Hal itu seperti yang disampaikannya, usai prosesi pengambilan sumpah kepada 407 advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jateng. Acara yang dikemas dalam dua sesi itu, dilakukan di Pengadilan Tinggi Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya Suprapti menegaskan, sumpah advokat menjadi pintu awal memasuki profesi penegak hukum, yang memiliki tanggung jawab besar. Selain itu, terselip peringatan kepada para pengacara muda untuk memahami kode etik, sebagai fondasi utama dalam menjalankan profesi di tengah dinamika KUHP baru.

BACA JUGA: Babinsa Puro Jaga Ritme TMMD Tetap Berjalan, Jalankan Peran Ganda yang Tak Sederhana

”Penyumpahan ini merupakan langkah awal untuk menjalankan profesi sebagai bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia yang berintegritas, profesional, serta berkomitmen penuh untuk menegakkan keadilan,” pesannya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Peradi Jateng, Djunaidi menegaskan, advokat sebagai penegak hukum, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Termasuk dalam pemanfaatan teknologi.

”Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, dunia hukum juga harus mengikuti. Termasuk dalam sidang perdata maupun pidana, yang sudah menggunakan sistem e-court,” ujarnya.

BACA JUGA: PNS Kodim Sragen Anik Kristiana Pastikan Kebutuhan Konsumsi TMMD Terpenuhi

Sedangkan Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Kairul Anwar mengungkapkan, tantangan terbesar advokat saat ini bukan hanya praktik hukum, tetapi juga kemampuan memahami dinamika regulasi baru, seperti adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

”Berlakunya KUHP baru ini, justru menjadi menarik bagi mereka yang terjun di dunia profesi, terutama fresh graduate. Ini momentum untuk belajar bersama,” ujarnya.

Disebutkan Kairul, pihaknya akan memasilitasi para advokat baru untuk melakukan pembaruan pemahaman, khususnya terkait penerapan KUHP, dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

BACA JUGA: Pleidoi Babay Farid Wazdi, Buktikan tak Melanggar Prinsip Kehati-hatian dalam Pencairan Kredit ke Sritex 

Langkah ini dinilai penting, sebagai bagian dari pendidikan berkelanjutan bagi profesi advokat. Selain aspek regulasi, juga ditekankan pentingnya pemahaman kode etik sebagai fondasi utama, dalam menjalankan profesi.

Menurutnya, pelanggaran etik masih menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi sejak dini. Dia juga mengingatkan, adanya konsekuensi nyata bagi pelanggaran etik, termasuk mekanisme persidangan internal organisasi advokat.

”Kode etik itu mengatur perilaku advokat. Tidak boleh menjanjikan sesuatu secara berlebihan, harus memperjuangkan hak klien secara maksimal, tanpa melakukan hal yang tidak semestinya. Misalnya, hanya menerima uang tapi pekerjaan tidak dijalankan. Hal itu jelas pelanggaran, dan akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Riyan

The post Kemampuan Memahami KUHP Baru Jadi Tantangan Terbesar Advokat appeared first on SuaraBaru.id.

Majelis hakim meyakini, terdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama itu, terbukti bersalah menyiarkan ujaran kebencian terhadap Presiden RI Jokowi, sehingga menimbulkan keonaran.

”Menjatuhkan pidana kepada Sugi Nur Rahardja, hukuman penjara selama enam tahun,” kata Yuli Hadi, saat membacakan putusan.

BACA JUGA: Mudik Gratis Bersama BUMN, PLN Berangkatkan 10.000 Pemudik

Hakim menilai, Gus Nur terbukti melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer, tentang keonaran.

Dalam kasus ini disita sejumlah barang bukti, seperti satu flashdisk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, dua lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dua unit kursi, kamera, stand mic, dan lainnya.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut Gus Nur 10 tahun penjara. ”Atas putusan ini, silakan pihak terdakwa dan JPU menentukan langkah selanjutnya, apakah pikir-pikir, atau seperti apa, silakan,” ujar Yuli Hadi.

BACA JUGA: Singapura dan Malaysia Merebak Covid-19 Varian Omicron Subvarian XBB

Mendengar vonis hakim ini, kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan. Mereka menyebut kliennya tak pantas dipenjara, dan akan mengajukan banding. ”Kami pasti dan yakin akan mengajukan banding,” kata Koordinator Tim Advokat Gus Nur, Andhika Dian Prasetyo.

Sementara itu, pihak JPU juga belum menerima keputusan hakim itu, dan memilih untuk pikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada JPU. ”Atas putusan hakim, kami putuskan pikir-pikir,” kata JPU kasus ini, Apriyanto Kurniawan.

