Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, Edy Suripno SH MH, Bendahara DPD PAN, Ely Farisati SE, Ketua DPC Partai Demokrat Akhmad Satori SE, dan Sekretaris Hanura Trendy Tornando di Gigel Garden, Rabu (22/5/2024).

Hari ini PDI Perjuangan membuka diri kepada seluruh elemen untuk bersama membangun Kota Tegal. “Jadi PDI Perjuangan kondisikan untuk bisa berkualisi dengan kawan partai, mendiskusikan hal yang urgen terkait dengan Kota Tegal. Melalui kaukus ini kita coba membangun komunikasi politik,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan, Edy Suripno.

Edy Suripno yang akrab disapa Uyip berharap bisa ketemu desainnya dan bisa memenangkan Pemilukada 2024 ini. “PDI Perjuangan melihat sejatinya Kota Tegal sudah siap dipimpin oleh warga masyarakatnya sendiri,” ujarnya.

Komunikasi ini kata Uyip akan terus berkembang. Sebelumnya sudah berkomunikasi dengan PPP, PKB, Gerindra. Hanya saja keterkaitan dengan teknis saja. Karena ada pendaftaran bakal calon. “Kita membangun kaukus ini, koalisi ini substansinya adalah terkait ide dan gagasan,” ucap Uyip.

Ide dan gagasan bagaimana agar Kota Tegal bisa bermartabat, tidak ada lagi tangisan masyarakat yang sia-sia. “Kita ingin pemerintahan yang punya hubungan emosional pemimpin dengan masyarakatnya,” tutup Uyip.

Bendahara PAN Kota Tegal Ely Farisati menyampaikan, suatu kebanggaan bersama semua saling menyadari bahwa tidak bisa besar sendiri. Jadi tidak ada partai yang menang sendiri tanpa bantuan partai lain. “Jadi kita satu kesepahaman bahwa membangun Kota Tegal bersama-sama. Saatnya yang menjadi pemimpin Kota Tegal ya orang Kota Tegal sendiri,” kata Ely.

Menyikapi politik transaksional pada Pilkada mendatang menurut Ely tergantung masyarakatnya sendiri. “Kalau masyarakat mau dibeli ya hasilnya begini terus. Saatnya masyarakat Kota Tegal sadar politiknya timbul, masyarakat gawe bungah, ingin ekonominya bangkit,” beber Ely.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tegal, A Satori SE senada dengan Uyip. Sudah cukup selama sepuluh tahun lalu Kota Tegal dipimpin bukan orang Kota Tegal. Kita punya kesadaran untuk ke depan Kota Tegal agar dipimpin oleh tokoh, orang Kota Tegal. “Otomatis kalau pemimpin dari warga Kota Tegal kedekatan emosional dengan masyarakat lebih dekat lagi,” ujarnya.

Sekretaris Hanura Trendy Tornando mengaku pihaknya satu gagasan, satu ide bahwa ke depan pemimpin Kota Tegal harus orang Kota Tegal. “Memang 10 tahun kemarin kita belajar. Jangan sampai terulang kembali. Kalau kita tidak andil gagasan ini, kita salah. Karena gagasan dan ide ini luar biasa,” tutup Trendy.

Sutrisno

The post Empat Parpol Sepakati Walikota Tegal Putra Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Pengumpulan partai politik oleh Nana Sudjana itu sebagai upaya konsolidasi guna menciptakan pemilu damai, di Jawa Tengah khususnya.

“Kegiatan yang kami lakukan ini dalam rangka silaturrahmi, dan boleh dikatakan konsolidasi, dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 damai di Jateng,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana usai acara Pengembangan Indek Demokrasi Jawa Tengah di Hotel Grasia, Kota Semarang, Jumat, 12 Januari 2023.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Jateng mengundang 18 partai politik. Selain itu juga mengundang Forkopimda, Ketua DPRD, KPU Jateng, dan Bawaslu Jateng.

Nana menyatakan, mendekati pelaksanaan pemilu, tingkat kontestasinya diperkirakan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan suhu politik ini harus diantisipasi.

Langkah Pemprov Jateng yang dilakukan sebagai upaya antisipasi itu adalah merangkul semua pihak, termasuk partai politik peserta pemilu agar tercipta situasi yang kondusif.

Menurut dia,  partai politik memiliki peran penting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, sekaligus menciptakan iklim politik yang kondusif.

Apalagi, pada 21 Januari – 10 Februari 2024 nanti sudah dimulai pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum. Oleh karena itu, partai politik didorong mampu mengendalikan simpatisannya.

