Dalam keterangan tertulisnya, Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney, memberikan apresiasi atas putusan KI Jateng yang progresif. Hal ini mencerminkan keterbukaan informasi publik yang berkeadilan.

”Putusan KI Jateng ini akan menjadi preseden untuk warkah dan informasi pendaftaran tanah, yang merupakan informasi publik, dan bisa diakses pihak yang berkepentingan secara hukum,” kata dia dalam rilisnya, Rabu (24/6/2026).

BACA JUGA: Kemenkum Jateng Dukung Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional melalui Diskusi Publik

Disampaikan dia, majelis menyatakan jika warkah, dokumen pendaftaran tanah serta salinan akta pemisahan dan pembagian tanah yang dibuat PPAT, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, sepanjang pemohonnya merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum.

Majelis Komisi Informasi Jateng, menyatakan jika Nenek Surati merupakan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) PP 24 Tahun 1997.

Seperti diketahui, Nenek Surati yang saat ini usianya 80 tahun, memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan atas harta warisan berupa rumah dan sawah, yang selama ini didaftarkan sertifikat hak milik oleh orang lain, yang bukan ahli waris.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Fasilitasi Diskusi Publik Pansus DPR RI, Bahas RUU Hukum Perdata Internasional

Persoalannya, sawah dan tanah yang seharusnya menjadi harta warisan milik Nenek Surati ini, justru terdaftar sertifikat hak milik oleh orang lain, yang bukan ahli waris yang ditetapkan melalui Pengadilan Agama.

Pada kesempatan yang sama, salah satu pengacara dari NET Attorney, Ricky Kristiatno, juga meminta Kepala BPN Boyolali, untuk tidak menutupi adanya dugaan praktik mafia tanah, yang telah mengambil tanah dan sawah harta warisan Nenek Surati.

”BPN Boyolali harus membuka informasi pendaftaran pertanahan, untuk melihat bukti-bukti surat pendaftaran tanah yang disimpan di BPN Boyolali,” ungkap dia.

BACA JUGA: Kejari Kota Semarang Musnahkan Barang Bukti dari 97 Perkara, Diantaranya Sabu dan Sajam

Menurut dia, keterbukaan informasi publik di BPN Boyolali merupakan pintu masuk reformasi pertanahan di Kementerian ATR/BPN, dalam memberantas praktik mafia tanah.

”NET Attorney merasa puas dengan keberhasilan pendampingan hukum litigasi strategis ini, dengan putusan sengketa nomor 022/SI/VI/2025 dan 024/SI/VI/2025, yang memenangkan dua perkara sekaligus,” imbuh Ricky.

Putusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat, karena Warkah tanah ditetapkan sebagai informasi publik. Sehingga perubahan kebijakan atau putusan yang menjadi preseden dari pendampingan hukum NET Attorney, disebut sebagai Pendampingan Hukum Litigasi Strategis.

Riyan

The post KIP Jateng Menyatakan Warkah Tanah Merupakan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui dua orang tersebut merupakan kakak beradik yang telah lama menetap di Kota Pekalongan, dimana kedua orang tua mereka (Bapak) asli dari Yaman dan Ibu asli Pekalongan.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Bima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ini, proses wawancara dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara.

Dalam proses wawancara dihadiri perwakilan dari Polda Jateng, Kanwil Kemenag Jateng, Ditjen Pajak, Dukcapil Jateng, dan Dinas Kesehatan Jateng, serta perwakilan dari Divisi Keimigrasian Kanwil Jateng.

Pada setiap sesi wawancara, masing-masing pemohon diajukan pertanyaan yang sama yang menyangkut pemahaman tentang NKRI. Keduanya juga diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan 5 butir pancasila.

Latar belakang kehidupan pemohon juga digali oleh tim guna memperoleh informasi lebih lengkap terhadap para calon WNI tersebut. Seluruh prosesi wawancara dilakukan menggunakan bahasa Indonesia untuk melihat sejauh mana para pemohon menguasai percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia.

