Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025, Selasa (9/12/2025).

Farida menyebut, petty corruption atau korupsi kecil-kecilan jangan dianggap sepele. Meskipun nilainya kecil, praktik ini terjadi secara masif dan akan langsung terasa oleh masyarakat.

Farida mengungkapkan, pada penghujung tahun 2025 ini, lima besar dugaan maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terbanyak adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban dan permintaan imbalan berupa uang/barang.

“Bentuk maladministrasi berupa permintaan imbalan buang/barang, termasuk yang paling banyak dilaporkan,” ujar Farida.

Ia menegaskan bahwa petty corruption berawal dari perilaku maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, diskriminasi, hingga permintaan imbalan.

“Ketika layanan yang seharusnya mudah dan cepat justru dipersulit, sehingga menjadi potensi masyarakat untuk memberikan biaya tambahan atau gratifikasi kecil-kecilan. Hal ini memicu terjadinya petty corruption,” tambah Farida.

Dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan publik di Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap maladministrasi.

Upaya ini menjadi kunci dalam menekan peluang terjadinya praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

“Jika perilaku maladministrasi dibiarkan, maka akan membuka ruang bagi tindakan korupsi. Sebaliknya, prosedur yang mudah dipahami, ketepatan waktu, kepastian biaya, dan transparansi merupakan langkah pencegahan untuk melakukan korupsi,” tambah Farida.

Ning S

The post Ombudsman Jateng: Petty Corruption Jangan Dianggap Sepele appeared first on SuaraBaru.id.

Pengaduan tersebut diterima saat melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karanganyar, yang bertepatan HUT Ombudsman RI ke-23 pada Jumat (10/3/2023).

Diketahui, tim Ombudsman Jateng menerima pengaduan dari salah seorang warga lanjut usia (lansia) asal Kabupaten Karanganyar yang mengeluhkan kesulitan dalam pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI), untuk dirinya sendiri dan istrinya yang sedang sakit.

Menurut Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Elyna, pelapor menceritakan kepada tim Ombudsman telah menyerahkan salinan identitas dan Kartu Keluarga (KK) kepada perangkat desa sejak bulan Desember 2022.

“Beberapa kali pelapor menanyakan kepada pihak Pemerintah Desa apakah BPJS kesehatan PBI istri nya telah aktif dan dapat digunakan untuk berobat. Namun, pelapor hanya diminta untuk menunggu tanpa ada kepastian, sedangkan kondisi istrinya sakit di bagian kaki dan kesulitan untuk berjalan,” kata Elyna dalam rilis tertulisnya, Senin (13/3/2023).

Karena tak kunjung mendapat kejelasan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, pelapor mencoba datang ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar yang tidak jauh dari rumahnya. “Pelapor meminta informasi di loket BPJS Kesehatan dan mendapat informasi dari petugas bahwa pelapor dan istrinya belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujar Elyna.

Elyna menyampaikan, pelapor kebingungan karena kurang memahami prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Menurut Elyna, tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi akses kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Semestinya, kata Elyna, untuk substansi jaminan kesehatan/kesejahteraan sosial dapat terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Ia berharap ketika ada permasalahan seperti yang dialami pelapor, pemerintah bisa lebih cepat memberikan penanganan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menuturkan, laporan telah diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), mengingat pelapor merupakan termasuk kelompok rentan sebagai keluarga kurang mampu, lansia dan dalam kondisi sakit.

“Ombudsman telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk menyelesaikan permasalahan pelapor dan berkomitmen menindaklajuti laporan tersebut,” tutur Farida.

“Ombudsman meminta agar penyelenggara layanan publik lebih peka terhadap permasalahan yang dialami kelompok rentan, tidak ego sektoral dan fokus pada pemberian solusi kepada pengguna layanan,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng Terima Pengaduan Lansia Terkait Pelayanan BPJS Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima kedatangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di ruang Bima, Kantor Wilayah, Rabu (1/2/2023).

“Teman-teman di Majelis Pengawas Wilayah (Jawa Tengah) telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada,” tegasnya saat membuka rapat dengan Ombudsman Jateng.

“Karena aturannya sudah sangat jelas. Ada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris,” terangnya.

“Termasuk dalam Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi. Semua harus dan telah berpedoman pada aturan-aturan tersebut,” imbuhnya.

