Hal itu seperti dikutip dari laman resmi Kemensos RI, saat Gus Ipul melakukan inspeksi mendadak (sidak), pada hari pertama bekerja usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Rabu (25/3/2026).

Gus Ipul berkeliling kantor Kemensos, sekaligus menyapa dan bersilaturahmi dengan para pegawai yang bekerja. Tak hanya melaksanakan inspeksi bagi pegawai yang hadir, Gus Ipul beserta jajarannya telah melaksanakan rapat dinas, untuk meninjau kedisiplinan pegawai usai cuti panjang.

BACA JUGA: Mahesa Jenar Gelar Sesi Latihan di Boyolali

”Jadi ini tanpa keterangan tidak ada izin, tapi juga tidak absen. Ada 2.708 pegawai, cukup besar yang tanpa keterangan ini. Tentu Pak Sekjen beserta staf akan mendalami, mengapa mereka tanpa keterangan,” ujar Gus Ipul.

Seperti diketahui, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bawah Kemensos, saat ini berjumlah 46.090 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 3.683 bekerja di kantor (Work From Office), 5.071 pegawai bekerja dari mana saja (Work From Anywhere).

Kemudian ada sebanyak 34.284 pegawai bekerja dengan sistem Flexible Working Arrangement (bekerja dengan fleksibilitas waktu dan lokasi), dan sisanya sebanyak 2.708 pegawai tanpa keterangan.

BACA JUGA: Kemenag Pastikan Seluruh Layanan Tetap Optimal dan Mudah Diakses

Mengetahui banyaknya pegawai yang tidak hadir dan tanpa keterangan di hari pertama bekerja usai Lebaran, Gus Ipul segera menindaklanjuti, dengan mengadakan apel pembinaan bagi 2.708 pegawai itu.

Para pegawai yang melakukan tindak indisipliner, diminta hadir baik secara luring maupun daring, untuk mendapatkan pengarahan secara langsung. ”Untuk itu, kepada 2.708 orang yang sudah tercatat nama dan NIK-nya semuanya wajib mengikuti apel, dalam rangka pembinaan,” kata Gus Ipul.

Selain melakukan apel pembinaan, Gus Ipul juga tak segan memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak hadir. Tentunya, sanksi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi tegas bagi PNS yang melanggar peraturan.

BACA JUGA: Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Banjir di Kecamatan Ketanggungan Brebes

”Sanksi itu bisa berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Ini perlu kami sampaikan, sekaligus sebagai pembelajaran untuk seluruh pegawai di lingkungan Kemensos. Kami ini punya pengawasan dan kami punya alat untuk bisa mengukur tingkat kedisiplinan para pegawai, di lingkungan Kemensos,” tegas Gus Ipul.

Ditambahkan dia, selain sanksi berupa teguran, sanksi juga bisa berupa pemotongan tunjangan kinerja, bagi pegawai yang terbukti tidak disiplin dalam hal kehadiran. Pegawai yang tidak hadir, akan dipotong tunjangan kinerjanya sebesar 3% per hari ketidakhadiran.

Gus Ipul juga menjelaskan, pelanggaran di masa sebelum dan sesudah hari raya, tak hanya soal kehadiran pegawai, namun juga tingginya risiko menerima gratifikasi hari raya.

BACA JUGA: Menggelar Ramp Check dan Memeriksa Kesehatan Awak Kendaraan

Dalam kesempatan yang sama, dia pun menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan terkait gratifikasi yang diterima pegawai Kemensos. Saat ini, Kemensos telah menyediakan kanal pengaduan untuk gratifikasi, dan belum ada laporan yang masuk.

Untuk mendukung penegakan kedisiplinan bagi pegawai Kemensos, Gus Ipul pun mengundang semua pihak, untuk melaporkan pegawainya yang terbukti melakukan pelanggaran. Pelaporan bisa dilakukan melalui Command Center, ataupun kanal pengaduan lain yang tersedia.

”Saya mengundang semua pihak jika melihat, dan menyaksikan ada pelanggaran di lingkungan Kemensos, silakan bisa langsung dilaporkan kepada kami, lewat Command Center, lewat WA Center, atau lewat saluran-saluran yang sudah kami buat,” tandasnya.

