Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa sebelumnya Kabupaten Kudus belum tercatat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sehingga tidak langsung masuk dalam daftar daerah yang dikenai sanksi. Namun, setelah dilakukan pendalaman, KLH menilai TPA Tanjungrejo tetap memiliki risiko lingkungan yang harus segera ditangani.

“Karena belum masuk sistem, Kudus sempat tidak terdata. Tetapi dalam waktu dekat, sanksi administrasi paksaan pemerintah akan kami berikan untuk penanganan TPA Tanjungrejo,” ujar Hanif.

Ia mengapresiasi langkah cepat Bupati Kudus dan Ketua DPRD Kudus yang langsung merespons rekomendasi KLH. Menurutnya, upaya akselerasi sudah mulai terlihat, meski pengelolaan TPA Tanjungrejo tetap harus dilakukan secara ekstra hati-hati mengingat lokasinya berada di area berkontur dan rawan.

“TPA ini berada di wilayah tepi dan ketinggian. Penataan terasering wajib dilakukan dengan serius. Banyak kejadian di daerah lain, kelalaian pengelolaan TPA berisiko menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.

Hanif menegaskan praktik open dumping telah dilarang sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Seluruh TPA seharusnya sudah ditutup atau minimal menerapkan sistem controlled landfill, yakni menutup sampah dengan tanah secara berkala untuk menekan pencemaran lingkungan, khususnya lindi.

TPA Tanjungrejo akan dikenai sanksi administrasi paksaan pemerintah selama enam bulan. Selama periode tersebut, KLH akan melakukan pemantauan berbasis penilaian terstandar. Jika nilai pengelolaan lingkungan masih di bawah 40, sanksi dapat ditingkatkan ke pemberatan sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebaliknya, jika progres mencapai nilai di atas 90, sanksi dapat dicabut.

Selain TPA, Hanif juga memaparkan capaian pengelolaan sampah Kabupaten Kudus secara umum. Saat ini nilai Kudus berada di kisaran 54–55, mendekati ambang batas sertifikasi nasional pengelolaan sampah yang ditetapkan pada nilai 60.

“Kudus tinggal sekitar lima poin lagi untuk mencapai sertifikat. Ini kemajuan cukup pesat. Dengan inisiatif yang sedang berjalan, peluangnya sangat besar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan kesiapan penuh Pemkab Kudus untuk menindaklanjuti seluruh sanksi dan rekomendasi dari KLH. Ia menegaskan penanganan persoalan sampah tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Kami bergerak bersama Forkopimda, DPRD, dan masyarakat. Tanpa dukungan rakyat, persoalan sampah tidak akan selesai,” tegas Sam’ani.

Teknologi RDF

Pemkab Kudus telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, mulai dari penutupan open dumping menggunakan tanah dan geotekstil, optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), pemilahan sampah dari tingkat desa, hingga penguatan pengelolaan sampah organik. Selain itu, Pemkab mengalokasikan bantuan sebesar Rp50 juta per desa untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Upaya tersebut turut diperkuat oleh dukungan dunia usaha. Pura Group menyatakan komitmennya membantu penanganan sampah di Kudus melalui pemanfaatan teknologi RDF. Direktur HR & GA Pura Group, Agung Subani, mengatakan perusahaan telah mengelola sampah secara mandiri menggunakan RDF yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri semen.

“Untuk tahap awal, 50 persen kapasitas RDF kami siap digunakan untuk membantu pengelolaan sampah Pemkab Kudus,” ungkapnya.

Saat ini, fasilitas RDF Pura Group yang berada di dekat TPA Tanjungrejo memiliki kapasitas sekitar 25 ton per hari dan telah beroperasi selama enam bulan. Ke depan, kapasitas tersebut direncanakan meningkat hingga dua kali lipat. Nota kesepahaman dengan Pemkab Kudus telah ditandatangani dan akan segera ditindaklanjuti pada tahap teknis.

Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Kabupaten Kudus optimistis mampu memperbaiki tata kelola sampah, menekan dampak lingkungan TPA Tanjungrejo, serta meningkatkan status pengelolaan sampah menuju standar nasional.

