dan Numerasi appeared first on SuaraBaru.id.

“Intinya, harus ada keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan,” jelas Anton mewakili Kakanwil Tejo Harwanto, dalam pengarahannya di Rutan Kelas IIA Pekalongan, Rabu (22/5/3024).

Menurutnya, cara berpikir, ucapan dan tindakan harus diselaraskan, dan harus ditanamkan. Kadivmin juga menilai, pembangunan Zona Integritas (ZI) harus dibangun secara kolektif. Kesamaan pandangan dan komitmen menjadi harga mati.

“Jadi tidak hanya sekedar penguatan individu, tapi juga harus kita internalisasikan secara menyeluruh ke seluruh bagian. Kepada rekan kerja, mitra kerja dan keluarga kita, bahwa kita ingin serius untuk membentuk Zona Integritas,” tambahnya.

Kadivmin mengatakan, esensi pembangunan Zona Integritas bukan terbatas hanya pada sebuah kegiatan kontestasi, sekedar pemenuhan data dukung dan bukan semata-mata untuk meraih penghargaan.

“Pembangunan ZI adalah bagaimana kita di lingkungan kerja melalui berbagai perubahan serta perbaikan, yang terencana secara masif, komprehensif, sistematis dan inovatif. Selain itu, membangun Zona Integritas berarti membangun manusia, membangun sistem, membangun mindset dan cultureset yang lebih baik,” ungkapnya.

Serta, integritas dibangun dengan komitmen dan konsistensi mulai dari pimpinan hingga pada level terbawah.

Anton juga memaparkan terkait hal-hal yang harus diperhatikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menguraikan tentang catatan keberhasilan unit kerja untuk meraih predikat tersebut.

Ditambah beberapa catatan penting dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan harus dihindari dalam Pembangunan Zona Integritas.

Hadir dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas ini, Kepala Rutan Pekalongan, Sastra Irawan dan jajaran, Kepala Bapas Pekalongan, Agus Nugroho, Kepala Rupbasan Pekalongan, Donny Setyawan dan perwakilan dari Kanim Pemalang.

Sebelumnya, Kadivmin yang didampingi Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi, melakukan monitoring terhadap beberapa ruang layanan dan fasilitas pendukung di Rutan Pekalongan.

Ning S

The post Kadivmin Kumham Jateng Beri Penguatan Pembangunan Zona Integritas di Rutan Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Arskal Salim, dalam kegiatan Seminar Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru SMA dan SMK di D.I. Yogyakarta, di Auditorium Disdikpora D.I. Yogyakarta, Selasa (14/5/2024).

“Kedua, tantangan keagamaan, yakni berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik,” ucapnya.

Dan ketiga tantangan kebangsaan, yaitu berkembangnya semangat yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. “Penanggulangannya adalah dengan merawat keindonesiaan,” tuturnya.

“Kita perlu mengadakan penguatan moderasi beragama untuk mencegah generasi muda agar terhindar dari paham-paham ekstrem yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila. Moderasi beragama dalam mengejawantahkan esensi ajaran agama akan melindungi pemeluk agama. Landasannya adalah prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa,” ungkap Arskal.

Arskal mengatakan bahwa penguatan moderasi beragama tidak hanya dilakukan pada guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, tetapi tahun lalu juga telah dilakukan penguatan moderasi bagi guru di lingkungan Kementerian Agama.

“Penguatan moderasi beragama bagi guru sangat penting, karena guru adalah panutan murid di sekolah,” tandas Arskal.

The post Seminar Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru SMA, Ada Tiga Tantangan Diantaranya Kemanusiaan appeared first on SuaraBaru.id.