Usai konggres, dilanjutkan Rapat Kerja FWI keesokan harinya. Organisasi profesi FWI ini dibentuk sebagai wadah pengembangan dan bertukar pikiran seluruh anggota.

Dideklarasikan pada pada 28 November 2023, organisasi profesi ini siap melayani masyarakat dan menyambut tantangan kebahasaan yang ada di masa depan. Melalui kerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi pembina Widyabasa Indonesia, FWI diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dan meningkatkan peran bahasa dan sastra Indonesia dalam meningkatkan literasi Indonesia.

Deklarasi yang telah dilakukan merupakan langkah awal dalam penguatan kegiatan-kegiatan FWI berikutnya, diantaranya adalah kegiatan Kongres dan Rapat Kerja Forum Widyabasa Indonesia yang dilaksanakan untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, merumuskan program kerja, dan mengesahkan kelengkapan organisasi lainnya yang dilaksanakan pada 10—11 Januari 2024, yang berlangsung di Aula Sasadu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kongres FWI ini merupakan langkah fundamental untuk mendukung terciptanya ekosistem kebahasaan dan kesastraan yang baik dengan peran aktif Widyabasa Indonesia.

“Widyabasa dapat mengkreasikan pemikiran, bagaimana untuk berperan aktif dalam mengemban tugas yang dinyatakan dalam Keputusan Permenpan RB Nomor 2, Tahun 2022, Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Widyabasa. Tugas Widyabasa mengembangkan, membina dan melestarikan bahasa dan sastra. Tingkat literasi masyarakat kita yang selalu merujuk pada nilai rendah menjadi tantangan bagi para Widyabasa. Ini merupakan tanggung jawab besar yang diemban oleh Widyabasa,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), E. Aminudin Aziz.

The post Kongres dan Rapat Kerja Forum Widyabasa Indonesia Digelar di Badan Bahasa appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua I KPN Mila Karmilah menyampaikan, kongres bakal mengusung lima tema terkait tantangan dan peluang perempuan Indonesia pada tahun demokrasi 2024, hingga tahun 2045.

“Kelima tema KPN ini meliputi tantangan perempuan dalam tata kelola pemerintahan, mewujudkan kedaulatan pangan, penghapusan kekerasan serta kesetaraan dan keadilan gender, perubahan iklim terkait energi bersih dan lingkungan, serta media dan kebudayaan yang responsif,” jelasnya dalam Media Gathering di Hotel Noormans Semarang, Senin (21/8/2023).

Dijelaskan, KPN di Semarang merupakan kelanjutan dari Kongres Perempuan Jawa Tengah 2019 yang merekomendasikan beberapa hal tentang anggaran untuk program, kebijakan, regulasi, layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

”KPN kali ini adalah momentum untuk mengawal perempuan-perempuan yang akan menempati posisi strategis, baik sebagai caleg di parlemen maupun sebagai kepala daerah. Kita juga merefleksikan tantangan perempuan menuju satu abad, diantaranya isu lingkungan dan kebudayaan,” tambah Mila.

Menurutnya, peserta KPN hingga 17 Agustus 2023 lalu sudah mencapai 1.000 orang yang berasal dari berbagai konfigurasi atau wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nara sumber yang terlibat dalam dalam KPN adalah 21 orang. Artinya dalam setiap tema yang dibahas minimal ada tiga pembicara.

Persebaran pembicara, lanjut dia, adalah dari unsur Pemerintah, penyelenggara negara seperti Bawaslu, KPU, DPR, DPD, serta organisasi kemasyarakatan seperti Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia.

Hadir dalam acara media gathering, Ketua Dewan Pengarah KPN Ida Budhiati, dan legislator DPRD Jateng Padmasari Mestikajati. Dalam KPN tersebut, tokoh-tokoh perempuan bersiap hadir dan menjadi nara sumber. Mulai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua DPR RI Puan Maharani dan senator DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Selain mereka ada juga Ketua TP PKK Jateng, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Kegiatan berlangsung di sejumlah gedung, yaitu di Gedung Profesor Soedarto SH, auditorium Fakultas Teknik, FISIP, Peternakan dan Pertanian, dan di Fakultas Ilmu Budaya.

Sementara itu, Ketua SC KPN Ida Budhiati mengatakan, sebenarnya UU dan peraturan teknis lainnya, telah menjamin hak dasar perempuan seperti aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Namun tampaknya belum ada gayung bersambut.

”Bahkan di kalangan perempuan sendiri, belum ada awareness terkait kehadiran negara dalam mengatur hak dasar ini. Maka pelaksanaan kongres perempuan ini sangat strategis,” ujar aktifis perempuan itu.