Kasubid AHU, Widya Pratiwi meminta kepada kedua pemohon untuk selalu berperilaku baik dan beradab, untuk menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. “Kami minta untuk selalu menjaga NKRI dan berperilaku yang baik,” ucap Widya.

Menurut Widya, wawancara hari ini akan menjadi salah satu dasar untuk menilai permohonan, apakah dilanjutkan atau diadakan pengulangan.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Wawancara 2 Orang Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia Asal Yaman appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah ini merupakan bagian dari pemberian layanan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto memimpin sekaligus membuka kegiatan.

Hadir sebagai pewawancara, perwakilan dari Polda Jawa Tengah, perwakilan dari Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, perwakilan Kanwil Kemenag Jateng, perwakilan dari Kanwil DJP Jateng, serta Dinkes Provinsi Jateng.

Adapun, 3 pemohon pewarganegaraan adalah Ka Chi Yeung WNA berkewarganegaraan Hongkong, Mirna Unisia Purwanto WNA berkewarganegaraan Inggris, dan Yasmeen Abdullah WNA berkewarganegaraan Yaman.

Dalam pelaksanaannya, pemohon diajukan pertanyaan dengan metode wawancara berupa pemahaman pancasila, presiden, sejarah Indonesia serta bendera merah putih.

Seluruh proses wawancara ini menggunakan bahasa Indonesia yang juga dilakukan untuk menilai pemohon dapat berbahasa Indonesia dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan menyampaikan, bahwa proses wawancara ini nantinya menjadi dasar penilaian proses pewarganegaraan.

“Wawancara ini untuk mengetahui latar belakang pemohon dan diharapkan orang tersebut bisa berkontribusi bagi Indonesia dan tidak menyumbangkan masalah bagi negara,” ujar Anggiat.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Agustinus Yosi, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Mohamad Sungeb.

Diketahui, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Pada pasal 8, disebutkan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, salah satunya wawancara ini.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi Tiga WNA Pemohon Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, A. Yosi Setiawan serta Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara memimpin secara langsung kegiatan tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bima Kanwil ini mengundang tim evaluasi terpadu yang terdiri dari perwakilan Polda Jateng, perwakilan Dinpermasdesdukcapil Provinsi Jateng, perwakilan Kementerian Agama, perwakilan Kanwil DJP Jateng dan perwakilan Dinas Kesehatan.

Diketahui, tim evaluasi terpadu dari Kemenkumham Jateng bertugas memeriksa dan mengklarifikasi secara lengkap keabsahan dokumen dari pemohon. Selain itu juga dilakukan wawancara untuk menguji wawasan pemohon mengenai negara Indonesia.

Kali ini tim Kemenkumham Jateng memeriksa permohonan tiga orang WNA dari Seoul Korea Selatan dan dari Perancis. Untuk WNA asal Korea Selatan bernama Yong Nam Kim dan Jin Soo Yoo berprofesi sebagai wirausahawan di Indonesia, sedangkan WNA asal Perancis masih berprofesi sebagai Direktur Utama sebuah PT di Jepara.

Anggiat mengatakan, salah satu tujuan dari dilaksanakannya pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa WNA yang mengajukan permohonan ini tidak memilki masalah terhadap hukum di negara, dan memastikan bahwa WNA yang bersangkutan bisa berkontribusi untuk negara RI.

Usai pemeriksaan, Kadiv Yankumham menyampaikan bahwa dua pemohon layak untuk diproses permohonan pewarganegaraannya dan disepakati oleh forum.

Sementara untuk satu pemohon masih perlu didiskusikan kembali, mengingat ada syarat yang dilampirkan masih kurang tepat. Pihaknya juga mengimbau semua pemohon pewarganegaraan, jika sudah menjadi WNI untuk menaati peraturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

Ning S

The post Kemenkumhan Jateng Gelar Pemeriksaan 3 Pemohon Pernyataan untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diinisiasi Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Jateng itu menggandeng Dinas Dukcapil Kita Pekalongan.