“Parpol perlu memberikan imbauan-imbauan untuk mengikuti aturan yang ada, dan juga untuk menciptakan pemilu damai tersebut,” jelasnya.

Nana menandaskan, upaya menyukseskan penyelenggaraan pemilu adalah tugas bersama. Baik penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), pemerintah, TNI,  Polri, peserta pemilu, serta masyarakat. Maka, pihaknya senantiasa membangun kerja sama yang solid dengan semua pihak.

Dibeberkan dia, ada empat indikator bahwa pemilu berjalan sukses, yaitu partisipasi masyarakat yang tinggi, kesuksesan di setiap tahapan pemilu.

Kemudian terjaganya iklim yang kondusif, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan tanpa gangguan.

Diaz Aza

The post Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Kumpulkan 18 Parpol di Semarang, Ada Bawaslu hingga KPU appeared first on SuaraBaru.id.

Kirab diikuti oleh 18 Partai Politik kontestan Pemilu 2024. Para Caleg menggunakan kendaraan dari yang mewah hingga mobil bak terbuka berkeliling Kota Tegal. Konvoi kendaraan odong-odong yang ditunggangi oleh para peserta kirab menjadi perhatian warga.

Terlihat tiga Parpol yang menggunakan kendaraan odong-odong seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan terbanyak adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Layaknya kampanye, masing-masing konstituen Parpol saling unjuk diri, dan teriakan yel-yel. Pawai kendaraan berkeliling Kota Tegal dengan star dari GOR Wisanggeni dan finisnya nanti di Jalan Pancasila.

Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono sebelum melepas pawai berpesan agar seluruh Parpol mematuhi setiap tahapan Pemilu dengan tertib. “Saya berharap kirab ini menjadi ajang pembelajaran demokrasi meskipun banyak terdapat beda pilihan dan afiliasi Parpol, hendaknya masing-masing tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan,” ujar Dedy Yon.

Sutrisno

The post Odong-odong Warnai Pawai Parpol KPU Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

“Partai Kebangkitan Nusantara sampai ditutupnya waktu pengajuan persyaratan pada Minggu (14/5/2023) pukul 23.59 WIB tidak datang ke KPU. Sehingga untuk Kota Tegal hanya 17 partai politik yang mengajukan daftar nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tegal pada Pemilu serentak 2024 mendatang,” kata Ketua KPU Kota Tegal Elvi Yuniarni SH, Senin (15/5/2023).

Dari 18 Partai Politik (Parpol), 17 Parpol telah menyerahkan dokumennya. “Adapun 17 Parpol yang menyerahkan kepada KPU dan dinyatakan lengkap dan diterima ada 16 Parpol. Salahsatunya masih dalam proses,” terang Elvi.

Elvi menyebutkan, 16 Parpol yang berstatus telah lengkap dan diterima diantaranya, PKS 30 Bacaleg, Nasdem 30 Bacaleg, PDIP 30 Bacaleg, PAN 30 Bacaleg, Hanura 13 Bacaleg, Golkar 30 Bacaleg, Gerindra 30 Bacaleg, PPP 29 Bacaleg, PKB 30 Bacaleg, Ummat 13 Bacaleg, Demokrat 30 Bacaleg, Perindo 30 Bacaleg, PBB 30 Bacaleg, Gelora 23 Bacaleg, Garuda 2 Bacaleg, PSI 12 Bacaleg, dan Partai Buruh masih dalam proses. Jumlah Bacaleg total 422 orang.

“Terakhir Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sampai ditutupnya masa pengajuan persyaratan tidak datang ke KPU. Sehingga untuk Kota Tegal hanya 17 Parpol yang mengajukan daftar nama-nama dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tegal,” terang Elvi.

Tahapan berikutnya KPU melakukan verifikasi administrasi hingga 23 Juni 2023. Selanjutnya 26 Juni 2023-9 Juli 2023 masa perbaikan. Seterusnya hingga ditetapkan DCS yang diperkirakan bulan Agustus dan terakhir penetapan DCT pada 3 November 2023. Dilanjutkan pengumuman 4 November 2023.

Nino Moebi

The post Satu Parpol Tak Daftarkan Bacaleg ke KPU Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Bantuan diserahkan langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono mewakili Walikota
Tegal, Dedy Yon Supriyono kepada perwakilan partai di Pendopo Ki Gede Sebayu, Komplek Balai Kota Tegal,
Selasa (18/4/2023).

Penerima bantuan tersebut DPC PDIP Kota Tegal, DPC PKB Kota Tegal, DPD Partai Golkar Kota Tegal, DPD PKS
Kota Tegal, DPC Partai Gerindra Kota Tegal, DPD PAN Kota Tegal dan DPC Partai Demokrat Kota Tegal.

