Kegiatan yang berlangsung di gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu 10 Juli 2024 ini menghadirkan dua narasumber, yakni Aria Wiratma Yudhistira dari Katadata, dan Mawa Kresna, Redaktur Project Multatuli.

Pemateri dari Katadata, Aria Wiratma Yudhistira pada kesempatan tersebut mengajak wartawan untuk menulis berita dengan mengedapankan data. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, masyarakat dibanjiri data dan informasi. Namun, informasi yang ada cenderung disajikan cepat, tanpa kedalaman, bahkan terkadang simpang siur atau mengandung hoaks. Padahal, perkembangan teknologi membuat akses data semakin mudah.

“Jurnalisme data menjadi penting. Sebab, data dapat merepresentasikan fakta, bukan sekadar angka. Juga memberikan interpretasi yang lebih independen dari informasi resmi, serta memperkuat kredibilitas informasi dan si pembawa pesan,” ujarnya.

Aria menekankan bahwa yang penting adalah mengerti permasalahan. Dengan begitu, akan mudah memahami struktur dan kaitan antardata atau informasi. Hal itu juga sangat diperlukan saat melakukan investigasi.

Arya berharap jurnalis mampu membuat karya yang lebih baik. Ia juga mendorong agar insan media lebih kreatif. “Bagaimana mereka menggunakan sumber-sumber atau data yang ada untuk memperkaya tulisannya. Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak bagi penulis, yakni wartawan,” ungkapnya.

Sementara itu Mawa Kresna dalam workshop mengupas terkait jurnalisme investigasi. Melansir pendapat Dandy Dwi Laksono, elemen jurnalisme investigasi itu mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik, atau merugikan kebanyakan orang. Selain itu punya skala kasus yang luas dan sistematis, analisis yang mendalam, dan identifikasi aktor yang terlibat.

Menurut Kresna, hal penting dalam jurnalisme investigasi adalah verifikasi data. ”Jika liputan gosip artis, meskipun digali secara mendalam bukan liputan investigasi, karena tak berhubungan dengan kepentingan orang banyak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, jika pemberitaan media tentang KPK selama ini berkutat dengan tumpukan uang, penyitaan barang-barang mewah, dan penangkapan. Padahal, sosialisasi KPK untuk mencegah KKN dan kampanye bahayanya gratifikasi dan suap tak kalah seksi untuk sebuah bahan pemberitaan.

Ali Fikri juga menjelaskan perbedaan antara suap menyuap dan gratifikasi, termasuk hukuman yang menjeratnya. Ali pada kesempatan ini memberikan wawasan kepada wartawan, mengapa korupsi terus menggejala padahal sudah ada berbagai penindakan.

Kepala Dinas Kominfo Jateng, Riena Retnaningrum saat membuka kegiatan berharap melalui kegiatan ini, wartawan dan penulis konten kreatif dari Diskominfo kabupaten/kota se-Jateng bisa meliterasi masyarakat agar cerdas dalam bermedia. “Mencegah, agar tak ada lagi celah untuk melakukan suap, korupsi, gratifikasi, dan lainnya,” tutur Riena.

Ning S

The post Workshop Konten Kreatif dan Jurnalistik Antikorupsi, Wartawan Didorong Melakukan Jurnalisme Data dan Investigasi appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai langkah konkrit, Kanwil Kemenkumham Jateng akan melakukan beberapa program.

Program tersebut tertuang dalam Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang ditandatangani para Pimpinan Tinggi Pratama bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin (20/3/2023).

Dalam komitmen itu, ada lima agenda besar yang akan dilakukan, yakni melakukan aksi pencegahan korupsi sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkumham dan bekerja sama antar unit kerja di lingkungan Kemenkumham serta Kementerian, dan Lembaga terkait untuk pencapaian aksi secara optimal.

Selain itu, akan melaksanakan tiga fokus arah kebijakan Stranas PK secara optimal, meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakkan hukum dan reformasi birokrasi melalui 15 aksi pencegahan korupsi, serta melaporkan upaya pencegahan korupsi setiap tiga bulan secara berkala kepada Menkumham melalui lnspektorat Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), tim Nasional Pencegahan Korupsi guna pemantauan dan evaluasi.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, kegiatan yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil tersebut, merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang telah lebih dulu dilaksanakan secara nasional di Kemenkumham tingkat pusat.

“Jajaran Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan serupa sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan bersama atas atensi nasional,” ujar Yuspahruddin.

“Apa yang kita lakukan ini merupakan tindak lanjut sekaligus dukungan atas kegiatan tersebut, untuk berupaya bersama-sama melakukan pencegahan korupsi hingga level satuan kerja,” sambungnya.

