Hal itu untuk mendukung tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik untuk kota/kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, pada pilkada serentak 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, mengatakan, terus memastikan semua tahapan berjalan lancar, sehingga harus diawasi.

“Tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengawasan juga harus dilakukan hingga tingkat TPS,” kata dia, Ahad 6 Oktober 2024.

Dalam rangka pengawasan di TPS itu, kata dia, maka dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Meruntut tanggung jawab itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Jawa Tengah sedang membuka pendaftaran Pengawas TPS.

Sebetulnya, pada 12-28 September 2024 sudah dibuka pendaftaran Pengawas TPS di masing-masing Panwaslu Kecamatan.

Akan tetapi, kata Muhammad Amin, ada sebanyak 267 Panwaslu Kecamatan yang harus melakukan perpanjangan pendaftaran.

“Sebab, pendaftar di masing-masing kelurahan/desa belum dua kali kebutuhan,” kata dia.

Selanjutnya, mulai 1-10 Oktober 2024, masyarakat yang memenuhi syarat bisa ikut mendaftarkan diri menjadi Pengawas TPS.

Jadwal dan Lokasi Pendaftaran

Bawaslu Jawa Tengah membuka pendaftaran Pengawas TPS mulai sejak 1-10 Oktober 2024.

Masyarakat bisa mendaftarkan diri setiap hari pada jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB.

Khusus pada pendaftaran hari terakhir buka hingga pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, masyarakat bisa melakukan proses pendaftaran Pengawas TPS ada di Kantor Panwaslu Kecamatan, di masing-masing kecamatan yang ada di Jawa Tengah.

Selain itu, juga dapat meghubungi Panwaslu kelurahan/desa di masing-masing setempat.

Informasi lebih lengkap, atau berkas formulir pendaftaran bisa diunduh di website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau Bawaslu Kota dan Kabupaten.

Berkas Pendaftaran

Untuk melengkapi syarat yang diperlukan dalam mendaftar Pengawas TPS, siapkan berkas pendaftaran meliputi:

1. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
3. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
5. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);
6. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (Lampiran V);  yang memuat:

• Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
• Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
• Bersedia bekerja penuh waktu;
• Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
• Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Informasi lebih lanjut, link pendaftaran simak pada laman https://jateng.bawaslu.go.id/pendaftaran-pengawas-tps/. Selamat mencoba.

Diaz Abidin

The post Tutup 2 Hari Lagi! Begini Cara Daftar Pengawas TPS di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Jawa Tengah pada 21 dan 22 Januari 2024 yang dilaksanakan di masing-masing Panwaslu Kecamatan.

Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin mengatakan, jumlah Pengawas TPS yang dilantik sama dengan jumlah TPS di Jawa Tengah. Sebab, sesuai dengan ketentuan bahwa satu TPS akan diawasi oleh satu orang Pengawas TPS.

“Yang melakukan pelantikan dan menetapkan Pengawas TPS adalah Panwaslu Kecamatan. Di Jawa Tengah, ada 576 Panwaslu Kecamatan yang melantik para pengawas TPS,” kata Rofiuddin, Senin (22/1/2024).

Disampaikan, prosesi pelantikan dilakukan dengan berbagai macam acara, mulai pembukaan, penyampaikan surat keputusan Panwaslu Kecamatan, pembacaan sumpah/janji, menandatangani pakta integritas, arahan sekaligus sambutan, dan lainnya.

Pakta integritas berisi tentang komitmen pengawas TPS untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, para Pengawas TPS juga harus mentaati etika penyelenggara pemilu.

Setelah dilakukan pelantikan, dilanjutkan pembekalan yang diisi dengan berbagai materi, seperti orientasi tugas pengawas TPS. Para Pengawas TPS diharapkan sudah bisa memahami dan mengerti mengenai tugas, wewenang dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang pemilu. Apalagi, Pengawas TPS merupakan garda terdepan atau ujung tombak dalam pengawasan di TPS.

Bawaslu Jawa Tengah berharap Pengawas TPS yang terpilih dan terlantik segera menyesuaikan diri untuk mengawasi pemilu. Para Pengawas TPS harus secepatnya belajar untuk mengupdate regulasi kepemiluan. Terutama dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Pebruari 2024.

Sebelumnya, sebanyak 117.299 orang PTPS terpilih tersebut sudah melalui proses seleksi di Panwaslu Kecamatan. Dari kebutuhan 117.299 Pengawas TPS, jumlah pendaftar PTPS di Jawa Tengah sebanyak 132.237 orang.

Menurutnya, seleksi dilakukan secara ketat melalui seleksi adminitrasi dan wawancara. Para pendaftar harus memenuhi syarat sebagai PTPS sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu.

Ning S

The post 117.299 Orang Dilantik Jadi Pengawas TPS di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Dari jumlah keselurahan, jumlah pendaftar tersebut melebihi dari jumlah yang akan diterima sebagai Pengawas TPS. Jumlah kebutuhan Pengawas TPS dalam pemilu 2024 se-Jawa Tengah sebanyak 117.299.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin mengatakan, jumlah pendaftar sebanyak 132.237 tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sementara itu beberapa kabupaten/kota dengan jumlah pendaftar sangat banyak antara lain, Brebes 7.287, Banyumas 6.494, Cilacap 6.633, Pemalang 5.403, Kota Semarang 5.596, Pati 5.129, Kabupaten Tegal 5.087 dan lainnya.

“Jumlah terbesar ini merujuk pada jumlah kebutuhan TPS di masing-masing daerah. Di daerah-daerah tersebut memang jumlah TPS-nya cukup besar,” kata Rofiuddin, Rabu (10/1/2024).

Disebutkan, Panwaslu kecamatan se-Jawa Tengah melakukan proses seleksi setidaknya dua tahap, yakni tahap seleksi administrasi dan seleksi wawancara.

