Sejumlah warga menyuarakan keberatan karena menilai pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara terbuka sebelum menetapkan Madin sebagai lokasi pembangunan koperasi.

Warga menganggap Madin memiliki nilai historis dan fungsi pendidikan keagamaan yang penting bagi generasi desa, sehingga tidak layak dialihfungsikan tanpa persetujuan bersama.

BACA JUGA : Warga Kota Magelang Hilang di Gunung Slamet, Keluarga Berharap Segera Ditemukan

Bentuk penolakan warga tampak nyata dengan adanya coretan di bangunan Madin yang menyampaikan pesan simbolik tentang pentingnya pendidikan.

Pada bangunan utama Madin tertulis kalimat, “Iki sing minterke kue lan anakmu” (Ini yang membikin cerdas kamu dan anakmu).

Coretan tersebut menjadi ekspresi kegelisahan warga yang khawatir keberadaan Madin akan tergeser oleh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Desa Cingkrong segera menggelar pertemuan terbuka bersama warga yang menolak rencana pembangunan tersebut.

Pertemuan dihadiri sekitar 100 warga dari berbagai unsur masyarakat Desa Cingkrong, pada Jumat (2/1/2026) di Balai Desa Cingkrong.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah desa terkait penolakan penggunaan lahan Madin.

Hasil pertemuan menyepakati bahwa pemerintah desa akan menggelar Musyawarah Desa Khusus ulang untuk menentukan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

BACA JUGA : PDM Jepara Siap Sambut 3.500 Jamaah Pengajian Hari Ber-Muhammadiyah Bersama Prof. Mu’ti

Musdesus ulang itu dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan warga yang sebelumnya menyatakan penolakan.

Salah satu warga, Warjoyo, mengaku sama sekali tidak mengetahui rencana awal penentuan lokasi koperasi tersebut.

Begitu mengetahui bahwa pembangunan akan dilakukan di lahan Madin, ia langsung menyatakan sikap menolak secara tegas.

“Masyarakat tidak tahu, tapi langsung dibangun di situ,” katanya.

Warjoyo menilai keputusan sepihak itu mencederai prinsip musyawarah yang selama ini dijunjung masyarakat desa.

Ia juga mengingatkan bahwa Madin tersebut telah berdiri puluhan tahun dan menjadi bagian dari sejarah pendidikan desa.

“Madin sudah dibangun sekitar 40 tahun yang lalu,” tambah dia kepada wartawan.

BACA JUGA : Jembatan Merah Putih Presisi Desa Slogo Diresmikan, Kini Akses Warga Antardukuh Tak Lagi Memutar

Kepala Desa Cingkrong, Jasmi, menyatakan pemerintah desa kini tengah memikirkan lokasi alternatif untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menegaskan pencarian lokasi baru menjadi prioritas agar pelaksanaan Musdesus ulang berjalan lebih kondusif.

“Nanti kita akan Musdesus ulang. Kita siapkan dulu lokasi alternatif yang benar-benar disetujui semuanya jika nanti yang di Madin memang ditolak, karena seperti yang kita lihat tadi banyak yang keras menolak,” ungkap Jasmi.

TYA WIDYA

The post Rencana Lokasi Kopdes Merah Putih Tuai Penolakan, Warga Cingkrong Minta Musdesus Ulang appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu, Faiz memaparkan secara terbuka arah kebijakan, strategi pembangunan, hingga proyeksi masa depan Kabupaten Batang sebagai daerah industri dan jasa yang modern dan berdaya saing.

“Setiap kepala daerah punya pendekatan dan pola kerja sendiri. Saat saya masuk, hal pertama yang saya lakukan adalah mapping masalah, lalu menentukan arah yang ingin dituju dan karakteristik terbaik daerah ini,” jelasnya.

Faiz mengungkapkan, dirinya terbiasa bekerja secara detail, mulai dari mengidentifikasi persoalan hingga merumuskan solusi secara konkret bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia bahkan mengaku melakukan pengecekan hingga ke detail anggaran terkecil demi memastikan efektivitas dan efisiensi program pembangunan.

“Saya ini tipe orang yang ingin tahu detail. Dari apa masalahnya sampai bagaimana menyelesaikannya. Bahkan anggaran Rp 1 sampai Rp 2 pun saya cek,” ungkapnya.

