Kakak kandung korban, Adrian menyampaikan kekecewaan atas pernyataan-pernyataan, seolah-olah Gamma adalah anak nakal dan jahat yang layak dihukum mati tanpa pengadilan oleh anggota polisi.

“Awalnya kami pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian almarhum. Toh sudah meninggal ya sudahlah, tidak perlu diperpanjang,” ujarnya saat disambangi rombongan LPHI, Kamis (28/11/2024).

Atas pertimbangan itu pula membuat pihak keluarga terkesan tertutup, bahkan cenderung menghindari awak media yang berusaha mencari informasi guna mengungkap duduk perkara kematian Gamma. “Kami mohon maaf kepada teman-teman media yang kami tolak untuk diwawancarai,” ujarnya.

“Namun belakangan ini kami merasa diperlakukan tidak adil. Sikap dan pernyataan-pernyataan polisi terlalu menyudutkan dan merugikan korban. Seakan-akan adik kami anak nakal dan jahat. Kami tidak rela Gamma diperlakukan seperti itu,” ucapnya.

Karena itulah, pihak keluarga mengambil sikap dan memutuskan melaporkan oknum polisi yang menembak Gamma ke pihak polisi agar diperiksa dan diadili.
“Kami mohon keadilan untuk adik kami. Polisi penembak itu harus diperiksa dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku, agar jelas, bagaimana fakta kejadian yang sesungguhnya,” pinta Adrian.

Sementara itu kehadiran rombongan Lembaga Peduli Hukum Indonesia (LPHI) yang dipimpin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Balia Reza Maulana SH, MKn didampingi Sekjen DPP LPHI, Denny Mulder mengatakan, kehadirannya ini untuk menyampaikan rasa duka atas meninggalnya Gamma akibat ditembak oknum polisi.

Ia menyebut, kakek korban, almarhum Wagisan adalah sejawat, sesama praktisi penegakan hukum. “Beliau juga seorang advokat dan banyak anggota LPHI yang bersahabat dengan beliau. Untuk itu kami datang ke sini menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa keluarga sejawat kami,” ungkap Reza.

LPHI siap membantu

Reza menyatakan LPHI siap mendukung keputusan keluarga korban untuk mengungkap permasalahan ini. “LPHI siap kawal dan membantu perjuangan pihak keluarga korban,” tegasnya.

Menurut Reza, LPHI banyak praktisi-praktisi hukum senior yang siap menjadi konsultan untuk memperjuangkan keadilan. “Di sini juga hadir Ketua Posbakum Indonesia, Suwardi yang siap mengerahkan pasukannya,” kata Reza.

Hadir juga perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPHI Jateng, Setiawan dan Budi Setiyanto, advokat muda dan energik, Anisyah dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Semarang. “LPHI siap memberikan masukan dan advis jika dibutuhkan pihak keluarga korban,” tandas Reza.

Diketahui, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga meminta agar kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam juga menyatakan akan memberi atensi terhadap penyelidikan kasus ini.

“Kompolnas juga memberi perhatian terhadap proses yang dilakukan oleh Polres maupun Polda yang berharap dilakukan secara profesional dan transparan,” imbuhnya.

Ning S

The post Keluarga Korban Penembakan Polisi di Semarang Minta Keadilan, LPHI: Kami Siap Kawal appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita layak bersyukur, ceremoni kenegaraan berlangsung khidmat, aman, lancar tanpa gangguan apapun,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPHI, Balia Reza Maulana, SH, MKn.

Rasa syukur itu disampaikannya mengingat suasana politik Indonesia menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden cenderung kurang harmonis. Ada kekhawatiran-kekhawatiran tidak kondusifnya upacara sakral tersebut.

“Alhamdulillah, semua berlangsung khidmat dan lancar. Semoga ini awal yang baik, sehingga pemerintahan pada rezim Prabowo bisa membawa keberkahan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Reza.

Dia berharap suasana adem, tentram atau kondusif ini berlanjut, sehingga pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membangun negeri demi kesejahteraan rakyatnya. “Apapun visi dan missi pemerintahan itu, harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

“Atas nama LPHI, saya ucapkan selamat mengemban amanah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semoga amanah dan membawa berkah bagi negara Indonesia dan rakyat yang semakin sejahtera,” tuturnya.

