Penegasan itu disampaikan Sekda, dalam rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang digelar di lingkungan Pemkab Grobogan. Rakor sekaligus sosialisasi penerapan SIPD e-BLUD itu, dilakukan di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Jumat (13/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri berbagai pengelola layanan itu, Anang Armunanto menekankan, penerapan SIPD e-BLUD di Grobogan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan layanan publik. Melalui sistim itu, pemkab mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertata sekaligus mudah diawasi.

BACA JUGA: Warteg Gratis Alfamart, 60 Ribu Paket Buka Puasa Dibagikan Selama Ramadan

Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan itu. Di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, Kepala Bidang Administrasi Anggaran BPPKAD, serta Kepala Bagian Hukum Setda.

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto mengingatkan, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, harus diimbangi dengan ketelitian dalam setiap penggunaan anggaran.

Menurutnya, pola keuangan BLUD memang memberikan ruang keluwesan bagi pengelola layanan, untuk mengatur pendapatan dan belanja. Dengan sistim itu, unit layanan diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Menavigasi Kebijakan Moneter-Fiskal dalam Memitigasi Eskalasi Timur Tengah

Meski demikian, keluwesan itu tetap berada dalam koridor aturan yang harus dipahami secara utuh, oleh seluruh pengelola layanan. Sekda pun menegaskan kelonggaran pengelolaan anggaran, bukan berarti tanpa batasan.

”Hati-hati. Sudah diberikan pengecualian dan fleksibilitas, jangan sampai justru terjadi kesalahan,” pesan Anang dalam rakor itu.

Dia menjelaskan, kesalahan dalam pengelolaan anggaran, sering kali muncul bukan karena unsur kesengajaan. Kesalahan lebih sering terjadi karena kurang cermat memahami ketentuan yang berlaku, dalam pengelolaan anggaran layanan publik.

BACA JUGA: Jelang Mudik Idul Fitri, Polres Wonosobo Cek Kesiapan Jalur Wisata Dieng dan Pos Pengamanan Lebaran

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran layanan, harus dirancang melalui perencanaan yang matang. Perencanaan itu penting, agar setiap pengeluaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap uang yang keluar harus didukung perencanaan yang baik.

Sekda juga mengingatkan, agar setiap kegiatan layanan selalu mengacu pada dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Dokumen itu memuat berbagai rencana kegiatan layanan, yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, RBA juga mencantumkan target kinerja serta proyeksi pendapatan dan belanja, yang menjadi dasar operasional BLUD. ”Kalau BLUD memiliki RBA, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan RBA,” lanjut Sekda, sambil menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan, pentingnya pemahaman kerangka hukum dalam pengelolaan BLUD, di lingkungan pemkab. Dia menyebutkan, salah satu pedoman utama dalam pengelolaan BLUD yakni, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang mengatur teknis BLUD.

Tya Widya

The post Sekda Grobogan Anang Armunanto Minta Pengelolaan Anggaran Lebih Cermat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Rapat Sinergitas Layanan dan Kebijakan, yang digelar di Kampoeng Rawa, Kabupaten Semarang, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 120 peserta, terdiri dari Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Kasubbag Tata Usaha, serta jajaran pimpinan dan pejabat Kanwil Kemenag Jateng.

”Untuk menyikapi berbagai persoalan ke depan, kita harus melangkah dengan visi dan misi yang sama, sesuai amanat Asta Protas Kemenag. Saya minta Kemenag Kabupaten/Kota, memiliki program unggulan, agar benar-benar berdampak dan dirasakan langsung masyarakat,” kata Saiful Mujab, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag Jateng.

BACA JUGA: Saat Algoritma Lebih Utama daripada Tuhan: Krisis Tauhid Generasi Z

Disampaikan juga, seluruh jajaran Kemenag harus bergerak cepat dan seirama, dalam menyikapi berbagai tantangan. Seluruh jajaran harus tetap berpedoman pada Asta Protas Kemenag, sebagai arah kebijakan utama.

Ditekankan Saiful, peningkatan kualitas layanan publik, tidak hanya bertumpu pada administrasi, tetapi juga pada kesiapan sarana dan prasarana layanan keagamaan.

”Oleh karena Itu, keberlanjutan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) dan Madrasah, perlu dipersiapkan secara matang agar dapat menunjang pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional, khususnya menyambut tahun ajaran baru,” pesannya.

BACA JUGA: UKSW Berduka, Pendeta Emeritus Doktor Sutarno Rektor Periode 1973-1983 Berpulang

Dia juga meminta, seluruh satuan kerja diminta aktif mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas, yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) lintas sektor, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren dan madrasah, serta perluasan akses layanan kesehatan gratis.

Pada kesempatan yang sama, dalam menghadapi kebijakan tahun 2026, Kanwil Kemenag Jateng juga mendorong penguatan basis data keagamaan yang akurat dan mutakhir, khususnya data pesantren beserta sarana dan prasarananya.

”Data itu akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” lanjut Kakanwil.

BACA JUGA: Akibat Jembatan Longsor, Bus Peziarah Makam Sunan Muria Dialihkan ke Jalur Timur

Dalam forum ini, Saiful Mujab juga mengarahkan Kemenag Kabupaten/Kota, untuk menetapkan layanan unggulan daerah, yang memiliki dampak positif paling besar bagi masyarakat, sebagai pelengkap layanan standar Nasional yang telah berjalan.