Sebelumnya diberitakan, Gus Nur dan Bambang Tri dijerat kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Unsur penistaan agama itu terdapat di akun YouTube Gus Nur 13 Official.

BACA JUGA: Kunjungan Menteri KKP di Karimunjawa Disambut Demo Masyarakat Terdampak Tambak Udang Ilegal

Berdasarkan link video YouTube Gus Nur 13 Official yang dikirimkan Divisi Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul ‘Gus Nur: Mubahalah Bambang Tri Di Bawah Al-Qur’an’.

Kegiatan Gus Nur dan Bambang Tri dalam video itu dinilai bertentangan dengan agama Islam, dan telah melakukan perbuatan penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam.

Sementara itu, Bambang Tri Mulyono, terdakwa kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE, juga divonis hukuman enam tahun penjara.

BACA JUGA: Komoditas Produksi Lokal Efektif untuk Menurunkan Inflasi

Terdakwa tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi ini, sebelumnya sudah mengajukan pledoi, setelah dituntut JPU dengan hukuman 10 tahun penjara.

Bambang Tri sendiri secara tegas akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, atas kasus yang menjeratnya itu.

”Saya pasti banding. Saya yakin 100 persen, banding saya akan dikabulkan Pengadilan Tinggi,” ungkap Bambang Tri usai sidang.

Riyan

The post Divonis Enam Tahun Penjara, Gus Nur dan Bambang Tri Ajukan Banding appeared first on SuaraBaru.id.

Ketiganya resmi menjadi advokat setelah dilantik oleh organisasi profesi advokat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Mereka resmi dilantik dan disumpah setelah selesai menjalani proses Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA).

Ketiganya adalah Muhammad Alfin Aufillah Zen, SH yang lebih dulu dilantik oleh organisasi Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (Peradi) Pergerakan disumpah di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Kemudian, Darma Wijaya, SH dan Ulil Albab, SH dilantik oleh organisasi Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (Peradan), disumpah melalui Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/1/2023).

Prosesi sumpah tersebut dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 Pengadilan Tinggi Semarang.

Prosesi pengambilan sumpah/janji advokat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (KPT), H. Charis Mardiyanto, SH, MH. Adapun prosesi penyumpahan itu bersamaan dengan organisasi KAI, PAI, Peradi Bersatu, dan FAPRI.

Dalam sambutannya, Charis menyampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam keadilan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

“Dengan peristiwa penyumpahan Advokat pada hari ini dalam wilayah hukum PT Semarang, berarti masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia dapat mendapatkan pelayanan hukum dalam memperjuangkan dan mendapatkan hak-haknya dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi,” kata Charis, Kamis (12/1/2023).

Disampaikan bahwa penyumpahan diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2003. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

“KPT Semarang meminta kepada para Advokat yang mengambil sumpah agar menjaga status dengan menjunjung tinggi kode etik Advokat,” pesan Charis.

Usai pengambilan sumpah, advokat dari Peradan, Darma Wijaya Maula, SH dan Ulil Albab, SH berharap menjadi advokat muda yang bisa menjaga in­tegritas dan terus menam­bah wawasan, sehingga prestasinya bisa melampaui para pengacara senior.

Menurut mereka, di era sekarang ini advokat harus senantiasa men­gupgrade pengetahuan dan juga melek teknologi. Karena siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan tergerus oleh zaman.

“Saat ini kami bergabung di LBH Rupadi dan Firma Hukum Josant And Friend’s, kami juga siap menjalankan amanah organisasi profesi Peradan apabila diberikan tugas dan kepercayaan di Kota Semarang atau Demak,” ungkapnya.

Sedangkan, Muhammad Alfin Aufillah Zen, SH dari Peradi Pergerakan mengaku senang setelah dinyatakan resmi menjadi advokat. Ia juga berjanji akan memberikan bantuan hukum maksimal di masyarakat.

“Kami akan memberikan bakti pelayanan hukum maksimal, baik prodeo, probono, maupun profesional berbayar,” jelasnya.

Terpisah, Kordinator LBH Rupadi Kota Semarang, Yudhi Indiyanto, menyambut tiga advokat baru di organisasinya.

Menurutnya, dengan dilantik dan disumpahnya ketiga advokat tersebut akan menambah kekuatan pendampingan hukum, maksimal bagi para pencari keadilan. Ia juga berharap ketiganya bisa bersinergi secara berjenjang di LBH dan maksimal di organisasi profesi yang diikutinya.

Ning Suparningsih

The post Usai Dilantik, 3 Advokat Resmi Gabung di LBH Rupadi appeared first on SuaraBaru.id.