Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Lokakarya Mudik, Muda Nguri-uri Budaya Klasik bersama perkumpulan muda pecinta budaya tari klasik yang berlangsung di Wisma Asri Gayamsari, Sabtu (15/6/2024).

Kegiatan ini merupakan media tradisional yang diinisiasi komunitas milenial pecinta seni. “Dalam media tradisional ini bagaimana caranya agar masyarakat bisa mencintai budaya Jawa. “Kita buat workshop supaya mereka sadar. Dengan mereka mengenakan busana, hingga praktik tari klasik akan timbul rasa cinta hingga bisa mencintai budaya Jawa. Itulah tugas kita menguri-uri nguri budaya Jawa,” ungkap Maria.

Saat praktik menari Jawa, Maria nampak luwes dan lincah. Ia mengaku dari kecil suka menari Jawa. Sehingga tumbuh jadi suka. “Sejak kecil saya suka menari Jawa dan tumbuh jadi suka, hingga menjadi penari,” kata Maria.

Ia mengatakan, tari klasik perlu diuri-uri karena anak muda sekarang merasa bahwa klasik ini kuno dan kurang dikenalnya. “Untuk itu kita harus menularkan dan menyuarakan bahwa yang klasik harus dijaga supaya tidak diambil negeri tetangga. Klasik itu hal-hal bagus dan sangat asyik jika mereka sudah mengetahuinya,” terangnya.

“Sejauh ini anak muda lebih suka yang modern. Jadi kita kenalkan klasik, bahkan klasik bisa dicombine (menggabungkan) dengan musik sekarang. Gerakkannya dicombine dengan musik modern. Bukankah gerakan musik sekarang ini berasal dari klasik juga,” tandasnya.

Maria berharap dengan digelarkan kegiatan ini budaya Jawa klasik bisa tersampaikan pada anak muda. “Mereka yang akan meneruskan. Tidak hanya dengan menari, anak muda nantinya bisa meneruskan dengan berbusana juga perilaku. Jangan sampai kita kehilangan budaya Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu RA. Sasmitaning Wulan Kaniraras sebagai Ketua Perkumpulan Muda milenial nguri uri budaya Nusantara mengatakan, awalnya ingin membuat pelatihan rutin tari klasik, namun agak susah. Dan ternyata keinginannya didengar oleh Komisi C DPRD Jateng, Maria. Hingga akhirnya terwujud dalam kegiatan lokakarya ini.

The post Komisi C DPRD Jateng Gandeng Kaum Milenial Nguri-uri Budaya Jawa Melalui Tari Klasik appeared first on SuaraBaru.id.

Dari pagu Rp 164,62 miliar, baru terserap 0,15 persen atau urutan terendah kedua se-Indonesia setelah Sulawesi Tengah. Namun Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengklaim, sudah mencapai 17,28 persen.

Terhadap kondisi itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, mengaku sangat menyesalkan. Pihaknya meminta kepada Gubernur, untuk melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya, guna melakukan percepatan.

BACA JUGA: Perubahan Kedua Propemperda Tahun 2021 Kabupaten Kendal Disetujui

”Sangat disayangkan, di saat rakyat menjerit didera pandemi, pemerintah pusat pun sudah mengalokasikan anggaran, namun penyerapannya ternyata sangat rendah,” Kata Sriyanto dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Sekretaris DPD Gerindra Jateng itu menilai, kalaupun data yang disodorkan Gubernur itu benar, maka tetap saja serapan anggaran penanganan covid-19 di provinsi ini tergolong rendah. Berarti berada di urutan 16 di bawah Sumatera Barat.

”Tidak cukup sekadar saling bantah, namun apa pun yang disampaikan Kemendagri itu untuk evaluasi dan introspeksi kita guna perbaikan,” terang dia.

BACA JUGA: Bupati Kudus Minta FKUB Berperan Jaga Keharmonisan Masyarakat

Di tahun 2020 saat awal pandemi, rendahnya penyerapan anggaran masih bisa dimaklumi, karena masih gagap dan banyak tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Namun untuk tahun 2021 mestinya lebih siap, sehingga tidak ada alasan kesulitan dalam penyerapan anggaran.

Menurut Sriyanto, evaluasi yang dilakukan Pemrov Jateng harus komprehensif, karena sumber anggaran penanganan covid-19 tidak hanya dari APBN saja, namun juga dari APBD. Tahun lalu misalnya, telah dilakukan refocusing yang diplot untuk penanganan corona lewat Belanja Tak Terduga (BTT) yang mencapai Rp 1,837 triliun.

Namun sangat disayangkan, hingga akhir tahun anggaran 2020, alokasi untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 96,40 miliar, hanya terserap Rp 69,25 miliar atau 71,83 persen.

BACA JUGA: LAZiS Jateng Salurkan Daging Kurban untuk 15.808 Warga di Jateng

”Ini kan aneh, sejak adanya pandemi rakyat banyak terdampak dari sisi ekonomi, namun penyerapannya justru tidak maksimal,” tegas Sriyanto.