Layanan unggulan itu diharapkan menjadi identitas pelayanan Kemenag di daerah yang adaptif, responsif, dan solutif.

Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya meneguhkan komitmen untuk tancap gas menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang responsif, berdampak, dan berpihak kepada masyarakat, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan pada tahun 2026.

Riyan

The post Saiful Mujab Satukan Langkah Kemenag se-Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Expo Dekranas 2024 sendiri diselenggarakan oleh Dekranas bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta yang berlangsung selama empat hari sejak tanggal 15-18 Mei 2024.

Pada HUT Dekranas ini insan pengayoman Jateng menghadirkan layanan publik berupa layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual, Perseroan Perorangan, Appostile, Pewarganegaraan, Pemasyarakatan, Konsultasi Bantuan Hukum & HAM, dan Layanan Paspor serta Layanan BHP Semarang.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menyebut, keikutsertaan Kemenkumham dalam HUT Dekranas ke-44 ini guna mendekatkan layanan kepada masyarakat luas.

“Kanwil Kemenkumham Jateng mewakili Kemenkumham RI turut ambil bagian di Dekranas agar masyarakat lebih mengenal tugas dan fungsi dari Kemenkumham,” terangnya.

Dekranas yang merupakan event kerajinan tingkat nasional, menurut Tejo, membawa motivasi tersendiri bagi jajaran Kemenkumham Jateng untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Tejo menambahkan, pihaknya juga menyuguhkan berbagai hasil pembinaan kemandirian di Lapas dan Rutan berupa kerajinan tangan warga binaan. Hal ini bertujuan agar kerajinan tangan warga binaan yang merupakan kerajinan lokal, semakin lestari sebagai produk warisan budaya Indonesia.

The post Dekatkan Layanan Masyarakat, Kemenkumham Jateng Hadir pada HUT Dekranas Ke-44 di Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, saat ini inspeksi mendadak (sidak) belum dilakukan. “Kendati demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tetap mewajibkan ASN menunjukkan absensi,” katanya, saat ditemui usai menggelar halal bi halal dengan seluruh ASN, di halaman Rumah Dinas Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (16/4/2024).

Menyikapi imbauan dari Kemenpan-RB terkait penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), Pemkab memperbolehkan dengan kriteria tertentu. “WFH hanya bagi ASN yang bertugas di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan bagi penyelenggara pelayanan publik, semuanya WFO,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Pengaduan Mall Pelayanan Publik (MPP) Batang Sri Kunasih mengatakan, sejak pagi pelayanan telah dibuka dan puluhan warga langsung berduyun-duyun menuju sejumlah gerai untuk mendapatkan pelayanan sesuai keperluan. Dari 28 gerai dengan 373 layanan, sebagian besar telah membuka layanan publik, sesuai jadwal buka yang ditentukan.

“Yang sudah buka tadi pelayanan SIM sampai 70 pemohon, pelayanan KTP 30 pemohon, layanan imigrasi,” ungkapnya.

Diakuinya, sempat terjadi lonjakan pemohon, itu dikarenakan libur panjang selama Lebaran kemarin. Sehingga di hari pertama buka, langsung diserbu pemohon. “Jika didata ada 200 pemohon tiap minggunya, didominasi oleh layanan kejaksaan untuk E-Tilang, pembuatan KTP dan paspor,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Hari Pertama, ASN Pemkab Batang Bidang Pelayanan Publik Wajib Hadir appeared first on SuaraBaru.id.

Terbaik kedua, inovasi  berjudul M-Brebes Mili (Mangrove Brebes Mandiri Lestari) karya Dinas Perikanan Kabupaten Brebes dan terbaik ketiga Si Master (Sistem Informasi Masyarakat Peternakan) karya Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.

“Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 atau KIPP 2021, diikuti 25 peserta,” ujar Kepala Bagian Organisasi Setda Brebes Julining Purila Dewi di ruang kerjanya, Selasa (30/3).

Kata Dewi, tahapan penilaian diawali dengan seleksi administrasi yang dilakukan Tim Pelaksana KIPP 2021. Dari hasil penilaian kelengkapan proposal inovasi pelayanan publik yang memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan sebanyak 15 finalis dengan kategori inovasi yang belum setahun dan yang melebihi setahun.

“Ada 15 judul yang lolos seleksi administrasi, yang terdiri dari 8 inovasi satu tahun keatas dan 7 judul inovasi rintisan,” ujar Dewi.

Dewi mengatakan, mereka telah mempresentasikan, tanya jawab dan studi lapangan dihadapan dewan juri. Dari Top 10 Inovasi tersebut masih akan dipilih 3 inovasi terbaik yang akan mewakili Kabupaten Brebes dalam ajang KIPP tingkat Nasional. Hanya saja tiga terbaik tersebut akan dipilih dari inovasi yang telah berjalan lebih dari setahun.

“Terbaik 1,2, 3 akan diajukan ke dalam lomba serupa di tingkat nasional,” tutur Dewi.

Tim verifikasi atau juri dalam lomba KIPP tingkat Kabupaten Brebes terdiri dari Dr Drs Hardi Warsono MTP (Dekan FISIP Undip), Drs R Slamet Santoso MSi (Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Pembangunan LPPM Undip) dan Muhamad Bisri SSos MAP (Frontline Service Cordinator KOMPAK Jateng).
Nino Moebi

The post Pedekate ABK, Terbaik di Ajang TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik 2021 appeared first on SuaraBaru.id.