Riyan

The post Gus Ipul Beri Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Tak Ngantor di Hari Pertama appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini seperti yang disampaikan Gus Ipul, usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam. Menurut dia, Presiden sangat punya perhatian terhadap para korban. Tidak hanya yang kalangan sipil, tapi juga dari aparat keamanan.

”Presiden Prabowo punya perhatian khusus, dan memberikan atensi serius. Presiden juga akan menindaklanjuti, bagaimana membantu para korban,” kata Gus Ipul, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos.

BACA JUGA: Perangkat Desa di Kudus Bisa Dapat THR atau Gaji ke-13, Ini Syaratnya

Bantuan yang disiapkan Presiden itu mencakup biaya pengobatan, dukungan pendidikan, hingga renovasi rumah, sesuai kebutuhan masing-masing korban.

”Kalau kita lihat nanti, pasti sesuai kebutuhannya. Bisa untuk biaya sekolah, untuk keluarganya, adiknya, orang tuanya. Mungkin juga ada perbaikan, renovasi atau pembangunan rumah. Pada dasarnya, Presiden akan berikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, baik dari pihak sipil maupun aparat,” jelasnya lagi.

Secara teknis, penyaluran bantuan akan dilakukan melalui kementerian terkait. Sementara pendataan kebutuhan dilakukan tim dari Presiden. ”Ini adalah perhatian langsung dari Presiden. Tentu para menteri akan menyesuaikan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” imbuh dia.

BACA JUGA: Sempat Konflik, Dua Gereja di Grobogan Sepakat Gunakan Tempat Ibadah Bersama

Gus Ipul juga mengimbau masyarakat, untuk tidak mempercayai berita hoaks yang bersifat provokatif, dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga persatuan.

”Mari kita jaga persatuan, sampaikan aspirasi dengan baik, karena itu dilindungi undang-undang. Jangan sampai ada kericuhan yang merugikan semua pihak,” pesannya.

Sepeti dikabarkan sebelumnya, aksi unjuk rasa di Jakarta dan sekitarnya berujung ricuh dan anarkis. Massa menjarah rumah sejumlah pejabat publik, merusak dan membakar fasilitas umum. Di antaranya halte, stasiun dan gerbang tol. Dalam insiden ini, banyak jatuh korban luka, baik dari para demonstran maupun aparat.

Riyan

The post Presiden Prabowo Siapkan Bantuan untuk Korban Unjuk Rasa appeared first on SuaraBaru.id.

”Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan Bansos tambahan, untuk mereka yang menerima sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu, dikali dua bulan, Juni dan Juli. Ini salah satu bentuk atensi Presiden Prabowo pada masyarakat yang membutuhkan,” kata Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Menurut dia, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, penebalan Bansos ini disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Penebalan bansos ini, diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, untuk memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA: Satgas Harus Bersinergi Dukung Sekolah Rakyat

Sementara itu, untuk penyaluran Bansos Triwulan II, secara keseluruhan sedang berproses. Saat ini, proses penyaluran Bansos sembako terus berjalan, dan menuju ke penyaluran 95,5 persen, dari 18.277.083 KPM sembako, dan 10 juta KPM PKH.

Adapun sebanyak 4,5 persen atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako, sedang proses Buka Rekening Kolektif (Burekol). Dari 805 ribu KPM itu, sebanyak 654 ribu di antaranya penerima program PKH.

Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan, terkait penyaluran Bansos, melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Kini Hadir di Jati Wetan, Bupati Kudus: Ini Komitmen Sukseska Program Nasional

Proses pemutahiran ini dilakukan secara berkala, setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran ini bertujuan, untuk memastikan data penerima Bansos semakin akurat dan tepat sasaran

”Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik, untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik, mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi Cek Bansos,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyampaikan, penyaluran Bansos Triwulan II ini, transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Catat Lebih dari 1 Juta Penumpang Gunakan Face Recognition Boarding Gate

”Sebelumnya ditengarai, penyaluran Bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Kini strategi Presiden Prabowo, dengan memperbaiki data lewat DTSEN, sesuai Inpres No 4 Tahun 2025,” jelasnya.

