Sebelumnya, dalam putusan PN Semarang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, dengan alasan yang meringankan yakni, terdakwa ARD dibawah perintah dan kemudian dikuatkan putusan oleh PT Semarang.

Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney Law Firm, selaku kuasa hukum ARD yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), merasa bersyukur atas ditolaknya tuntutan seumur hidup dari Penuntut Umum. Walaupun sebenarnya, vonis 12 tahun itu juga dinilai sangat berat.

BACA JUGA: Jabatan Waka Polresta Magelang Diserahterimakan

”Dalam perkara ini terlihat secara jelas, jika tuntutan seumur hidup dari penuntut umum yang mendasarkan pada pengungkapan pembuatan pabrik ekstasi itu, hanya menyasar orang kecil atau wong cilik,” kata Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, hingga putusan kasasi ini dibacakan hakim tingkat kasasi, aktor intelektual sekaligus pemilik dari pabrik ekstasi dalam kasus ini, belum ditangkap pihak kepolisian dan BNN RI.

Pihaknya juga sangat menyayangkan, peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang cenderung birokratis dalam menelaah permohonan perlindungan hukum sebagai saksi dan korban, terhadap ARD.

BACA JUGA: Taman Kota untuk Atasi Pemanasan Global

”Padahal informasi ARD bersifat rahasia dan sangat mengancam nyawa, jika tidak diberikan perlindungan sebagai saksi dan korban dalam mengungkap kasus pembuatan ekstasi di Semarang,” imbuhnya.

Nasrul berharap, ke depannya institusi Kejaksaan, Polri, BNN dan LPSK saling berkordinasi dan mendengarkan informasi dari orang-orang kecil yang selama ditangkap, untuk mengungkap aktor intelektual atau pemilik bisnis narkotika.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa ini berawal dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami ARD. Sekitar tiga bulan kemudian, dia mendapatkan tawaran untuk bersih-bersih rumah di Semarang. Namun kenyataan pahit harus diterima ARD, yang ditangkap atas kasus narkotika.

Riyan

The post Mahkamah Agung Tolak Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pabrik Ekstasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Dr Nalom Kurniawan SH MH, Peneliti dan Asisten Ahli Hakim Agung MK, saat menerima mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang (USM), yang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di MK, baru baru ini.

Menurut Nalom, MK merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara, bersama dengan MA. Lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman. MK pun berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, seperti menguji UU terhadap UUD.

BACA JUGA: 85 Mahasiswa FTP USM Ikuti Pelatihan di PT Sriboga

”Selain itu juga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi yang mewakili Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT, didampingi Kaprodi S2 Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH memberikan apresiasinya, karena MK telah menerima KKL Mahsiswa S2 MH USM, dengan sangat baik dan ramah.

Disampaikan juga oleh Kaprodi MH USM, Dr Kukuh Sudarmanto, KKL ini dimaksudkan untuk melatih daya nalar kritis dan logis seorang kandidat MH, ketika usai menerima teori di bangku kuliah selama tiga semester.

BACA JUGA: Pelaku Curas di Wonosobo Lukai dan Bawa Kabur Motor Korban

”Kami berharap, setelah diwisuda sebagai Magister Hukum nanti, mereka menjadi kader pemimpin di Negara Indonesia yang kapabel, berintegritas, santun dan berdedikasi tinggi pada bangsa dan negara,” harapnya.

Disebutkannya, KKL di MK ini sangat penting. Karena para mahasiswa bisa langsung melihat, mendengar, mencocokkan data dan informasi yang selama ini diperoleh dari media, para narasumber, opini maupun berita-berita yang cukup gaduh dan menimbulkan atensi masyarakat.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.