”Kita juga patut bersyukur, indeks di tahun 2022 mengalami kenaikan 4,1 persen, bila dibandingkan bursa di negara-negara lain, yang mengalami penurunan sangat tajam,” ujar Presiden.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan, di tengah gejolak perekonomian global.

BACA JUGA: Siswa MIN Wonosobo Tempati Gedung Baru, Ini yang Dilakukan Anak-Anak

”Market cap atau kapitalisasi pasar, juga tumbuh 15 persen sampai angka Rp 9.499 triliun. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan kegembiraannya, karena 55 persen investor di bursa saat ini adalah generasi muda di bawah usia 30 tahun, dan 70 persen di bawah usia 40 tahun. ”Artinya, prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menyebutkan, tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, meskipun optimistis Presiden juga menekankan, agar semua pihak tetap berhati-hati dan waspada.

BACA JUGA: Lima Dampak Buruk Berlebihan Dalam Bekerja Bagi Kesehatan Fisik dan Mental

”Kita semuanya harus optimistis, kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, dan bisa mengarungi 2023. Ini tahun ujian, dan semoga perekonomian menjadi lebih baik,” ujarnya.

Presiden pun mengaku optimistis, pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 dapat mencatatkan angka di atas lima persen. ”Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas lima persen, tapi kita harap di tahun 2023, juga masih di atas lima persen,” ujarnya.

Diharapkan dia, pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dilakukan pada akhir tahun 2022, mampu mendongrak pertumbuhan ekonomi Nasional. Pencabutan PPKM itu diambil, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah selama 10 bulan terakhir, dan dengan memperhatikan capaian indikator pengendalian covid-19.

BACA JUGA: Dampak Banjir, Harga Sayur Mayur di Kudus Melonjak

”Angka BOR, positivity rate kita semuanya, di bawah. Angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun, PPKM dicabut. Dan ini semoga bisa mendorong ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun lalu,” pungkasnya.

Dan tepat pukul 09.00 WIB, Presiden Jokowi menekan layar sentuh, dan menandatangani sertifikat, sebagai tanda peresmian pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023.

Turut mendampingi Presiden antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, serta Direktur Utama BEI Iman Rachman.

Riyan

The post Presiden Jokowi Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Fase ini merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses menuju endemi covid-19. Sangat diperlukan kesadaran dan kedewasaan masyarakat, dalam menyikapi masa transisi ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022).

Menurut dia, meski kebijakan PPKM dicabut, pemerintah berharap masyarakat melakukan pencegahan dan deteksi dini secara mandiri, bila menghadapi dugaan paparan covid-19.

BACA JUGA: Ditemukan Mayat Tanpa Identitas di Pantai Bulak Baru

Selain itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, kedewasaan masyarakat dalam menyikapi pencabutan kebijakan PPKM sangat dibutuhkan, dengan tetap mematuhi sejumlah saran pencegahan yang dianjurkan pemerintah.

Diakui Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu, saat ini merupakan pembuktian, apakah masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan gotong-royong, yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan bangsa dalam mengendalikan penyebaran covid-19.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, penggunaan masker di tempat umum bila kondisi tidak fit seperti yang disarankan pemerintah, harus menjadi norma keseharian masyarakat.

BACA JUGA: LO Divre Jateng Minta Perhutani Mantingan Gencarkan Patroli Gabungan Hingga Blora

”Demikian pula kelengkapan vaksinasi covid-19 hingga dosis ketiga atau booster, harus menjadi kesadaran masyarakat, dalam upaya meningkatkan imunitas diri dari paparan covid-19,” imbuhnya.

Karena itu, Rerie mengajak segenap anak bangsa untuk bersatu mengedepankan semangat pencegahan penyebaran covid-19 dalam keseharian, agar bangsa Indonesia mampu melewati masa transisi menuju endemi covid-19.

”Selain itu segera laksanakan proses pembangunan dengan baik, untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila,” tegasnya.

Riyan

The post Pencabutan PPKM Jadi Ujian Kemandirian Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

”Berdasarkan pendapat sejumlah pakar, meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat kelak dicabut, saya kira masyarakat harus menjalankan norma-norma baru dalam kesehariannya. Terutama terkait dengan peningkatan imunitas dan pemenuhan standar kesehatan, agar tetap terlindungi dari covid-19,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/12/2022).

Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, pada Selasa (27/12/2022), terdapat 803 tambahan kasus baru covid-19, dan kasus aktif tercatat 16.575 di seluruh Indonesia. Bahkan sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan kesiapannya, bila kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

BACA JUGA: 146 Unit PMR di Blora Terima SK dari PMI

Meski kelak kebijakan PPKM dicabut, menurut Lestari, standar kesehatan masyarakat pascapandemi, tetap harus dipenuhi. Antara lain dengan memastikan setiap warga sudah harus mendapatkan vaksin booster covid-19.

Selain itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat harus terus dilakukan, dengan berbagai langkah yang terukur. Penggunaan masker di keramaian, tambahnya, diharapkan juga menjadi norma baru di masyarakat.

Di sisi pemerintah, dan para pemangku kepentingan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, diharapkan mampu menghadirkan mekanisme yang dapat mengendalikan penyebaran covid-19 di Tanah Air.

BACA JUGA: Kholid Mawardi Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kudus

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, dengan adanya mekanisme yang mampu mengendalikan penyebaran covid-19, perlindungan masyarakat dari serangan virus yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun itu, bisa dilakukan dengan baik.

Rerie mengajak semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar mampu mendorong hadirnya mekanisme pengendalian penyebaran covid-19 yang efektif, sehingga bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kinerjanya di berbagai bidang.

”Ini juga untuk menjalankan proses berbangsa dan bernegaranya, sesuai amanah konstitusi UUD 1945, mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” tandasnya.

Riyan

The post Standar Kesehatan Masyarakat Pascapandemi Harus Tetap Dipenuhi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021 tersebut, gubernur menetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus memberlakukan PPKM. Di antaranya Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan.

Lalu kemudian daerah Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri.

BACA JUGA : WARGA DIMINTA IKUTI PKM DENGAN DISIPLIN 3M

Selain itu ada penambahan beberapa daerah yang tidak masuk lingkup ketiganya. Yakni Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.

“Seluruh daerah tersebut wajib memberlakukan PPKM per tanggal 11 Januari hingga 25 Januari dengan berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021,” katanya.

Dalam surat yang juga dikirimkan kepada Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro itu, Ganjar menekankan agar melakukan penguatan protokol kesehatan. Yakni tiga M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta tiga T (tracing, test, treatment).

Operasi Yustisi Ditingkatkan

Daerah juga diminta meningkatkan operasi yustisi melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lain. Selain itu juga agar menegakkan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan dan relawan Satgas Jogo Tonggo.

Pada daerah-daerah yang memerlukan penambahan tenaga kesehatan, gubernur mengizinkan penambahan sendiri. Caranya yakni bekerjasama dengan organisasi profesi seprti IDI, PPNI, PATELKI, dan lainnya.

BACA JUGA : KOTA MAGELANG, KUDUS, DAN PATI DIIKUTKAN PKM JAWA-BALI

“Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD, dan pembiayaan mandiri,” katanya.

Selain itu, tiap daerah juga diminta agar meningkatkan ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat isolasi baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta minimal 30 persen dari ketersediaan saat ini.

The post 23 Kabupaten Kota se-Jateng Ditetapkan PPKM appeared first on SuaraBaru.id.