Menurut Faiz, tujuan utama pembangunan saat ini adalah mengubah Batang yang selama ini dikenal sebagai daerah transit menjadi destinasi, baik dari sisi investasi maupun pariwisata. Ia juga menyoroti keterbatasan Batang dari sisi sumber daya alam, pertanian, dan budaya. Namun hal tersebut justru menjadi dasar untuk menentukan arah pembangunan yang realistis.

“Kita tidak punya emas, nikel, lahan pertanian luas, dan tidak bisa bersaing dengan kota budaya seperti Jogja atau Solo. Maka satu-satunya pilihan rasional adalah mendorong Batang menjadi kota industri dan kota jasa yang maju dan modern,” terangnya.

Ia juga menegaskan, pembangunan Batang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Faiz menyebut bahwa kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, dan aglomerasi industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Batang. Saat ini, lebih dari 8.000 hingga 10.000 warga telah bekerja di sektor formal. Ia memprediksi puncak pertumbuhan akan terjadi pada 2027, saat hampir seluruh pabrik mulai beroperasi.

“Diperkirakan akan ada kebutuhan tenaga kerja mencapai 70.000 hingga 100.000 orang. Tenaga lokal tidak akan mencukupi, sehingga akan terjadi migrasi lebih dari 50.000 orang ke Batang,” tuturnya.

Kondisi saat ini, akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi Batang saat ini telah melampaui target.

“Jika target lima tahun ditetapkan 7,5 persen pada 2027, realisasi di kuartal kedua 2024 sudah mencapai angka tersebut. Ini artinya Batang melaju lebih cepat dari yang kita perkirakan,” ujar dia.

Di akhir pertemuan, Faiz menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa berkomunikasi secara langsung dengan insan pers dan menyampaikan rasa hormat serta apresiasinya atas peran media dalam mengawal pembangunan.

“Saya hormat dan cinta kepada rekan-rekan pers yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Bupati Batang Ajak Insan Pers Kawal Pembangunan appeared first on SuaraBaru.id.

Tim PKM USM terdiri dari Ketua Ir Kukuh Wisnuaji Widiatmoko ST MT, anggota Bagus Acung Billahi ST MT, dan Ir Faizal Mahmud ST MT.

Dalam pelaksanaannya, Tim PKM USM berkolaborasi dengan menggandeng Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Sambirejo, yang diketuai Darno. Mereka memberikan pendampingan teknis, dalam perencanaan dan pengelolaan saluran irigasi yang lebih efektif.

BACA JUGA: Tim Basket Putra dan Putri USM ke Final Pomprov Jateng 2025

Menurut Kukuh, tujuan kegiatan ini untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok tani dan P3A, dalam merancang sistim irigasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pertanian lokal.

Pada kegiatan itu, tim melakukan observasi lapangan, pengukuran teknis, diskusi kelompok, serta penyusunan rencana saluran irigasi yang dirancang, berdasarkan pendekatan partisipatif.

”Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari peran akademisi, dalam pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap, hasil dari pendampingan ini dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan desa,” ujarnya.

BACA JUGA: Juara di Indonesia, Tim Robotik USM Berangkat ke Korsel

Sementara itu, Darno menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Dia menilai, kehadiran tim dari USM membawa wawasan baru bagi para petani, dalam memahami pentingnya perencanaan teknis pada saluran irigasi.

”Selama ini kami hanya mengandalkan pengalaman dan kerja bakti. Sekarang kami mendapatkan panduan teknis yang jelas dan bisa dipahami,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat desa, dalam rangka penguatan sektor pertanian berbasis teknologi dan pemberdayaan.

Dia berharap, keberhasilan program ini dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pendampingan Perencanaan Saluran Irigasi di Desa Sambirejo appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Faiz mengatakan, pembangunan PLTM merupakan salah satu terobosan baru yang ada di Kabupaten Batang. Pemkab Batang sendiri mendukung tumbuhnya renewable energy (energi terbarukan) yang berfokus pada penyediaan energi berkelanjutan.

“Kami sendiri sekarang sedang menggaungkan “clean industrial city” yang kedepannya pasti membutuhkan energi listrik cukup banyak,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Indo Tirta Buana menyampaikan, progres pembangunan dimulai sejak Oktober 2023 sampai sekarang masih 60 persen.