Ditegaskan pula, anggaran Bansos tidak dialihkan ke anggaran Sekolah Rakyat. Sebaliknya, Presiden Prabowo menambah anggaran Bansos melalui program Penebalan Bansos.

”Presiden merintahkan kepada kita dari awal, untuk tidak mengubah anggaran Bansos dan justru ditambah. Yang jadi penting buat kita, Bansos lebih tepat sasaran,” tegas dia.

Riyan

The post Penebalan Bantuan Sosial Sembako Segera Dibagikan appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan ini seperti yang disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat, yang digelar secara daring, dan dihadiri berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

”Untuk itu semua, satgas yang telah ditugaskan kami mohon untuk terus bersinergi, agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai. Sehingga pada Juli nanti, dapat dibuka dan diresmikan Presiden Prabowo,” kata Agus Jabo, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Kini Hadir di Jati Wetan, Bupati Kudus: Ini Komitmen Sukseska Program Nasional

Dia menjelaskan, seperti dilansir dari laman resmi Kemensos, kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar atau guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan. Sehingga tidak ada hambatan ketika SR sudah beroperasi.

Sesuai perintah Presiden RI, ada 100 titik lokasi SR akan dibuka pada tahap I pada Juli 2025. Dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap IA, dan 37 titik lokasi pada tahap IB.

Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel, dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa, yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Catat Lebih dari 1 Juta Penumpang Gunakan Face Recognition Boarding Gate

Sebagian besar titik SR pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos. Agus Jabo juga memastikan, layanan SR tidak akan menggangu layanan sentra.

”Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan internet, sehingga pelayanan di sentra tidak terganggu, dan pelayanan di SR juga tidak terganggu,” ujarnya.

Dijelaskan juga, SR yang akan dibuka ini bersifat sementara. Sedangkan SR yang permanen, lahannya tengah disiapkan Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

”Untuk itu, kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot, menyiapkan lahan 8,5 hektar, untuk SR yang permanen,” terangnya.

Sementara itu, untuk proses rekruitmen siswa SR pada tahap I ini, sudah berjalan pada penetapan kepala daerah dan proses home visit.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan komitmen pemerintah, dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia. Terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Riyan

The post Satgas Harus Bersinergi Dukung Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Grobogan Sri Sumarni didampingi Kepala Disnakertrans Teguh Harjokusumo, Kepala Dinkop UMKM Khasan Anwar, Kepala Dinsos Edy Santoso, dan Kepala Disnpertan Sunanto.

Seperti diketahui, sebanyak 18 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Beberapa korban TPPO ini diantaranya adalah warga Kabupaten Grobogan.

Dalam pertemuan Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Mensos Risma Triharini tersebut membahas tentang bantuan untuk para korban TPPO ini.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan sangat ingin memperhatikan Pemkab Grobogan terkait masih adanya masyarakat yang terhipnotis bujuk rayu bekerja di luar negeri dengan skema nonprosedural alias ilegal.

Hal itu disampaikannya melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Teguh Hadjokusumo.

“Jadi intinya Bu Risma kemarin mengatakan punya perhatian kepada Grobogan terkait masih adanya warga masyarakat yang terkena bujuk rayu bekerja di luar negeri yang non prosedural alias ilegal,” kata Teguh Harjokusumo.

Dirinya mengatakan, Kemensos ingin memberikan bantuan sekaligus pendampingan kepada pars korban agar punya keterampilan dan bisa mengangkat derajat ekonomi mereka.

Selain itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga melakukan koordinasi repatriasi atau penanganan integrasi korban TPPO.

“Repatriasi ini adalah pemulangan kembali para pekerja yang bekerja di luar negeri, khususnya yang melalui jalur nonprosedural,” jelas Teguh Harjokusumo.

The post Bupati Grobogan Dipanggil Mensos Terkait Warganya yang Jadi Korban TPPO appeared first on SuaraBaru.id.

Bagi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), tahun ini merupakan perhelatan HPN pertama bagi organisasi perusahaan media siber, setelah resmi menjadi konstituen Dewan Pers.

SMSI yang beranggotakan 1.224 perusahaan media siber itu, memperingati HPN 2021 dengan melakukan kegiatan bakti sosial, yang meliputi pembangunan jalan dan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK), di Kampung Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten.