Hukum berkeadilan

Reza juga menyampaikan amanah dari organisasinya untuk Prabowo-Gibran. LPHI didirikan untuk memperjuangkan penegakan hukum yang berkeadilan. Belakangan ini, kondisi hukum di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Perlu banyak pembenahan dan turun tangan pemerintah adalah keniscayaan. Baik dan buruknya hukum di tanah air tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah.

“LPHI yakin, Prabowo bisa dan mampu membenahi carut marut hukum selama ini. Kita sangat berharap pada rezim Prabowo, hukum akan kembali menjadi panglima yang mensejahterakan rakyatnya,” tambah Reza.

Hukum yang berkeadilan adalah dambaan seluruh rakyat. “Karena itu harus menjadi prioritas utama dari semua program dan kebijakan pemerintahan ini,” tandasnya.

Ning S

The post Ketua Umum DPP LPHI: Hukum Berkeadilan Prioritas Utama dari Semua Program Kebijakan Pemerintah appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum DPP LPHI, Balia Reza Maulana SH, MKn menyampaikan, lembaganya ingin maksimal dalam melayani masyarakat dalam mendapatkan hak hukumnya sebagai warga negara.

“Untuk itu, kami mendirikan yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum,” ujarnya usai penyerahan dokumen pendirian yayasan kepada Ketua Yayasan Posbakum Indonesia, Suwardi SH di Kantor DPP LPHI di Semarang pada Jumat (10/5/2024).

Suwardi menerima amanah dan menyatakan siap mengembangkan yayasan untuk mencapai tujuan, yaitu membantu masyarakat mendapatkan keadilan hukum.

Selama ini, LPHI sudah banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun masih menggunakan kantor-kantor pribadi pengacara yang kebetulan juga sebagai pengurus atau anggota LPHI.

“Saat ini kita lebih leluasa dan punya kesempatan lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat,” terang Reza.

Dikatakan bahwa Posbakum Indonesia akan dibuka di seluruh kota/kabupaten se Indonesia. “Kita harapkan ada di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa terbantu,” tegas Reza.

Utamakan pro bono

Suwardi mengatakan, untuk tahap awal, Posbakum Indonesia akan dibentuk di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Setelah itu akan bergerak di Provinsi lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Provinsi lainnya.

“Fokus utama kita tetap pro bono (pelayanan terbaik untuk kepentingan umum yang diberikan secara cuma- cuma). Yakni memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (gratis). Kita utamakan pelayanan membantu masyarakat kurang mampu,” sebut Suwardi.

Sementara itu, Sekjen DPP LPHI, Denny Mulder SH, MH yang juga ditetapkan sebagai Dewan Pembina Yayasan Posbakum Indonesia mengungkapkan rasa optimisnya. Menurutnya, lembaganya ini mampu berkiprah dan memberikan yang terbaik demi kemajuan Indonesia.

“Terkhusus dalam memperbaiki dan meningkatkan hukum yang berkeadilan kami sangat yakin bisa terwujud,” katanya.

Keyakinan ini didasari visi dan misi lembaga, serta dukungan dari para pengurus dan anggotanya.

“Pengurus dan anggota LPHI banyak yang berlatar belakang hukum. Para praktisi seperti advokat, notaris, purnawirawan polisi dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap terwujudnya hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ning S

The post DPP LPHI Dirikan Posbakum Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Salinan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor : 86/G/2023/PTUN.SMG sudah diterima Rudy belum lama ini.

Majelis Hakim yang diketuai Agustin Andriani, S.H., M.H dengan anggota Hendry Tohonan Simamora, S.H dan Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H dalam amar putusannya menyebutkan, menerima eksepsi tergugat II intervensi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa).

Sedangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

Kawal Hukum Berkeadilan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum Indonesia (DPP LPHI) Balia Reza Maulana, SH, MKn juga mengapresiasi putusan PTUN Semarang tersebut.

