Hal itu diungkapkannya, saat menjadi narasumber dalam Talkhow Rektor Menyapa, dengan tema ‘USM Dukung Sukses Pilkada Serentak 2024’, di Studio Radio USM Jaya, yang ada di Gedung N USM, Selasa (5/11/2024).

”Saya mengajak terutama bagi mahasiswa. Mari kita bersama-sama untuk ikut menyukseskan Pilkada Serentak 2024, dengan cara nanti pada hari Rabu 27 November 2024, datang ke TPS, gunakan hak pilih. Money Politic No, Konflik No, Aman dan Nyaman Yes. Kalau itu terpenuhi, berarti kita turut menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” tandasnya.

BACA JUGA: FT USM Terima Kunjungan Delegasi FT UGJ Cirebon

Supari mengungkapkan, USM selalu menjunjung tinggi demokrasi, dan asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber). Begitu juga warga USM, diberikan kebebasan dalam memilih calon kepada daerah, sesuai dengan pilihannya masing-masing.

”Di pilkada ini, seharusnya kita ikut menentukan calon pemimpin untuk lima tahun ke depan. Tentunya, dengan cara mengenali calon pimpinan kepala daerah. Jadi harus kenal dulu, baru ikut menentukan. Sebetulnya banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mengenalinya. Baik itu tentang pandangan, visi misi, dan programnya,” ungkap dia.

Ruang yang dimaksud yakni, mulai dari pertemuan-pertemuan terbatas, rapat-rapat umum, maupun media sosial, yang menjadi tempat sosialisasi badan penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, bahkan para calon pemimpin kepala daerah dan timsesnya.

BACA JUGA: FTIK USM Gelar LKMM-TD dan Makrab Mahasiswa Baru

Namun pihaknya mengimbau, agar seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai USM, bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang tersebar di medsos, yang belum jelas kebenarannya.

”Selain itu, jangan juga menyebarkan informmasi yang belum tentu kebenarannya. Saya menyarankan, kalau tidak jelas atau meragukan dan menimbulkan hal yang tidak karuan atau tidak jelas, stop di ponselmu saja. Jangan sampai berlanjut keluar, atau nomor manapun. Cukup berhenti di kamu saja, jangan ikut menyebarkan berita bohong,” tegasnya.

Dalam menerapkan pendidikan politik di USM, pihaknya mengajarkan dan menyiapkan mahasiswa sesuai ilmu dan jurusan yang diambil. Serta menjamin untuk mengembangkan minat dan bakat, melalui organisasi mahasiswa di USM, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (Dema), hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

BACA JUGA: Ketua PWI Jateng Beri Kuliah Praktisi ke Mahasiswa Magister Hukum USM

Berbagai kegiatan yang digelar di antaranya, diskusi tentang politik. Seperti BEM USM, yang mengadakan seminar Youth Democracy, dengan menghadirkan dua narasumber, KPU dan Bawaslu Jawa Tengah.

”Untuk menciptakan iklim demokrasi, dalam pemilihan presiden mahasiswa, Ketua UKM, Ketua Dema, di level fakultas itu ada pemilihan gubernur, sampai ketua himpunan mahasiswa jurusan. Bahkan pemilihan rektor juga menerapkan sistem seperti Pilkada dan Pemilu. Ada penjaringan calon, kampanye, penyampaian visi misi, masa tenang, dan seterusnya,” jelas dia lagi.

Pihaknya juga mengimbau, agar warga USM menolak politik uang. Sebab, hal itu dapat merugikan diri sendiri dan masayarakat.

BACA JUGA: USM Berkomitmen Majukan Prinsip Keberlanjutan di Semua Aspek

”Jadi kita menggadaikan kesejahteraan masyarakat, hanya karena nilai “semurah” itu untuk lima tahun ke depan. Artinya, kita tidak menghargai diri sendiri, dan bisa dibilang kita sudah terbeli. Jangan seperti itu. Kalau kita ikut itu, kita juga merusak dan berkontribusi berdosa yang merusak negara,” lanjutnya.

Supari pun turut mengimbau, agar dalam hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024, masyarakat terkhusus warga USM, untuk kembali ke daerahnya masing-masing, menggunakan hak pilihnya. Mengingat hari itu merupakan hari libur Nasional.

Riyan

The post ‘Money Politic No, Konflik No, Aman dan Nyaman Yes…’ appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, untuk mengantisipasi hal itu, penyelengara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Jateng, harus gencar mengedukasi masyarakat, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mengeliminasi politik uang.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Diascussion (FGD), bertema ‘Gerakan Antipolitik Uang dalam Pilkada Serentak 2024’. Kegiatan ini digelar di Gedung DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Jumat (2/8/2024).

BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Beri Makanan Tambahan untuk Anak Rawan Stunting

Beberapa peserta ikut dalam FGD ini, di antaranya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jateng dan sejumlah tokoh masyarakat. Adapun narasumber FGD yakni, Komisioner KPU Jateng Basmar Perianto, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin SAP MH, Ketua FKUB Jateng Prof Dr H Imam Yahya MAg,

Abdul Kholik berobsesi, Pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, prosesnya diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang berkualitas, menuju kedaulatan rakyat.

”Pilkada harus berjalan Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), yang muaranya dapat menghasilkan pemimpin di daerah yang berkualitas, dan mampu bekerja dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” kata dia.

BACA JUGA: Koalisi Semarang Maju Masih Buka Kesempatan Partai Lain Bergabung

Sementara itu, Basmar Perianto menegaskan, dalam pandangan KPU, nilai etika kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Sehingga masalah etika akan selalu menjadi pegangan KPU, dalam menjalankan tugas Pilkada serentak nanti.

”KPU juga membentuk rumah-rumah pintar, sebagai sosialiasi kepada masyarakat tentang urgensi memilih pemimpin yang baik. Kemudian membekali para komisioner KPU se-Jateng, untuk mengedepankan kemartabatan dalam bertugas. Muaranya agar penyelenggaraan Pilkada berjalan baik di semua tahapan,” tegasnya.

Sedangkan Muhammad Amin mengaku kesulitan untuk menangkap tangan praktik politik uang, karena yang memberi uang itu bukan calon yang berkepentingan, tetapi melalui tim sukses atau orang lain.

BACA JUGA: Yoyok Sukawi Hadiri Pelantikan PWNU Jateng, Dukung Khidmah NU Membangun Peradaban

”Wacana agar Bawaslu menjalin kerja sama dengan KPK, sangat mungkin terjadi. Namun itu perlu regulasi tambahan, dan hal itu menjadi ranah Bawaslu Pusat. Ini ide bagus, dan bila bisa ditindaklanjuti, saya sangat setuju dalam upaya memberi efek jera kepada pelaku politik uang,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Jateng, Prof Dr H Imam Yahya menegaskan, praktik politik uang dalam perspektif Islam, hukumnya haram. Karena merupakan praktik memberi uang atau hadiah kepada pemilih, dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Ditegaskan dia, ada tiga cara yang dapat dilakukan pemuka agama dalam menolak politik uang. Pertama, melalui pendidikan politik dan membangun kesadaran melalui khutbah dan ceramah keagamaan, diskusi maupun seminar.

BACA JUGA: FH USM Gelar Workshop Kurikulum Berbasis OBE

kedua, melalui keteladanan moral, agar menjadi teladan dalam hal kejujuran dan integritas. Ini menunjukkan kepada komunitas, bahwa integritas lebih penting dari sekadar keuntungan materi.

Ketiga, melakukan pengawasan dan pelaporan, bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau dan melaporkan pelanggaran politik uang.

FGD diakhiri dengan deklarasi gerakan Antipolitik Uang Pilkada Serentak 2024, yang ditandatangni semua pembicara dan peserta.

Riyan

The post Pilkada Harus Wujudkan Demokrasi yang Berkualitas Demi Kedaulatan Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

PEMILU Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 telah usai, tinggal menunggu hasil rekap tingkat Nasional. Bagaimana pelaksanaan Pemilu yang digelar 14 Februari 2024 yang lalu. penulis mencoba menyorot sisi pelaksanaannya dari perspektif money politic. Sebelumnya, penulis ingin mengambil definisi money politic dari Aspinall dan Sukmajati (2017), bahwa money politic atau politik uang, merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa, agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara rinci mendefinisikan politik uang, tetapi mengatur norma, ketentuan, larangan dan sanksi politik uang dan merupakan tindak pidana. Pasal-pasal yang mengatur tentang norma, ketentuan, larangan dan sanksi politik uang adalah Pasal 515, Pasal 523 Ayat (1), Pasal 280 Ayat (1) Huruf j dan Ayat (2), Pasal 278 Ayat (2) dan (3), Pada Pasal 278 ayat (3) ini berbunyi, ”Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ketentuan larangan dan sanksi pidana politik uang dalam pemilu, dibedakan empat kategori, (1) kejadian politik uang terjadinya pada tahapan Pemilu berlangsung, (2) pada saat kampanye, (3) masa tenang dan (4) pada hari pemungutan suara. Dan pelaku politik uang diancam sanksi pidana penjara dan denda, berkisar antara paling lama 2 tahun sampai 4 tahun pidana penjara, dan denda 24 juta sampai 48 juta.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pada Pemilu Legislatif 2024 di meja lembaga yang memiliki kewenangan menindak politik uang ada laporan tentang tindak pidana politik uang? Apakah cukup bukti atau lembaga ini menemukan kasus politik uang? Masyarakat tidak berani melapor dan juga sepakat pemberian dari calon atau tim itu bagian dari sedekah, pengganti transport, sehingga halal dan dianggap sah dan wajar? Bagaimana masyarakat sipil (mereka tidak mau melaporkan politik uang justru menanti pembagian uang, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindak politik uang, LSM, parpol, caleg melihat ini? Apakah semua elemen tersebut akan menjawab “wajar” tentang politik uang.

