Hal ini disampaikan Dr Nalom Kurniawan SH MH, Peneliti dan Asisten Ahli Hakim Agung MK, saat menerima mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang (USM), yang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di MK, baru baru ini.

Menurut Nalom, MK merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara, bersama dengan MA. Lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman. MK pun berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, seperti menguji UU terhadap UUD.

BACA JUGA: 85 Mahasiswa FTP USM Ikuti Pelatihan di PT Sriboga

”Selain itu juga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi yang mewakili Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT, didampingi Kaprodi S2 Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH memberikan apresiasinya, karena MK telah menerima KKL Mahsiswa S2 MH USM, dengan sangat baik dan ramah.

Disampaikan juga oleh Kaprodi MH USM, Dr Kukuh Sudarmanto, KKL ini dimaksudkan untuk melatih daya nalar kritis dan logis seorang kandidat MH, ketika usai menerima teori di bangku kuliah selama tiga semester.

BACA JUGA: Pelaku Curas di Wonosobo Lukai dan Bawa Kabur Motor Korban

”Kami berharap, setelah diwisuda sebagai Magister Hukum nanti, mereka menjadi kader pemimpin di Negara Indonesia yang kapabel, berintegritas, santun dan berdedikasi tinggi pada bangsa dan negara,” harapnya.

Disebutkannya, KKL di MK ini sangat penting. Karena para mahasiswa bisa langsung melihat, mendengar, mencocokkan data dan informasi yang selama ini diperoleh dari media, para narasumber, opini maupun berita-berita yang cukup gaduh dan menimbulkan atensi masyarakat.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu disampaikan melalui rilis IPHI, terkait hasil Pemilu 2024 dengan Nomor: 7.370/Sket/PP.IPHI/IV/2024. Rilis ini ditandatangani langsung Ketua Umum PP IPHI H Erman Suparno dan Sekjen HA Bambang Irianto, di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Dalam rilis itu disebutkan, PP IPHI mengajak seluruh kepengurusan dan anggota IPHI dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menerima dan menghormati hasil Pemilu 2024 dengan rasa syukur kepada Allah SWT.

BACA JUGA: Ini Pesan Wabup Wonosobo pada 47 Kafilah MTQ Ke-XXX Jateng

Disampaikan juga, seluruh warga IPHI untuk mematuhi putusan MK, sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat. PP IPHI juga menyampaikan selamat kepada pasangan H Prabowo Subianto dan Gibran Rakaming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dari hasil Pemilu 2024.

Apresiasi juga diberikan pada pasangan Capres-Cawapres H Anies Baswedan dan H Muhaimin Iskandar, serta H Ganjar Pranowo dan H Mahfud MD. PP IPHI juga mendoakan pemimpin yang terpilih, untuk benar-benar dapat melaksanakan amanah dari rakyat Indonesia.

Sementara itu, Ketua PW IPHI Jawa Tengah, Prof Dr KH Imam Taufiq MAg, mengajak semua pihak untuk bersatu kembali, menatap masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

”Putusan MK dan KPU merupakan hasil terbaik untuk demokrasi di Indonesia. Karena itu, kami mengajak untuk menjaga persatuan dan kerukunan umat, guna menatap masa depan Indonesia Emas 2024, dengan penuh optimisme,” ujarnya.

Riyan

The post IPHI Ajak Semua Pihak Bersatu Menuju Indonesia Emas 2045 appeared first on SuaraBaru.id.

Gugatan masa jabatan KPI ke MK oleh komisioner KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Syaefurrochman, melalui para advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat MZ Al-Faqih & Partners, dengan nomor perkara 26/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 itu, kini telah mulai disidangkan.

Syaefurrochman dalam permohonan Pengujian Undang-Undang meminta agar, masa jabatan KPI disamakan dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya, seperti KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu RI, dan OJK, menjadi lima tahun.

BACA JUGA: UMKM Binaan PLN UIK Tanjung Jati B Unjuk Gigi di INACRAFT 2024

Ketua Forum Pemerhati Penyiaran, Budi Setyo Purnomo, yang juga mantan Ketua KPID Jawa Tengah pun, angkat bicara menyoal pendeknya masa bakti KPI ini.

Diungkapkan dia, selama dua periode menjabat sebagai Ketua KPI Jateng, dirinya merasakan adanya “diskriminasi” masa kerja. Digambarkan olehnya, dalam tiga tahun masa bakti, tahun pertama adaptasi, tahun kedua running, tahun ketiga disibukkan seleksi.

”Padahal peran KPI itu tak kalah pentingnya dengan lembaga negara lainnya. Paling utamanya, peran KPI mengawal ahklak bangsa lewat penyiaran. Dampaknya memang tidak serta merta, tapi literasi media yang diusung KPI, membawa akhlak anak bangsa ke depan lebih baik,” Budi SP dalam keterangan di Semarang, Kamis (7/3/2024).

BACA JUGA: Operasi Keselamatan di Kaliwangan Blora, Warga Bisa Langsung Bayar Pajak Kendaraan

Bendahara PWI Jateng itu menambahkan, perlunya perubahan masa jabatan itu, terkait dengan keharmonisan atau sinkronisasi performance kerja atau proses kinerja. Masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun, membuat sinkronisasi menjadi tidak mudah dilakukan oleh anggota-anggota KPI.

Disampaikan juga, masa jabatan anggota KPI Pusat dan Daerah yang hanya tiga tahun, memboroskan keuangan negara. Masa jabatan tiga tahun tidak sinkron dengan dengan lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga penyiaran, mengingat berlakunya izin penyiaran untuk radio lima tahun, dan izin penyiaran televisi 10 tahun.

Sebelumnya di tempat terpisah, Judhariksawan, Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, juga menyoroti masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun. Disebutkannya, soal masa jabatan KPI, sesungguhnya sudah sejak lama dipersoalkan.

BACA JUGA: Menjelang Ramadan 1444H, Polres Klaten Tingkatkan Pencegahan dan Penindakan Pekat

”Namun tidak sampai mengajukan ke MK, karena selalu diberikan harapan melalui rencana revisi UU Penyiaran, yang hingga saat ini hanya terbatas pada saat UU Ciptaker menambah klausula digitalisasi penyiaran, dan mengurangi kewenangan KPI,” ujarnya

Dasar pemikiran perpanjangan masa jabatan KPI, imbuh dia, juga jelas. Tidak hanya karena menimbulkan perbedaan perlakuan sebagai lembaga negara, masa jabatan yang singkat secara faktual berdampak pada efisiensi anggaran negara dan daerah untuk proses rekruitmen.

Riyan

The post Forum Pemerhati Penyiaran Desak MK, Jabatan KPI 5 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.