BACA JUGA : Dedikasi Mensos Risma Diapresiasi Ketua Umum SMSI

”Sebagai organisasi konstituen Dewan Pers, SMSI ingin membawa angin baru dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, sehingga tak lagi terfokus pada acara seremonial. Namun kami bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, Minggu (7/2/2021), di sela-sela peresmian program bakti sosial yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini.

Dikatakan dia, jalan yang dibangun merupakan jalan baru dengan panjang 750 meter dengan lebar 2,5 meter. ”Ini merupakan bakti SMSI untuk negeri. Bantuan masyarakat pers ini, sekaligus untuk memperingati HPN,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, pembangunan jalan itu sudah dimulai beberapa pekan lalu, yang diawali dengan pembebasan lahan, perataan tanah dan penebangan pohon.

BACA JUGA : Menteri Sosial Puji SMSI yang Bangun Peradaban di Peringatan HPN 2021

”Pelaksanaan pembangunan proyek sosial itu ditangani SMSI Pusat dan juga SMSI Provinsi Banten, yang paling dekat dengan lokasi proyek. Serta didukung sepenuhnya oleh PT Dwi Ratna Putra,” ungkap dia.

Selain pembangunan jalan itu, SMSI di lokasi yang sama juga membangun 16 unit MCK. Kedua proyek sosial ini juga merupakan monumen sejarah SMSI, yang didirikan pada 7 Maret 2017.

Di masa itu, menurut Firdaus, menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers Tanah Air. Hari itu, sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI ini, diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dari berbagai provinsi di Indonesia.

BACA JUGA : Jateng Darurat Bencana, Ini Upaya Pemprov Mengatasi

Pembentukan SMSI sendiri digagas Ketua PWI Banten, yang saat itu dipimpin Firdaus. Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI di Banten, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di masing-masing provinsi. Jadilah SMSI sebagai organisasi Pers Nasional, yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber.

Sekarang tercatat 1.224 pengusaha media siber bergabung, termasuk para start-up yang mengembangkan usaha pers. Tiga tahun berjalan, pada 29 Mei 2020, secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers, dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

Dengan ketetapan itu, maka jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

BACA JUGA : Pedagang Pasar Se-Jateng Giliran Divaksin, Ini Jadwalnya

Menurut Dewan Pers, dengan anggota melebihi 1.000 perusahaan media, menjadikan SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun, menobatkan SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia.

Dalam perkembangan selanjutnya, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air, yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020, di Bintaro Tangerang Selatan. Sebelumnya sudah dibangun sin.co.id dan indonesiatoday.co.

Dalam rangka memperingati HPN 2021, SMSI juga menyelenggarakan webinar dengan tema, ‘Mencari Formulasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Yang Berorientasi Kepada Kebangkitan Ekonomi Kreatif’. Webinar ini juga melibatkan Hipmi dan asosiasi-asosiasi pariwisata se-Indonesia, sebagai audiens dan narasumber.

Riyan-Sol

The post Bakti Serikat Media Siber Indonesia untuk Negeri appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Risma, saat meresmikan jalan dan sarana sanitasi yang ada di Kampung Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Minggu (7/2/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu mengaku, program SMSI ini membuat warga dapat merasakan akses untuk aktivitasnya sehari-hari.

BACA JUGA : Ketua Persit Kartika Candra Kirana Daerah IV Diponegoro Bantu Warga Cebolok

”Bagi saya ini menarik, karena jarang sekali ada inisiatif dari luar selain pemerintah, untuk membangun jalan. Saya baru tahu setelah 20 tahun jadi PNS, dan 10 tahun jadi wali kota, ada pihak lain di luar pemerintah membangun jalan lalu diserahkan kepada pemerintah,” tutur Tri Rismaharini.

Diungkapkan juga olehnya, semenjak jadi Wali Kota Surabaya selama 10 tahun, dia sudah membangun jalan sepanjang 350 km. ”Tapi SMSI sekali tepuk, sudah bisa bangun jalan 750 meter. Saya tertarik dengan konsep SMSI dalam memberikan sumbangan yang berbeda. Bangun jalan itu sama dengan kita membangun peradaban. Jika jalan dibangun, maka peradaban berubah,” imbuhnya.

