Diketahui, proses pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Pewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang untuk menjadi Warga Negara Indonesia, namun pengabulannya tetap merupakan hak prerogatif pemerintah yang berdaulat setelah melalui pemenuhan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, ” ujar Deni Kristiawan, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Jateng, belum lama ini.

Terkait proses kewarganegaraan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Revisi UU Nomor 12 Tahun 2006.

“RUU tersebut diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum dan penyederhanaan proses pewarganegaraan di masa mendatang, ‘ katanya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengharapkan Kanwil Kemenkum Jateng dapat berkontribusi dalam pelayanan pewarganegaraan.

“Kanwil Kemenkum Jateng telah beberapa kali melaksanakan proses pewarganegaraan, yang telah disetujui oleh pusat,” terangnya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai pelaksanaan layanan pewarganegaraan di daerah, termasuk upaya untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Wilayah dan pusat dalam memastikan layanan berjalan tertib, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Monitoring Pelaksanaan Tertib Proses Layanan Pewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Monitoring diawali dengan peninjauan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan di halaman Kantor Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tegal berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui dampak gerakan pangan murah terhadap daya beli warga serta meninjau harga komoditas yang dijual, seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir.

Selanjutnya, rombongan bergerak ke Pasar Trayeman, Slawi. Di pasar tradisional tersebut, Bupati Tegal bersama Satgas Pangan Polres Tegal melakukan pengecekan harga dan stok sejumlah komoditas strategis, sekaligus berdialog dengan para pedagang. Hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas tertentu yang masih dalam batas wajar.

Kunjungan monitoring kemudian dilanjutkan ke pusat perbelanjaan modern Yogya Slawi. Di lokasi ini, rombongan memastikan ketersediaan stok bahan pokok serta distribusinya berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum akhir tahun.

Bupati Tegal menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, sekaligus mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berbelanja di pasar tradisional melalui gerakan “Belanja ning Wonge Dewek”.

“Melalui surat edaran ini, kami mengajak ASN untuk berbelanja di pasar tradisional. Harapannya, dengan meningkatnya aktivitas belanja, penjualan pedagang pasar tradisional juga ikut meningkat sehingga roda perekonomian masyarakat dapat terus bergerak,” ujar Bupati Tegal.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap masyarakat dapat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Nur Muktiadi

The post Bupati Tegal Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Nataru appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya itu, Ketua LPPM USM menilai langsung kinerja tim pelaksana yang dipimpin Dr Supari ST MT, bersama Dr Aria Hendrawan ST MKom, Dr Purwanto ST MT, dan mahasiswa pendamping.

Dalam keterangannya Prof Mudjiastuti mengatakan, PKM berjalan sesuai rencana kerja dan jadwal. Tahapan yang telah dilaksanakan, meliputi FGD bersama Kelompok Nelayan Gandong, sosialisasi program, pembentukan Tim Pendamping Internal Koperasi (PIK), inventarisasi alat, pelatihan penggunaan Robotic Ship Fishery, hingga pendampingan lapangan.

BACA JUGA: 34 Calon Wisudawan Pascasarjana USM Dilepas

Monev juga difokuskan pada ujicoba teknologi, mencakup kelayakan operasional kapal robotik, pemanfaatan sensor sonar dan GPS, serta efektivitas aplikasi digital untuk informasi cuaca dan lokasi ikan.

”Kami mengapresiasi kinerja tim, yang mampu memastikan teknologi berjalan optimal dan diterima nelayan,” katanya.

Dalam evaluasi itu, Prof Mudji, panggilan akrab Prof Dr Mudjiastuti, meminta tim mempercepat penyelesaian luaran wajib, seperti video dokumentasi, artikel ilmiah Sinta, publikasi media massa, draft paten sederhana, poster kegiatan, serta laporan kemajuan dan laporan akhir PKM.

BACA JUGA: 432 Lulusan Ikuti Geladi Bersih Wisuda Ke-74 USM

Dia menilai kinerja Ketua Tim Pelaksana sangat baik dalam koordinasi, pelaksanaan teknis, pengawasan implementasi, serta pendampingan kepada nelayan.