Sebagaimana diketahui LPHI konsisten mendukung Savitri dalam sengketa tanah tersebut.

Sebelumnya, pihak Anastasia telah melaporkan Savitri ke pihak kepolisian dengan tuduhan dugaan pemalsuan dokumen yang mengakibatkan adanya tumpang tindih atas hak kepemilikan tanahnya dengan tanah Savitri.

Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan Savitri bebas dari segala tuntutan hukum.

Atas putusan Majelis Hakim PN Semarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan kasasi.

LPHI mewujudkan hukum yang berkeadilan konsisten mengawal perkara ini agar Savitri mendapatkan hak hukumnya. “Alhamdulillah advokat kita Wahyu Rudy Indarto dan tim telah berjuang keras dan berhasil membebaskan Savitri dari tuntutan pihak Anastasia,” ungkapnya.

Trio lawyer handal Wahyu Rudy Indarto, Mimi Hariyanti, dan Rahmi Fatmawati Wulandari dipercaya sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Anastasi di PTUN Semarang. “Sekali lagi, alhamdulillah, Savitri kembali menang,” ujar Reza.

Keberhasilan ini menurut Reza mengindikasikan, bahwa masih ada keberpihakan hukum terhadap kebenaran.

“Jika benar dan kebenaran itu diperjuangkan dengan baik dan penuh keikhlasan, majelis hakim sebagai garda terakhir penegakan hukum, tentu akan memberi keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

LPHI sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada para hakim yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai tanggung jawab yang diamanahkan ke pundak para pemberi keadilan tersebut.

Ning S

The post DPP LPHI Apresiasi PTUN Semarang Menangkan Savitri dalam Kasus Sengketa Tanah appeared first on SuaraBaru.id.

Semua jajaran mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sampai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) harus berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan hak hukum masyarakat tak berdaya tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPP LPHI, Balia Reza Maulana SH, MKnot pada acara silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran DPP dengan DPD Jateng, serta DPC Kota Semarang, Minggu (24/3/2024) di Semarang.

Reza meminta semua anggotanya di setiap jenjang untuk peka terhadap permasalahan hukum di Indonesia, tulus dan ikhlas membantu masyarakat yang membutuhkan. “Kita harus peduli terhadap nasib rakyat, jangan sampai karena ketidakmampuannya menjadi korban permainan hukum,” terangnya.

Kepada DPD LPHI Jateng yang dihadiri langsung oleh Ketua, Sutarto, ST bersama jajaran, Reza berharap agar semakin memperkuat organisasi dengan pembentukan DPC-DPC di wilayahnya.

Dia mengingatkan, salah satu syarat utama menjadi Ketua DPC adalah seorang advokat aktif. “Guna mewujudkan tujuan kita membantu masyarakat di bidang hukum, maka sebagai ujung tombak organisasi, ketua DPC harus lawyer aktif dan profesional,” ungkapnya.

Reza menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak ragu-ragu menghubungi dan berkonsultasi dengan LPHI bila menghadapi persoalan hukum. “LPHI berkomitmen mewujudkan hukum yang berkeadilan di tanah air tercinta ini,” ujarnya.

The post LPHI Berkomitmen Bantu Masyarakat Tak Mampu dalam Mendapatkan Keadilan appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai antisipasi agar proses peradilan tetap sesuai koridor hukum yang berlaku, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPHI menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum terhadap Savitri ke Mahkamah Agung.

“Kita menduga ada indikasi suap dalam perkara ini. Karena itu, sebagai lembaga yang memberikan advokasi kepada Savitri, LPHI perlu menginformasikan ke MA untuk mencegah praktik suap tersebut,” ujar Ketua Umum DPP LPHI, Balia Reza Maulana kepada media belum lama ini.

Dalam surat yang diserahkan tim DPD LPHI DKI Jakarta itu disebutkan bahwa ada oknum yang diduga dari MA diundang ke Semarang oleh salah satu pihak berperkara. Oknum tersebut diminta agar bisa mengubah putusan bebas Savitri di Pengadilan Negeri Semarang, menjadi bersalah dalam putusan kasasi.