Di sisi lain, Sriyanto juga menyoroti banyaknya keluhan dari berbagai daerah, tentang pencairan dana insentif tenaga kesehatan yang tersendat. Di Jateng sendiri, hingga per 22 Juli 2021, dana insentif tenaga kesehatan yang bersumbe dari DAU sebesar Rp 60,165 miliar baru terserap Rp 39,895 miliar atau 66,31 persen.

”Insentif itu adalah hak para nakes dan para relawan, yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah, bahkan bertaruh nyawa. Maka pencairan insentif nakes harus diprioritaskan,” tukasnya. Karena itu dia minta Gubernur, untuk memacu Kabupaten/Kota yang masih lamban dalam pencairan insentif ini.

BACA JUGA: UMP Akan Gelar Vaksinasi Massal Gratis Bagi Masyarakat di Banyumas

Ditambahkan dia, untuk tahun 2021 Pemrov Jateng kembali melakukan refocusing, namun hingga dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pekan lalu, belum ada rincian secara pasti.

Prinsipnya, DPRD Jateng mendukung upaya untuk penenaganan covid-19, namun yang terpenting setelah anggaran diplot, maka penyerapannya harus maksimal dan tepat sasaran.

Riyan

The post Serapan Dana Covid-19 di Jateng Masih Rendah appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono, usai berdialog dengan jajaran Bapenda Provinsi Jatim, Jumat (6/11/2020), di Surabaya.

”Kami saling bertukar informasi tentang hal itu. Khususnya di masa pandemi covid-19, yang berdampak buruk bagi seluruh kegiatan, baik pemerintahan maupun dunia usaha,” ujarnya.

BACA JUGA : Dunia Tinju Kota Semarang, Ibarat Hidup Segan Mati pun tak Mau

Banyak informasi yang didapat, lanjut politikus PKS itu, antara lain kebijakan pembebasan sanksi administrasi serta denda, hingga pemberian diskon untuk wajib pajak yang terdampak secara otomatis oleh pandemi covid-19.

Selain meringankan masyarakat, yang terpenting hasilnya positif dalam bentuk perolehan PAD yang berlipat, bila dibanding nilai nominal yang dibebaskan.

”Kebijakan pembebasan denda maupun pemberian diskon dengan potensi nominal pembebasan Rp 183 miliar lebih, namun menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,708 triliun, itu luar biasa,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Jatim, M Purnomo Sidi menjelaskan panjang lebar persoalan yang digali Komisi C DPRD Provinsi Jateng itu.

Mencegangkan
Menurutnya, wajib pajak (WP) adalah pahlawan pendapatan untuk daerahnya.
Menyusul terjadinya pandemi covid-19, Pemprov Jatim berupaya meringankan beban mereka, sekaligus sebagai upaya mendongkrak PAD di masa pandemi ini.

”Gubernur kami sungguh baik, sampai mengeluarkan kebijakan pembebasan denda hingga pemberian diskon pada WP tahun ini sampai tiga jilid. Dalam internal Bapenda, beliau memberikan insentif sebagai ganti beaya operasioanl, kepada seluruh pegawai Bapenda, Dan hasilnya mencengangkan,” ungkap Purnomo.

Beberapa hal yang dijelaskannya seperti, pembebasan sanksi administrasi bea balik nama (BBN) & pajak kendaraan bermotor (PKB), 3 April–31 Agustus. Potensi pembebasan nilainya hanya Rp 1,29 miliar, namun menghasilkan penerimaan sebesar Rp 134,83 miliar.

Mengingat pandemi bakal panjang, Gubernur mengeluarkan kebijakan Jilid 2, berupa pemberian diskon corona yang berlaku 12 Juni-31 Agustus. Potensi diskon total roda 2 dan roda 4 senilai Rp 120,5 miliar, tetapi menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,394 triliun.

Upah Pungut
Kemudian pembebasan Jilid 3 berupa pembebasan BBN kendaraan kedua dan seterusnya, serta denda administrasi yang berlaku 1 September hingga 28 November. Potensinya senilai Rp 61 miliar namun penerimaan yang diperoleh sebanyak Rp 179 miliar.

”Dari kebijakan tiga jilid itu, nilai pembebasan yang kami berikan ke WP Rp 1,83 miliar. Namun kami berhasil membukukan penerimaan sejumlah Rp 1,708 triliun,” simpulnya.

Secara internal, lanjut Purnomo, seluruh pegawai Bapenda diberikan insentif atau upah pungut, dengan kewajiban menagih tunggakan pajak senilai Rp 78 juta per bulan.

”ini berlaku untuk semua, tanpa pandang jabatan. Kalau terpaksa gagal, minimal memperoleh nomor handphone WP tertunggak pajak untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai informasi, Bapenda Jatim selama masa pandemi covid-19 ini, per 5 November 2020 mampu meraup PAD sebesar Rp 11,801 triliun, atau 95,19 persen dari target sebanyak Rp 12,398 triliun.

Itu berarti, masa pandemi covid-19 bukan menjadi halangan bagi Bapenda Jatim merealisasikan target pendapatannya.

Hery Priyono-Riyan

The post Diskon Pajak Dijadikan Pilihan Dongkrak PAD appeared first on SuaraBaru.id.