Walikota Tegal, dalam sambutanya yang dibacakan Pj. Sekda mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini,
seraya berharap penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya,
sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik masyrakat.

“Saya mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini. saya harap penyerahan bantuan keuangan kepada Partai
Politik dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik masyrakat,” ujar
Walikota Tegal dalam sambutannya yang dibacakan Pj Sekda.

Menurutnya, melalui kegiatan ini juga dapat menjaga hubungan harmonis Parpol yang memiliki perwakilan di DPRD
Kota Tegal dengan Pemerintah Kota Tegal. Guna mendukung kehidupan berdemokrasi, Pemkot Tegal perlu
memberikan bantuan keuangan kepada Parpol yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat
dan kesadaran berpolitik masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik, serta untuk membantu kelancaran
administrasi sekretariat partai politik.

Ia berharap, pimpinan Parpol di Kota Tegal dapat menggunakan bantuan keuangan ini dengan sebaik-baiknya,
salah satunya untuk peningkatan pendidikan politik, dan menggerakkan mesin politik semaksimal mungkin untuk
mencapai target partai, tentu diharapkan tidak akan ada konflik kepentingan, dan akuntabilitas sesuai prinsip-prinsip
kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tegal, Budi Saptaji dalam laporannya
menyampaikan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Parpol dimaksudkan sebagai dana penunjang
kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia
yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, bantuan keuangan Kepada Parpol bertujuan untuk Meningkatkan volume dan mutu kaderisasi partai politik
yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya partai, terciptanya desentralisasi kewenangan
internal partai politik sehingga lebih inovatif dan mandiri, mendorong revitalisasi pola rekruitmen dan promosi kader
partai untuk mencapai jenjang karier politik, serta menghilangkan praktik politik transaksional di tubuh partai.

Jumlah dan besaran bantuan keuangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2023 untuk partai politik masing-masing sebagai berikut :

1. DPC PDIP Rp170.882.600,-
2. DPC PKB Rp146.343.600,-
3. DPD Partai Golkar Rp100.758.300,-
4. DPD PKS Rp94.854.100,-
5. DPC Partai Gerindra Rp93.401.900 ,-
6. DPD PAN Rp54.600.600,-
7. DPC Partai Demokrat Rp48.722.900,-.

Sutrisno

The post Tujuh Parpol di Kota Tegal Terima Bantuan Keuangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Perwakilan 13 Parpol (PPP, PDIP, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Buruh, PKN, PKB, Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai Garuda, PKS, Partai Demokrat, PBB).

Selain itu juga dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun.

Rapat Pleno dimulai dengan pembacaan rekapitulasi DPS dan perubahan pemilih di 35 kabupaten/kota yang dibacakan oleh anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Rendatin, Henry Wahyono.

Dalam kegiatan tersebut, Anik Sholihatun menyampaikan tanggapannya, bahwa ada revisi/perubahan data di setiap jenjang mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten mendorong jajaran KPU agar lebih cermat dan teliti dalam proses menyusun DPHP menjadi DPS.

Anik meminta KPU untuk melibatkan pemantau agar dapat memberikan kesempatan masyarakat sipil turut serta mengawal penyusunan daftar pemilih.

Anik menambahkan, berdasarkan hasil pencermatan, Bawaslu masih menemukan TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 300 pemilih dan pemilih satu KK terpisah TPS

Dalam pleno rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan DPS sebanyak 28.432.762 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 14.193.460 dan perempuan sebanyak 14.239.302 yang tersebar di 117.298 TPS di Provinsi Jawa Tengah.

“Bawaslu mendorong agar partisipasi publik khususnya partai politik bisa memberikan masukan dan saran atas penyusunan DPS, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari merawat konstituen parpol”,” tandas Anik.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Awasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dunia politik di Indonesia menuju perhelatan demokrasi pesta rakyat Pemilu 2024, semakin “panas”. Pemicunya silang pendapat antara mengunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka.

Delapan Partai Politik (Parpol) yang ada di parlemen secara bulat menghendaki untuk Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan PDIP sebagai Parpol satu-satunya yang ada di parlemen menghendaki menggunakan proporsional tertutup.

Sudah barang tentu argumentasi yang menjadi landasan bagi kedua belah pihak masuk akal, baik yang setuju proporsional tertutup maupun terbuka. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak lebih penonjolkan sisi positif dan menenggelamkan sisi negatifnya. Kita paham betul bahwa kedua sistem tersebut memiliki sisi posptif dan negatif.