Pada akhir kegiatan, dia menyimpulkan, PKM Robotic Ship Fishery berjalan sesuai rencana, memberikan dampak signifikan, dan memenuhi indikator kinerja awal.

Program ini diharapkan terus berkembang, dan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, serta mendukung ekonomi biru di Desa Surodadi.

Riyan

The post Ketua LPPM USM Lakukan Monev PKM ‘Robotic Ship Fishery’ appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini dilakukan pada dini hari pukul 04.00 WIB untuk monitoring dan peninjauan renovasi dapur, guna memastikan alur bahan makanan dari awal masuk, sampai proses distribusi makanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap mengedepankan standar kebersihan dan gizi.

Didampingi para Pejabat Struktural Eselon III dan IV serta petugas dapur, Maulidi Hilal melaksanakan peninjauan terhadap renovasi dapur Lapas Kelas I Semarang dan dapur sementara yang selama ini digunakan memasak makanan untuk warga binaan Lapas Kelas I Semarang.

Maulidi Hilal memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan renovasi dapur yang dilakukan di Lapas Kelas I Semarang. Ia mengimbau kepada petugas dapur Lapas Semarang untuk selalu menjaga kebersihan dapur dan kualitas makanan selama masih berada di dapur sementara.

“Tetap utamakan kebersihan dan kehigienisan selama pengolahan bahan makanan di dapur sementara, tanpa mengurangi kualitas gizi yang diberikan kepada warga binaan. Kualitas makanan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga penting untuk kesehatan jangka panjang para warga binaan,” ujar Hilal.

Hilal juga memberikan imbauan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bagian perawatan kesehatan dan rehabilitasi agar dapat dilaksanakan pendampingan, supaya dapur yang direnovasi sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Sementara Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Semarang, Usman Madjid menegaskan bahwa Lapas Kelas I Semarang akan segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan imbauan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

“Kami akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas makanan untuk kesehatan warga binaan kami, sesuai dengan imbauan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” kata Usman.

Dikatakan, renovasi dapur merupakan salah satu bentuk komitmen Lapas Kelas I Semarang untuk memberikan yang terbaik bagi warga binaan dengan memberikan makanan yang bersih dan bergizi, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap aspek kehidupan di dalam Lapas mampu mendukung proses rehabilitasi warga binaan.

Ning S

The post Monitoring Renovasi Dapur Lapas Semarang, M Hilal Fokus pada Kebersihan dan Kualitas Makanan appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah sebelumnya diselenggarakan bagi Unit Pelaksana Teknis eks Karesidenan Banyumas, kali ini giliran UPT di wilayah Nusakambangan dan Cilacap menjadi target pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada Jumat (6/9/2024).

Kakanwil Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana dalam arahannya menegaskan pentingnya seluruh jajaran bersinergi bahu membahu untuk meningkatkan nilai Indeks RB Kementerian.

Karena Reformasi Birokrasi telah menjadi fokus dan prioritas nasional, serta prioritas bagi Kementerian Hukum dan HAM.

“Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Menteri, pelaksanaan RB ini menjadi prioritas. Artinya kita tidak bisa setengah-setengah. RB ini memang menjadi wajib kita laksanakan, kalau predikat WBK atau WBBM itu bonus,” ungkapnya.

Ia memaparkan, sedikit lagi Kementerian Hukum dan HAM dapat mengusulkan kenaikan tunjangan yang sebelumnya 80% menjadi 100% dengan target nilai Indeks RB minimal di angka 85.

Oleh karenanya Kadivmin mengajak seluruh UPT untuk berkontribusi aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan RB ini.

“Dengan nilai RB kita yang 83,63, sedikit lagi 85 kita bisa mengusulkan untuk kenaikan tunjangan menjadi 100%. Untuk itu kontribusi di wilayah sangat penting untuk mendongkrak nilai RB Kementerian. Apa yang kita berikan menjadi kontribusi bagi Kemenkumham secara keseluruhan,” terangnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan verifikasi oleh tim Kantor Wilayah yang dikoordinir oleh Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.