Dia pun menyampaikan apresiasinya kepada SMSI, yang dengan sukarela telah membantu warga. ”Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk SMSI, yang telah membantu masyarakat. Dulu sewaktu saya jadi wali kota, saya selalu mendahulukan membangun infrastruktur di kampung-kampung,” jelasnya.

BACA JUGA : Syukuran Peringatan HPN Jateng Diwarnai Tausiyah KH Ahmad Darodji

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Dr Al Muktabar juga memberikan rasa salutnya kepada SMSI, atas program bakti sosial yang telah dilakukannya ini. ”Terima kasih kepada SMSI atas program bakti sosial yang telah dilakukannya, dan langsung dirasakan masyarakat di Provinsi Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun menyampaikan, pihaknya berharap apa yang dilakukan SMSI ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ”Ini juga menunjukkan, pers tidak dilihat sebagai pihak yang melihat dari jauh, tetapi melakukan kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus menyatakan, SMSI yang beranggotakan 1.224 perusahaan media siber itu, memperingati HPN 2021 yang jatuh tiap tanggal 9 Februari itu, salah satunya dengan melakukan kegiatan bakti sosial. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan dan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK).

”Sebagai organisasi konstituen Dewan Pers, SMSI ingin membawa angin baru dalam HPN 2021, sehingga tak lagi terfokus pada acara seremonial, namun bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat,” sebutnya.

BACA JUGA : Ziarah ke Makam Wartawan Awali Peringatan HPN 2021 di Kebumen

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana HPN 2021 SMSI, M Nasir menjelaskan, pembangunan jalan itu sudah dimulai beberapa pekan lalu, yang diawali dengan pembebasan lahan, perataan tanah dan penebangan pohon.

”Pelaksanaan pembangunan proyek sosial itu ditangani SMSI Pusat dan juga SMSI Provinsi Banten yang paling dekat dengan lokasi proyek. Kegiatan ini juga didukung sepenuhnya oleh PT Dwi Ratna Putra,” papar dia.

Selain pembangunan jalan sepanjang 750 meter dengan lebar 2,5 meter, di lokasi yang sama juga dibangun 16 unit MCK.

Sebagaimana diketahui, perhelatan HPN 2021 memiliki nuansa tersendiri bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi berlangsung di tengah pandemi covid-19. Bagi SMSI, tahun ini merupakan perhelatan HPN pertama organisasi perusahaan media siber itu, setelah resmi menjadi konstituen Dewan Pers.

Riyan-Sol

The post Menteri Sosial Puji SMSI yang Bangun Peradaban di Peringatan HPN 2021 appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita melihat perbuatan para pelaku yang tega mengorupsi uang negara untuk bansos. Maka kita dukung KPK menuntut para tersangka dengan ancaman hukuman mati,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, kinerja KPK yang sebelumnya banyak diragukan berbagai pihak, kini justru diapresiasi setelah menangkap dua menteri dalam rentang waktu cepat.

“Kita melihat pelaku yang berhasil ditangkap tangan juga bukan orang sembarangan. Dalam dua minggu terakhir ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi sasaran penegakan hukum KPK,” kata Edi seperti dikutip siberindo.co.

Bahkan dia melihat penangkapan Edhy di Bandara Sokarno Hatta dan Juliari menjadi OTT paling sempurna sejak KPK dibentuk. “Kita apresiasi dan kita dukung terus KPK agar bisa memberantas korupsi di negeri ini,” ujar pengajar pidana korupsi ini.

KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bansos pandemik covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Empat orang lainnya juga menjadi tersangka yakni Matheus Joko Santoso (pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial), Adi Wahyono (pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial), Ardian IM (swasta) dan Harry Sidabuke (swasta).

Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari, Matheus dan Adi menjadi penerima suap. Anggaran untuk bansos Jabodetabek sebesar Rp6,84 triliun dan telah terealisasi Rp5,65 triliun (82,59 persen) berdasarkan data 4 November 2020.

Sam-trs

The post Pelaku Korupsi Bansos Pantas Dihukum Mati appeared first on SuaraBaru.id.