Tampaknya PDIP yang setuju proporsional tertutup mendapat tambahan amunisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) Parpol diluar parlemen. Lewat Ketua Umum, Yusri Iza Mahendra, pada saat hari ulang tahun partainya, mendukung Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup. Digambarkan bahwa dengan sistem proporsional terbuka, pada kenyataannya menjurus ke politik transaksional.

Hal ini dikarenakan terbuka kemungkinan dan secara empiric sudah terjadi, bukan seorang kader partai bisa tiba-tiba secara instan masuk ke parlemen.

Proporsional tertutup dan terbuka.

Sistem Pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja, bukan calon wakil rakyat secara langsung. Saat Pemilu dengan sistem ini, pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat wakil rakyat di surat suara.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan salah satu jenis sistem Pemilu proporsional. Pada sistem Pemilu proporsional tertutup, kursi wakil rakyat akan diberikan pada para calon berdasarkan nomor urut.
Berbeda dengan sistem Pemilu proporsional tertutup, sistem Pemilu proporsional terbuka adalah sistem Pemilu dengan pemilih dapat mencoblos nama atau foto kandidat langsung yang dicantumkan di surat suara.

Pada sistem Pemilu proporsional terbuka, partai politik menyediakan daftar kandidat wakil rakyat untuk dimasukkan ke surat suara. Kandidat yang meraih suara terbanyak lalu terpilih sebagai wakil rakyat, tidak mempermasalahkan yang bersangkutan merupakan kader yang berproses di partainya, bahkan kualitas sebagai anggota parlemen menjadi tidak diperlukan, yang menjadi indikator adalah memperpoleh suara terbanyak.

Kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan sistem Pemilu proporsional tertutup, mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi sistem perwakilan. Mendorong institusionalisasi partai politik mempermudah penilaian kinerja partai politik. Ditengarai mampu menekan politik uang ke masyarakat dan korupsi politik. Walau belum jaminan, tetapi secara konsep lebih mudah dikembalikan oleh hidup partai politiknya.

Kekurangan sistem Pemilu proporsional tertutup, pengkondisian mekanisme pencalonan kandidat wakil rakyat yang tertutup. Tidak melibatkan publik, pihak eksternal. Jangankan publik, yang bukan pengurus inti saja dimungkinkan tidak dilibatkan. Memunculkan kurangnya partisipasi.

The post Tarik Ulur Proporsional Terbuka dan Tertutup appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum terkait pendataan Parpol yang berlangsung di The Wujil Ungaran, Kamis (9/3/2023).

Dalam kegiatan ini mengundang 100 peserta dari Parpol peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Jateng, Fakultas Hukum Undaris, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, serta Bawaslu dan KPU Provinsi Jateng, kota dan Kabupaten Semarang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Nur Ichwan menyampaikan, Kanwil Jateng berupaya memberikan pelayanan pendataan Parpol dengan lebih akurat melalui sosialisasi ini.

“Kegiatan ini merupakan upaya Kanwil dalam memberikan layanan pengadministrasian Parpol yang lebih baik dengan basis data yang akurat,” ujar Nur Ichwan.

Menurutnya, pengumpulan data partai politik akan mencakup alamat kantor dan kepengurusan organisasi tingkat Provinsi.

Nur Ichwan berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, tim dari Kanwil Jateng akan diterima dengan baik saat mengunjungi kantor-kantor Parpol pada saat mengumpulkan data nanti.

“Kami mengharap kerja sama yang terjalin dengan pihak penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, dan para stakeholder bisa menjadi lebih baik di masa mendatang,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan upaya membangun komunikasi dengan organisasi Parpol di tingkat Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu Kanwil mengundang tiga orang narasumber yakni, Koordinator Kelompok Substansi Parpol pada Direktorat Tata Negara Ditjen AHU, Tjasdirin, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin, dan anggota Bawaslu Provinsi, Heru Cahyo.

Hadir dalam kegiatan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara bersama jajarannya dan penyuluh hukum dari Kemenkumham Jateng, serta Unit Pelaksana Teknis di Kota Semarang.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Sosialisasikan Layanan AHU Pendataan Partai Politik appeared first on SuaraBaru.id.

“Kemarin jumlah anggota Parpol di Kota Tegal ada yang belum mencapai angka 288. Dan hasil temuan, walaupun warga punya Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol, saat di lapangan ternyata banyak yang tidak mengakui bahwa dirinya anggota Parpol. Jadi kita perlu lakukan verifikasi faktual,” kata Komisioner KPU Kota Tegal, Lies Herawati Jumat (17/11/2022).