Hadir Kepala Lapas Kelas I Batu, Mardi Santoso selaku koordinator wilayah, Kepala Kanim Cilacap Hasanin, serta para Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Monitoring dan Verifikasi RKT B09 pada UPT Nusakambangan dan Cilacap appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang menghadirkan Tim RB Unit Pelaksana Teknis (UPT) eks Karesidenan Banyumas dilaksanakan di Aula Rupatama Yudhistira Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya percepatan pemenuhan data dukung RKT RB periode triwulan III pada UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Ia menambahkan, pemenuhan data dukung tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham yang akan berimplikasi pada kenaikan tunjangan kinerja.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi hukumnya wajib dilaksanakan dan harus 100% demi terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya pembangunan nasional dan pelayanan publik,” kata Hazmi.

“Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham adalah 83,63. Harapannya tahun ini naik minimal 85 agar dapat mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja 100%,” sambungnya.

Selain sebagai langkah percepatan pemenuhan data dukung, lanjut Hazmi, dengan adanya kegiatan ini diharapkan data dukung yang diunggah adalah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menjelaskan beberapa kendala dan catatan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kemenkumham selaku evaluator pelaksanaan RKT RB terkait pemenuhan data dukung satuan kerja pada triwulan sebelumnya.

Kepala Lapas Purwokerto yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, Unggul Sumekto mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Secara teknis, kegiatan ini diisi dengan pendampingan Tim RB UPT oleh Tim Verifikator Kanwil dalam hal pemenuhan data dukung RKT RB B09 pada Aplikasi ERB.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Monitoring dan Verifikasi RKT RB B09 di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas appeared first on SuaraBaru.id.

Kakanwil menekankan pentingnya kedisiplinan dan mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk menaati kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku.

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” terang Tejo, Rabu (7/8/2024).

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kakanwil menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas displin PNS adalah atasan langsung masing-masing pegawai.

“Setiap atasan langsung yang mengetahui atau mendapatkan informasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, wajib untuk memanggil untuk diperiksa,” jelasnya.

“Atasan langsung yang tidak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin,” kata Tejo.

Tejo menerangkan tingkatan hukuman disiplin sesuai undang-undang berlaku, diantaranya hukuman displin ringan, sedang dan berat. Terdapat beberapa pegawai saat ini dalam proses penegakan peraturan disiplin.

Kakanwil berharap data ini tidak bertambah dan mengimbau kepada setiap atasan langsung untuk memberikan pengawasan lebih atas kinerja bawahannya, hal ini untuk kemajuan organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Setiap atasan langsung yg mengetahui atas dugaan pelanggaran disiplin, melakukan pemanggilan untuk kepentingan organisasi,” katanya.

Kakanwil Tejo berpesan agar selalu hati-hati dalam bermedia sosial. Sebab sebagai ASN, tindak tanduk dan tingkah laku kita merupakan representasi dari pemerintah.

Mendampingi Kakanwil dalam kegiatan diantaranya Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga Meivita Dewi, dan Kepala Sub Bagian Humas RB TI Hazmi Saefi.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Monitoring Supervisi dan Evaluasi UPT Jajaran appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya Menkumham memonitor perairan di sekitar Nusakambangan dengan mengendarai Speed Boat Pengayoman 5 dan menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit sebelum bersandar di kecamatan yang terletak di ujung Kabupaten Cilacap tersebut.

Yasonna yang didampingi Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto berjalan mengelilingi perkampungan Kampung Laut.

Ia menyempatkan diri untuk berbincang dengan penduduk asli Kampung Laut yang telah tinggal disana sejak kelahirannya. “Sudah berapa tahun disini, Mas?” Tanya Menkumham kepada salah seorang penduduk.

“Sudah lama pak, lahir disini,” jawab Pono.

“Ini berapa jauh perumahan kesana (jalan menuju Lapas)?” kata Yasonna.

“Jauh pak, kurang lebih 30 menit,” jawab Pono.

Sementara Kalapas Kelas I Batu, Mardi Santoso menjelaskan, dahulu penduduk asli Kampung Laut tinggal di pulau-pulau kecil di sekitaran Nusakambangan dan berprofesi sebagai nelayan.