Ali Bustomi

The post Terancam Sanksi, Pemkab Kudus Percepat Penataan dan Pengelolaan Sampah di TPA Tanjungrejo appeared first on SuaraBaru.id.

Acara bertajuk Nasdem Peduli Pantura (Restorasi Pantura Jateng) itu, digelar DPW Partai Nasdem Jateng, dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI, dipusatkan di Pantai Tirang, Kota Semarang, Minggu (28/8/2022).

Hadir dalam acara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jateng, yang juga Ketua Yayasan Bakti Lestari, Lestari Moerdijat, Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem Prananda Surya Paloh, dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

BACA JUGA: Tim Verifikasi Pusat akan Kunjungi Situs Bersejarah Ratu Kalinyamat

Di sela acara, Prananda mengatakan, garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km. Dari fakta itu menggambarkan, tantangan besar untuk menjaga keseimbangan ekologis pesisir, agar tetap terjaga. Salah satunya, dengan ekosistem mangrove.

Dia menyebutkan, berdasarkan data dari BPS Tahun 2021, luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 3,63 juta hektare, atau 20,37 persen dari total luas ekosistem mangrove dunia.

Dia menjelaskan, angka itu merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk Indonesia, menempatkan mangrove sebagai prioritas utama dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis pesisir.

BACA JUGA: Pasutri Korban Laka di Jalan Sisingamangaraja, Semarang Meninggalkan Anak Usia SMP Kelas 2

Prananda mengatakan, gerakan restorasi lingkungan merupakan manifestasi nyata untuk menunjukkan, pemuda harus ikut serta berpartisipasi aktif pada isu lingkungan hidup.

Menurut dia, konservasi ekologis merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Krisis perubahan iklim telah mengancam perekonomian, dan mempercepat kerusakan keragaman hayati laut. Partai Nasdem juga berkomitmen penuh, untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan ini.

”Kami mengapresiasi DPW Nasdem Jateng, yang menginisiasi acara ini. Kita mendukung sustainable development. Pembangunan jalan, tapi lingkungan dan pariwisata juga ikut terjaga. Pola pikir harus kita ubah, dengan selalu mendukung konsep go green, mengurangi pencemaran, mengurangi sampah, gunakan transportasi publik dan mobil listrik yang ramah lingkungan,” paparnya.

BACA JUGA: Gerindra Komitmen Koalisi dengan PKB pada Pilpres 2024

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyebutkan, pembangunan lingkungan merupakan hal yang krusial. Pihaknya juga sangat mengapresiasi inisiatif parpol, untuk berpartisipasi menjaga lingkungan hidup.

”Di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan perubahan iklim dan kehilangan biodiversity, keberlanjutan pembangunan, serta pencemaran lingkungan. Peran serta semua komponen bangsa, termasuk partai politik sangat diperlukan, agar kelestarian lingkungan terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Ditambahkan dia, hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pesisir yang memiliki manfaat sangat besar. Antara lain, sebagai daerah pemijahan jenis ikan tertentu, penyedia nutrien dan zat hara penting. Selain itu, fungsi fisik yang sangat besar, seperti menjaga daerah pesisir dari abrasi.

BACA JUGA: Paser Mania Tegal Tebar 2.000 Benih Ikan Nila di Sungai Ketiwon

Secara umum, kondisi mangrove di Indonesia, khususnya Pantai Utara (Pantura) Jawa, berada dalam tingkatan yang sangat mengkhawatirkan.

Hal ini juga terjadi pada ekosistem mangrove yang ada di daerah pesisir mulai dari garis pantai di Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati dan Rembang.

Dia menyebut, kementrian sudah merehabilitasi 110 hektar mangrove dari 600 hektar yang ditargetkan. Sisanya, pihak kementrian akan bekerja keras untuk menyelesaikan hingga 2024 mendatang.

Riyan

The post Penanaman Mangrove untuk Jaga Keseimbangan Ekologis Pesisir appeared first on SuaraBaru.id.