“Pembangkit listrik tenaga air ini pertama kali hadir di Jawa Tengah yang bertempat di Kabupaten Batang,” terangnya.

Nantinya PLTM Kambangan akan memproduksi listrik yang sudah ada kontrak dengan PLN Jawa Tengah dengan jangka waktu 25 tahun. “Produksi listriknya sendiri dari turbin yang berputar akan menghasilkan listrik sebesar 4 megawatt,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Pembangunan PLTM Kambangan Batang Selesai 60 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan data lahan di Kementerian ATR/BPN, negara Indonesia memiliki total lahan 190 juta hektar tanah. Namun 120 juta hektar tanah itu masih berupa hutan yang memang tidak boleh disertifikatkan. Dan 70 juta hektar tanah berupa Area Pengguna Lainnya (APL).

”Karena pengelolaan hutan ada kementeriannya sendiri, hutan menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan RI, dengan Menteri Raja Juli Antoni,” kata Nusron, saat menghadiri acara Silaturrahim dan Halal Bihalal Ngumpulke Balung Pisah Warga NU se-Jawa Tengah, di Hall Kaimana, Sekolah Nasima, Jalan Yos Sudarso, Semarang, Sabtu (3/5/2025).

BACA JUGA: DHC BPK 45 dan Garda Muda Brebes Bantu Korban Tanah Bergerak

Menurut dia, hanya 70 juta lahan APL itulah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri ATR/BPN. ”Seluas 70 juta hektar berupa APL, dan ini yang kami urus,” imbuh Nusron.

Diakuinya, tanah merupakan masalah vital dan sumber konflik bagi umat manusia. Terbukti, dari 70 juta hektar tanah APL itu, 46 persennya dalam bentuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).

”Ironisnya, 46 persen dari 70 juta hektar lahan, atau 30 juta hektar lahan itu hanya dikuasai 3.600 perusahaan, yang dimiliki hanya 60 keluarga di Indonesia,” tuturnya.

BACA JUGA: Gubernur Jateng Dukung Penegakan Hukum Kepolisian terhadap Aksi Anarkis

Bahkan Nusron menyebutkan, ada satu keluarga memiliki satu juta hektar dalam bentuk HGU/HGB. ”Kalau membaca bukunya seorang filsuf terkenal, Antonio Gramsci, ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural. Karena ada rasio kesenjangan tinggi, hal ini yang menciptakan kemiskinan ekstrem yang sulit diurai,” tandasnya.

Karena itulah, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang pemanfaatan HGU/HGB di Indonesia dengan tiga prinsip, keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Yang sudah telanjur memegang HGU/HGB, tidak boleh dimatikan, karena bisa mengganggu kestabilan ekonomi. ”Tapi kami wajibkan memberikan akses kepada rakyat, untuk menanam. Baik pemilik HGU/HGB yang lama maupun yang baru, peraturannya saat ini wajib menyerahkan 20 persen untuk kepentingan plasma,” ungkap dia lagi.

BACA JUGA: Museum BI Jadi Perhatian Pengunjung Tegal Education Fair

Saat ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui tanah HGU/HGB, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. ”Misalnya untuk menanam kelapa sawit, kopi, coklat, apokat, atau tebu. Hal ini agar kekayaan tidak berputar pada orang itu-itu saja,” jelasnya.

Terkait pengelolaan tanah wakaf yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag), pihaknya menargetkan secepatnya untuk melakukan pengurusan legalitas tanah wakaf. Targetnya satu kelurahan lima bidang tanah wakaf.

”Target kami 48 ribu legalitas tanah wakaf. Namun outstanding Akta Ikrar Wakaf (AIW) baru 2.700 saja. Padahal untuk memberikan sertifikat 48 ribu tanah wakaf, harusnya ada 48 ribu AIW. Karena untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf perlu ada AIW,” terangnya.

BACA JUGA: Ricuh, Anak Hilang, dan Pingsan Berjejal Warnai SNC 2025, Agustin : Kurang Ombo

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen mengakui, banyak kendala dalam pengelolaan tanah wakaf. Hingga saat ini, masih banyak tanah wakaf yang belum bisa dikelola dengan baik.