Kakanwil juga meminta jajarannya untuk melaksanakan komitmen itu dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya sekedar seremonial belaka. “Komitmen bersama ini harus benar-benar dilaksanakan, harus benar-benar dijalankan. Tunjukkan keseriusan bersama, sehingga kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional,” tambahnya.

Yuspahruddin menegaskan amanat Menkumham Yasonna H Laoly yang merupakan atensi Presiden Joko Widodo untuk tidak jumawa, pamer kekuasaan, pamer kekayaan, serta tidak boleh hedon.

Menurut Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, ada tiga acara yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023-2024 antara Kepala Kanwil dengan para Kepala Divisi, dan Kepala Divisi dengan Kepala UPT terkait.

Dalam rangkaian silaturahmi Keluarga Besar Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tersebut juga dilaksanakan pemberian santunan kepada anak yatim piatu oleh Pimpinan Tinggi Pratama, dan santunan kepada PPNPN oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Pengayoman Kemenkumham Jateng, Restu Rida Yuspahruddin yang dilanjutkan tausyiah oleh Ustadz Dr. H. Hasan Asy’ari Ulamai.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Tanda Tangani Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai aksi nyata atas komitmen tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng menandatangani Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 pada Kamis (16/3/2023).

Penandatanganam secara virtual dilakukan di Aula Kresna Basudewa yang diikuti Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, serta Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar.

Baca Juga:Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jateng Pastikan Jajarannya Penuhi Target Kinerja 2023

Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan mengikuti acara tersebut secara virtual dari The Sakala Resort Hotel Bali.

Ia hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah lainnya, di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023.

Aksi itu juga diikuti secara serentak oleh 11 Unit Utama Kemenkumham dan 33 Kanwil seluruh Indonesia.

Dalam arahannya Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengungkapkan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari atensi Presiden Joko Widodo terkait kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024.

Baca Juga:Lantik dan Ambil Sumpah PNS, Kakanwil Wanti-wanti Hindari Narkoba

Stranas PK terdiri dari 3 fokus aksi, Yasonna berharap dalam implementasinya di lingkungan Kemenkumham dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.

“Jajaran Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan kita bersama atas atensi nasional tersebut,” ujarnya.

“Tunjukan keseriusan kita bersama, sehingga kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional,” imbuhnya.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan

Diketahui, 3 fokus dalam Stranas PK antara lain menyangkut masalah perizinan dan tata niaga.

Dalam hal ini, Kemenkumham bersama instansi terkait bertanggung jawab atas upaya pencegahan money laundering dan terrorist financing.

Adapun fokus kedua mengenai keuangan negara, dan fokus ketiga menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sesuai kompetensi tugas dan fungsi di Kemenkumham.

“Saya berharap Inspektorat Jenderal agar melaporkan secara berkala (setiap triwulan) hasil pelaksanaan Stranas PK di lingkungan Kemenkumham kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” ungkapnya.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Tandatangani Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir perwakilan dari KPK RI, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah III KPK RI, Uding Juharudin dan timnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengungkapkan, bahwa jajarannya telah melakukan upaya pencegahan korupsi dengan mencanangkan pembangunan Zona Integritas.

“Untuk melaksanakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), kami sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas pada Januari lalu,” ungkap Yuspahruddin, Kamis (24/2/2022).

Melalui sinergi dengan KPK RI ini, Kakanwil mengajak jajarannya memegang teguh tiga fungsi ASN, terutama dalam hal pelayanan publik.

“Sebagai pelayan publik, kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN melayani masyarakat dengan sebaik baiknya,” kata Yuspahruddin.

Sementara itu, Uding Juharudin menyampaikan, kehadiran KPK memiliki trisula fungsi, yakni melakukan pendidikan anti korupsi agar orang tidak mau melakukan korupsi, melakukan pencegahan agar orang tidak bisa korupsi, serta melakukan penindakan agar orang jera berbuat korupsi.

Pada kesempatan tersebut, Uding mengapresiasi kondisi pelayanan pada UPT di jajaran Kemenkumham seperti Keimigrasian yang sudah jauh lebih prima.

“Setiap pelayanan publik yang ada di Kemenkumham menjadi persepsi di masyarakat, terkait baik buruknya pelayanan pemerintahan,” ujar Uding.

“Kami berharap kolaborasi yang kita lakukan akan fokus di pelayanan publik secara sistemik dan berkesinambungan, supaya bersama-sama membangun pelayanan publik yang baik,” lanjutnya.

Uding menambahkan, ada delapan area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Dalam kegiatan yang terpusat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa tengah ini dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait mengidentifikasi pelayanan yang perlu dukungan pengawasan oleh KPK RI.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala UPT se-eks Karesidenan Semarang dan Solo Raya, serta Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Sedangkan seluruh Kepala UPT lainnya bergabung secara virtual.

Ning

The post Kemenkumham Jateng-KPK RI Siap Bersinergi Wujudkan Pelayanan Publik Tanpa Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.