Anggota DPRD Jateng, Padmasari Mestikajati menambahkan, isu yang menarik dalam KPN adalah terkait keterwakilan perempuan di parlemen.

Menurut dia, representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarkhi, perbedaan gender.

”Keterwakilan di parlemen masih jauh dari harapan, belum menyentuh kuota 30 persen kursi perempuan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, kegiatan Kongres Perempuan kali ini diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jateng berkolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, universitas, lembaga negara, organisasi nonpemerintah, individu dan swasta.

Ning S

The post Kesetaraan Gender di Parlemen dan Isu Lingkungan Jadi Topik Kongres Perempuan Nasional 2023 di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Asprov PSSI Jateng, Edi Sayudi mengungkapkan, masa kepengurusan Askab PSSI Kudus sudah habis sejak 21 Februari 2021 silam. Hingga berakhirnya masa kepengurusan tersebut, Askab PSSI Kudus tidak kunjung menyelenggarakan Kongres.

“Artinya, saat ini tidak ada lagi kepengurusan Askab PSSI Kudus,”kata Edi saat dihubungi suarabaru.id lewat telepon, Kamis (4/3).

Menurut Edi, Asprov sebenarnya sudah memperingatkan Askab PSSI Kudus untuk segera menyelenggarakan Kongres tiga bulan sebelum masa kepengurusan habis. Bahkan, surat peringatan juga dilayangkan kembali beberapa hari sebelum 21 Februari 2021 lalu.

“Namun, sampai  habisnya masa kepengurusan, Askab PSSI Kudus tidak segera menggelar Kongres dengan berbagai alasan diantaranya tidak ada izin dari Satgas Covid-19,”tuturnya.

The post Asprov Sebut Askab PSSI Kudus Tak Lagi Berhak Gelar Kongres appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah berdalih menunggu izin Satgas Covid-19, kini panitia penyelenggara beralasan menunggu selesainya persoalan dualisme kepengurusan di tubuh KONI Kudus.

Padahal, masa kepengurusan Askab PSSI Kudus sudah selesai sejak 21 Februari 2021 silam. Pun dari Asprov sendiri sudah mengancam tidak akan mengakui keabsahan Kongres Askab PSSI Kudus jika digelar sesudah masa kepengurusan habis.

Ketua panitia penyelenggara Kongres Askab PSSI Kudus, Syafiq Rosyid saat dikonfirmasi mengakui kalau Kongres belum bisa digelar karena berbagai hal.

Selain izin dari Satgas Covid-19 belum turun, pihaknya juga menunggu rampungnya persoalan dualisme kepengurusan di tubuh KONI Kudus menyusul terjadinya Musorkablub beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini memang belum ada jawaban dari Satgas. Pun kami juga menunggu bagaimana akhir dari dualisme kepengurusan KONI Kudus,”kata Syafiq, Kamis (4/3).

The post Kongres PSSI Kudus Ganti Tunggu Penyelesaian Konflik KONI appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami tetap tidak berani memastikan kapan pelaksanaan Kongres bisa dilakukan karena sampai saat ini izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Kudus belum kunjung turun,”kata Ketua Panitia Kongres PSSI Kudus, Syafiq Arrasyid, Jumat (12/2).

Baca Juga: 

Ketua KONI Kudus Tak Diundang di Rakor Tuan Rumah Porprov, Ada Apa?

Manajemen Persiku dan Askab PSSI Kudus Ribut Soal Anggaran

Syafiq mengakui kalau Askab PSSI Kudus sudah mendapatkan surat perintah dari Asprov PSSI Jateng untuk segera melaksanakan Kongres. Bahkan, dalam surat Asprov tersebut disampaikan jika Kongres tak digelar sebelum 21 Februari 2021, Kongres terancam tidak sah karena masa kepengurusan sudah berakhir.

Namun demikian, kata Syafiq, dengan kondisi pandemi seperti ini, harusnya Asprov memiliki kebijakan khusus. Sebab, jika dipaksakan digelar tanpa izin, Syafiq khawatir akan terjadi hal-hal tidak diinginkan.

“Seperti Kongres PSSI Malang pada 14 Januari 2021 silam dibubarkan polisi karena tidak mengantongi izin Satgas Covid-19. Kami khawatir jika tetap memaksa melaksanakan Kongres tanpa izin, kejadian tersebut bisa terjadi di Kudus,”ujarnya.

Syafiq juga mempertanyakan  jika sampai Kongres dibubarkan karena belum mengantongi izin dari Satgas Covid-19, apakah Asprov siap untuk pasang badan dan bertanggungjawab.