Pasalnya, tanah wakaf belum bisa diserahkan ke yayasan, sehingga pengelolaannya belum maksimal. Hal ini karena pengurusan tanah wakaf terkendala nadzir, yang masih belum bersertifikat.

Selain itu, terkadang terkendala dengan cucu dan cicitnya yang menuntut Kembali tanah wakaf itu. Bahkan ada yang sudah tukar guling, juga dituntut. Ada juga pembelian tanah wakaf kembali.

BACA JUGA: Pesta Siaga Kabupaten Grobogan Bangun Karakter di Usia Dini

”Kami berharap ada kemudahan sertifikasi nadzir, agar lebih cepat dalam pemanfaatan tanah wakaf,” tutur dia.

Hadir dalam acara ini, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Struktural dan kultural NU se-Jateng. Kepala Kanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri dan Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Jateng, Kepala Baznas RI Prof Noor Ahmad, pendiri YPI Nasima KH Yusuf Nafi, Pembina YPI Nasima KH Hanif Ismail, Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji.

Ada pula Dirut RSI Sultan Agung Agus Ujianto, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Dwi Asih Lintarti, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah, Wakil Bupati Demak Mohammad Badruddin.

BACA JUGA: Jangan Ada “’KKN” Dalam Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat

Selain itu hadir pula para Rektor Perguruan Tinggi NU dan para Kiai dan Bu Nyai NU, anggota DPRD Jateng kader NU dari berbagai partai, kiai Khos KH Munif Muhammad Zuhri, KH Dzikron Abdullah dan lain-lain.

Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, yang mewakili sesepuh Balung Pisah NU menjelaskan, kegiatan ini sudah dilaksanakan KH Ahmad Abdul Hamid Kendal, dan diteruskan hingga sekarang. Warga NU yang tersebar di berbagai bidang tugas, berkumpul untuk saling bersilaturahmi.

Riyan

The post 30 Juta Hektar Lahan Dimiliki 60 Keluarga di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Walikota (Wawalkot) Pekalongan, Hj Balgis Diab mengungkapkan, pemanfaatan TJSLBU menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana, tidak bisa hanya mengandalkan APBD, sehingga sinergi dengan badan usaha melalui TJSLBU menjadi sangat penting untuk mendukung program pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat.

“Hari ini memang kami sengaja mengundang para CSR yang selama ini telah bersinergi baik dengan Pemkot Pekalongan. Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan bantuan CSR maka diperlukan adanya forum koordinasi ini,” tuturnya, usai membuka kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Penyusunan Kegiatan Bersumber TJSLBU “Dukungan dan Sinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan” di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Jumat (14/3/2025).

Sejumlah proyek prioritas telah dirancang untuk dibiayai melalui dana TJSLBU, termasuk perbaikan fasilitas umum, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, saat ini sudah ada 23 CSR yang telah bekerja sama dengan Pemkot Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, dirinya memberikan apresiasi penghargaan kepada lembaga, badan usaha maupun perusahaan yang selama ini telah bersinergi baik dengan Pemkot Pekalongan dalam menyukseskan program pembangunan di Kota Pekalongan.

Ia juga mengajak lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya dengan diadakan forum ini nantinya bantuan CSR yang digelontorkan masing-masing lembaga, badan usaha, atau perusahaan bisa bermanfaat, tepat sasaran dan betul-betul membantu merealisasikan program-program pembangunan di Kota Pekalongan, mengingat semuanya tidak bisa tercover oleh APBD. Kami ingin 23 CSR yang sudah ada tetap sinergi, dan didorong untuk meningkatkan jumlah nominal bantuan CSR nya. Sementara, bagi yang belum tergabung dalam Forum CSR Kota Pekalongan bisa bersama-sama ikut berpartisipasi dan jumlahnya bisa lebih dari 23 CSR di tahun ini,”harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pekalongan, Cayekti Wididgo menyebutkan, adapun target bantuan TJSLBU yang masuk per 30 Maret 2025 ini minimal masih sama sekitar Rp 1,6 Milliar.