Saat didesak jumlah temuan tersebut dan dari Parpol mana, Lies enggan menyebutkan. “Ya lumayan banyak lah,” ujar Lies.

Lies menjelaskan, kalaupun misal salah satu parpol di Kota Tegal memenuhi syarat, ternyata di kota lain kurang dari 70 persen se provinsi, berarti belum memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu. Untuk jumlah kursi di DPRD Kota Tegal masih sama seperti Pemilu 2019 yakni 30 kursi. Hal itu karena jumlah penduduk Kota Tegal masih sejumlah 290.870 jiwa belum 300 ribu.

“Kalau jumlah penduduk Kota Tegal bertambah tapi belum melebihi 300 ribu jiwa. Dasarnya keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022,” ujar Lies.

Disampaikan, pada Pemilu 2019 jumlah penduduk Kota Tegal sekira 280.470 jiwa. Sedangkan pada 2022 ini untuk Pemilu 2024 mendatang sebanyak 290.870 jadi ada penambahan 10 ribu tapi masih belum sampai ke angka 300 ribu.

Untuk kenamaan Daerah Pemilihan (Dapil) di Pemilu 2024 mendatang ada perbedaan. Saat Pemilu 2019 untuk Dapil 1 ada di Tegal Selatan, kalau sekarang Dapil 1 ada di Ibu Kota Kecamatan Tegal Timur, dilanjutkan searah jarum jam, menjadi Dapil 2 Tegal Selatan, Dapil 3 Margadana dan Dapil 4 Tegal Barat.

“Jadi jumlah kursi di DPRD masih tetap sama yakni 30 kursi, hanya penamaan Dapil yang berbeda. Untuk porsi Dapil 1 Tegal Timur 9 kursi, Tegal Selatan 7 kursi, Margadana 7 kursi dan Dapil 4 Tegal Barat 7 kursi,” terang Lis.

Untuk tahapan masih verifikasi faktual perbaikan 24 November – 7 Desember 2022 untuk 9 Partai Politik di Kota Tegal. Dan 14 Desember 2022 mendatang akan ada penetapan partai politik calon peserta Pemilu.

Perbaikan terkait keanggotaan dan kepengurusan partai, keanggotaan untuk Kota Tegal syarat minimal 288 anggota partai. “Kemarin masih ada yang belum mencapai angka tersebut sesuai KTP dan kartu anggota partai.”

Sebelumnya KPU Kota menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Tegal Pemilu Tahun 2022.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Temukan Anggota Parpol ‘Aspal’ appeared first on SuaraBaru.id.

Komisioner KPU Kota Tegal Divisi Teknis Penyelenggaraan, Lies Herawati menyampaikan, sejauh ini pihaknya tidak ada temuan. “Semua sesuai yang ada di Sipol dengan keadaan secara fisik sudah sesuai,” kata Lies saat di Kantor DPD Partai Perindo Jalan Tanjung, Tegal Timur, Kota Tegal.

Lies menyampaikan, untuk Partai Perindo baru saja d verifikasi dan hasilnya memang yang ada di Sipol dengan keadaan di kantor sudah sesuai dengan yang ada di Sipol. “KPU Kota Tegal selanjutnya juga melakukan verifikasi faktual untuk keanggotaan. Mulai besok 18 Oktober hingga 4 November 2022,” ujar Lies.

Terpisah Ketua DPD Partai Perindo Kota Tegal, Adi Jefri Hermanto membenarkan, pihaknya telah mendapat jadwal verifikasi dari KPU dan Bawaslu Kota Tegal terkait kepengurusan.

Kesimpulan dari verifikasi hari ini untuk kepengurusan, keterwakilan perempuan dan alamat kantor telah dinyatakan memenuhi syarat (MS). “Jadi kita bersyukur telah melakukan persiapan, pendataan dan penataan kantor sedemikian rupa hingga saat verifikasi hari ini berjalan lancar dan tidak ada kendala,” ujar Jefri.

Terkait verifikasi keanggotaan yang akan dimulai besok Jefri menyampaikan, dari sampling yang sudah dikumpulkan ke KPU, Perindo Kota Tegal mendapatkan angka 172 dari yang harus memenuhi syarat keanggotaan dibuktikan nanti pada KTA yang sinkron, sesuai dengan KTP Elektronik.

“Untuk verifikasi keanggotaan yang dimulai besok DPD Partai Perindo Kota Tegal optimis memenuhi syarat,” ungkap Jefri optimis.

Sutrisno

The post 9 Parpol di Kota Tegal Jalani Verifikasi Faktual appeared first on SuaraBaru.id.