“Seleksi administrasi guna memastikan pendaftar atau calon Pengawas TPS benar-benar memenuhi syarat sebagai PTPS. Misalnya, harus WNI, berusia paling rendah 21 tahun, berpendidikan SMA atau sederajat dan lain-lain. Adapun seleksi wawancara dilakukan untuk memastikan calon PTPS benar-benar layak menjadi PTPS,” ungkapnya.

Panwaslu kecamatan se-Jawa Tengah mengumumkan pendaftar yang lolos seleksi adminitrasi pada Rabu (10/1/2024). Selanjutnya, mereka yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi wawancara.

“Panwaslu kecamatan juga membuka kanal atau ruang tanggapan (masukan) dari masyarakat terkait dengan calon-calon PTPS. Jika ada calon PTPS yang dianggap tak memenuhi syarat ataupun dianggap memiliki catatan atau jejak rekam buruk, maka warga bisa melaporkan ke Panwaslu Kecamatan di masing-masing daerah,” terangnya.

Ning S

The post Ratusan Ribu Warga di Jateng Mendaftar sebagai Pengawas TPS Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiuddin menyebut, jumlah pengawas tersebut sesuai dengan jumlah TPS yang berada di wilayah Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkannya usai Rapat Sosialisasi Pembentukan Pengawas TPS dengan Media dan Content Creator, di Semarang, Selasa (12/12/2023).

Rofiuddin mengatakan, pengawas TPS memiliki tanggung jawab mulai dari memastikan persiapan TPS, pelaksanaan pemungutan suara, hingga tahap penghitungan, dan penerimaan formulir.

Guna memastikan informasi sampai di masyarakat luas, Bawaslu Jateng menggandeng awak media dan konten kreator media sosial untuk menyebarkan informasi rekrutmen pengawas TPS.

“Bawaslu Jateng menggandeng teman-teman media dan konten kreator media sosial untuk ikut menyebarkan informasi terkait pembentukan pengawas TPS, karena jumlah yang kita rekrut sangat besar,” ungkapnya. ”

“Sejauh mereka memenuhi syarat silakan untuk mendaftarkan diri. Usianya paling rendah 21 tahun bisa ikut mendaftar sebagai pengawas TPS. Yang dibutuhkan 117.000 pengawas,” terang dia.

Ditambahkan, bahwa pengawas TPS dibentuk oleh Panwaslu kecamatan. Sedangkan untuk jumlah pengawas TPS adalah satu orang untuk tiap TPS.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Bakal Rekrut 117.000 Pengawas TPS, Ini Syaratnya appeared first on SuaraBaru.id.

Sesuai dengan undang-undang pemilu, Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. Berdasarkan undang-undang pemilu yang menetapkan Pengawas TPS adalah Panwaslu Kecamatan.

Rofiuddin, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, nantinya Bawaslu di semua tingkatan akan mengumumkan pembentukan Pengawas TPS. Proses seleksi bersifat terbuka. Bawaslu Jawa Tengah berharap warga Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Pengawas TPS ikut mendaftarkan diri.

“Sesuai yang tercantum dalam undang-undang pemilu, beberapa syarat Pengawas TPS di antaranya Warga Negara Indonesia, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,” terang Rofiuddin, Senin (4/12/2023).

Selain itu syarat Pengawas TPS harus mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

“Syarat lainnya adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan lain-lain. Ada beberapa syarat lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pemilu,” ungkapnya.

Bawaslu Jawa Tengah berharap, nantinya para warga yang memenuhi syarat dipersilahkan mendaftar. Terkait dengan ketentuan pendaftaran, nantinya akan diumumkan melalui media massa dan media sosial Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu kabupaten/kota.

“Ayo terus ikuti dan pantau media sosial Bawaslu Jateng dan Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota,” imbuh dia.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Segera Bentuk Pengawas TPS, Ini Syarat Menjadi PTPS appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain mengatakan, pengawasan pada hari pertama memastikan seluruh jajaran mengawasi jalannya pengawasan.

“Hari pertama memastikan bahwa pengawas peserta memastikan aturan dan metode kampanye dipatuhi menyangkut surat perizinan kampanye sesuai aturan,” kata Husain, Rabu (29/11/2023).

Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kegiatan kampaye ini akan berlangsung selama 75 hari kedepan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang yang akan dilaksanakan oleh peserta pemilu, pelaksana, tim kampanye dengan berbagai metode yang telah diatur dalam Peraturan KPU dan juga Perbawaslu 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye.

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu dan seluruh jajaran agar mengedepankan fungsi pencegahan, dan melakukan penindakan ketika terjadi dugaan pelanggaran sesuai aturan,” lanjut Husain

Dari data laporan cepat yang dihimpun Bawaslu, sebaran kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota, metode kampanye pertemuan terbatas tersebar 16 kabupaten/kota, penyebaran bahan dan pemasangan alat peraga 7 kabupaten/kota, tatap muka dan konsolidasi internal 4 kabupaten/kota, dan 8 kabupaten/kota belum melakukan aktivitas kampanye.

Husain mengimbau pada para peserta pemilu, agar melaksanakan kampanye sesuai aturan KPU dan edaran-edaran kampanye yang telah disepakati. Hal ini untuk menjaga kondusifitas jalannya kampanye hingga batas waktu yang telah ditentukan.

“Kami mengimbau agar seluruh peserta pemilu dapat berkampanye dengan damai, tertib dan taat akan hukum agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kampanye, baik itu pelanggaran administratif, sengketa proses maupun pidana pemilu,” tandas Husain.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Imbau Peserta Pemilu Berkampanye Tertib dan Taat Aturan appeared first on SuaraBaru.id.