Verifikasi kewarganegaraan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nur Ichwan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan penegasan status kewarganegaraan yang diajukan oleh 3 orang WNA yang sudah lama tinggal di Kota Pekalongan.

Dalam pelaksanaannya, Kadiv Yankumham bersama pihak Dinas Dukcapil Kota Pekalongan melakukan pendalaman mengenai pemahaman pemohon terkait negara Indonesia.

Dengan metode wawancara, Nur Ichwan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti siapa Presiden Indonesia, suku yang ada di Indonesia serta sejarah lahirnya Bangsa Indonesia. Termasuk, pemohon diminta untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Ketiga pemohon, satu persatu secara bergantian menjawab pertanyaan para penguji verifikasi kewarganegaraan.

Sementara dari Dinas Dukcapil Kota Pekalongan, yang diwakili Sekretaris Dukcapil, Iskandar, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Muchammad Lutfi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Endah Purbarini, menanyakan beberapa hal terkait data kependudukan, status pernikahan, catatan kepolisian.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berkas-berkas acara verifikasi kewarganegaraan oleh para pemohon.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi 3 Orang Pemohon Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, DR. A. Yuspahruddin menyampaikan, pemohon yang sudah diambil sumpah kewarganegaraan RI wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

“Untuk He Xing, anda sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, itu berarti tidak lagi patuh dengan kewarganegaraan sebelumnya, melainkan patuh dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Yuspahruddin mengingatkan.

“Jadilah warga negara yang baik, patuh hukum, dan menjauhi perbuatan tercela,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Yuspahruddin juga mengingatkan agar pewarganegaraan dapat segera menyesuaikan diri dengan kearifan lokal, adat dan budaya yang ada di Indonesia, dan mentaati peraturan dan adat istiadat yang berlaku dengan sebaik-baiknya. “Segera beradaptasi dengan adat dan budaya yang berlaku di Indonesia dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Di waktu yang sama, Kakanwil juga mengambil sumpah atau janji jabatan terhadap 20 orang pejabat struktural keimigrasian, 5 orang pejabat fungsional analis keimigrasian, 47 orang notaris baru, 8 orang majelis pengawas daerah, 2 orang PPNS, 3 orang notaris pindah, dan 2 orang notaris pengganti.

Hadir menyaksikan acara tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, serta Kakanim Kelas I Semarang.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Pengambilan Sumpah Janji Setia Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Permohonan pewarganegaraan tersebut diajukan oleh Chan Wan, seorang WNA asal Tiongkok. Kegiatan verifikasi ini merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui untuk memperoleh Kewarganegaraan RI.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi melakukan verifikasi didampingi Kepala Bidang Hukum, A. Yosi Setyawan dan Kasubbid AHU, Widya Pratiwi Asmara. Mereka mewawancarai pemohon yang merupakan seorang wirausahawan.

“Kegiatan verifikasi permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan bagian dari rangkaian pemrosesan permohonan seorang WNA untuk menjadi WNI. Apapun nanti pertanyaan yang diajukan sudah sesuai standar, dan dijawab dengan sebaik-baiknya,” kata Bambang.

Pada kesempatan itu Bambang memberikan beberapa pertanyaan kepada Chan Wan seputar wawasan kebangsaan, dilanjutkan pertanyaan serta saran maupun rekomendasi dari tim evaluasi terpadu.

Diketahui, tim evaluasi terpadu tersebut beranggotakan dari Polda Jawa Tengah, Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Kanwil DJP Jawa Tengah, dan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

“Ikuti aturan yang berlaku di Indonesia, lakukan bisnis yang benar terutama dalam kegiatan ekspor impor, jangan sampai ada perbuatan menyimpang,” ujar AKBP Franky Ani Sugiharto, perwakilan dari Polda Jateng.

Usai tahap verifikasi dilakukan pemeriksaan fakta aktual di lapangan, untuk membuktikan jawaban saat wawancara ini jujur, dan tidak ada kebohongan.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Lakukan Verifikasi Pemohon Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.