“Bila dugaan ini benar, sungguh rusak tatanan hukum dan peradilan kita. Kita berharap MA benar-benar objektif dalam menangani perkara a quo,” tegas Reza.

LPHI berharap MA tetap terjaga marwahnya. Sebagai benteng terakhir keadilan, MA diharapkan bisa memberi jaminan hukum berkeadilan bagi rakyat tanpa pandang bulu.

“Kita sangat mencintai MA sebagai mahkamah, harapannya mendapat keadilan. Karena kecintaan itulah, LPHI tidak ingin MA tercemari praktik-praktik buruk yang memperjualbelikan keadilan. Untuk itulah kita menyerahkan surat, agar pihak MA bisa mengantisipasi, sehingga praktik-praktik jelek tidak sampai terjadi,” ungkap Reza.

Selain menginformasikan kemungkinan adanya dugaan suap menyuap, lanjut Reza, surat tersebut juga memuat kronologi kasus ini secara rinci. Termasuk adanya dugaan kriminalisasi terhadap Savitri, mengingat terungkapnya kejanggalan-kejanggalan dalam proses perkara itu.

“Semua kita informasikan, termasuk fakta-fakta dan bukti pada persidangan sehingga majelis hakim PN Semarang berkeyakinan dan memutus bebas Savitri,” ungkapnya.

Reza berharap seluruh elemen masyarakat peduli dan berani memperjuangkan kebenaran. Sebab jika abai dan membiarkan, akan semakin banyak yang akan jadi korban.

“Ini tidak boleh terjadi. Semua elemen masyarakat harus memerangi mafia peradilan dan mafia tanah, agar masyarakat mendapatkan keadilan yang hakiki,” tegas Reza.

Tembusan surat tersebut juga disampaikan ke KPK, oleh tim DPD LPHI DKI Jakarta.

Ning S

The post Antisipasi Dugaan Suap Perkara Kasasi Savitri, LPHI Kirim Surat ke MA appeared first on SuaraBaru.id.

Penggantian logo ini bertujuan untuk lebih mencerminkan visi dan missi organisasi.
Penggantian logo diputuskan dalam Musyawarah Besar (Mubes) LPHI di Hotel Grasia Semarang, pada 12 Mei 2023 lalu.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPHI, Reza Maulana SH, M. Knot, logo lama terkesan kurang greget, jadi perlu disempurnakan agar lebih terasa mencerminkan visi missi LPHI itu sendiri.

Sidang yang dipimpin oleh Reza Maulana (unsur DPP), Sutarto A.Md (unsur DPD) dan Bowo Leksono, SH (unsur DPC) juga memutuskan kriteria Ketua Dewan Pimpinan Cabang harus seorang yang berprofesi sebagai advokat.

Kriteria ini dianggap penting, mengingat LPHI bertekad mendirikan pos bantuan hukum di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Reza menegaskan, keberadaan LPHI adalah untuk membantu masyarakat dalam menegakkan dan mendapatkan hak- hak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu LPHI bertekad akan membentuk dan mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum ) di setiap kabupate/ kota seluruh Indonesia. Sehingga Ketua DPC itu harus seorang advokat.

“DPC merupakan ujung tombak dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Agar advokasi dan pembelaan atas hak-hak hukum masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, maka kita butuhkan lawyer profesional untuk memimpin organisasi di wilayah kabupaten/kota tersebut,” ujar Bowo Leksono, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPHI Semarang yang didapuk sebagai salah satu pimpinan sidang mewakili unsur DPC.

Untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak dipersyaratkan harus seorang advokat, mengingat tupoksinya yang lebih dominan mengkordinasikan DPC-DPC di wilayahnya.

“Lebih mengarah ke tata kelola (manajemen), sehingga tidak harus seorang pengacara. Lebih mengutamakan leadership (kepemimpinan). DPD diharapkan mampu memotivasi, menggerakkan DPC-DPC,” tambah Sutarto.

The post Mubes, Lembaga Peduli Hukum Indonesia Resmi Ganti Logo appeared first on SuaraBaru.id.