Iwenk yang juga anggota MPWN Jateng menegaskan, bukan hanya mekanisme pemeriksaan yang telah dilakukan dengan benar, namun pelaksanaan pengawasan juga dijalankan secara profesional, tidak memihak dan objektif.

“Kita selalu mengingatkan teman-teman MPWN untuk selalu bekerja secara profesional, tidak memihak dan selalu objektivitas yang dipegang. Yang salah pasti akan kita berikan punishment. Tentu sanksi ini juga berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan fakta di lapangan, hasil pemeriksaan,” tandasnya.

Diketahui, kedatangan Ombudsman Jateng dalam rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat kepada MPWN Jateng. Dalam aduan tersebut, pelapor menilai sanksi diberikan MPWN terlalu ringan.

Sementara itu Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengungkapkan, kedatangannya bersama tim tidak dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dan bukan sebagai pembela dari pelapor, namun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan lembaganya.

Hadir memberikan penjelasan secara teknis, para anggota MPWN Jateng dari berbagai unsur. Hadir juga Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara dan pelaksana Sub Bidang Pelayanan AHU yang merupakan anggota Kesekretariatan MPWN Jateng.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Yankumham Tegaskan MPWN Jateng Bekerja Secara Proporsional, Objektif dan Imparsial appeared first on SuaraBaru.id.

Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, serta hakim yang berintegritas.

Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan mengatakan, kedatangannya di kantor Ombudsman Jateng untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas sebagai lembaga pengawas eksternal yang berada di daerah.

”Komisi Yudisial (KY) dan Ombudsman RI telah menjalin kerja sama (MoU), kami yang berada di daerah akan menindaklanjuti sesuai tugas masing-masing untuk memperkuat hubungan antar lembaga. Apalagi kami sebagai lembaga pengawas eksternal,” ungkap Farhan, Rabu (25/1/2023).

Farhan menilai, Ombdusman adalah lembaga yang sangat penting khususnya terkait pengawasan pelayanan, dimana dalam pelaksanaan tugasnya juga berurusan dengan peradilan maupun hakim, sehingga perlu dilakukan kerja sama.

Dewi Ratna Siti Mukaromah, PIC Sosialisasi PKY Jateng berharap kedepannya PKY dan Ombudsman Jateng bisa mengadakan kegiatan sosialisasi kelembagaan bersama.

”Banyak masyarakat yang masih belum tahu apa itu Komisi Yudisial, banyak yang tidak paham tugas dan wewenangnya. “Kami berharap kita bisa berkolaborasi di kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan lembaga kita ke masyarakat secara luas,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan, KY dan Ombudsman memiliki kesamaan terkait kewenangan pengawasan. Kedua lembaga Negara ini bisa saling bersinergi, terutama dalam tugas pengawasan.

”Ini suatu kehormatan bagi kami dikunjungi lembaga Negara yang sama-sama memiliki tugas dalam pengawasan, mengingat tugas Ombudsman dalam Undang-undang adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” tutur Farida.

Ning Suparningsih

The post PKY Jateng Jalin Sinergitas dengan Ombudsman dalam Pengawasan Hakim appeared first on SuaraBaru.id.

Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan LAHP hasil pemeriksaan laporan masyarakat, yang salah satunya dari orang tua siswa terkait praktik penjualan seragam sekolah.

LAHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Sabarudin Hulu, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Jawa Tengah dan diterima oleh Mas’ut, Asisten Administrasi Kabupaten Kudus yang didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus pada Selasa, (17/1/2023) di Kantor Bupati Kudus.

Sabarudin menyampaikan bahwa LAHP ini merupakan hasil pemeriksaan laporan masyarakat yang keberatan mengenai adanya praktik penjualan seragam sekolah yang dilakukan oleh sekolah negeri.

Adapun bentuk maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dalam laporan mengenai pengadaan seragam sekolah tersebut adalah penyimpangan prosedur, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

“Dari hasil pemeriksaan Ombudsman, laporan dari pelapor yang identitasnya dirahasiakan tersebut telah terbukti terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah,” ujar Sabarudin, Kamis (19/1/2023).

Dikatakan, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah memberikan beberapa tindakan korektif kepada Bupati Kudus dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selaku atasan terlapor.

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman, pihak sekolah tidak memberikan alternatif pilihan kepada orang tua siswa untuk secara mandiri melakukan pengadaan pakaian seragam putih biru dan pramuka, sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

“Kami memberikan waktu 30 hari kepada Bupati Kudus, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk melaksanakan tindakan korektif, sesuai amanat UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020,” terangnya.

