Menurutnya, perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan alasan untuk menurunkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sambutannya di pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Kelas Muda Angkatan pertama, Selasa (5/2/2024) di Sekretariat PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan, Lengkong, Kota Bandung.

Dalam momen itu, Nadiem berpesan agar para wartawan tetap menjaga kualitas jurnalisme di tengah disrupsi informasi.

“Tentunya teknologi telah merubah segala aspek daripada sektor jurnalisme. Disruptif kondisinya. Tapi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas jurnalisme. Kita harus berkompetisi dengan AI sekarang. Kita harus berintegritas, berpikiran kritis, kita harus menulis dengan hati nurani, karena itu yang tidak dimiliki oleh mesin kecerdasan buatan,” ungkap Nadiem.

Nadiem mengaku sempat dibuat pusing oleh beberapa publikasi berita online atau daring yang mengasumsikan bahwa dirinya sebagai pembaca yang sedang mengikuti isu tertentu. Di sisi lain, ia baru membaca isu yang tengah mencuat. Menurut Nadiem, publikasi media The Economist yang menurutnya lebih enak untuk dibaca.

“Itu setiap orang dijelaskan, bahkan orang tekenal pun dijelaskan siapa dia. Seolah-olah pembaca tidak mengetahui hal itu. Itu adalah standar jurnalisme yang perlu diterapkan, sehingga masyarakat pun naik tingkat literasinya. Sekarang misinformasi, disinformasi menjadi sangat rentan di masyarakat, karena tidak ada standar penulisan yang komprehensif dan integritas yang kuat,” terang Nadiem.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendri Ch Bangun menyebut, SJI merupakan lanjutan dari program yang sebelumnya sudah digagas tahun 2016 lalu. Menurutnya, SJI merupakan program peningkatan kompetensi dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi menurutnya, SJI adalah ikon dari PWI yang sudah berjalan sejak lama.

“Pada saat itu, pertama kali diadakan di Palembang tahun 2010 dengan pemberi kuliah pertama Presiden SBY. Untuk kali ini, multitasking jurnalisme menjadi andalan. Termasuk berpikir kritis, berwawasan kebangsaan, dan menjaga integritas,” ungkap Hendri.

Ning S

The post Buka SJI, Nadiem Makarim Sebut Dunia Jurnalisme Bersaing dengan AI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Presiden, saat berkunjung di SMKN Jateng Kampus Semarang, Selasa (30/8/2023). Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi Ganjar beserta istri Siti Atikoh.

”Nanti akan saya perintah Mendikbud untuk datang ke sini, guna mengevaluasi, agar bisa diperluas ke provinsi yang lain, untuk warga yang tidak mampu. Setelah itu, baru bisa kita putuskan. Ini saya lihat bagus,” ujarnya.

BACA JUGA: Jokowi Manggut-manggut Dengar Hilmi Berkisah dalam Bahasa Jepang

Presiden RI dua periode itu kagum, saat diajak berkeliling bertemu para siswa, dan melihat langsung sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang berada di Jalan Brotojoyo Nomor 1, Semarang ini.

”Saya kira ini sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jateng. Dulunya ini Balai Latihan Kerja, dan digeser menjadi SMK. Dan sekolah ini khusus untuk keluarga-keluarga kurang mampu,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Dia juga menjelaskan, sekolah berbasis boarding itu gratis, alias tidak dipungut biaya. Bahkan para siswa mendapatkan seragam, sepatu, asrama dan makan.

BACA JUGA: Transformasi Pendidikan Nasional untuk Membangun Karakter Anak Bangsa

”Pertama, tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semuanya dari Pemerintah Provinsi Jateng. Mulai dari seragam, sepatu, makan dan lain-lainnya. Kedua, sarana dan prasarana, kalau saya melihat SMK di provinsi yang lain, ini jauh lebih bagus,” paparnya.

Lebih dari itu, Presiden juga memuji jika sekolah mampu menghubungkan dan membuat kerja sama ke perusahaan atau industri, guna penyerapan tenaga kerja.

”Kemudian me-link-kan dengan industri. Dan tadi juga ada kursus bahasa Jepang, untuk mendapatkan beasiswa di Takayama College, yang ada di Jepang. Ini juga bagus,” imbuhnya.

BACA JUGA: Kalangan Gereja Sebut Keberagaman Agama dan Budaya Sangat Bagus

Menurut Jokowi, keberadaan SMKN Jateng menjadi solusi penanganan kemiskinan di Indonesia. ”Ini salah satu cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan,” terangnya.

Diketahui, SMKN Jateng yang diinisiasi Ganjar, menjadi rahim pendidikan yang mampu menjadi solusi penanganan kemiskinan melalui pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, sejak 2014 lalu, sekolah berkonsep boarding itu, telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa, terdiri dari 825 orang lulusan SMKN Jateng Kampus Semarang, 336 orang lulusan SMKN Jateng Kampus Pati, dan 676 orang lulusan SMKN Jateng Kampus Purbalingga.

Dari jumlah itu, 80 persen di antaranya terserap di dunia kerja maupun perguruan tinggi, baik di tingkat Nasional atau luar negeri. Saat ini, Pemprov Jateng terus membuka lebar akses pendidikan gratis, dengan menambah 15 SMKN Jateng semi boarding, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Riyan

The post Usai Kunjungi SMKN Jateng, Jokowi Perintahkan Mendikbud Lakukan Evaluasi appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diserahkan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/2/2023) malam.