Lebih lanjut, kata Syafiq, saat ini pihaknya selaku panitia Kongres sudah melayangkan permohonan izin pelaksanaan Kongres ke Satgas. Hanya saja, jawaban dari surat tersebut sampai saat ini belum kunjung turun.

Atas kondisi tersebut, menurut Syafiq, pihaknya akan berkirim surat ke Asprov PSSI Jateng untuk melaporkan perkembangan yang ada. Pihaknya berharap agar Asprov bisa menyikapi persoalan ini sesuai regulasi yang ada.

“Dengan kondisi pandemi seperti ini, harusnya Asprov bisa memaklumi,”tukasnya.

Seperti diketahui, Askab PSSI Kudus kini tengah menyiapkan pelaksanaan Kongres menyusul akan berakhirnya masa kepengurusan pada  21 Februari 2021 mendatang. Panitia merencanakan pelaksanaan Kongres akan dilakukan pada 28 Februari 2021.

Namun, secara tiba-tiba turun surat dari Asprov PSSI Jateng tertanggal 11 Februari 2021 yang memerintahkan  Kongres Askab PSSI Kudus segera digelar sebelum masa kepengurusan berakhir. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Asprov PSSI Jateng, Purwidyastanto, disebutkan jika Kongres digelar setelah 21 Februari 2021, maka dinyatakan tidak sah.

Tm-Ab

The post Belum Dapat Izin Satgas Covid-19, PSSI Kudus Tak Berani Gelar Kongres appeared first on SuaraBaru.id.

Tepatnya tahun 1990, untuk pertama kalinya kongres GMKI dilaksanakan di Tanah Papua. Pada saat itu, Jayapura menjadi tuan rumah.

“Kongres GMKI pertama di Tanah Papua dilaksanakan tahun 1990, 30 tahun lalu kita sebagai tuan rumah laksanakan kongres. Jadi pemilihan (kabupaten) Manokwari sebagai tuan bukan sekadar penunjukan, tetapi dipilih melalui kongres,” kata Ketua Panitia Umum Kongres Nasional ke XXXVII GMKI, Abner Jitmau, Minggu (22/11/2020).

Kongres GMKI terjadwal 24-28 November 2020, akan dibuka Presiden Joko Widodo secara virtual. Pemilihan Kabupaten Manokwari sebagai tuan rumah pelaksanaan kongres, lanjut Abner Jitmau, adalah sesuai dengan hasil keputusan Kongres Nasional ke-XXXVI, Bogor pada 2018.

“Kongres akan dibuka resmi oleh Presiden Joko Widodo melalui virtual. Pemilihan Manokwari sebagai tuan rumah itu dikampanyekan dalam kongres di Bogor. Manokwari mendapatkan suara terbanyak,” ujarnya.

Adapun kepesertaan kongres juga akan dihadiri oleh kepengurusan masing-masing cabang yang telah demisioner. Sehingga, peserta kongres bukan saja pengurus cabang aktif. Abner mengungkapkan, kepesertaan kongres seperti itu diatur di dalam AD/ART organisasi.

“Peserta yang datang dibiayai oleh panitia, dari kongres ke kongres dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu mengatur soal kuota pengurus cabang lama berapa orang dan pengurus baru berapa orang,” jelasnya.

Peserta yang akan menghadiri kongres kali ini jumlahnya dibatasi. Panitia kongres mengestimasikan total peserta mencapai 500 an orang, pembatasan ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di kalangan peserta maupun kepada masyarakat Manokwari.

“Peserta yang sudah tiba di Manokwari itu dari 69 cabang. Undangan kita sampaikan ke 107 cabang se Indonesia. Mereka diinapkan di sejumlah hotel. Peserta masih akan terus berdatangan sampai besok hingga lusa nanti,” ujarnya.

Abner Jitmau menegaskan, untuk memastikan kesehatan peserta, panitia akan mengecek kelengkapan dokumen kesehatan seluruh peserta.

Dokumen itu, seperti hasil rapid tes dan swab. Pemeriksaan kesehatan ini diback up oleh Tim Satgas Covid-19 yang dikoordinir langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan.

“Panitia kongres terus berkoordinasi dengan Kabinda, Kapolda, dan Gubernur. Pemeriksaan kesehatan dikoordinir langsung oleh kepala dinas kesehatan,” tutup Abner Jitmau.

Claudia SB

The post Kongres GMKI di Manokwari Ulang Sejarah 30 Tahu appeared first on SuaraBaru.id.