Cayekti menilai, jumlah ini memang cukup besar, dimana artinya sumber-sumber dari pembangunan yang di luar anggaran pemeribtah banyak di masyarakat. Tetapi, selama ini belum terkoordinasikan atau terlaporkan ke publik, sehingga belum bisa dikoordinasikan dengan baik untuk gabung bersinergi dengan Pemkot Pekalongan.

“Dana CSR ini pemanfaatannya paling besar ungul kegiatan sosial seperti pemberian bantuan perlengkapan alat sekolah, bantuan sosial untuk pengungsi banjir, dan sebagainya. Kegiatan lain berupa pelatihan juga sudah banyak, seperti dari minimarket sering memberiman pelatihan pemasaran dan pengemasan (packaging) produk untuk masyarakat maupun UMKM,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Percepat Pembangunan, Pemkot Pekalongan Optimalkan Dana TJSLBU appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 itu, juga diberikan kepada 18 tokoh berpengaruh di Jawa Tengah, yang dinilai memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, tak terkecuali pers, kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan.

Dalam keterangannya, Supari mengungkapkan, penghargaan itu merupakan bonus atas dedikasi dan kerja keras, dengan menekankan pentingnya HATI (Harmoni, Akuntabilitas, Transparansi, dan Integritas), dalam kepemimpinannya.

BACA JUGA: Jadilah Sarjana USM yang Adaptif dengan Lingkungan

”Penghargaan ini adalah bonus. Sebetulnya, inspirator sejati adalah orang-orang yang memberikan amanah kepada saya. Oleh karena itu, penghargaan ini sebenarnya untuk para mahasiswa, rekan kerja saya dan masyarakat di Kota Semarang, serta di kota-kota seluruh Jateng,” ungkapnya.

Sejak menjabat sebagai Rektor USM sejak 2021, Supari fokus pada peningkatan akademik di USM. Termasuk menambah jumlah doktor, profesor, publikasi ilmiah, hak paten, serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal itu menjadi bukti nyata, bahwa perguruan tinggi harus turut serta dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di masyarakat.

BACA JUGA: FH USM-Peradi Gelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat

”Tentu ada beberapa kualitas yang memang harus kita tingkatkan. Misalkan jumlah doktor, profesor, artikel internasional, hak paten. Karya-karya kami dari hak paten itu, yang bisa diterapkan pada masyarakat,” ucapnya.

Misalnya, imbuh Supari, bagaimana membantu tentang pengentasan kemiskinan, masalah di Pantai Utara Jateng, pangan, dan energi. ”Ini beberapa hal yang kita masih terlibat ke masyarakat, sehingga terasa bagi masyarakat. Itu juga adalah PR-PR kami ke depan,” tandas Supari.

Riyan

The post Rektor USM Dr Supari Raih Penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif appeared first on SuaraBaru.id.

Kakanwil yang didampingi Kepala Rutan Surakarta Solichin, Kepala Rutan Boyolali Eko Bekti Susanto dan rombongan meninjau langsung proyek yang berada di Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Tercatat realisasi kumulatif pembangunan hingga pekan ke-14 ini telah mencapai lebih dari 55%. Pada 2025 mendatang ditargetkan kantor teknis dan tembok keliling rampung sepenuhnya.

Kakanwil mengingatkan agar pembangunan dilakukan secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.

“Lakukan pembangunan semaksimal dan optimal mungkin. Diharapkan tahun 2026 bisa siap pakai,” ungkap Tejo.

Nantinya relokasi di lahan 3,2 hektare tersebut, Rutan Surakarta akan menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karanganyar. Pemindahan didasari over kapasitas dan potensi gangguan keamanan karena letaknya yang berada di tengah kota.

Oleh karenanya, Lapas baru bakal dibuat dengan kapasitas yang lebih besar dengan tujuan untuk memanusiakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman pada lembaga tersebut.

Ning S

The post Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Pastikan Pembangunan Relokasi Rutan Surakarta Sesuai Target appeared first on SuaraBaru.id.

Penutupan TMMD ditandai dengan penyerahan hasil TMMD oleh Dansatgas Letkol Czi Yuli Hartanto kepada Plt. Bupati Blora Tri Yuli Setyowati dihadapan Pangdam disaksikan seluruh peserta upacara dan masyarakat.