“LAHP Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perbaikan layanan dan mencegah Maladministrasi di satuan pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam sekolah, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” pungkas Sabarudin.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng Beri Korektif Pemerintah Kudus, Terkait Praktik Penjualan Seragam Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan tersebut disàmpaikan Kanwil Kemenkumham bersama Ombudsman Jateng dan UPT BKN Semarang, Minggu (19/6/2022).

Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti, mengatakan bahwa sinergitas tersebut merupakan bukti nyata akuntabilitas dan komitmen Kanwil Jateng dalam melayani masyarakat.

Ombudsman Perwakilan Jateng sebagai pihak eksternal yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik menyampaikan kepada peserta SKD untuk selalu mentaati aturan dalam tiap tahap seleksi.

“Tetap semangat dalam memulai langkah untuk meraih cita-cita. Apa yang kita lakukan sesuai aturan,” kata Tri Lindawati, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

“Jangan ragu jika ada yang perlu ditanyakan dan dibutuhkan dalam pelayanan mengikuti seleksi ini, karena panitia dari Kanwil Kemenkumham Jateng kami lihat selalu sigap dan siap melayani dengan baik,” tambahnya.

Sementara Kepala UPT BKN Semarang, Ahyu Wulandari, menyampaikan, BKN telah menyiapkan mekanisme dan layanan aduan, jika ada peserta yang menemukan kecurangan dalam SKD untuk segera melaporkan, baik kepada panitia Kanwil, BKN, maupun Ombudsman.

“Jika adik-adik menemukan adanya kecurangan dalam bentuk apapun, silahkan laporkan dan adukan, kami sediakan layanan aduan. Untuk menjaga transparansi, bisa melihat skor mulai dari nol hingga nanti selesai mengerjakan, ada livescore melalui link youtube kami,” tegasnya.

Tim Kanwil dan UPT BKN Semarang kemudian mendampingi tim Ombudsman untuk memonitor langsung proses alur seleksi.

Ning Suparningsih

The post Ombudsman Jateng: Seleksi Calon Taruna Kemenkumham Berjalan Transparan appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan tersebut Kaswo didampingi Kasie Program dan Evaluasi, Anita Dwi Fatmaningrum.

Kegiatan audiensi ini untuk mengundang Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi narasumber pada kegiatan webinar terkait pengelolaan penanganan pengaduan pada layanan publik Kementerian Hukum dan HAM

Rencana, kegiatan webinar akan diselenggarakan pada Rabu, 22 Juni 2022 di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kegiatan yang mengusung tema “Pengelolaan Penanganan Pengaduan pada Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM” sendiri bakal diikuti oleh seluruh satuan kerja pada wilayah kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah secara virtual.

Sementara itu Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menyambut baik kegiatan yang akan digelar oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah itu.

Farida juga menyampaikan jika dirinya siap hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Ning Suparningsih

The post Kabadiklat Jateng Gelar Audiensi dengan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Monitoring pelayanan publik ini dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida bersama tim Ombudsman melakukan monitoring secara langsung pelayanan di kantor Samsat Kabupaten Kebumen, khususnya pada bagian cek fisik kendaraan dan loket pelayanan administrasi mutasi kendaraan, untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung dengan baik.

“Tim Ombudsman Jawa Tengah melakukan monitoring di Kantor Samsat Kebumen, karena sebelumnya telah ada komitmen perbaikan dari Kapolres Kebumen untuk membenahi pelayanan, khususnya di bagian cek fisik kendaraan dan loket pelayanan mutasi kendaraan, dengan memenuhi standar pelayanan publik, yakni pengelolaan pengaduan dan pengawasan internal yang melekat dalam mencegah maladministrasi,” ungkap Siti Farida dalam rilisnya, Senin (4/4/2022).

Menurutnya, monitoring pelayanan publik dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, sekitar Pukul 11.00 WIB. Saat itu, loket pelayanan telah ditutup dan penerimaan berkas permohonan dilakukan pada loket pengambilan berkas.

Dalam monitoring pelayanan publik ini, tim Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menemukan monitor CCTV di ruang atasan sebagai sarana pengawasan internal dalam keadaan mati, tidak lama kemudian petugas samsat menghidupkan sehingga dapat terlihat kegiatan pelayanan di loket cek fisik kendaraan dan loket lainnya.