Wagub Taj Yasin mengatakan, Pemprov Jateng berkomitmen mendukung penuh upaya revitalisasi bahasa daerah oleh Kemendikbudristek. Pemeprov juga selalu berupaya menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya dan bahasa lokal di Nusantara.

BACA JUGA: 10 UPT Karesidenan Pekalongan Jajaran Kemenkumham Jateng Ikuti Bimtek SPIP

”Termasuk salah satunya bahasa Jawa. Dipimpin Mas Ganjar, Pemprov Jateng berkomitmen, setiap Kamis menggunakan bahasa Jawa. Kami juga menggunakan pakaian-pakaian adat,” kata Taj Yasin, usai menerima penghargaan dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2023 itu.

Dijelaskan juga, bahasa daerah memiliki efek positif dalam pertumbuhan anak. Menurutnya, sebagai khasanah budaya, bahasa daerah mengandung nilai-nilai luhur serta budi pekerti yang kuat. Sehingga penggunaan bahasa daerah harus terus dikembangkan kepada generasi muda.

Sebelumnya, Nadiem Makarim menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan bahasa dengan jumlah 718 bahasa daerah. Namun tidak semua bahasa daerah itu dalam kategori aman. Beberapa di antaranya tergolong rentan, atau dalam ancaman kepunahan.

BACA JUGA: Satu Tahun Jelang Pemilu, Bawaslu Jateng Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih dan Komunitas Digital

Provinsi Jateng menerima penghargaan bersama 15 wilayah lainnya di Indonesia, seperti Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Bali, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sula.

Penghargaan juga diberikan pada Kabupaten Buru, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Sarmi, Kota Pare-pare, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Alor.

Upaya Pemprov Jateng melindungi dan merawat bahasa daerah sudah dilakukan sejak lama. Pada 2014, Gubernur Ganjar menginstruksikan satuan perangkat kerja daerah di lingkungan Pemprov dan Pemda se-Jateng, agar menggunakan bahasa Jawa setiap Kamis.

BACA JUGA: Pentingnya Bahasa Inggris, Mahasiswa KKN Undip Perkenalkan Metode dan Cara Pemaparannya

Penggunaan bahasa Jawa, diatur dengan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 55 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jateng No 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jateng No 9/2013 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa yang kemudian diundangkan per 22 Agustus 2014.

Satu hari dalam sepekan, seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jateng berbahasa Jawa, sesuai dengan dialek masing-masing daerah. Misalnya bahasa Banyumasan, Tegal, Surakarta atau dialek lainnya.

Penggunaan bahasa Jawa kembali digalakkan, untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra. Bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu, menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah dan masyarakat Jateng.

Riyan

The post Pemprov Jateng Terima Penghargaan dari Mendikbudristek appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu bisa dilaukan melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menciptakan anak bangsa yang mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki.

”Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari intoleransi dan diskriminasi, serta tindak kekerasan, harus kita dukung sepenuhnya. Hal ini untuk menciptakan generasi penerus yang memahami nilai-nilai kebangsaan yang luhur, warisan para pendiri bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/10/2022).

BACA JUGA: Warga Makassar Antusias Ikuti Bank Jateng Friendship Run Bareng Ganjar

Dugaan praktik diskriminasi dalam lingkungan belajar pada lembaga pendidikan yang mengemuka di media sosial dalam beberapa tahun belakangan, harus mendapat perhatian serius, agar sejumlah permasalahan yang ada bisa segera diatasi.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada Jumat (7/10/2022), merilis pernyataan tertulis berisi keprihatinannya atas dugaan diskriminasi yang dialami pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok, Jawa Barat, dalam menjalankan ritual pagi.

”Sesuai amanat Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mengamanatkan, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Lestari.

BACA JUGA: Tindaklanjuti Pembangunan Rusun, Kumham Jateng Verifikasi Lapangan

Dia pun mendukung respon segera Mendikbudristek, dalam menanggapi dugaan praktik diskriminasi di lingkungan sekolah itu.

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, respon segera itu juga dibarengi langkah klarifikasi dan investigasi yang memadai, terkait dugaan diskriminasi yang terjadi. Sehingga upaya perbaikan yang diharapkan, benar-benar terealisasi dengan baik.

Praktik diskriminasi di sekolah, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berdasarkan sejumlah penelitian, biasanya dilatarbelakangi sejumlah penyebab.

BACA JUGA: PMI Kebumen Evakuasi Korban Banjir dan Dirikan Dapur Umum

Antara lain perbedaan latar belakang sosial, perbedaan etnis tertentu, keterbatasan fisik, kekuasaan kelompok kuat dan kelompok lemah, atau mayoritas dan minoritas.

Di tengah keberagaman kondisi masyarakat yang kita miliki, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk konsisten, menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, lewat sistem kebijakan dan pengawasan, yang didukung semua pihak.

Karena itu, Rerie juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat, untuk bersama-sama memahami, dan menegakkan prinsip-prinsip toleransi, antidiskriminasi, kebhinnekaan, keadilan dan hak azasi manusia dalam keseharian, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

Riyan

The post Praktik Diskriminasi dan Intoleransi Harus Dihilangkan appeared first on SuaraBaru.id.