“Tiga bansos telah 100% tersalurkan. Untuk realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial per hari ini mencapai Rp112 triliun atau 87,44%. Untuk sisanya ini tinggal menunggu penjadwalan realisasi saja,” kata Mensos Juliari saat menyampaikan Keterangan Pers di Istana Negara.

Tiga program yang telah selesai adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH), program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).

Bansos PKH dengan jangkuan 10 juta KPM dengan aggaran Rp36,8 triliun. Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako Non-PKH menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp4,5 triliun. Bansos Beras (BSB) dengan jangkauan 10 juta KPM dengan pagu Rp5,26 triliun, telah tersalurkan semua sebanyak 450.000 ton beras medium.

“Untuk BSB, telah secara resmi kami tutup kemarin di Kendal,” kata Mensos. Dalam slide yang dipaparkannya, Mensos memberikan catatan untuk BSB yang telah tuntas terlaksana, namun realisasi mencapai Rp3,29 trilliun (62,47%).

“Ini tinggal proses administrasinya saja. Karena fisiknya sudah tuntas tersalurkan sebanyak 450.000 ton beras medium dari Bulog,” katanya.

Realisasi anggaran Kemensos termasuk anggaran PEN terus berada di posisi tertinggi di antara K/L. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran yang sudah dicapai ini.

Menurut dia, menjaga penyerapan anggaran tinggi, sangat penting, khususnya karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program PEN. Dari anggaran PEN Rp204,95 triliun TA 2020, lebih separuhnya berada di Kemensos.

“Lebih dari separuh. Jadi kalau realisasi anggaran di Kemensos tidak optimal, tentu akan sangat mengganggu program nasional PEN,” katanya. Mensos juga meminta jajarannya memastikan realisasi Kemensos terus tinggi, melebihi K/L lain dengan margin signifikan.

Dalam berbagai kesempatan, Mensos Ari menyatakan, capaian kinerja tidak lepas dari kekompakan dan komitmen kuat jajaran Kemensos. Mensos menekankan agar kinerja tersebut terus dipertahankan dan tingkatkan.

Dengan anggaran besar, kami tetap mampu menjaga dan malah meningkatkan kinerja. Capaian ini juga terasa istimewa karena memasuki 1 tahun Juliari P. Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial.

Sejak pendemi merebak, Mensos dan seluruh jajaran langsung turun ke titik distribusi bansos. Tujuannya untuk mengakselerasi distribusi bantuan. Karena masyarakat sangat menunggu bantuan tersebut. “Inilah bentuk tangggung jawab dari negara. Bahwa dengan anggaran besar, Kemensos harus berkinerja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Budi Gunadi Sadikin memuji kinerja Kementrian Sosial dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran progam bansos tunai selama pandemi Covid-19.

Budi menyebutkan bahwa Kemensos menjadi lembaga yang paling cepat merealisasikan penyaluran program tersebut sebelum akhir tahun anggaran.

“Saya berterima kasih sekali kepada Pak Mensos, karena kementrian sosial sudah hampir pasti terserap 100 persen, malah mungkin bisa jadi paling cepat dan pertama menyerap angaran yang dialokasikan Rp 128,8 triliun,” katanya.

Dikatakan, Kemensos merupakan salah satu kementrian yang mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap bantuan yang disampaikan kepada masyarakat dapat mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi.

The post Juliari Laporkan 3 Program Bansos yang Tuntas Dilaksanakan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut seperti yang diutarakan Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat menghadiri acara Penutupan Penyaluran (Flag Off) Bantuan Sosial Beras (BSB) Tahap I dan II Tahun 2020 di Kabupaten Kendal, Selasa (3/11/2020).

“Bansos Reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa pandemi, yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 Juta KPM dengan aggaran Rp36,8 triliun,” katanya.

Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20 Juta KPM dengan anggaran Rp43,1 trilliun. Baru kemudian Bansos Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19.

Mensos Juliari menjelaskan, penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kab/kota.

“Bansos Khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 Juta KPM  dengan anggaran Rp6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp32,4 triliun,” katanya.

Terakhir adalah Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi.

Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 Juta KPM dengan indeks sebesar Rp500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp4,5 triliun.

The post Mensos Juliari Sigap Jalankan Program JPS untuk Penanganan Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.