Pangdam mengatakan, TMMD merupakan kolaborasi lintas sektoral antara TNI dengan komponen bangsa lainnya guna membantu Pemda dalam percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di pedesaan dan daerah terpencil. Hal tersebut sesuai dengan tema “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”.

Dengan berakhirnya TMMD, Pangdam mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras dan maksimal selama satu bulan penuh berhasil menyelesaikan seluruh sasaran fisik dan non fisik di Kabupaten Blora dan Pemalang, serta masing-masing wilayah Kodim untuk TMMD Sengkuyung.

Beberapa hasil TMMD kali ini berupa pembangunan dan penambahan sasaran fisik seperti pembukaan badan jalan, pengaspalan, pembukaan jalan makadam, pembangunan jembatan, pembuatan talud dan pembuatan drainase serta pemasangan kawat bronjong, kemudian untuk sasaran non fisik telah dilaksanakan sosialisasi beberapa materi guna memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Pada TMMD kali ini juga berhasil merealisasikan program unggulan TNI Angkatan Darat, seperti Rehab puluhan Rumah Tidak Layak Huni, Pembuatan sumur bor untuk Air Bersih dan penghijauan dengan menanam bibit pohon.

“Mudah-mudahan pembangunan fisik ini bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, saling membantu, saling menjaga dan memelihara apa yang ada saat ini dimanfaatkan untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

Terpisah, Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Budi Irawan menutup TMMD di Desa Watukumpul, Kecamatan Tambi, Kabupaten Pemalang.

Hadir pada upacara penutupan TMMD di Kabupaten Blora, Danrem 073/MKT Kolonel Inf Ari Prasetya, Aster Kasdam, Kaajendam, Kahubdam, Forkopimda Kab. Blora, Persit KCK Cab XLII Kodim 0721/Blora dan Bhayangkari Polres Blora, tokoh agama, masyarakat, pemuda, ormas dan para pelajar.

Ning S

The post Kolaborasi Lintas Sektoral Wujudkan Percepatan Pembangunan Melalui TMMD Kodam IV/Diponegoro appeared first on SuaraBaru.id.

Proyek ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tegah (Kajati Jateng) Ponco Hartanto berharap pembangunan ini dapat selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang terjamin.

“Terkait pembangunan ini, harapan kami bisa cepat jadi, tepat waktu dan kualitas terjamin, karena ini untuk pelayanan publik,” ungkap Ponco, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Ponco juga mengapresiasi adanya hibah tanah untuk pembangunan kantor cabang Kejaksaan Negeri Semarang.

“Alhamdulillah, puji syukur kita dapat hibah, sehingga di tengah pemukiman kita mendapat hibah kantor cabang Kejaksaan Semarang. Ini dapat memberikan pelayanan publik lebih baik, masyarakat kan senang, bisa untuk meminta pendapat hukum. Jadi kejaksaan tidak hanya instansi penyidik atau penuntut umum,” tambahnya.

Ponco menekankan pentingnya pembangunan kantor cabang Kejaksaan Negeri Semarang ke lokasi yang baru untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Jadi masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan hukum dari kantor cabang Kejaksaan Semarang ini, karena Alhamdulillah di tengah permukiman, bangunannya juga bagus. Harapannya masyarakat tidak segan-segan nanti minta pelayanan hukum kepada kejaksaan ini,” ujarnya.

Pembangunan kantor cabang ini diperkirakan menelan biaya sekitar 5,1 miliar dan ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun ini.

“Anggarannya kurang lebih 5,1 miliar, targetnya Desember, dua lantai, dengan harapan bisa dilakukan untuk pelayanan publik,” jelas Ponco.

Dengan luas mencapai 1.051,75 meter persegi, Ponco berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu merealisasikan proyek ini.

Sementara Walikota Semarang, Havearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang.

“Poinnya adalah sebagai bentuk pelayanan kejaksaan khususnya Kota Semarang. Karena untuk pelabuhan ini rob yang terjadi, seperti tadi yang sudah diungkapkan, cuaca sedang baik-baik, terjadi rob. Kami memberikan support untuk kenyamanan dari kejaksaan dan warga yang akan datang,” ungkap Havearita.

Ning S

The post Kajati Ponco Hartanto Lakukan Groundbreaking Relokasi Gedung Cabjari Semarang appeared first on SuaraBaru.id.