Namun akhirnya mayoritas penduduk bermigrasi ke Nusakambangan dikarenakan disana terdapat kayu-kayu hutan yang dimanfaatkan penduduk dan ditanami pohon albasia.

Berdasarkan data tahun 2022, Kampung Laut tercatat memiliki luasan sebesar 133,6 km2 dan penduduk sebanyak hampir 16 ribu jiwa dengan kepadatan 94,81/km2, serta memiliki 4 desa yaitu Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel dan Klaces.

Ning S

The post Monitoring Kawasan Nusakambangan, Menteri Hukum dan HAM Kunjungi Kampung Laut appeared first on SuaraBaru.id.

“Peredaran pangan berbahaya, terutama di bulan Ramadan ini lebih gencar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karena memang peredaran pangan baik seperti cenil, cendol dan agar-agar itu sangat banyak dijual di bulan Ramadan,” kata Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Rizza Fauziyah usai memantau sidak pangan di Pasar Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Rabu (27/3/2024).

Rizza juga menyampaikan bahwa, telah mengidentifikasi 43 sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, terutama yang banyak diproduksi selama bulan Ramadan. Dari jumlah tersebut, enam sampel terbukti positif.

“Produk-produk seperti cenil, cendol, agar-agar, dan cincau menjadi fokus utama, mengingat tingginya permintaan selama bulan puasa. Pengawasan dilakukan di 15 pasar tradisional se-Kabupaten Batang yang menjadi pusat distribusi utama bagi pedagang,” jelasnya.

Meskipun ada pedagang yang diketahui menggunakan bahan berbahaya setiap tahun, Dinas Kesehatan terbatas dalam tindakan penegakan, karena kurangnya regulasi keamanan pangan.

“Saat ini, kami belum bisa memberikan sanksi, karena belum ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mendukung,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, Dinkes Batang tidak tinggal diam. Mereka berencana untuk mengadakan sesi pembinaan dan edukasi bagi produsen, distributor dan pedagang. Selain itu, mereka akan berkonsultasi dengan balai POM terkait tindakan lebih lanjut.

Sebagai langkah proaktif, Dinas Kesehatan dan Dinperindagkop UKM Batang akan meluncurkan program pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar Batang dipilih sebagai lokasi pilot projek.

“Balai POM akan memberikan pelatihan cara menguji produk yang mengandung bahan berbahaya dengan cepat. Ini memungkinkan tidak hanya petugas kesehatan, tetapi juga pedagang dan masyarakat umum untuk melakukan pengujian,” terangnya.

Sementara itu, Kepala koordinator Pasar Batang Tawang Nugroho, mengumumkan rencana untuk menyediakan etalase edukasi di pintu masuk pasar.

“Etalase ini akan menampilkan sampel makanan berbahaya sebagai bagian dari upaya edukasi kepada pengunjung,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Tim Gabungan Pemkab Batang Monitoring Keamanan Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Selain melakukan monitoring pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), Reynhard juga monitoring pembangunan sarana prasarana (sarpras) layanan di Lapas Semarang.

“Bagi Lapas medium security, pembinaan harus diprioritaskan. Apalagi di Lapas Semarang terdapat warga binaan dari berbagai jenis kasus, maka pembinaan disini memiliki tantangan tersendiri.” ujar Reynhard.

“Saya harap selalu ada peningkatan, khususnya pada sarana prasarana dan pelayanan publik,” tandasnya.

Ia juga menyampaikan terkait 3 Kunci Pemasyarakatan. Reynhard menegaskan bahwa penerapan 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back to Basics menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas maupun Rutan, untuk menuju Pemasyarakatan semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan inovatif (PASTI).

“Pelengkapan sarana dan prasarana seperti inilah yang mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dipegang teguh untuk membangun kinerja Pemasyarakatan semakin PASTI,” tuturnya.

Hadir mendampingi Dirjenpas, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kantor Imigrasi TPI Semarang, serta jajaran pejabat struktural Lapas Semarang.

Ning S

The post Dirjenpas Kemenkumham Kunjungi Lapas Semarang, Pantau Pembinaan dan Sarpras appeared first on SuaraBaru.id.