“Kami mendorong supaya pengawasan internal dimaksimalkan melaui sarana monitor CCTV yang selalu menyala selama jam pelayanan berlangsung, selain pengawasan yang dilakukan atasan langsung” tambah Siti Farida.

Dikatakan Farida, petugas Satlantas Polres Kebumen maupun UPPD Kebumen menyambut baik monitoring secara langsung yang dilakukan oleh tim Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah.

“Ombudsman terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dan memiliki komitmen dalam mencegah maladministrasi,” tandas Farida.

Ning

The post Cegah Pungli, Ombudsman Jateng Sidak Pelayanan Samsat Kebumen appeared first on SuaraBaru.id.

Proses seleksi yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah itu dilaksanakan selama 4 hari mulai 13 hingga 16 Desember 2021.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan, dalam seleksi tahap akhir ini ada 1.583 orang peserta. Sedangkan untuk panitia ada dari pusat dan daerah.

“Untuk tahap seleksi ini ada petugas panitia dari pusat 14 orang, dan daerah 14 orang yang dipasangkan sebagai pewawancara, dimana salah satunya ada staf ahli, assesor ahli utama. Jadi artinya pusat tidak main-main memberikan staf ahli,” ungkapnya kepada awak media, Senin (13/12/2021).

Disampaikan, dari 1.583 peserta ini nantinya akan diambil sebanyak 598 orang. Sementara itu untuk materi yang diujikan kepada peserta antara lain motivasi, ideologi, kemampuan, ketangguhan masalah di lapangan, dan bagaimana konsep cara mereka berfikir.

“Setiap peserta tidak sama, yang diujikam berbeda-beda. Jadi dalam tahap wawancara ini semua sudah ada di formatnya. Panitia tidak bisa memberikan pertanyaan sesuai keinginannya,” tandas Yuspahruddin.

Sementara untuk keterampilan yang diujikan adalah yang menunjang formasi pilihannya. “Misalnya untuk penjaga tahanan yang menunjang adalah kemampuam fisik seperti kemampuan bela diri. Jadi harus memperlihatkan bela diri,” tukasnya.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida saat melakukan kunjungan mengapresiasi atas transparansi dan akuntabilitas dari panitia seleksi.

“Kami sejak pelaksanaan tahap 1 SKD di Unnes hingga seleksi terakhir ini selalu melakukan pengawasan. Kami melihat transparansi dari panitia sangat memunculkan trust, kepercayaan dari peserta itu,” ujar Farida.

“Kami berharap transparansi ini tetap dipertahankan dan semakin baik. Mudah mudahan tahun 2021 ini tidak ada laporan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman Jateng juga sudah menyampaikan kepada seluruh peserta, seandainya ada persoalan disampaikan dahulu kepada panitia yang telah membuka pengaduan seluas-luasnya.

Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa proses seleksi CPNS Kemenkumham Jateng berjalan transparan dan akuntabel.

Ning

The post Ombudsman Apresiasi Seleksi CPNS Kemenkumham Jateng dari Tahap Awal hingga Akhir appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi tes di Lapangan Parade, Kodam IV Diponegoro.

Dalam tinjauannya, Farida bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hariej, dan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto serta para Kepala Divisi.

Peninjauan ORI Jawa Tengah ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan tes CPNS Tahap SKB Kesamaptaan Tahun 2021 telah berjalan baik, transparan dan akuntabel.

Secara umum, Siti Farida mengungkapkan kepuasannya terhadap transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan dalam proses seleksi ini.

“Kami melihat secara langsung, dari satu sisi yang paling prinsip adalah transparansi yang sudah ditunjukkan oleh panitia dan pihak TNI yang melakukan pengujian,” kata Farida, Sabtu (27/11/2021).

“Karena ada transparansi maka ada akuntabel juga. Kami juga melihat peserta dipersilahkan mencatat, mengingat bahkan menandatangani semua hasil tes, ” lanjutnya.

Dirinya optimis hasil tes SKB akan benar-benar akurat. “Harapannya kalau semua terekam, bahkan masuk ke dalam livestreaming hasilnya betul-betul akurat, dan tidak hanya peserta, sesama peserta bisa saling mencermati karena data tersebut sifatnya terbuka,” jelas Farida.

Ombudsman berharap seleksi tahun ini berjalan sesuai dengan formasi dan yang terpilih adalah yang benar-benar terbaik.

Ning

The post Ombudsman: Pelaksanaan Tes CPNS SKB Kemenkumham Jateng Transparan dan Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.