Lakukan Penindakan
Atau perlu meredefinisi ulang tentang politik uang, ataukah memperkuat penindakan politik uang, atau justru melegalkan saja politik uang, daripada ada Lembaga yang berwenang untuk menindak, tetapi tidak cukup bukti, atau tidak berani melakukan penindakan karena kekuatan dan kekuasaan parpol yang melakukan? Atau sama-sama membangun kesadaran masyarakat, partai politik, caleg, lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi Pemilu untuk sepakat menolak politik uang, dan melakukan penindakan?

Pemilu Legislatif 2024, yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, sangat luar biasa dalam perspektif politik uang. Berdasarkan informasi-informasi dan pengamatan yang penulis lakukan, perspektif pembiayaannya sungguh sangat mahal. Mulai saat pendaftaran caleg di partai politik ini, juga harus membayar untuk mendapatkan nomor strategis daftar caleg. Apakah di nomor 1 atau di nomor yang paling bawah. Karena dua nomor tersebut dianggap nomor strategis tampak dalam surat suara untuk Pemilu Legislatif. Walaupun tidak semua partai menerapkan ongkos pemerolehan nomor dalam pencaleg-an. Setelah itu pembiayaan pemenuhan syarat caleg, misalnya untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari rumah sakit. Biaya sosialisasi, mencetak alat peraga kampanye, biaya kampanye dan endingnya adalah “amplop”. Berapa cost dan modal caleg terpilih atau caleg jadi.

Berdasarkan info-info yang penulis kumpulkan, Pemilu Legislatif di daerah yang dulu terkenal dengan sebutan atau istilah “Ola uwek ola obos”, modal seorang caleg di tingkat kabupaten itu berkisar antara Rp 2-5 miliar, atau bahkan ada yang modalnya lebih dari itu. Modal sekian itu dipergunakan sejak proses tahapan pencalonan, kampanye, serta untuk pembagian amplop untuk pemilih.

Sementara untuk modal para calon legislatif di tingkat provinsi berkisar antara Rp 4-7 miliar, dan untuk calon legislatif pusat berkisar antara Rp 10-20 miliar.

Semakin Menjadi-jadi
Dan untuk uang yang dibagikan ke pemilih per amplop, berkisar antara Rp 50.000-150.000. Ada juga pembagian per amplop untuk 1 keluarga berisi adalah Rp 450.000 dari 1 calon legislatif, untuk tingkat kabupaten. Sementara untuk calon legislatif di tingkat provinsi amplop berisis antara Rp 15.000-50.000. Sedangkan untuk calon legislatif pusat, berkisar Rp 25.000-50.000.

Betapa mahalnya pembiayaan untuk jadi anggota legislatif di Indonesia, Mulai anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, terutama untuk pemberian amplop. Apakah terus seperti ini pelaksanaan Pemilu Legislatif di Indonesia, yang diwarnai dengan politik uang? Politik uang dilarang, tapi semakin menjadi-jadi bentuknya yang terjadi di setiap Pemilu. Di manakah fungsi lembaga berwenang untuk mengawasi dan menindak praktik politik uang? Dimanakah posisi partai politik? Bagaimana fungsi pendidikan politik untuk konstituen maupun pemilih? Apakah sudah dilakukan secara maksimal? Bagaimana dengan calon legislatf, menjadi kompetitor yang tidak beretik, pokoke bagi-bagi uang dan amplop sebanyak-banyaknya. Bagaimana dan kapan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas? Bukan menjadi masyarakat “Moto duiten”, yang mengharap dan menanti “amplop” di setiap event Pemilu.

Pertanyaan-pertanyaan di atas untuk bahan renungan, untuk mencegah terjadinya politik uang. Mampukah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau malah sebaliknya, menganggap politik uang adalah sebuah kewajaran, karena Pemilu dimaknai sebagai “pesta demokrasi” pesta rakyat, waktu dan saat di mana rakyat bisa berpesta, karena dapat dan menerima “amplop pemilu’.

Atau kita ambil langkah taktis, praktis, dengan meredefinisi makna dan pengertian politk uang dalam Undang-Undang Pemilu, dan politik uang dilegalkan saja, daripada dilarang tapi tetap dilanggar. Fungsi pengawasan juga tidak jalan, dan tidak maksimal. Masyarakat juga sangat mengharapkan, uang sebagai pengganti ongkos kerja sehari, karena mereka tidak kerja, harus libur saat Pemilu.

Politik uang merupakan racun demokrasi, dan merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang dianggap sebagai perwujudan demokrasi, ternodai karena adanya politik uang. Apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan Pemilu, tidak bisa terwujud. Yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efiesien.

— Umi Nadliroh, Dosen STAI Pati, Pegiat Kepemiluan dan Ketua LKP2A Pati —

The post Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 1) appeared first on SuaraBaru.id.